JAKARTA, investor.id – Ketua Komisi XII DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Patijaya yakin Indonesia bisa segera lepas dari fenomena jebakan kelas menengah (middle income trap). Langkah jitu yang diperlukan untuk mencapai aspirasi itu adalah dengan melanjutkan program hilirisasi.

Dia menerangkan, program hilirisasi yang dijalankan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), kini dilanjutkan oleh Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto. Kebijakan tersebut dipercaya akan mendorong pertumbuhan ekonomi 8% untuk Indonesia bisa lepas dari belenggu middle income trap.

“Pada kabinet Prabowo, kesinambungan hilirisasi akan berlanjut dan kita berharap pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 8%. Ini penting bagi Indonesia agar dapat keluar dari middle-income trap,” ujar Bambang di sela-sela acara diskusi bertajuk 'Masa Depan Hilirisasi Nikel di Indonesia: Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat' di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (25/10/2024).

Bambang mengatakan, dalam berbagai kesempatan, termasuk pada pidato perdana seusai dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober dan pada sidang perdana kabinet Merah Putih pada 23 Oktober, Prabowo selalu menekankan pentingnya kebijakan hilirisasi mineral di Indonesia. Termasuk di dalamnya ada hilirisasi nikel yang diyakini Prabowo bisa memberikan nilai tambah.

“Jadi, yang kita bahas di sini adalah bagaimana hilirisasi itu dapat memberikan nilai tambah kepada perekonomian secara keseluruhan. Kemudian juga tentunya meningkatkan penerimaan negara. Saat ini salah satu isu yang terpenting adalah bagaimana penerimaan negara itu dari sektor mineral ini meningkat (termasuk nikel),” tandas Bambang.

Kebijakan hilirisasi nikel menjanjikan untuk meningkatkan pendapatan negara. Jika merujuk data Kemenko Maritim dan Investasi sebelumnya, nilai ekspor bijih nikel dan turunannya pada 2013 hanya mencapai US$ 5,4 miliar. Kemudian, melalui kebijakan hilirisasi, nilai ekspor turunan nikel tahun 2022 mencapai US$ 35,6 miliar atau meningkat 6,6 kali lipat lebih tinggi.

Bambang pun mendorong pemerintah Prabowo-Gibran kedepannya untuk menata secara komprehensif kebijakan hilirisasi nikel ini, mulai dari hulu hingga hilirnya. Termasuk, kata dia, peluang-peluang investasi dari hilirisasi tersebut sehingga bisa menciptakan multiplier effect.

Perlu Dukungan Regulasi

Selain itu, kata Bambang, pemerintah perlu mempercepat penyusunan regulasi-regulasi teknis lanjutan dari ketentuan yang ada. Dia mencontohkan, perlu adanya aturan turunan dari Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 69/K/MB/01/MEM/B/2024 menetapkan 22 komoditas sebagai mineral strategis di Indonesia. Mineral-mineral tersebut di antaranya nikel dan timah.

“Juga memberikan regulasi-regulasi yang menstimulus situasi. Kita lihat ini kan kadang-kadang ada regulasi yang mungkin harus kita cocokkan lagi atau mungkin yang harus di-follow up lebih lanjut. Misalkan setelah ditetapkan adanya Kepmen 69 tentang penetapan 22 mineral strategis, lalu next-nya apa? Kan harus ada lanjutan bukan hanya ditetapkan. Ini harus berlanjut pada kebijakan pemerintah yang lain. Ini yang akan kita kawal nantinya,” jelas Bambang.

Lebih lanjut, Bambang mengaku optimistis kebijakan hilirisasi nikel di era Prabowo bisa memberikan nilai tambah luar biasa. Pasalnya, komposisi tim ekonomi kabinet Prabowo-Gibran cukup kuat dan mumpuni di bidangnya masing-masing. Apalagi, kata dia, ada beberapa kader partai Golkar termasuk Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menjadi menteri ESDM.

Selain itu, ada Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

Terlebih lagi, lanjut Bambang, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia baru meraih gelar doktor dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI) setelah mempertahankan disertasi bertajuk 'Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia'. Menurut dia, disertasi Bahlil bakal berkontribusi besar untuk memastikan kebijakan hilirisasi berjalan baik dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi 8%.

“Ya (optimistis), Partai Golkar sejak awal merupakan salah satu penyokong utama dalam kabinet Bapak Prabowo. Dan tentunya hadirnya tokoh-tokoh penting dari Partai Golkar di dalam Kabinet, tentu ini akan mengakselerasikan ide-ide gagasan hilirisasi dan tentunya ini kita akan menggunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia sebesar-besarnya,” pungkas Bambang.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Terdapat dua skenario yang diusulkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mengerek pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai 8%, sesuai target yang dicita-citakan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Secara historis, Indonesia pernah mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, yakni pada 1977, 1980, 1981, dan 1995. Artinya, target itu bukan mustahil dicapai, kendati perlu upaya keras.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, skenario pertama adalah mengejar pertumbuhan ekonomi yang naik perlahan namun konsisten tiap tahun. Sehingga pada gilirannya, pertumbuhan ekonomi RI bisa mencapai 8%, pada akhir masa jabatan Prabowo.

“Jadi, skenario pertama 8%-nya di ujung. Tahun pertama (2025) 5,7%, tahun kedua (2026) 6,4%, tahun ketiga (2027) 7,0%, tahun keempat (2028) 7,5%, dan terakhir (2029) 8,0%,” ujar Amalia di Jakarta, pada Rabu (16/10/2024), seperti dikutip dari Antara.

Adapun skenario kedua secara khusus didesain seperti keinginan Prabowo Subianto, yakni pertumbuhan ekonomi melesat 8%. Namun tak langsung terjadi pada 2025, melainkan pada tahun ketiga atau pada 2027 yang sebesar 8,3% dan tahun keempat pada 2028 sebesar 8%.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi pada 2029 atau tahun kelima dicanangkan bisa sebesar 7,8%. Dengan demikian, rata-rata selama lima tahun kepemimpinan Prabowo diharapkan ekonomi dapat tumbuh sebesar 7,7%.

“Presiden (terpilih) punya visi mau ekonomi tumbuh 8%. Ini boleh, kami punya skenario,” ujar Amalia.

Dia menerangkan, Indonesia memang memerlukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar minimal 6% bila ingin keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah atau middle-income trap. Visi Prabowo Subianto yang ingin mengejar pertumbuhan ekonomi 8%, tentu target RI keluar dari middle-income trap kemungkinan bisa tercapai lebih cepat.

“Kalau ingin 8% di lima tahun pertama (menjabat), sah-sah saja. Bahkan lebih baik karena bisa mempercepat. Tugas kami di Bappenas adalah untuk mengeksekusi itu,” ujar Amalia.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) optimistis bahwa strategi menaikkan pertumbuhan ekonomi nasional ke level 6% hingga 7% bisa mendukung program pemerintah mengejar target Indonesia Emas 2045.

Deputi Bidang Ekonomi KKP/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan target ini realistis sekaligus optimistis untuk menjadikan Indonesia keluar dari middle income trap.

“2045 kita nanti akan keluar dari middle income trap, kita harus bisa tumbuh 6%-7% rata-per tahun. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] 2025-2045, supaya bisa mencapai 6%-7% salah satu syaratnya adalah kita harus mempertebal kelas menengah,” ujarnya usai agenda Dialog Ekonomi, Selasa (27/8/2024).

Dia menyebut saat ini middle class berada pada level 17%. Nanti secara bertahap akan dinaikkan hingga di atas 20% sampai akhir 5 tahun ke depan. Lebih jauh, dirinya memproyeksikan middle class pada 2045 dapat mencapai 80%.

“Kita balik ya. Jadi, proporsi kelas menengah tahun 2045 juga diharapkan mencapai 80%,” ujar Amalia.

Menurutnya, hal ini menjadi penting karena kelas menengah ini menjadi bantalan dari perekonomian, kata dia, agar perekonomian kokoh, maka kelas menengah haruslah tebal.

Adapun, dalam hal reformasi struktural yang dapat dilakukan untuk mendukung kelas menengah Amalia menyebut industrialisasi menjadi penting.

Dengan fokus pada penciptaan "middle class jobs" atau pekerjaan yang mendukung kelas menengah, pemerintah berharap dapat memberikan peluang yang lebih baik bagi pekerja untuk berpindah dari sektor informal ke sektor formal.

“Itu menjadi penting supaya nanti yang tadinya informal bisa graduate menjadi formal. Kemudian pendapatan juga bisa naik kelas menjadi kelas menengah,” ucapnya.

Amalia menyebutkan bahwa sekitar 50% dari populasi saat ini dianggap sebagai "aspiring middle class."

Istilah ini merujuk pada individu atau keluarga yang memiliki potensi untuk mencapai status kelas menengah tetapi belum sepenuhnya berada di dalam kategori tersebut.

“Ini tugas kita dalam RPJPN untuk bagaimana menaikkan aspiring class menjadi middle class,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, pada kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan kelas menengah memiliki peran penting bagi Indonesia, lantaran menjadi motor penggerak ekonomi Tanah Air. Menurutnya, kini proporsi kelas menengah sekitar 17,13% dari total penduduk Indonesia.

Airlangga menyatakan kelas menengah sangat berkontribusi dalam sektor kewirausahaan, penciptaan lapangan kerja, dan investasi.

"Ini [kelas menengah] tentu akan membuat perubahan sosial untuk mencapai Indonesia Emas 2045," jelasnya.

Mantan ketua umum Partai Golkar ini mengklaim pemerintah ingin terus mendukung kelas menengah dengan meluncurkan sejumlah insentif seperti program perlindungan sosial, insentif pajak, kartu prakerja, jaminan kehilangan pekerjaan, hingga kredit usaha rakyat.

Dia menyatakan, pemerintah berharap berbagai program tersebut diharapkan bisa menahan jumlah kelas menengah. Tak hanya itu, Airlangga menjelaskan bahwa pengeluaran terbesar kedua kelas menengah diperuntukkan untuk sektor perumahan.

Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan memberikan dua insentif pembiayaan perumahan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh kelas menengah.

Pertama, insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% untuk pembelian rumah di bawah Rp5 miliar serta dengan batasan pemberian insensif sebesar Rp2 miliar.

Kedua, pemerintah menambah unit fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dari yang semula 166.000 unit menjadi 200.000 unit.

"Jadi, dengan dua kebijakan tersebut yang berlaku nanti untuk 1 September [hingga 31 Desember 2024], diharapkan ini juga mendorong kemampuan daripada kelas menengah, mendorong sektor konstruksi. Kita tahu sektor konstruksi itu dan perumahan itu multipliernya [efek bergandanya] tinggi," ujar Airlangga.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah gencar melakukan pemerataan sumber pertumbuhan ekonomi untuk keluar dari jebakan kelas menengah (middle income trap). Saat ini pertumbuhan ekonomi masih terkonsentrasi di pulau Jawa dan belum tersebar secara menyeluruh di seluruh Indonesia.

Untuk bisa keluar dari middle income trap dan mencapai Visi Indonesia Emas 2045 maka pertumbuhan ekonomi sebesar 5% belum cukup, sehingga harus bisa didorong di kisaran 6-7% disertai investasi yang tumbuh 6,8% hingga dua dekade mendatang.

“Kita melihat berbagai daerah Indonesia ada yang pendapatannya tinggi, seperti Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, sebagian Sumatera Selatan. (Sumber pertumbuhan ekonomi) itu harus kita ratakan,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pada Rabu (24/7/2024).

Dia mengatakan bahwa pemerataan ekonomi di setiap daerah bisa dihadirkan dengan mengoptimalkan UMKM dan sektor jasa. Dengan adanya pemerataan ekonomi, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi nasional akan terdongkrak secara berkelanjutan.

“Tentu sektor ekonomi harus didorong terutama untuk UMKM kemudian sektor jasa harus didorong,” tutur Airlangga.

Airlangga mengatakan hingga akhir tahun 2024 ini pendapatan perkapita ini Indonesia akan mencapai US$ 5 ribu. Saat ini, ada beberapa daerah di Indonesia yang sudah keluar dari middle income trap, salah satunya Provinsi DKI Jakarta dengan pendapatan US$ 21 ribu perkapita. Lalu pendapatan di Provinsi Palembang sudah mencapai US$ 10 ribu perkapita. Selanjutnya Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara juga sudah berhasil keluar dari middle income trap.

“Pendapatan perkapita Jakarta U$$ 21 ribu. Kalau kita lihat provinsi lain, Palembang itu US$ 10.000, kemudian kalau kita lihat Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sudah lolos middle income trap,” terang dia.

Target Pemerintah

Sementara secara keseluruhan, Indonesia sekarang ini masih berada di kelompok negara berpendapatan menengah atas. Jika dirinci, negara pendapatan menengah atas memiliki pendapatan per kapita di kisaran US$ 4.466-13.845. Kriteria negara pendapatan tinggi adalah memiliki pendapatan per kapita di atas US$ 13.845.

“Penduduk Indonesia sekarang 270 juta dengan income perkapita sekitar US$ 5 ribu, dan nanti di tahun 2045 kita berharap penduduk kita 232 juta dengan pendapatan perkapita antara US$ 26-30 ribu,” terang Airlangga.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 pertumbuhan ekonomi ditargetkan dalam kisaran 5,6% sampai 7,8%. Pada tahap pertama (2025-2029) pertumbuhan ekonomi ditargetkan di angka 5,6% sampai 6,1%.

Pada tahap kedua pertumbuhan ekonomi ditargetkan di kisaran 6,9% sampai 7,8%. Pada tahap ketiga (2035-2039) pertumbuhan ekonomi ditargetkan di kisaran 6,4% sampai 7,6%. Pada tahap keempat (2040-2045) ditargetkan berada pada kisaran 5,4% sampai 6,7%.

Airlangga mengatakan dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi harus berada di kisaran 6-7%. Pertumbuhan investasi diharapkan bisa mencapai 7% per tahun agar pertumbuhan ekonomi bisa di angka tersebut.

“Presiden terpilih Prabowo Subianto berharap pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8% pada 3 sampai 4 tahun ke depan, sehingga ini menjadi tantangan bagi kita semua,” terang Airlangga.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dari 38 provinsi di Indonesia, Jakarta sudah lolos dari jebakan kelas menengah atau middle income trap, dengan PDRB per kapita yang mencapai US$21.000.

Selain itu, Kalimantan Timur juga telah berhasil keluar dari middle income trap dan menjadi daerah dengan pendapatan tinggi, dengan PDRB per kapita mencapai US$14.000.

“Jadi kalau melihat bagaimana Indonesia lolos middle income trap, ya lihat Jakarta,” katanya, dikutip Rabu (24/7/2024).

Airlangga mengatakan, untuk bisa menjadi negara berpendapatan tinggi atau high income country pada 2045, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus mencapai 7% hingga 8%.

Hal ini juga, kata dia, sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi yang disampaikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto hingga maksimal 8%.

“Kita menghadapi tantangan agar pertumbuhan kita dalam rentang 6% hingga 7% ke depan. Tapi, pemerintah sudah memiliki perencanaan untuk bisa lepas dari middle income trap [jebakan kelas menengah],” katanya.

Menurut Airlangga, pendapatan per kapita Indonesia saat ini sebesar US$5000. Pemerintah menargetkan pendapatan per kapita Indonesia bisa mencapai US$26.000 hingga US$30.000 pada 2045.

“Kalau kita lolos middle income trap, artinya kita sekarang berpenduduk sekitar 270 juta dengan pendapatan per kapita sekitar US$5.000, nanti pada 2045 kita berharap penduduk kita mencapai 320 juta dengan pendapatan per kapita antara US$26.000 hingga US$30.000,” jelasnya.

Pada kesempatan sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa peningkatan pendapatan nasional bruto/GNI per kapita hingga 2029, atau periode pemerintahan Presiden terpilih Prabowo, akan menjadi penentuan Indonesia bisa menjadi negara maju.

“Kegelisahan kita, apakah kita akan lolos dari middle income trap atau tidak, kan itu pertanyaan besar kita di depan. Karena kalau kita tidak aware, kita lewat,” katanya.

Suharso menjelaskan, untuk bisa menjadi negara maju pada 2045, GNI per kapita Indonesia harus mencapai US$26.000.

Sementara pada 2025, GNI per kapita Indonesia ditargetkan bisa mencapai kisaran US$5.500 hingga US$5.520, dengan perkiraan penduduk mencapai 284,4 juta jiwa. GNI per kapita tersebut, kata Suharso, harus bisa terus ditingkatkan hingga mencapai minimal US$7.500 pada akhir 2029.

Menteri Keuangan Sri Mulyani membocorkan empat syarat untuk menjadi negara maju, serta apa yang dilakukan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun ini untuk mencapai level itu.

Menurutnya, tidak banyak negara yang bisa mencapai status tersebut.

"Tidak banyak negara di dunia mampu mencapai status negara maju dan berpendapatan tinggi, sebagian besar negara di dunia tertahan di status middle income, sehingga muncul terminologi middle income trap," jelasnya di akun Instagram @smindrawati, Rabu (17/7).

Untuk mencapai negara berpendapatan tinggi, ada empat hal yang perlu dilakukan Indonesia atau negara lain. Pertama, investasi sumber daya manusia.

"Indonesia mengalokasikan anggaran 20 persen untuk pendidikan sesuai konstitusi dan reformasi pendidikan, serta kesehatan telah dan sedang dilakukan," katanya.

Kedua, Menkeu Sri Mulyani mengakui masifnya pembangunan infrastruktur. Ia menegaskan Jokowi menganggarkan cukup banyak uang negara untuk pembangunan infrastruktur.

[Gambas:Instagram]

Wanita yang akrab disapa Ani itu menyebut hal ini dilakukan untuk mengejar ketertinggalan atau infrastruktur gap yang dialami Indonesia. Di lain sisi, proyek Jokowi di sana-sini bertujuan untuk mendorong produktivitas dan mobilitas masyarakat.

Ketiga, melakukan transformasi ekonomi dengan kebijakan hilirisasi. Tujuannya, agar Indonesia bisa menciptakan nilai tambah.

"Dan (keempat) membangun institusi dan tata kelola yang baik dan bersih, sehingga policy yang baik dapat dieksekusi dan dilaksanakan secara efektif," tutur Ani.

Ia menilai pencapaian Presiden Jokowi selama dua periode menjabat cukup luar biasa. Ani mengatakan semuanya bisa diraih sedari awal Indonesia membuat kebijakan.

Ani mengatakan kepemimpinan Jokowi pragmatis dan sangat terbuka. Meski terkadang menghadapi tantangan yang tak mudah, reformasi terus bisa dilakukan, dan menurutnya ini menjadi salah satu warisan terpenting dari sang Kepala Negara.

"Reformasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta keuangan negara menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari upaya membangun Indonesia. Dunia dan suasana geopolitik makin kompleks, Indonesia terus berupaya mencapai cita-cita menuju Indonesia Emas 2045," tandasnya.