NUSA DUA - Kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden AS dinilai akan berdampak pada perubahan kebijakan energi yang selanjutnya akan menciptakan ketidakpastian di pasar minyak nabati global. Meski bukan konsumen utama minyak sawit , kebijakan energi AS dinilai tetap berdampak besar pada pasar minyak nabati, termasuk sawit, secara global.

Hal itu diungkapkan oleh analis dari Bloomberg Alvin Tai di acara Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) ke-20 di Nusa Dua, Bali, Jumat (8/11) lalu. Alvin mengatakan, di AS diesel masih menjadi bahan bakar transportasi kedua terbesar dengan penggunaan mencapai 22%, sementara bahan bakar nabati (biofuel) hanya sekitar 6%. Namun, imbuh dia, tren menunjukkan peningkatan penggunaan renewable diesel dan biodiesel, yang diprediksi melampaui konsumsi diesel berbasis petroleum pada tahun 2024 dengan konsumsi mencapai 4,5 juta barel per hari.

"Ketersediaan bahan baku ini meningkat dari kurang dari 10 juta metrik ton pada 2021 menjadi sekitar 15 juta metrik ton pada 2024. Meskipun ada potensi pertumbuhan lebih lanjut, permintaan biodiesel diperkirakan mencapai 25,7 juta metrik ton per tahun, sehingga banyak pihak yang pesimis terhadap tercapainya proyeksi ini mengingat keterbatasan pasokan bahan baku," ujarnya.

Alvin menjelaskan, saat ini bahan baku biodiesel dan renewable diesel AS sebagian besar berasal dari minyak kedelai, yakni 44%. Selanjutnya, adalah minyak daur ulang dan lemak (33%), minyak jagung (15%), serta minyak kanola (5%). Dengan penerapan kebijakan baru berupa kredit pajak 45Z yang menggunakan jejak karbon sebagai tolok ukur, menempatkan Used Cooking Oil (UCO) pada posisi teratas dan minyak sawit Indonesia dengan nilai karbon tertinggi.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan Indonesia juga terus mendorong agenda energi terbarukan yang lebih luas melalui peningkatan pencampuran biodiesel. Dengan mengadopsi B35 pada tahun 2023, Indonesia telah mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil dan menghemat lebih dari USD7,9 miliar untuk impor bahan bakar fosil.

"Sasaran B50 merupakan perubahan signifikan dalam kebijakan energi, yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mendukung pertanian lokal. Namun, perluasan ini dapat berdampak pada ketahanan pangan dan juga pasokan minyak sawit, terutama untuk ekspor," paparnya pada pembukaan IPOC sehari sebelumnya.

Senada dengan Alvin Tai dan Sudaryono, Dorab Mistry yang juga merupakan pembicara pada acara IPOC mengungkapkan hadirnya program biodiesel di berbagai negara sangat mendorong penyerapan minyak nabati dunia. Namun, stagnasi produksi minyak sawit membuat harganya tidak lagi kompetitif, bahkan cenderung mahal, sehingga daya saing menurun. "Terjadi peningkatan produksi minyak nabati, namun stagnasi produksi komoditas kelapa sawit. Stagnasi ini didorong oleh persoalan domestik seperti teknologi, peremajaan, dan bibit," kata dia.

Dalam jangka panjang, lanjutnya, melemahnya harga minyak bumi, tren politik subsidi pemerintah terhadap biofuel tetap menjadi faktor penentu fluktuasi harga minyak nabati. "Dengan kata lain, capricious climate masih akan mewarnai perjalanan minyak nabati di tahun 2025," ungkap Dorab Mistry.

Dia melanjutkan, cuaca di Amerika Selatan juga berpotensi mendorong kenaikan harga, terutama jika ada penundaan kebijakan biofuel. Di sisi lain, harga minyak kedelai diprediksi tetap kuat, didorong oleh tingginya permintaan biodiesel AS serta perubahan insentif dari blenders credit menjadi producers credit. "Permintaan juga diperkirakan semakin meningkat seiring kebijakan terkait Sustainable Aviation Fuel," tambahnya.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID -BALI.Meningkatnya kekhawatiran mengenai penurunan suplai minyak sawit di pasar global telah mendorong para importir melakukan langkah-langkah antisipasi untuk mencari substitusi.Imbasnya,ketergantungan negara-negara importir terbesar kelapa sawit yang merupakan tujuan utama ekspor Indonesia tahun depan akan sangat berkurang.

Ryan Chen, Direktur China CNF Business, Oils & Oil Seeds pada Cargil Investments (China) mengungkapkan, ada kecenderungan pasar Cina beralih dari minyak sawit ke minyak nabati lain.

“Dalam pasar domestik Cina sekarang ini tersedia pilihan pasokan minyak nabati lain, khususnya minyak kedelai. Apalagi harganya bisa berpotensi lebih murah. Saya kira dalam hal harga, sudah berakhir era minyak sawit paling murah,” katanya pada Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) ke-20, pada jumat (8/11/24)

Menurut Ryan, tahun ini pemintaan minyak nabati China akan stagnan, setelah mengalami kenaikan pada tahun 2023 lalu. Permintaan minyak sawit Cina (olein dan stearin) diperkirakan turun sekitar 30% tahun ini karena beberapa faktor, terutama menyangkut harga.

Pangsa minyak sawit terhadap total permintaan minyak nabati diperkirakan menurun ke 12.8% tahun ini, dibandingkan dengan 17.5% tahuyn 2023. Impor minyak olein tahun ini bisa menurun ke 2.3 juta metrik ton tahun 2024, dibandingkan dengan 4.2 juta metrik ton tahun 2023. Tahun 2025 impor olein akan stagnan di sekitar 2.3 – 2.4 juta metrik ton.

Di pasar India dan Pakistan, permintaan diproyeksikan meningkat, namun ada kekhawatiran atas kemungkinan penurunan suplai minyak sawit dari Indonesia dan pungutan ekspor yang bisa menaikkan harga.

B.V Mehta, Direktur Eksekutif dari The Solvent Extractors’ Association di India, menyebutkan bahwa permintaan minyak nabati akan terus meningkat, tapi produksi domestik tidak bisa menutupi seluruh permintaan. Konsumsi domestik India mencapai sekitar 30 juta metrik ton, tapi hanya sekitar 13 juta ton bisa dipenuhi dengan produksi lokal.

“India masih akan tergantung pada impor minyak nabati, namun kebijakan biodiesel di Indonesia telah menimbulkan kekhawatiran di pasar soal suplai sawit,” kata Abdul Rasheed Jan Mohammad, CEO, Westbury Group, Perusahaan Pakistan.

Sementara Alponsus Inyang, Presiden National Palm Produce Association of Nigeria (NPPAN), mengatakan bahwa ada kesempatan untuk investasi dan perdagangan minyak nabati di Afrika.

“Kita mengundang para investor untuk berinvestasi di Nigeria dan perdagangan minyak nabati karena permintaan minyak nabati di Afrika meningkat terus,” katanya.

JAKARTA, investor.id– Harga kontrak Crude Palm Oil (CPO) di Bursa Malaysia Derivatives (BMD) melonjak pada Rabu (30/10/2024), mencapai level tertinggi lagi. Ini melanjutkan penguatan dalam dua hari beruntun. Hal itu karena ekspektasi ekspor yang menguat dan kenaikan harga minyak nabati di bursa komoditas China.

Berdasarkan data BMD pada penutupan Rabu, kontrak berjangka CPO untuk November 2024 melonjak 63 Ringgit Malaysia menjadi 4.800 Ringgit Malaysia per ton. Untuk kontrak berjangka CPO Desember 2024 melejit 56 Ringgit Malaysia menjadi 4.738 Ringgit Malaysia per ton.

Sementara itu, kontrak berjangka CPO Januari 2025 terkerek 59 Ringgit Malaysia menjadi 4.696 Ringgit Malaysia per ton. Kontrak berjangka CPO Februari 2025 meningkat 61 Ringgit Malaysia menjadi 4.634 Ringgit Malaysia per ton.

Sedangkan kontrak berjangka CPO Maret 2025 naik 67 Ringgit Malaysia menjadi 4.560 Ringgit Malaysia per ton. Kontrak berjangka CPO April 2025 melesat 66 Ringgit Malaysia menjadi 4.476 Ringgit Malaysia per ton.

Dikutip dari Bernama, Analis Senior Fastmarket Palm Oil Analytics Sathia Varqa mengatakan, kenaikan ini didorong oleh kinerja positif minyak nabati terkait di bursa Dalian dan hasil ekspor Oktober yang menjanjikan.

“Data indikatif menunjukkan ekspor Oktober naik 13%. Melemahnya Ringgit Malaysia juga turut mendukung kenaikan harga,” kata Sathia.

Di sisi lain, pedagang minyak sawit, David Ng, mencatat bahwa kenaikan harga CPO juga dipengaruhi oleh permintaan ekspor yang kuat dan kenaikan harga minyak kedelai. "Harga CPO bergerak pada support 4.600 Ringgit Malaysia dan resistance 4.780 Ringgit Malaysia,” tutup Ng. 

Editor: Indah Handayani (handayani@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

India sedang mempertimbangkan untuk menaikkan pajak impor minyak nabati alias minyak sayur untuk melindungi petani lokal yang terpukul karena harga minyak lokal yang murah.

Langkah India ini berpeluang meredam permintaan impor minyak sawit, minyak kedelai dan minyak bunga matahari.

Wacana tersebut diungkap dua sumber pemerintahan kepada Reuters, Rabu (28/8). Kebijakan itu akan diumumkan dalam beberapa minggu ke depan.

"Kami sedang menjajaki semua opsi untuk membantu petani. Menaikkan pajak impor adalah salah satu opsi," kata seorang sumber.

Sumber lainnya menyebut usulan kenaikan pajak itu datang dari Kementerian Pertanian. Sedangkan, keputusan akhir ada di Departemen Pendapatan yang berada di bawah Kementerian Keuangan.

Pihak pemerintah belum memberikan keterangan resmi maupun menanggapi permintaan konfirmasi terkait pajak impor ini.

India merupakan importir minyak nabati terbesar dunia. Lebih dari 70 persen kebutuhan minyak goreng dipenuhi melalui impor.

Mereka membeli minyak goreng sawit utamanya dari Indonesia, Malaysia dan Thailand. Untuk minyak kedelai dan biji bunga matahari, impornya berasal dari Argentina, Brasil, Rusia, dan Ukraina.

Pada Juli lalu, impor minyak nabati India melonjak 22,2 persen menjadi 1,9 juta metrik ton, rekor tertinggi kedua yang pernah tercatat.

Para petani lokal mengatakan tarif impor yang lebih tinggi akan membantu menahan penurunan tajam harga minyak sayur buatan dalam negeri.

Harga kedelai dalam negeri sekitar 4.200 rupee atau sekitar US$50 per 100 kg. Ini lebih rendah dari harga yang ditetapkan negara sebesar 4.892 rupee.

Para petani di Maharashtra, negara bagian penghasil kedelai nomor 2 di India, tidak senang dengan penurunan harga tersebut.

"Dengan harga saat ini, kami bahkan tidak dapat menutupi biaya produksi kami, apalagi memperoleh laba," kata Maces Gaikwad, seorang petani yang menanam kedelai di lahan seluas 4 hektare.

Apalagi, enam minggu mendatang mulai tiba musim panen kedelai. Momentum ini dikhawatirkan membuat harga kedelai makin amblas.

Pada 2022, India menghapus pajak impor dasar atas minyak nabati mentah untuk menurunkan harga. Namun, New Delhi masih mengenakan pajak sebesar 5,5 persen, yang dikenal sebagai Pajak Infrastruktur dan Pembangunan Pertanian.

JAKARTA, Investor.id  -Usulan penghentian penjualan mobil konvesional atau internal combustion engine (ICE) pada 2045 untuk mencapai netralitas karbon atau net-zero emission (NZE) pada 2060 dianggap bukan solusi.

Sekretaris Umum Gabungan Industri Otomotif Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara menerangkan, mobil ICE bisa turut serta mengurangi emisi, dengan mengganti bahan bakarnya dari minyak fosil menjadi nabati. "Jadi, penghentian mobil penjualan mobil ICE bukanlah solusi. Kita punya cara-cara lain untuk menuju net zero emission," ucap dia kepada Investor Daily, Jakarta, belum lama ini.