Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka disarankan wajib mendorong pembangunan infrastruktur gas bumi. Hal itu untuk mencapai target swasembada energi sebagaimana tertuang dalam Asta Cita poin kedua.

Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (Aspermigas), Moshe Rizal mengatakan upaya itu sekaligus untuk menghindari ancaman terjadinya ironi seperti hasil studi Asean Center for Energy (ACE) yang menyebut Indonesia akan menjadi net importer gas alam pada 2030 dan 2040.

"Mau tidak mau memang pemerintah harus semakin gencar membangun infrastruktur gas bumi. Jika pemerintah gagal mengoptimalkan gas bumi dalam negeri meskipun ada cadangan gas besar, risikonya adalah kita akan impor," kata Moshe dalam keterangan tertulis, Minggu (27/10/2024).

Moshe menegaskan bahwa kunci dari optimalisasi gas bumi di dalam negeri adalah, pertama, membangun infrastruktur penyalurannya. Sebab kehadiran infrastruktur yang lebih luas akan menciptakan peningkatan demand karena penggunaannya di masyarakat baik untuk konsumen industri, masyarakat, maupun transportasi akan lebih masif.

Ketika hal itu terwujud, kata Moshe, proses eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumber baru gas bumi akan semakin bergairah. Apalagi sifat dari produksi gas bumi didorong oleh permintaan atau dikenal dengan istilah demand driven.

"Kenapa tidak cari investor saja? Tidak mudah karena keekonomiannya kecil. Banyak investor yang tidak mau," terangnya.

Sebagai contoh, Moshe menceritakan proyek infrastruktur pipa Cirebon - Semarang (Cisem) sempat mangkrak selama 18 tahun sebelum akhirnya kini berjalan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Moshe berharap pemerintah harus sigap untuk mengambil peran. "Apapun yang tidak menarik bagi investor (padahal bersifat urgent) harus diserap oleh APBN untuk dibangun. Ini penting untuk menyelesaikan masalah secara permanen, bukan hanya jangka pendek melalui subsidi," terusnya.

Kedua, lanjut Moshe, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan daya tarik investasi terhadap industri dan ekosistem serta mata rantai gas bumi. Supaya terwujud praktik yang berkelanjutan dan jangka panjang.

Moshe menyebut tantangan terbesar dalam menciptakan daya tarik ini adalah terkait skema subsidi, terutama pada program gas murah yang dikenal Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebagai salah satu faktor besar yang membuat nilai keekonomiannya semakin kecil. Situasi ini membuat investasi di hulu dan infrastruktur gas bumi menjadi semakin tidak menarik.

Program HGBT mematok harga jual gas bumi sebesar US$ 6 per MMBTU atau jauh di bawah harga rata-rata pasar. Negara menanggung selisih melalui subsidi dengan cara mengurangi jatah keuntungan pemerintah.

Akibatnya, seperti data yang dirilis Kementerian ESDM, tercatat kerugian negara dari program HGBT adalah sebesar Rp 57,65 triliun sampai semester I-2023 terhitung sejak awal program ini dijalankan yaitu tahun 2020.

Moshe menilai akan lebih fundamental jika dana subsidinya digunakan untuk membangun infrastruktur gas bumi. "Memang harus bertahap sedikit demi sedikit, subsidi dikurangi, biar dana tersebut dialokasikan untuk membangun infrastruktur," tegasnya.

Pemerintah dinilai harus berpikir jangka panjang agar harga logistik dan penyaluran gas bisa lebih murah. "Dan subsidi tidak permanen. Pemerintah harus menyediakan energi agar industri dapat tumbuh besar dan cepat secara jangka panjang. Bukan hanya memberikan subsidi yang bersifat jangka pendek," imbuhnya.

Senada dengan Moshe, Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede mengatakan optimalisasi gas bumi di dalam negeri adalah langkah strategis di tengah risiko geopolitik dan dinamika keuangan global. Supaya terhindar dari ketergantungan terhadap sumber energi impor.

Hal ini dinilai penting dijalankan supaya aktivitas ekonomi tidak rentan gangguan eksternal. "Tanpa adanya kemandirian energi maka aktivitas ekonomi rentan terganggu, sejalan dengan volatilitas dari berbagai harga energi ke depan dan transmisi dampaknya ke perekonomian," ungkapnya.

Jika dilihat dari potensi pasarnya, kata Josua, investasi di ekosistem gas bumi pada dasarnya bisa sangat menarik. Kuncinya ada pada pembangunan infrastruktur yang akan membuka potensi demand dari energi fosil paling bersih ini.

"Dengan besarnya pemintaan gas bumi dari industri manufaktur dan besarnya potensi permintaan gas pipa untuk penggunaan rumah tangga tentu menciptakan pasar yang menarik bagi swasta. Kami menilai pemerintah dapat memberikan berbagai insentif untuk dapat meningkatkan infrastruktur jaringan distribusi gas bumi," ungkapnya.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan Prabowo-Gibran harus mempercepat pembangunan infrastruktur gas bumi untuk mencapai target Swasembada Energi, sesuai dengan Asta Cita poin kedua.

Langkah ini penting untuk menghindari ancaman Indonesia menjadi net importer gas alam pada tahun 2030 dan 2040, seperti yang diprediksi dalam studi Asean Center for Energy (ACE).

Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (Aspermigas) Moshe Rizal menekankan bahwa pemerintah harus segera membangun infrastruktur penyaluran gas bumi untuk mengoptimalkan cadangan gas domestik.

"Jika gagal mengoptimalkan gas bumi dalam negeri, meskipun ada cadangan besar, risikonya adalah kita akan impor," jelas Moshe dalam keterangannya, Jumat (25/10).

Moshe menegaskan bahwa infrastruktur gas bumi merupakan kunci dalam meningkatkan penggunaan gas domestik, baik oleh industri, rumah tangga, maupun transportasi.

Kehadiran infrastruktur akan mendorong permintaan gas bumi yang lebih luas, sehingga memacu proses eksplorasi dan eksploitasi sumber gas baru.

Namun, ia mengungkapkan tantangan dalam menarik investor, mengingat keekonomian proyek gas bumi sering kali kecil. Salah satu contoh adalah proyek pipa gas Cirebon-Semarang (Cisem) yang sempat tertunda selama 18 tahun sebelum akhirnya dilanjutkan dengan pendanaan dari APBN.

Moshe menekankan, proyek yang tidak menarik bagi investor, tetapi mendesak, harus dibiayai oleh pemerintah melalui APBN.

"Pemerintah harus mengambil peran dalam menyelesaikan masalah secara permanen, bukan hanya melalui subsidi jangka pendek," tambahnya.

Selain infrastruktur, pemerintah juga perlu meningkatkan daya tarik investasi di sektor gas bumi. Namun, tantangan terbesar adalah skema subsidi seperti Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang membatasi harga gas bumi di USD6 per MMBTU, jauh di bawah harga pasar. Subsidi ini mengurangi keekonomian proyek, sehingga investasi menjadi kurang menarik.

Menurut Moshe, subsidi yang mencapai Rp57,65 triliun pada semester 1 2023 dapat dialihkan untuk membangun infrastruktur gas bumi.

"Subsidi perlu dikurangi secara bertahap agar dana tersebut bisa digunakan untuk infrastruktur yang akan menurunkan biaya logistik gas dalam jangka panjang," tegasnya.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga sepakat bahwa optimalisasi gas bumi adalah langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan energi impor dan menghadapi risiko geopolitik serta dinamika ekonomi global.

"Tanpa kemandirian energi, ekonomi kita rentan terhadap gangguan eksternal," ujarnya.

Josua menambahkan, dengan tingginya permintaan gas bumi dari industri manufaktur dan rumah tangga, pasar gas bumi memiliki potensi besar.

Pemerintah diharapkan dapat memberikan insentif untuk mendorong pengembangan infrastruktur distribusi gas bumi, guna memperkuat ketahanan energi Indonesia di masa depan.