JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah didesak merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) terkait solusi terkait kecelakaan lalu lintas, ketimbang mendorong wacana mewajibkan asuransi kendaraan bermotor pada 2025 mendatang.

“Fraksi PKS mendesak agar revisi UU LLAJ dapat dibahas kembali melalui usulan pemerintah agar kecelakaan lalu lintas dapat dicarikan solusinya secara komprehensif," kata Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Suryadi Jaya Purnama, dalam keterangan pers seperti dikutip pada Senin (22/7/2024).

Suryadi mengatakan, sebaiknya tidak seketika seluruh kendaraan bermotor wajib diikutsertakan dalam asuransi, melainkan harus terdapat penyebab yang jelas terkait dengan kecelakaan lalu lintas.

Menurut Suryadi, Program Asuransi Wajib untuk kendaraan bermotor merupakan tindakan kuratif-rehabilitatif jika terjadi kecelakaan lalu lintas, tetapi belum mencakup tindakan promotif dan preventif.

“Jika memang pemerintah benar-benar serius mencari solusi atas kecelakaan lalu lintas secara komprehensif, seharusnya jangan asal bunyi asuransi wajib bagi kendaraan, melainkan juga merevisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ),” papar Suryadi.

Suryadi menyampaikan sampai saat ini Fraksi PKS menolak tegas wacana kendaraan bermotor wajib asuransi pada 2025 mendatang.

Wacana pemberlakuan wajib asuransi third party liability (TPL) itu dilontarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurut OJK, wacana ketentuan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Pasal 39A.

Akan tetapi menurut Suryadi, Fraksi PKS di DPR memandang OJK hanya tidak utuh dalam mengutip UU P2SK, dengan alasan Program Asuransi Wajib untuk kendaraan bermotor belum menjadi solusi komprehensif untuk permasalahan yang sesungguhnya.

“Penjelasan Pasal 39A UU P2SK secara gamblang menyebutkan bahwa Program Asuransi Wajib itu di antaranya mencakup asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability) terkait salah satunya adalah kecelakaan lalu lintas,” ucap Suryadi.

Di sisi lain, kata Suryadi, jika wacana itu diberlakukan maka premi asuransi kendaraan bermotor akan menjadi beban pengeluaran tambahan bagi masyarakat.

Sebab, kendaraan masyarakat bukan hanya berfungsi untuk alat transportasi tapi juga alat produksi.

“Asuransi wajib bagi kendaraan tersebut baru berlaku setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) yang harus mendapatkan persetujuan terlebih dulu dari DPR, seperti tercantum dalam Pasal 39A UU P2SK ayat (4),” ujar Suryadi yang merupakan Wakil Sekretaris Fraksi PKS DPR RI.

Oleh karena itu, Suryadi mengingatkan, jika ternyata wacana kewajiban asuransi bagi kendaraan itu mendapatkan penolakan keras dari masyarakat sehingga Peraturan Pemerintah (PP) tidak disetujui oleh DPR, maka pemerintah tidak boleh asal memberlakukan asuransi itu.

BOGOR, KOMPAS.com - Salah satu pengendara motor, Heru (51), mengaku tidak setuju dengan rencana kendaraan wajib asuransi third party liability (TPL) mulai Januari 2025.

Heru menilai TPL yang memberikan perlindungan terhadap tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga akan menambah beban pengeluarannya karena tanggungan premi asuransi.

Kata Heru, sebaiknya asuransi TPL bersifat tidak wajib.

“Enggak setuju karena kalau mau Jasa Raharja diperluas saja. Asuransi kan pilihan kita, mau atau tidak. Toh kerusakan ditanggung atau tidak ditanggung itu tanggung jawab kita,” ujar Heru saat diwawancarai Kompas.com, Senin (22/7/2024)

Pengendara sepeda motor lainnya, Andi (31) juga mengungkapkan hal serupa.

Menurut dia, rencana ini memang baik, tetapi tidak semua masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor memiliki dana lebih untuk membayar premi asuransi.

“Niatnya memang bagus, tetapi saya tidak setuju apalagi kalau sifatnya wajib. Kasihan orang yang tidak punya uang buat bayar asuransi. Tertekan nanti warga kalau sifatnya wajib,” ujarnya.

Putra (44) juga merasa tidak setuju soal rencana yang akan dilaksanakan pada 2025.

Ia khawatir, TPL sama dengan asuransi lainnya yang sulit untuk diklaim.

“Saya tidak setuju. Nanti sama saja kayak asuransi yang lain, khawatirnya lama buat diklaim, korbannya sudah sembuh, asuransinya belum juga cair, takutnya gitu saja,” ujar Putra.

Adapun pemerintah berencana mewajibkan kendaraan bermotor untuk diikutsertakan asuransi TPL mulai Januari 2025.

TPL adalah asuransi yang menanggung risiko tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga.

Dengan asuransi ini, apabila kendaraan menyebabkan kerugian pada orang lain akan ditanggung oleh asuransi.

Untuk pemilik kendaraan bermotor, asuransi TPL akan menanggung risiko tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga saat kendaraan yang ditumpangi menimbulkan kerugian pada orang lain.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyebutkan, penerapan asuransi TPL untuk kendaraan bermotor masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP).

Adapun rencana pemberlakuan asuransi TPL bagian dari implementasi dari Undang-Undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang ditetapkan pada 12 Januari 2023.

“Asuransi kendaraan TPL masih menunggu terbitnya PP sebagai payung hukum pelaksanaannya, seperti ruang lingkup dan waktu efektif penyelenggaraan program,” ujar Ogi dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Kamis (18/7/2024).

BOGOR, KOMPAS.com - Salah satu pengendara motor, Heru (51), mengaku tidak setuju dengan rencana kendaraan wajib asuransi third party liability (TPL) mulai Januari 2025.

Heru menilai TPL yang memberikan perlindungan terhadap tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga akan menambah beban pengeluarannya karena tanggungan premi asuransi.

Kata Heru, sebaiknya asuransi TPL bersifat tidak wajib.

“Enggak setuju karena kalau mau Jasa Raharja diperluas saja. Asuransi kan pilihan kita, mau atau tidak. Toh kerusakan ditanggung atau tidak ditanggung itu tanggung jawab kita,” ujar Heru saat diwawancarai Kompas.com, Senin (22/7/2024)

Pengendara sepeda motor lainnya, Andi (31) juga mengungkapkan hal serupa.

Menurut dia, rencana ini memang baik, tetapi tidak semua masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor memiliki dana lebih untuk membayar premi asuransi.

“Niatnya memang bagus, tetapi saya tidak setuju apalagi kalau sifatnya wajib. Kasihan orang yang tidak punya uang buat bayar asuransi. Tertekan nanti warga kalau sifatnya wajib,” ujarnya.

Putra (44) juga merasa tidak setuju soal rencana yang akan dilaksanakan pada 2025.

Ia khawatir, TPL sama dengan asuransi lainnya yang sulit untuk diklaim.

“Saya tidak setuju. Nanti sama saja kayak asuransi yang lain, khawatirnya lama buat diklaim, korbannya sudah sembuh, asuransinya belum juga cair, takutnya gitu saja,” ujar Putra.

Adapun pemerintah berencana mewajibkan kendaraan bermotor untuk diikutsertakan asuransi TPL mulai Januari 2025.

TPL adalah asuransi yang menanggung risiko tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga.

Dengan asuransi ini, apabila kendaraan menyebabkan kerugian pada orang lain akan ditanggung oleh asuransi.

Untuk pemilik kendaraan bermotor, asuransi TPL akan menanggung risiko tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga saat kendaraan yang ditumpangi menimbulkan kerugian pada orang lain.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyebutkan, penerapan asuransi TPL untuk kendaraan bermotor masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP).

Adapun rencana pemberlakuan asuransi TPL bagian dari implementasi dari Undang-Undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang ditetapkan pada 12 Januari 2023.

“Asuransi kendaraan TPL masih menunggu terbitnya PP sebagai payung hukum pelaksanaannya, seperti ruang lingkup dan waktu efektif penyelenggaraan program,” ujar Ogi dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Kamis (18/7/2024).