Jakarta -

Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2021-2026 menyatakan pengumuman kepengurusan Kadin hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) melanggar kesepakatan yang telah dibuat dalam pertemuan antara Arsjad Rasjid dengan Anindya Bakrie.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia Dhaniswara Harjono mengatakan Kadin Indonesia tetap berpegang pada kesepakatan yang telah dibuat dalam pertemuan pada Jumat, 27 September 2024.

"Pengumuman kepengurusan tersebut merupakan pelanggaran kesepakatan yang ditandatangani kedua belah pihak. Kami tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses penyusunan pengumuman kepengurusan yang dimaksud. Kadin Indonesia berpegang pada kesepakatan pada 27 September 2024," kata Dhaniswara dalam keterangan tertulis, Senin (7/10/2024).

Dalam pertemuan tersebut telah disepakati untuk menggelar Musyawarah Nasional (Munas) setelah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih untuk menyelesaikan masalah internal Kadin. Kesepakatan yang dituangkan secara tertulis serta ditandatangani di atas materai tersebut, dibuat untuk menjaga marwah organisasi Kadin Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 (UU Kadin) dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan AD/ART Kadin Indonesia.

"Pada kesepakatan yang telah ditandatangani kedua belah pihak tersebut, semua pihak setuju untuk menjaga marwah organisasi melalui pelaksanaan Munas yang akan dilaksanakan setelah pelantikan presiden terpilih dengan waktu sesuai arahan pemerintah. Saat ini kami sedang mematangkan persiapan Rapimnas menuju Munas IX Kadin Indonesia," tutur Dhaniswara.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Eka Sastra menyebut setiap langkah yang diambil termasuk penetapan pengurus organisasi harus selalu mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

"Oleh karena itu, kami mengimbau semua pihak untuk tidak berspekulasi dan hanya merujuk pada informasi resmi yang dikeluarkan oleh Kadin Indonesia, demi menjaga nama baik dan integritas Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah," tutur Eka Sastra.

(aid/kil)

Jakarta -

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menerima kedatangan Ketua Umum Baru Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia hasil Musyawarah

Nasional Luar Biasa (Munaslub), Anindya Bakrie. Pertemuan itu berlangsung di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan Kamis kemarin.

"Kepada Ketua Umum dan Pengurus Kadin Indonesia yang baru, kami menyampaikan ucapan selamat atas selesainya Munaslub yang menghantarkan Pak

Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029," ujar Menperin dalam siaran pers, Jumat (20/9/2024).

Agus melanjutkan, Kemenperin menaruh harapan besar kerja sama antara Kemenperin dan Kadin Indonesia guna membangun industri manufaktur Indonesia ke depan. Ia juga mengajak Anindya berkolaborasi dalam perumusan peta jalan atau roadmap bagi pembangunan industri manufaktur lima tahun ke depan.

"Oleh karena itu untuk membangun roadmap tersebut, dalam waktu dekat disepakati akan ada pertemuan antara Kemenperin dengan Kadin Indonesia, dan melibatkan seluruh asosiasi industri binaan Kemenperin," jelas Menperin.

Agus mengungkapkan, berbagai kerja sama antara Kemenperin dengan Kadin Indonesia akan terus didorong agar semakin optimal dan sejalan dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional atau RIPIN.

Sementara itu, Anindya menyampaikan ucapan terima kasih atas kesediaan waktu Menperin menerima jajaran pengurus Kadin Indonesia.

"Terima kasih kepada Pak Menteri atas kesediaannya menerima kami sebagai Ketua Kadin Indonesia yang baru. Dalam kesempatan tadi, kami melaporkan hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia yang diselenggarakan pada Sabtu (14/9) lalu di Jakarta," ujar Anindya.

Kerja sama antara kedua pihak dirasakan manfaatnya oleh para pelaku industri. Menperin menyebutkan, kerja sama tersebut meliputi antara lain pengembangan program hilirisasi industri mineral, gas bumi, kelapa sawit, kakao, dan kelapa.

Selanjutnya, terkait dengan penguatan dan perlindungan industri dalam negeri seperti kebijakan TKDN guna pendalaman struktur industri dalam negeri, penerapan standar nasional Indonesia (SNI).

Lalu, peningkatan kapasitas industri kecil dan menengah (IKM) komponen untuk masuk dalam rantai pasok industri otomotif, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) industri, pengembangan industri hijau, pemberdayaan industri halal, serta bentuk kerja sama lainnya.

Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Menperin tersebut, Menteri didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kemenperin serta Staf Khusus Menteri. Sementara, Ketua Umum Kadin Indonesia hadir bersama Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Bobby Gafur Umar, Ketua Umum Kadin Lampung Muhammad Kadafi, dan Anggota Dewan Pertimbangan Nita Yudi.

(ily/rrd)

JAKARTA - Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa ( Munaslub ) Kadin 2024 diklaim sesuai AD/ART dan tidak melanggar aturan. Dalam aktivitas hari pertama berkantor di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta, Selasa (17/9), Ketua Umum Kadin Indonesia Terpilih Anindya Bakrie , mengadakan rapat Ketua dan Tim Formatur Munaslub Kadin 2024.

Hal itu sekaligus bersilaturami dengan para ketua umum Kadinda (Kadin Daerah) di antaranya Ketua Umum Kadin Aceh, Bangka Belitung, Sumatera Barat, Sumaetra Selatan, Lampung, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Barat.

Secara terpisah, Ketua Umum Kadin Aceh, Muhammad Iqbal Piyeung, Ketua Umum Kadin Bangka Belitung Thomas Jusman, dan Ketua Umum Kadinda Kalimantan Utara Kilit Laing, menyampaikan dukungan penuh kepada Anindya Bakrie sekaligus ketiganya mengklarifikasi penggunaan foto mereka dalam salah satu unggahan media sosial Arsjad Rasyid yang mengklaim 21 ketum Kadinda menolak Munaslub.

?Bukan saatnya klaim mengklaim. Saya lihat itu foto (foto saya) yang lalu. Sesungguhnya ini bukan masalah Arsjad atau Anin tetapi tentang lembaga (Kadin) yang kita cintai. Mari kita semua Kadin Daerah dan ALB bersatu dan mengawal program bersama-sama membangun negara untuk mendukung pemerintahan ke depan Prabowo-Gibran,? ungkap Ketua Umum Kadin Bangka Belitung, Thomas Jusman.

Munaslub diselenggarakan karena para Kadinda meminta pertanggung jawaban kepada Arsjad Rasjid kembali terkait hubungan baik dengan pemerintah terutama pemerintahan baru karena posisi Kadin sebagai mitra strategis Pemerintah, namun undangan tersebut tidak digubris oleh pihak Arsjad. Sementara para Ketum Kadinda merasa tidak ada kejelasan antara masa depan Kadin Indonesia dan pemerintah.

Ketua Umum Kadin Aceh, Muhammad Iqbal Piyeung menyatakan, ?Semua sudah sesuai prosedur, dan kami selaku Steering Committee Munaslub juga mengundang Bapak Arsjad Rasjid untuk datang ke Munaslub, bahkan mengundang juga untuk turut terlibat dalam agenda-agenda sebelum Munaslub seperti Konfensi, dan prosesi lainnya menjelang Munaslub namun tidak pernah dihadiri atau digubris. Kadin ini milik bersama, ini (Hasil Munaslub) bukan dualisme, karena semua sudah diatur dalam AD/ AR. Dan harapan kami juga agar Pak Arsjad Rasyid untuk legowo, ya sudah selesai. Kekuasaan ini kan bukan permanen, ada masanya.?

Ketiga Kadinda menghimbau untuk seluruh Kadinda bersatu dan legowo terhadap keputusan Munaslub yang diselenggarakan atas usulan sejumlah pengurus Kadin daerah & Anggota Luar Biasa (ALB). Di mana Munaslub tersebut dihadiri oleh (28 Kadin provinsi dari total 34, dan 25 asosiasi), dijalankan atas dasar ketidakpuasan terhadap kinerja ketua umum Kadin terdahulu, Arsjad Rasjid, yang sibuk berpolitik di saat transisi dan tidak memberikan pertanggungjawaban.

?Ini bukan kudeta, ini organisasi bukan pemerintahan, tidak ada istilah kudeta. Ada salurannya, aturannya, kita tempuh langkah-langkah sesuai aturannya. Kalau merasa memang (Hasil Munaslub) tidak sah, silahkan menempuh jalur hukum,? tambah Ketua Umum Kadin Aceh, Muhammad Iqbal Piyeung.

?Ketum Anindya telah membuktikan sepak terjangnya di Kadin selama 25 tahun dan memulai dari bawah, beliau telah membuktikan loyalitas dan kepemimpinannya di Kadin dan juga banyak dikenal dan dekat dengan Kadinda. Oleh sebab itu, wajar jika mayoritas Kadinda meminta Ketum Anin untuk menjadi pemimpin organisasi. Legowo saja, setiap orang punya waktunya, dan Kadin milik bersama, tidak hanya sebagian kelompok orang, kita ikut saja keputusan mayoritas," ujar Kilit Laing, Ketua Umum Kadin Kalimantan Utara.

JAKARTA - Mayoritas Kadin Provinsi (Kadinda Tingkat I) tegas menyatakan dukungannya terhadap kepemimpinan Arsjad Rasjid . Sebanyak 21 dari 35 Kadin Provinsi aktif menyatakan, penolakan terhadap Munaslub yang dipimpin oleh Anindya Bakrie, sekaligus menegaskan dukungan penuh mereka terhadap Arsjad Rasjid.

Pernyataan ini memperkuat posisi Arsjad Rasjid, yang diakui oleh mayoritas KADIN Daerah, dan sekaligus mengindikasikan bahwa Munaslub yang digelar di St. Regis pada Sabtu, 14 September 2024, tidak didukung secara mayoritas.

"Kami, Kadin daerah, tidak pernah merasa mengusulkan Munaslub. Isu bahwa hubungan kami dengan pemerintah 'jauh' adalah tidak benar. Kadin daerah tetap berkomunikasi baik dengan pemerintah," ujar Muhalim Djafar Litty, Ketua KADIN Provinsi Gorontalo.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Kadin Provinsi Jawa Barat, Cucu Sutara yang juga menegaskan bahwa siapapun berhak menjadi Ketua Umum Kadin selama mengikuti aturan. "Siapapun boleh jadi Ketua Umum Kadin, tapi Munaslub harus sesuai ketentuan. Tidak boleh kita melanggar aturan yang sudah ditetapkan," ujarnya.

Lebih keras lagi, Pjs Kadin Maluku Utara, Umar Lessy menyatakan, bahwa Munaslub yang tidak memenuhi ketentuan pelaksanaannya dapat dianggap sebagai tindakan makar. "Kami dari Kadin Provinsi menganggap bahwa Munaslub yang tidak memenuhi syarat adalah gerakan kudeta," tegasnya.

Dukungan serupa juga disampaikan oleh Shinta Laksmi Dewi, Ketua Kadin Kalimantan Selatan. "Sebanyak 21 Ketua Umum Kadin Daerah hadir dalam konferensi pers yang digelar Arsjad Rasjid. Kami menolak Munaslub yang diadakan pada 14 September karena kami menilai Munaslub tersebut cacat hukum secara AD/ART KADIN," jelas Shinta.

Adik Dwi Putranto, Ketua Kadin Jawa Timur, juga mempertegas dukungan terhadap Arsjad Rasjid. "Pak Arsjad sebelum memutuskan menjadi tim sukses salah satu calon presiden selalu meminta persetujuan dari KADIN Provinsi, dan tidak ada yang keberatan. Selama masa kampanye, Pak Arsjad juga mengambil cuti untuk menjaga netralitas KADIN," ungkapnya.

Konfederasi Buruh Dukung Arsjad Rasjid

Dukungan kepada Arsjad Rasjid tidak hanya datang dari Kadin Daerah, tetapi juga dari kalangan buruh. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menyatakan dukungan penuh terhadap Arsjad Rasjid.

Ketua Umum KSPSI, Andi Gani menyatakan, "Kami hanya mengakui Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia berdasarkan AD/ART dan Keppres yang sah, yang hingga kini belum dicabut."

Ketua Umum KSPI, Said Iqbal juga menegaskan, "Dalam Undang-Undang Kadin Indonesia, hanya ada satu Kadin yang diakui negara. Salah satu anggota luar biasa Kadin adalah Apindo. Jika Kadin terpecah, maka hubungan industrial sebagaimana yang diamanatkan undang-undang akan terganggu."

Elly Rosita Silaban dari KSBSI turut memperkuat pernyataan tersebut. "Sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2022, Arsjad Rasjid ditetapkan secara sah sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia," tutup Elly.

Jakarta -

Perpecahan dalam tubuh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terjadi karena adanya perebutan kursi ketua umum antara Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie. Persoalan seperti ini bukanlah yang pertama kali di Kadin.

Dalam catatan detikcom, keretakan di dalam Kadin pernah terjadi 2013 silam. Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulistio (SBS) kala itu mencopot keanggotaan 9 Ketua Kadin Daerah dan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Oesman Sapta Odang karena munculnya isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang dianggap sebagai gangguan internal yang memiliki tendensi tidak baik.

Saat itu, Suryo mengatakan, keputusan itu diambil setelah tiga kali Rakornas dan atas permintaan dari 24 Ketua Kadin Daerah.

"Munculnya isu Munaslub Pontianak merupakan sebuah gangguan internal yang memiliki tendensi tidak baik. Hal itu ditunjukkan dari tidak adanya proses pengajuan Munaslub yang sesuai dengan AD/ART, sehingga seluruh kegiatan Munaslub Pontianak merupakan kegiatan tidak resmi dan tidak didasarkan pada koridor yang benar dalam mekanisme organisasi Kadin," jelas Suryo, dikutip dari detikcom Mei 2013 lalu.

Suryo mengatakan, mayoritas atau sebanyak 24 Kadin Daerah yang menjadi peserta pada 3 Rakornas tersebut, meminta Kadin Indonesia melakukan tindakan tegas terhadap gangguan internal yang tidak bergerak dalam koridor organisasi Kadin.

"Oesman Sapta dan 9 Ketua Kadinda yang dimaksud sudah mendapatkan penjelasan detail mengapa Kadin Indonesia tidak memproses permintaan Munaslub karena prosesnya tidak sesuai dengan AD ART Kadin Indonesia, namun pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan apapun, karena itu untuk menjaga keutuhan organisasi maka pada Sabtu 27 April 2013 telah dikeluarkan pencabutan keanggotaan termasuk kepada Ketua Dewan Pertimbangan," papar Suryo.

Di masa SBS, dualisme kepemimpinan juga terjadi. Saat itu, Kadin Indonesia terbagi menjadi dua yakni di bawah SBS dan Eddy Ganefo.

Masalah dualisme ini sempat dibahas dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-VII Kadin di bawah SBS. Munas VII berlangsung 22-24 November 2015 di Trans Luxury Hotel, Bandung, Jawa Barat.

Salah satu kandidat Ketua Umum Kadin Indonesia 2015-2020 Rosan Roeslani kala itu mengungkapkan bila dirinya terpilih maka pihaknya bakal mengedepankan komunikasi dengan Kadin 'tandingan' yang sebelumnya sempat dipimpin oleh Rizal Ramli.

"Ya semua harus sesuai aturan organisasi dan AD/ART. Kita komunikasikan dengan teman-teman, mereka juga mungkin spiritnya bagus. Saya akan cari jalan keluar selama masih dalam aturan organisasi, komunikasi yang harus dilakukan," ujar Rosan di sela-sela Munas di Hotel Trans Luxury Bandung, Selasa (24/11/2015) silam.

(acd/hns)

Jakarta -

Kuasa Hukum Pengurus Kadin Indonesia pimpinan Arsjad Rasjid, Hamdan Zoelva mengaku telah menyurati Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas untuk tidak mengesahkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia.

Seperti diketahui, Anindya Bakrie diangkat menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia lewat mekanisme Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Namun, kubu Arsjad Rasjid selaku petahana menilai Munaslub yang mengangkat Anindya Bakrie tidak sah dan ilegal.

Hamdan bilang, pihaknya telah menyertakan bukti-bukti bahwa Munaslub tidak sah dan ilegal kepada Supratman Andi Agtas. Dia memohon agar permintaan pengesahan Munaslub dalam Keputusan Presiden tidak diberikan Kemenkumham.

"Secara resmi kami minta Menkumham kalau ada permintaan pengesahan dari Munaslub kami minta tidak diproses. Kami sampaikan Munaslub ilegal dan tidak sah dengan bukti-buktinya," ungkap Hamdan dalam konferensi pers di JS Luwansa, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2024).

Bukan cuma itu, pihaknya juga akan menempuh jalur hukum. Pihaknya akan berupaya untuk membatalkan Munaslub yang mengangkat Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin secara perdata. Menurutnya, apa yang dilakukan pada Munaslub adalah bentuk tindakan melanggar hukum.

Hamdan bilang, pihaknya juga akan meneliti apabila ada potensi pelanggaran pidana dalam Munaslub, misalnya saja bila ada pemalsuan dokumen.

"Kami akan upayakan upaya hukum pembatalan Munaslub lewat pengadilan. Kalau ada tindakan pidana selama dan setelah munaslub kami akan tempuh jalur hukum," ujar Hamdan.

"Kami akan tegakkan hukum pidana bila ternyata ada pemalsuan yang terjadi dalam proses Munaslub ini," lanjutnya.

Simak juga Video: Jokowi soal Kisruh Kadin: Selesaikan Internal, Jangan Bola Panasnya ke Saya

[Gambas:Video 20detik]

(hal/ara)

Jakarta -

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2021-2026, Arsjad Rasjid menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia pada Sabtu (14/9) yang mengangkat Anindya Bakrie sebagai ketua umum baru. Kegiatan secara tiba-tiba itu disebut ilegal karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Surat tersebut disampaikan pada 15 September 2024 bernomor 1757/DP/IX/2024, perihal Surat Permohonan kepada Pemerintah Selaku Pengawas Kadin Indonesia untuk Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan pada Kadin Indonesia sesuai UU Nomor 1 Tahun 1987 dan Keppres Nomor 18 Tahun 2022.

Berdasarkan dokumen surat yang diterima detikcom, Arsjad Rasjid menekankan bahwa Munaslub yang memberhentikan dirinya dan mengangkat Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia tidak sah karena telah menyimpang dari aturan yang ada.

"Kami memastikan bahwa Munaslub atas nama Kadin Indonesia tanggal 14 September 2024 tersebut adalah ilegal karena telah menyimpang dari AD/ART Kadin Indonesia yang disebutkan dalam Keppres Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan AD/ART Kadin," kata Arsjad Rasjid dalam surat tersebut, dikutip Selasa (17/9/2024).

Ada empat poin yang disoroti sebagai pelanggaran terkait penyelenggaraan Munaslub dalam AD/ART. Pertama, Kadin Indonesia yang diketuai Arsjad Rasjid tidak pernah menerima peringatan dari Kadin Provinsi maupun Anggota Luar Biasa (ALB) terkait pelanggaran AD/ART.

Kedua, tidak ada rapat dewan pengurus Kadin Provinsi maupun ALB untuk meminta penyelenggaraan Munaslub. Padahal, Munaslub seharusnya diadakan atas permintaan minimal setengah dari Kadin Provinsi dan setengah dari ALB yang hadir di musyawarah terakhir, namun rapat semacam itu disebut tidak pernah terjadi.

Ketiga, kurangnya kehadiran peserta sah. Arsjad Rasjid menyebut Munaslub hanya dihadiri oleh sekitar 10 Ketua Umum Kadin Provinsi dari 35 yang ada, serta 25 ALB dari total 221 anggota yang terdaftar.

Keempat, pimpinan sidang Munaslub disebut tidak terdaftar sebagai anggota Kadin Indonesia. Dalam suratnya, Arsjad Rasjid meminta Jokowi untuk menggunakan kewenangan pemerintah dalam mengawasi Kadin Indonesia guna melakukan pembinaan, pemberian petunjuk atau bimbingan agar asosiasi tersebut dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.

Arsjad Rasid berharap pemerintah dapat menegakkan AD/ART Kadin Indonesia sehingga tidak terjadi dualisme kepengurusan yang disebut dapat menganggu tugas dan fungsi Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah dalam bidang perekonomian.

"Jika diperlukan, kami sangat bersedia untuk dapat melakukan audiensi dengan Bapak Presiden guna membicarakan secara lebih rinci tentang Kadin Indonesia. Atas perhatian serta perkenaan dari Bapak Presiden, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya," pungkasnya.

Simak Video: Arsjad Rasjid Sebut Munaslub Ilegal, Akan Tempuh Jalur Hukum dan Investigasi

[Gambas:Video 20detik]

(kil/kil)

Jakarta -

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan akan menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait adanya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin 2024.

Munaslub itu telah menentukan Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin. Dewan Pengurus Kadin menegaskan bahwa Munaslub Kadin 2024 tersebut adalah illegal.

"Kami sudah menyurati Presiden Jokowi, surat sudah saya tandatangani," ujar Arsjad Rasjid, dalam keterangannya, dikutip Sabtu (16/9/2024).

Dia menambahkan, dalam keorganisasian Kadin, pemerintah adalah pengawas sebagaimana UU No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022. Karena itu, pihaknya memohon bantuan pemerintah untuk memberikan atensi terhadap kisruh yang terjadi.

"Keluarga besar Kadin Indonesia memohon dukungan pemerintah sebagai pengawas sesuai dengan UU No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022 untuk memastikan Kadin Indonesia tetap berjalan sesuai kepentingan nasional dan AD ART yang sudah ditetapkan," tegas dia.

Pada Konferensi Pers yang digelar Minggu (15/9), Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum dan Komunikasi Kadin Yukki Hanafi mengatakan, Munaslub tidak sesuai dengan ketentuan AD ART Kadin Indonesia dan sangat sarat dengan rekayasa.

"Sudah terang benderang pada Munaslub kemarin, ketua umumnya ada di tempat lain, tiba-tiba ada ketua umum dadakan. Contohnya dari Papua, Kalbar. Ketua umumnya padahal ibu, ternyata yang hadir di sana laki-laki, bapa-bapa. Ini sangat jelas direkayasa," katanya.

Ketua Umum Kadin Maluku Utara M.A.S Latuconsina juga mengatakan, pihaknya menamakan Munaslub tersebut sebagai gerakan kudeta, karena Munaslub tersebut tidak memenuhi unsur sesuai tahapan dan aturan dalam AD ART Kadin Indonesia.

"Teman-teman yang hadir di sana tidak memenuhi kuorum, tidak sesuai dengan AD ART yang tertuang dalam Keppres No 18 tahun 2022," ungkap dia.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Jawa Barat Cucu Sutara menegaskan, Kadin adalah mitra strategis pemerintah dan harus bergandengan tangan dengan pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 2045. Namun, dalam hal kepemimpinan di Kadin dan Munaslub, kedua hal tersebut harus sesuai dengan ketentuan dan undang-undang.

"21 Kadin Provinsi telah mengambil sikap dan menyatakan bahwa Munaslub kemarin adalah perbuatan melanggar hukum, mencabik-cabik organisasi, dan perbuatan makar terhadap pengurus yang sah. Kami hadir karena sayang terhadap Kadin dan bersama-sama ingin berjalan bersama pemerintah untuk ekonomi Indonesia," jelas dia.

Anindya Bakrie Buka Suara

Di sisi lain, Anindya Bakrie telah ditetapkan sebagai Ketua Umum Kadin versi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), Sabtu (14/9) lalu.

Membantah adanya kudeta, Anindya menjelaskan Munaslub itu digelar dan memutuskan dirinya sebagai Ketua Umum merupakan inisiatif dari Kadin daerah dan asosiasi. Hal itu sebagai respons atas tudingan jika Munaslub yang digelar sebagai upaya kudeta.

"Jadi pertama-tama, Munaslub ini adalah inisiatif dari Kadin daerah dan juga asosiasi yang bisa disebut anggota luar biasa," katanya di Menara Kadin Jakarta, Minggu (15/9/2024).

Dia juga menegaskan, Kadin Indonesia hanya ada satu. Lewat Munaslub, Anindya ditetapkan sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029.

"Nah, tadi kalau pertanyaan yang kedua kurang lebih sama, tidak ada dua Kadin. Dari dulu, dan sekarang. Dan tentunya ke depannya," tuturnya.

Simak Video: Arsjad Rasjid Sebut Munaslub Ilegal, Akan Tempuh Jalur Hukum dan Investigasi

[Gambas:Video 20detik]

(ada/das)

Jakarta -

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengaku dilarang masuk Menara Kadin di Kuningan, Jakarta. Hal itu terjadi usai adanya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada Sabtu (14/9) yang mengangkat Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia baru.

Arsjad Rasjid mengatakan sangat sedih dan menyayangkan hal tersebut. Semula ia akan mengadakan konferensi pers di Menara Kadin, namun dilarang sehingga harus pindah lokasi.

"Sekarang ini memang kami sayangkan sekali bahwa apa yang terjadi, yang di mana kami tidak boleh masuk. Tadi pun di lantai 3 (Menara Kadin) rencana kita, ternyata tidak boleh, saya dilaporkan demikian, jadi kami sangat sedih dan menyayangkan hal itu," kata Arsjad Rasjid dalam konferensi pers di Hotel JS Luwansa Jakarta, Minggu (15/9/2024).

Meski begitu, Arsjad Rasjid menegaskan akan tetap bekerja dengan mencari lokasi baru sebagai kantor Kadin Indonesia. Dia menganggap hal ini sebagai kemampuan beradaptasi dalam menghadapi situasi tak terduga alias agile.

"Itu merupakan bagian dari pada bahwa kita sangat agile. Saya sering katakan agility adalah kunci, kita pengusaha mesti agile. Jadi lihat hari Selasa (17/9) kan sudah mulai kerja, insya Allah sudah ada tempat lagi," ucap Arsjad Rasjid.

Arsjad Rasjid memastikan program Kadin Indonesia akan tetap jalan. Salah satunya penyusunan white paper yang berisi usulan pengusaha untuk program pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan.

"Kita agile, yang penting adalah bagaimana memastikan program kita jalan, kita kerja terus," tegasnya.

Kubu Arsjad Rasjid Tempuh Jalur Hukum

Arsjad Rasjid menyatakan pihaknya akan mengambil langkah hukum terhadap anggota yang terlibat dalam kegiatan Munaslub pada Sabtu (14/9).

"Kami akan mengambil langkah hukum untuk menjaga integritas organisasi dan menegakkan aturan hukum yang berlaku," kata Arsjad Rasjid.

Kegiatan Munaslub yang mengangkat Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia dianggap tidak sah. Kegiatan secara tiba-tiba itu disebut ilegal karena tidak sesuai dengan AD/ART Kadin Indonesia.

"Kami akan mengambil tindakan indisipliner kepada pihak-pihak yang terlibat untuk memastikan bahwa Kadin tetap menjadi rumah bersama bagi seluruh pengusaha dari mikro, kecil, menengah hingga perusahaan besar," ucapnya.

Arsjad Rasjid menyebut Dewan Pengurus Kadin Indonesia sedang melakukan investigasi atas pelanggaran AD/ART. Dia menyebut akan ada bukti-bukti yang sah dalam bentuk dokumen terkait kegiatan Munaslub ilegal kemarin.

"Dari hasil penyelidikan ini kami yakin akan terungkap bukti-bukti sah dan meyakinkan dalam bentuk surat-surat dan dokumen terkait persiapan Munaslub yang menunjukkan keterlibatan individu dan atau kelompok dalam lingkup Kadin Indonesia," ucapnya.

Arsjad Rasjid mengaku sangat menyayangkan kegiatan Munaslub ilegal tersebut. Menurutnya, hal itu sebagai upaya individu dan kelompok untuk mengambil kepengurusan Kadin Indonesia dengan menyalahi aturan yang berlaku.

Di sisi lain, banyak tugas besar di depan mata yang harus diwujudkan yakni Indonesia Emas 2045 dengan pertumbuhan ekonomi di level 8%. Untuk menjalankan tugas itu, Kadin Indonesia diminta tetap solid.

"Kadin Indonesia solid, tegak lurus, gotong royong menjalankan tugas ini. Mari kita mengedepankan tugas bersama, mari kita memastikan bahwa Kadin Indonesia terus menjadi rumah milik usahawan di seluruh Indonesia," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM, Dhaniswara K. Haryanto mengatakan akan ada sanksi organisasi yang diberikan kepada pengurus yang terlibat dalam Munaslub Kadin ilegal. Sanksi tersebut salah satunya pencabutan kartu tanda anggota (KTA).

"Pasti akan ada sanksi organisasi. Kalau di AD/ART Kadin, sanksi bertingkat-tingkat tapi ini kami anggap sebagai satu kejadian luar biasa makanya bisa pencabutan KTA, bisa juga pembekuan terhadap yang terkait," ucap Dhaniswara.

(aid/das)

Jakarta -

Tubuh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terpecah usai adanya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada Sabtu (14/9) yang mengangkat Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia. Masing-masing kubu klaim sebagai mayoritas sehingga sah atas keputusannya.

Ketua Umum Kadin Maluku, M.A.S Latuconsina sebagai kubu Arsjad Rasjid mengatakan Munaslub tersebut tidak sah karena 21 dari total 35 Kadin Provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia menolak. Pihaknya mengaku sampai hari ini masih dikejar-kejar untuk mendukung pengangkatan Anindya Bakrie.

"Munaslub itu kalau terlaksana maka harus ada usulan dari daerah itu 50%. Hari ini Kadin yang aktif 35, berarti minimal harus 18. Yang ada di sana setelah kita kalkulasi itu yang hadir secara fisik cuma 10, lalu yang terwakili cuma 4, artinya hanya 14 ketua Kadin yang hadir di sana. Kami semua di sini, yang 21 ini sampai hari ini masih dikejar-kejar untuk mendukung pihak sana," kata Latuconsina dalam konferensi pers di Hotel JS Luwansa Jakarta, Minggu (15/9/2024).

Ia menegaskan bahwa Arsjad Rasjid adalah Ketua Umum Kadin Indonesia yang sah dan satu-satunya untuk periode 2021-2026. Meski ada desakan untuk menyetujui Anindya Bakrie, pihaknya tegak lurus kepada ketentuan AD/ART.

"Semua orang di sini sudah tegak lurus dengan AD/ART dan tidak mengakui Munaslub itu. Sampai tadi pagi ada teman-teman kita yang masih dipaksa untuk tandatangan mendukung Munaslub," ungkapnya.

Kadin Provinsi berpandangan siapapun boleh menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia selama memenuhi syarat. Persoalannya bukan tentang Anindya Bakrie atau Arsjad Rasjid, melainkan kepada penegakkan aturannya.

"Kami hormat pada siapapun, bukan persoalan Pak Arsjad, bukan persoalan Pak Anin, mereka itu adalah orang-orang baik, tokoh-tokoh besar pengusaha di Indonesia, tapi lebih kepada penegakkan konstitusi," ucap Kadin Provinsi Jawa Barat.

"Makanya kami bersikap bahwa Munaslub yang dilaksanakan pada 14 September 2024 adalah perbutan yang melanggar hukum, perbuatan yang sudah mencabik-cabik organisasi dan perbuatan kudeta," tambahnya.

Sebagai informasi, dasar penyelenggaraan Kadin Indonesia ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2022.

Berdasarkan AD/ART Kadin Indonesia Pasal 18, Munaslub hanya dapat diselenggarakan jika terdapat pelanggaran prinsip terhadap AD/ART, penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi, atau tidak berfungsinya Dewan Pengurus sehingga ketentuan AD/ART dan keputusan Munas tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Selain itu, sesuai Pasal 18 ayat 2 AD/ART Kadin Indonesia, Munaslub hanya dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah Kadin Provinsi dan setengah dari jumlah ALB yang tercatat dalam Munas terakhir. Untuk mengajukan usulan Munaslub, Kadin Provinsi juga harus menggelar Rapat Pleno terlebih dahulu.

Kemudian dalam Pasal 18 ayat 12 AD/ART dinyatakan Munaslub tercapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih setengah (50% +1) dari Peserta Penuh, dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta Munaslub.

"Berdasarkan informasi yang kami terima, Munaslub ilegal kemarin hanya diikuti oleh 25 ALB yang mana jumlah tidak mencapai setengah jumlah ALB yang tercatat dalam Munas terakhir setidaknya 50+1 dari 124 jumlah ALB. Dengan demikian, Munaslub itu tidak sah," tandasnya.

(aid/rrd)

Jakarta -

Tubuh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terpecah usai adanya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada Sabtu (14/9) yang mengangkat Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia. Ketua Umum Kadin Indonesia resmi, Arsjad Rasjid mengaku dilarang masuk Menara Kadin di Kuningan, Jakarta.

Arsjad Rasjid mengatakan sangat sedih dan menyayangkan hal tersebut. Semula ia akan mengadakan konferensi pers di Menara Kadin, namun dilarang sehingga harus pindah lokasi.

"Sekarang ini memang kami sayangkan sekali bahwa apa yang terjadi, yang di mana kami tidak boleh masuk. Tadi pun di lantai 3 (Menara Kadin) rencana kita, ternyata tidak boleh, saya dilaporkan demikian, jadi kami sangat sedih dan menyayangkan hal itu," kata Arsjad Rasjid dalam konferensi pers di Hotel JS Luwansa Jakarta, Minggu (15/9/2024).

Meski begitu, Arsjad Rasjid menegaskan akan tetap bekerja dengan mencari lokasi baru sebagai kantor Kadin Indonesia. Dia menegaskan pentingnya kemampuan beradaptasi dalam menghadapi situasi tak terduga alias agile.

"Itu merupakan bagian dari pada bahwa kita sangat agile. Saya sering katakan agility adalah kunci, kita pengusaha mesti agile. Jadi lihat hari Selasa (17/9) kan sudah mulai kerja, insya Allah sudah ada tempat lagi," ucap Arsjad Rasjid.

Arsjad Rasjid memastikan program Kadin Indonesia akan tetap jalan. Salah satunya penyusunan white paper yang berisi usulan pengusaha untuk program pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan.

"Kita agile, yang penting adalah bagaimana memastikan program kita jalan, kita kerja terus," tegasnya.

Arsjad Rasjid menyatakan sikapnya untuk tetap berpegang teguh pada AD/ART Kadin Indonesia yang berlandaskan UU Nomor 1 Tahun 1987 dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2022, khususnya dalam memimpin Kadin Indonesia sebagai satu-satunya organisasi wadah bagi dunia usaha.

Arsjad Rasjid dipercaya menjabat Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 melalui proses dan tata cara yang sah dan sesuai ketentuan UU dan aturan organisasi, yaitu dipilih secara aklamasi berdasarkan keputusan bersama dalam Munas VIII Kadin Indonesia pada 30 Juni 2021 di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Untuk itu, Munaslub yang menyepakati penunjukan Ketua Dewan Pertimbangan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029 dinilai tidak sah karena melanggar AD/ART Kadin Indonesia Pasal 18, di mana Munaslub hanya dapat diselenggarakan jika terdapat pelanggaran prinsip terhadap AD/ART, penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi, atau tidak berfungsinya Dewan Pengurus sehingga ketentuan AD/ART dan keputusan Munas tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

"Tidak pernah ada bukti maupun surat peringatan yang menyatakan adanya pelanggaran sesuai Pasal 18 AD/ART Kadin Indonesia oleh Ketua Umum maupun Dewan Pengurus Kadin Indonesia," kata Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM, Dhaniswara K. Haryanto.

(aid/rrd)

Jakarta -

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub Anindya Bakrie menegaskan, Kadin Indonesia hanya ada satu. Lewat Munaslub, Anindya ditetapkan sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029.

"Nah, tadi kalau pertanyaan yang kedua kurang lebih sama, tidak ada dua Kadin. Dari dulu, dan sekarang. Dan tentunya ke depannya," katanya di Menara Kadin Jakarta, Minggu (15/9/204).

Dia menambahkan, Kadin merupakan wadah bagi dunia usaha yang diatur undang-undang. "Karena Kadin adalah salah satunya wadah dunia usaha di dalam undang-undang," katanya.

Anindya mengatakan Munaslub yang digelar merupakan inisiatif dari Kadin daerah dan asosiasi.

"Jadi pertama-tama, Munaslub ini adalah inisiatif dari Kadin daerah dan juga asosiasi yang bisa disebut anggota luar biasa," katanya.

Dia mengatakan, merekalah yang membuat panitia dan mengatur jalannya sidang. Dia mengatakan, Munaslub ini sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

"Jadi merekalah yang membuat panitia untuk menentukan kuorum, jalannya persidangan, dan hasilnya. Sesuai dengan AD/ART," ungkapnya

Simak Video: Menkumham Ucapkan Selamat Anindya Bakrie Jadi Ketum Kadin Versi Munaslub

[Gambas:Video 20detik]

(acd/rrd)