Jakarta -

Pemerintah memberikan restu kepada ormas keagamaan untuk mengelola tambang. Beberapa yang disorot belakangan ini antara lain Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Muhammadiyah.

Selain PBNU dan Muhammadiyah, pemerintah juga akan memberikan izin pengelolaan tambang kepada Pengurus Pusat Persatuan Islam (PP Persis).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah akan memberikan izin tambang kepada PP Persis. Dia mengatakan, pemberian izin itu saat ini masih dalam proses.

Dia mengatakan, dirinya telah berkomunikasi dengan PP Persis belum lama ini. "Oh kita kasih, lagi dalam proses, Persis kemarin PIC-nya sudah telepon saya," katanya di TMII Jakarta, Minggu (13/10/2024).

Namun demikian, Bahlil belum bicara lebih jauh tambang mana yang akan dikelola PP Persis.

Dikutip dari detikNews, PP Persis menerima tawaran untuk mengelola tambang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. PP Persis ingin memberikan contoh pengelolaan tambang yang baik. Ketua Umum (Ketum) PP Persis KH Jeje Zaenudin mengatakan kebijakan dari pemerintah adalah kebijakan yang positif.

"Kami berpendapat ini adalah kebijakan yang positif yang disediakan oleh pemerintah yang wajar jika mendapat sambutan positif pula," ujarnya, Selasa (30/7/2024) lalu.

Menurut Jeje, tawaran dari pemerintah adalah tantangan bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk memberdayakan pengusaha. Mereka pun harus menjadi contoh bagaimana mengelola tambang yang baik.

"Juga merupakan peluang sekaligus tantangan bagi ormas bagaimana memberdayakan SDM pengusahanya yang memiliki keahlian dan kemampuan usaha pertambangan untuk memberi contoh bagaimana mengelola sumberdaya alam secara benar sesuai regulasi," katanya.

(acd/rrd)

JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah dua entitas berbeda. Keduanya memiliki fungsi, peran, kewenangan, termasuk Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang berbeda pula, sehingga tidak boleh saling intervensi.

Dikatakan Ujang, PBNU merupakan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang diatur dengan Undang-Undang Ormas sedangka PKB diatur dengan UU Partai Politik (parpol).

"Kalau masalah politik biarkan PKB yang punya otoritas. Kalau kemasyarakatan ya NU. Tapi sekarang umat terbengkalai, elite PBNU sudah main politik sehingga campur aduk. Saya kritik PBNU karena saya sayang PBNU," kata Ujang Komarudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/8/2024).

Dikatakan Ujang, pembentukan panitia khusus atau Tim Lima oleh PBNU yang bertujuan untuk mengevaluasi dan bahkan mengambilalih PKB adalah suatu hal yang keliru. Menurutnya, PBNU seharusnya fokus terhadap masalah kemasyarakatan dan PKB berperan dalam hal politik.

"Saya tidak sepakat kalau ada ormas cawe-cawe atau intervensi kepada partai politik. Ormas dan parpol dari entitas berbeda," katanya.

Ujang mengatakan, NU merupakan ormas terbesar dan disegani pemerintah sehingga ketika tindakan elite PBNU keluar dari jalur yang sebenarnya maka harus ada yang berani untuk mengkritik atau meluruskannya.

"Ini sudah keterlaluan, sudah terlalu jauh. (PBNU) memanggil pengurus PKB, sekjen PKB mau dipanggil, ini sesuatu yang harus diluruskan untuk membangun sistem ketatanegaraan. Mana fungsi ormas, mana fungsi parpol. Mana yang menjadi ranah ormas, mana yang menjadi ranah parpol," katanya.

Menurutnya, jika praktik intervensi, kekeliruan dan kebencian seperti ini terus ditumbuhkan maka justru akan menjadi kontraproduktif bagi kedua lembaga besar ini dimasa yang akan datang.

"Sesungguhnya PKB dan PBNU itu satu keluarga. Tetapi kalau ada keluarga yang keliru, harus diingatkan, diluruskan," tuturnya.

Ujang juga mengkritik langkah elite PBNU yang sudah terlalu jauh masuk ke ranah politik.

"Termasuk dukung mendukung dalam pilpres lalu. Gus Yahya bilang PBNU tak akan berpolitik, tetapi berpolitik kok. Sangat kentara, sangat jelas. Jadi kalau boleh saya mengatakan, apa yang dilakukan ketua umum PBNU harus diluruskan," katanya.

Selama 10 tahun terakhir, dia menilai bahwa hubungan PBNU dan PKB berjalan secara harmonis tanpa adanya intervensi. Baik ketika PBNU dipimpin oleh KH Hasyim Muzadi maupun KH Said Aqil Siroj.

Terjadinya konflik PBNU dan PKB saat ini dikhawatirkan justru menimbulkan "deparpolisasi". Padahal, dengan segala kekurangan dan kelemahannya, parpol memiliki peran yang sangat penting terutama dalam melahirkan kader-kader calon pemimpin bangsa.

Ujang mengaku sangat khawatir ketika PBNU sudah dijadikan sebagai alat untuk kepentingan politik tertentu.

"Ketika PBNU menjadi alat politik, ini menjadi problem. Kerusakan-kerusakan akan muncul. Bagaimana misalkan PBNU harus menjaga moralitas bangsa, harus menjaga etika politik, menjaga umat, termasuk harus menjaga bangsa, tapi malah masuk, menyerobot, merusak (PKB) yang mereka ciptakan sendiri," katanya.

Jakarta -

Pegurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah mengajukan izin tambang ke pemerintah. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebut izin tambang PBNU masih dalam proses.

NU menjadi salah satu organisasi keagamaan yang bakal mendapatkan izin usaha pertambangan usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024. Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot Tanjung mengatakan proses pengeluaran izin pertambangan membutuhkan beberapa tahapan.

Pertama, wilayah pertambangan harus sudah ditetapkan. Untuk NU pemerintah menyiapkan lahan batu bara hasil penciutan lahan dari tambang PT Kaltim Prima Coal (KPC).

"Untuk wilayahnya kan sudah ditetapkan. Ini eks relinquish KPC. Jadi ini kan ada tahapan-tahapan lain," kata Yuliot saat ditemui di kantor, Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Lebih lanjut, Yuliot menjelaskan ormas harus mengajukan perjodohan izin usaha pertambangan (IUP). Kemudian harus melalui proses penetapan iuran wajib.

"Mereka ada kewajiban untuk menyampaikan permohonan IUP dan juga ada kewajiban ini ada iuran wajib. Kemudian itu ada ini beberapa bagian yang harus dilengkapi," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) bicara soal pengajuan izin tambang yang diajukan ke pemerintah. Yahya bilang sampai sekarang izin pertambangan untuk NU sampai saat ini belum keluar. Dia mengatakan masih diproses.

"Belum (terbit), masih proses," kata Yahya singkat ketika dikonfirmasi langsung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Ketika ditanya sudah sampai mana pengurusan izin tambang yang diajukan, Yahya mengaku tidak tahu. Intinya, izin mengelola tambang sampai sekarang masih dalam proses.

(hns/hns)