Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono ikut foto Bersama para petinggi negara yang hadir di KTT BRICS ke-16 di Kazan, Rusia.

Dalam foto tersebut, Sugiono berada di barisan ketiga di belakang Presiden China Xi Jinping. Terlihat Sugiono mengenakan jas dan peci hitam.

Presiden Rusia Vladimir Putin juga ikut berpartisipasi dalam foto tersebut, ditemani dengan petinggi negara-negara BRICS lainnya seperti Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi dan Presiden Afrika Selatan Ramaphosa.

Foto para petinggi negara yang hadir di KTT BRICS tersebut diunggah oleh akun Instagram Kedutaan Besar Rusia pada Kamis (24/10/2024).

"Foto bersama para kepala delegasi yang menghadiri KTT ke-16 BRICS di kota Kazan, Rusia," tulis akun Instagram @rusemb_indonesia.

Menlu Sugiono hadir di KTT BRICS ke-16 di Kazan, Rusia pada Selasa (22/10). Dirinya membawa misi khusus dalam KTT ke-16 BRICS di Rusia yakni terkait perdamaian

“Indonesia akan menyuarakan pesan penting perdamaian serta menyerukan pentingnya negara-negara berkembang dan Global South untuk bersatu, meningkatkan solidaritas. Serta, memainkan peran pentingnya dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih inklusif, adil, dan setara,” kata Kemlu RI dalam penyataan resminya pada Rabu (23/10).

Kunjungan ini adalah menjadi yang perdana dilakukan Menlu Sugiono setelah resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri RI.

“Kehadiran Menlu Sugiono di forum ini menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam forum-forum internasional. Dan, memperkuat hubungan dengan seluruh negara termasuk negara-negara anggota BRICS,”

Tak hanya menghadiri KTT, Sugiono juga diagendakan bertemu dengan sejumlah negara sahabat untuk membahas soal isu bilateral.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono ikut foto Bersama para petinggi negara yang hadir di KTT BRICS ke-16 di Kazan, Rusia.

Dalam foto tersebut, Sugiono berada di barisan ketiga di belakang Presiden China Xi Jinping. Terlihat Sugiono mengenakan jas dan peci hitam.

Presiden Rusia Vladimir Putin juga ikut berpartisipasi dalam foto tersebut, ditemani dengan petinggi negara-negara BRICS lainnya seperti Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi dan Presiden Afrika Selatan Ramaphosa.

Foto para petinggi negara yang hadir di KTT BRICS tersebut diunggah oleh akun Instagram Kedutaan Besar Rusia pada Kamis (24/10/2024).

"Foto bersama para kepala delegasi yang menghadiri KTT ke-16 BRICS di kota Kazan, Rusia," tulis akun Instagram @rusemb_indonesia.

Menlu Sugiono hadir di KTT BRICS ke-16 di Kazan, Rusia pada Selasa (22/10). Dirinya membawa misi khusus dalam KTT ke-16 BRICS di Rusia yakni terkait perdamaian

“Indonesia akan menyuarakan pesan penting perdamaian serta menyerukan pentingnya negara-negara berkembang dan Global South untuk bersatu, meningkatkan solidaritas. Serta, memainkan peran pentingnya dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih inklusif, adil, dan setara,” kata Kemlu RI dalam penyataan resminya pada Rabu (23/10).

Kunjungan ini adalah menjadi yang perdana dilakukan Menlu Sugiono setelah resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri RI.

“Kehadiran Menlu Sugiono di forum ini menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam forum-forum internasional. Dan, memperkuat hubungan dengan seluruh negara termasuk negara-negara anggota BRICS,”

Tak hanya menghadiri KTT, Sugiono juga diagendakan bertemu dengan sejumlah negara sahabat untuk membahas soal isu bilateral.

Bisnis.com, JAKARTA - Kelompok BRICS dikabarkan berencana meluncurkan uang kertas yang akan digunakan oleh negara-negara anggota grup tersebut.

Mengutip akun X resmi kantor berita Sputnik, @SputnikInt, pada Kamis (24/10/2024), Presiden Rusia, Vladimir Putin diberikan uang kertas BRICS secara simbolis di sela-sela Penyelenggaraan KTT BRICS di Kazan, Rusia.

Dalam video yang diunggah pada akun tersebut juga menunjukkan Putin yang tengah memegang uang kertas tersebut sambil berjalan meninggalkan sebuah ruangan. Dia kemudian menunjukkan uang simbolis tersebut kepada orang-orang yang ada di ruangan tersebut.

Adapun pada bagian depan uang kertas tersebut terdapat gambar bendera negara pendiri BRICS (Rusia, China, India, Brasil, dan Afrika Selatan). Uang kertas itu disebut mewakili kerja kolektif yang dilakukan dalam kerangka BRICS.

Perlu diketahui, uang kertas yang ditunjukkan oleh Putin pada unggahan tersebut adalah uang simbolis yang tidak digunakan untuk transaksi umum.

Sputnik melaporkan, negara-negara anggota BRICS akan membahas pembuatan mata uang bersama dalam KTT tersebut.

"Perdebatan tentang pembentukan mata uang bersama BRICS diadakan secara tertutup pada pertemuan puncak hari ini," demikian kutipan unggahan akun tersebut.

Sebelumnya, Presiden Mesir, Abdel Fattah al-Sisi, meminta negara-negara anggota blok BRICS untuk melakukan transaksi keuangan mereka menggunakan mata uang lokal untuk menggantikan penggunaan dolar AS.

“Mesir menegaskan pentingnya memajukan kerangka kerja sama di bidang penyelesaian keuangan dengan menggunakan mata uang lokal, dan mengambil manfaat dari keunggulan komparatif negara-negara anggota untuk meluncurkan proyek ekonomi, investasi dan pembangunan bersama,” kata Sisi dikutip dari Kantor Berita Anadolu.

Pemimpin Mesir tersebut menyuarakan dukungan terhadap Dewan Bisnis BRICS, termasuk Aliansi Bisnis Perempuan, untuk meningkatkan kerja sama antara sektor swasta dan pemilik bisnis di negara-negara anggota sebagai kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono hadiri KTT BRICS ke-16 di Kazan, Rusia, pada Selasa (22/10/2024).

Dalam agenda tersebut, Menlu Sugiono bertemu dengan berbagai petinggi negara lain seperti India dan Thailand untuk membahas masalah bilateral.

Mengutip dari situs resmi Kemlu, Sugiono melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu India S. Jaishankar, di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi BRICS Plus di Kazan, Rusia (23/10).

Pertemuan itu membahas komitmen Indonesia untuk memperkuat Kemitraan Strategis Komprehensif RI - India, dan mendorong kolaborasi Indonesia – India di berbagai forum multilateral.

Menlu Sugiono pun menyampaikan bahwa India merupakan mitra penting bagi ketahanan pangan Indonesia.

Terkait hal ini, Menlu RI menyambut baik keputusan India yang telah mencabut larangan ekspor beras putih non-basmati. Keputusan ini telah membuka peluang peningkatan perdagangan bilateral untuk komoditas beras yang akan mendukung ketahanan pangan Indonesia.

Selain isu pangan, kedua Menlu juga bertukar pandangan dan menjajaki berbagai kerja sama bilateral termasuk program makan siang bergizi, perumahan, farmasi, industri kreatif, pertahanan dan pendidikan.

Dalam kesempatan ini, Menlu RI mengundang Menlu India untuk menghadiri pertemuan Joint Commission Meeting Indonesia-India yang ke-8 yang akan diselenggarakan di Jakarta.

Sejumlah prioritas kerja sama yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut antara lain di sektor ekonomi, industri pertahanan, pendidikan, serta penelitian dan pengembangan (R&D).

Tak hanya itu, Sugiono juga bertemu dengan Menlu Thailand Maris Sangiampongsa. Keduanya sepakat menyoroti pentingnya meningkatkan kerja sama regional dan global termasuk melalui ASEAN, PBB, BRICS, dan forum-forum lain.

BRICS pun dinilai menjadi forum strategis, khususnya bagi negara-negara emerging economies, untuk turut berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dunia.

Bisnis.com, JAKARTA - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-16 digelar di Kazan, Rusia pada Selasa (22/10/2024).

Sejumlah negara hadir untuk menyelenggarakan KTT tersebut hingga hari ini, Kamis (24/10).

Pertemuan tersebut juga menghasilkan Deklarasi Kazan yang membahas berbagai krisis dan tantangan global serta menyerukan tatanan internasional yang lebih adil dan lebih setara.

Dokumen tersebut juga menguraikan visi kelompok tersebut untuk tata kelola global, pembangunan ekonomi, dan kerja sama internasional.

Salah satu isu yang dibahas dalam Deklarasi Kazan adalah isu Timur Tengah yang saat ini ramai menjadi perhatian dunia.

Dalam deklarasi tersebut BRICS menyoroti pentingnya meningkatkan keamanan global melalui diplomasi, mediasi dan dialog inklusif.

Meskipun mengakui perlunya menghormati kekhawatiran keamanan yang sah dan masuk akal dari semua negara, kelompok ini menekankan perlunya terlibat dalam upaya pencegahan konflik, termasuk dengan mengatasi akar permasalahannya.

Pihaknya ikut menyoroti permasalahan pendudukan Israel atas Palestina yang terjadi sejak 7 Oktober 2023 lalu.

“Kami menegaskan kembali keprihatinan kami atas memburuknya situasi dan krisis kemanusiaan di Wilayah Pendudukan Palestina, khususnya peningkatan kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Jalur Gaza dan Tepi Barat sebagai akibat dari serangan militer Israel,” bunyi deklarasi tersebut.

Kelompok tersebut juga mengatakan, operasi Israel telah menyebabkan pembunuhan massal dan cederanya warga sipil, pengungsian paksa dan kehancuran infrastruktur sipil secara luas.

Mereka menyerukan Hamas untuk segera membebaskan sandera Israel, dan Israel untuk segera menghentikan operasi militer dan menarik diri dari Gaza. Pengeboman dan invasi darat Israel ke Lebanon juga dikutuk, sementara sabotase terhadap ribuan perangkat komunikasi Hizbullah pada bulan September digambarkan sebagai “serangan teroris.”

Dokumen tersebut mengutuk “kehadiran militer asing ilegal” di Suriah, mengacu pada sekitar 800 tentara AS yang masih berada di negara tersebut meskipun bertentangan dengan keinginan Damacus.

Serta mengecam pemboman Israel terhadap konsulat Iran di ibu kota Suriah, yang menewaskan Brigadir Jenderal Iran Mohammad Reza. Zahedi dan delapan perwira militer Iran lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Negara-negara anggota kelompok BRICS telah menyetujui komunike bersama dalam KTT yang diselenggarakan di kota Kazan, Rusia pada 22-24 Oktober 2024.

Mengutip situs berita milik pemerintah Rusia, RT, pada Kamis (24/10/2024) komunike yang dinamakan Deklarasi Kazan atau Kazan Declaration tersebut membahas berbagai krisis dan tantangan global serta menyerukan tatanan internasional yang lebih adil dan lebih setara.

Dokumen tersebut juga menguraikan visi kelompok tersebut untuk tata kelola global, pembangunan ekonomi, dan kerja sama internasional.

Berikut adalah beberapa poin penting yang menjadi isi dari Deklarasi Kazan.

Poin-poin Penting Deklarasi Kazan di KTT BRICS ke-16

1. Pusat kekuasaan baru

Kelompok ini menegaskan kembali komitmennya untuk mendukung tatanan dunia multipolar di mana semua negara mempunyai suara yang setara dalam urusan global. Hal ini tercermin dalam seruan deklarasi tersebut untuk meningkatkan keterwakilan negara-negara berkembang dan berkembang di lembaga-lembaga internasional.

“Kami mencatat munculnya pusat-pusat kekuasaan baru, pengambilan keputusan kebijakan, dan pertumbuhan ekonomi, yang dapat membuka jalan bagi tatanan dunia multipolar yang lebih adil, demokratis, dan seimbang,” demikian kutipan komunike tersebut.

Dokumen itu juga menambahkan bahwa sistem seperti itu akan lebih bermanfaat bagi negara-negara berkembang dibandingkan dengan tatanan internasional yang dipimpin oleh Barat saat ini.

Negara-negara BRICS menyambut baik meningkatnya pengaruh organisasi regional seperti Uni Afrika dan Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO). Organisasi-organisasi ini dipandang sebagai platform penting untuk mempromosikan kerja sama ekonomi, keamanan, dan pertukaran budaya di antara negara-negara anggotanya.

Deklarasi tersebut juga menyerukan penguatan World Trade Organization (WTO) untuk menyelesaikan perselisihan perdagangan dan perluasan Dewan Keamanan PBB untuk memberikan perwakilan yang lebih besar bagi negara-negara Selatan.

2. Kesetaraan Kedaulatan dan Mitra Baru BRICS

Kelompok tersebut menekankan bahwa semua negara mempunyai hak untuk menempuh jalur pembangunannya sendiri dan mengambil keputusan mengenai urusan dalam negerinya tanpa campur tangan negara lain.

“Kami menegaskan kembali komitmen kami terhadap semangat BRICS yaitu saling menghormati dan memahami, kesetaraan kedaulatan, solidaritas, demokrasi, keterbukaan, inklusivitas, kolaborasi, dan konsensus,” tulis kelompok tersebut.

Kelompok ini mencatat kepentingan besar yang diungkapkan oleh negara-negara di Dunia Selatan untuk bekerja sama, jika tidak bergabung, dengan blok tersebut, dan dengan demikian mendukung modalitas untuk kategori Negara Mitra BRICS yang baru.

“Kami sangat yakin bahwa memperluas kemitraan BRICS dengan pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang EMDC akan semakin berkontribusi dalam memperkuat semangat solidaritas dan kerja sama internasional yang sesungguhnya demi kepentingan semua orang,” katanya.

3. Menentang tindakan koersif Barat

Deklarasi tersebut mengecam semua sanksi dan tindakan koersif unilateral karena dianggap tidak sesuai dengan hukum internasional, dan menyoroti dampaknya yang luas terhadap hak asasi manusia.

“Kami sangat prihatin terhadap dampak-dampak yang mengganggu dari tindakan-tindakan pemaksaan sepihak yang melanggar hukum, termasuk sanksi-sanksi ilegal, terhadap perekonomian dunia, perdagangan internasional, dan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan,” jelas kelompok tersebut.

Deklarasi tersebut juga menyatakan bahwa sanksi-sanksi ekonomi berdampak secara tidak proporsional terhadap masyarakat miskin dan rentan. di negara-negara sasaran.

Kelompok ini juga mengutuk langkah-langkah sepihak yang dilakukan dengan dalih masalah iklim dan lingkungan dan menentang langkah-langkah proteksionis sepihak yang dengan sengaja mengganggu rantai pasokan dan produksi global serta mendistorsi persaingan.

“Mengakui peran anggota BRICS sebagai produsen sumber daya alam terbesar di dunia, kami menggarisbawahi pentingnya memperkuat kerja sama di antara anggota BRICS di seluruh rantai nilai dan setuju untuk mengambil tindakan bersama untuk menentang tindakan proteksionis sepihak,” demikian kutipan deklarasi tersebut.

4. Perdagangan mata uang lokal yang non-diskriminatif

Deklarasi tersebut menyebut, negara-negara BRICS menyadari manfaat luas dari instrumen pembayaran lintas batas yang lebih cepat, berbiaya lebih rendah, lebih efisien, transparan, aman, dan inklusif berdasarkan minimalisasi hambatan perdagangan dan memastikan akses non-diskriminatif. Hal tersebut kemungkinan merujuk pada pengecualian Rusia dari sistem pembayaran SWIFT Barat setelah konflik Ukraina.

“Kami menyambut baik penggunaan mata uang lokal dalam transaksi keuangan antara negara-negara BRICS dan mitra dagang mereka,” lanjutnya, sambil menyerukan pembentukan Inisiatif Pembayaran Lintas Batas BRICS. Dokumen ini juga mendukung proyek-proyek pembiayaan Bank Pembangunan Baru BRICS dalam mata uang lokal dan pertumbuhannya menjadi “lembaga pembangunan multilateral utama.”

Dalam pidatonya di pertemuan puncak pada Selasa, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa penggunaan mata uang lokal sebagai ganti dolar AS atau euro membantu menjaga pembangunan ekonomi bebas dari politik sejauh mungkin di dunia saat ini.

5. Timur Tengah

Deklarasi BRICS menyoroti pentingnya meningkatkan keamanan global melalui diplomasi, mediasi dan dialog inklusif. Meskipun mengakui perlunya menghormati kekhawatiran keamanan yang sah dan masuk akal dari semua negara, kelompok ini menekankan perlunya terlibat dalam upaya pencegahan konflik, termasuk dengan mengatasi akar permasalahannya.

“Kami menegaskan kembali keprihatinan kami atas memburuknya situasi dan krisis kemanusiaan di Wilayah Pendudukan Palestina, khususnya peningkatan kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Jalur Gaza dan Tepi Barat sebagai akibat dari serangan militer Israel,” bunyi deklarasi tersebut.

Kelompok tersebut juga mengatakan, operasi Israel telah menyebabkan pembunuhan massal dan cederanya warga sipil, pengungsian paksa dan kehancuran infrastruktur sipil secara luas.

Mereka menyerukan Hamas untuk segera membebaskan sandera Israel, dan Israel untuk segera menghentikan operasi militer dan menarik diri dari Gaza. Pengeboman dan invasi darat Israel ke Lebanon juga dikutuk, sementara sabotase terhadap ribuan perangkat komunikasi Hizbullah pada bulan September digambarkan sebagai “serangan teroris.”

Dokumen tersebut mengutuk “kehadiran militer asing ilegal” di Suriah, mengacu pada sekitar 800 tentara AS yang masih berada di negara tersebut meskipun bertentangan dengan keinginan Damacus, dan mengecam pemboman Israel terhadap konsulat Iran di ibu kota Suriah, yang menewaskan Brigadir Jenderal Iran Mohammad Reza. Zahedi dan delapan perwira militer Iran lainnya.

6. Ukraina

Karena negara-negara BRICS telah mengadopsi kebijakan netralitas terkait konflik Rusia-Ukraina, deklarasi tersebut tidak membuat kelompok tersebut berkomitmen untuk mendukung kedua pihak. Sebaliknya, mereka menekankan bahwa semua negara harus bertindak secara konsisten sesuai dengan Tujuan dan Prinsip Piagam PBB dan mengakui usulan yang relevan untuk mediasi dan jasa baik yang bertujuan untuk penyelesaian konflik secara damai melalui dialog dan diplomasi.

Bahasa ini mirip dengan deklarasi yang dirilis bulan lalu oleh Brasil, China, dan selusin anggota lain dari kelompok 'Sahabat Perdamaian', yang menyerukan "penyelesaian yang komprehensif dan langgeng" untuk konflik tersebut.

Namun, Kyiv telah menolak semua proposal perdamaian kecuali proposalnya sendiri, yang menuntut Rusia membayar ganti rugi, memulihkan perbatasan Ukraina tahun 1991, dan menyerahkan pejabatnya untuk menghadapi pengadilan kejahatan perang - tuntutan yang ditolak oleh Moskow sebagai delusi.

Deklarasi KTT Kazan tidak terlalu memperhatikan krisis Ukraina, karena itu bukan isu utama bagi blok ekonomi tersebut, menurut Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov.

"Ya, ini adalah isu penting dalam agenda Rusia, tetapi itu jauh dari isu utama bagi BRICS. Hal itu tercermin persis seperti yang seharusnya dalam agenda BRICS," kata Peskov.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Rusia Vladimir Putin menjadi tuan rumah pertemuan puncak tahunan BRICS, yang dimulai pada Selasa (22/10/2024), di kota Kazan, Rusia barat daya.

Dalam pertemuan ini berbagai petinggi dari beberapa negara datang untuk membahas perekonomian dunia.

BRICS merupakan singkatan dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan yang didirikan pada 2006.

Grup ini memulai pertemuan perdana KTT BRIC pada 2009.

Tujuan dari aliansi BRICS adalah untuk menantang monopoli ekonomi dan politik Barat. Kelompok ini menetapkan prioritas dan mengadakan diskusi setahun sekali selama pertemuan puncak, yang mana para anggotanya bergiliran menjadi tuan rumah.

Saat ini, KTT BRICS 2024 menjadi yang ke-16 yang diselenggarakan dan menunjuk Rusia sebagai tuan rumah.

Tema sentral yang menyatukan para anggota BRICS adalah kekecewaan mereka terhadap lembaga-lembaga tata kelola global yang dipimpin Barat, terutama dalam hal perekonomian.

Pertemuan BRICS menjadi penting bagi Rusia, terutama setelah dijatuhkannya sanksi setelah invasi besar-besaran dilakukan terhadap Ukraina pada 2022.

Hal ini membuat takut banyak negara di Selatan, yang khawatir negara-negara Barat dapat mempersenjatai alat keuangan global untuk melawan mereka.

Terlebih saat meletusnya perang di Gaza, di mana Amerika Serikat (AS) mulai memperenjatai Israel untuk memperluas invasi.

“Setelah perang di Gaza [di mana AS mengirim senjata ke Israel], Rusia dan Tiongkok telah lebih efektif memanfaatkan sentimen anti-Barat ini, memanfaatkan rasa frustrasi terhadap standar ganda Barat serta penggunaan sanksi dan pemaksaan ekonomi oleh Barat,” kata Asli Aydintasbas, pakar kebijakan luar negeri Turki, dalam komentarnya di Brookings Institute, sebuah wadah pemikir di Washington, DC, dikutip dari Al Jazeera.

Pakar Aydintasbas mengatakan bahwa BRICS juga ukan berarti bergerak melawan dominansi AS dengan China.

"Namun hal ini berarti mereka terbuka untuk bersekutu dengan Rusia dan Tiongkok demi dunia yang lebih terfragmentasi dan otonom," lanjutnya.

Untuk itu, mitra BRICS ingin mengurangi ketergantungan mereka pada dolar AS dan sistem SWIFT, jaringan pesan internasional untuk transaksi keuangan yang terputus dari bank-bank Rusia pada tahun 2022.

Pada 2023, diusulkan mata uang perdagangan untuk anggota BRICS. Namun hal ini mendapat keraguan dari beberapa pihak.

Sehingga saat ini para anggota BRICS berupaya menggunakan mata uang nasional mereka lebih banyak untuk perdagangan bilateral guna melindungi mereka dari fluktuasi mata uang dan mengurangi ketergantungan mereka pada dolar.

“China kini memiliki alternatif terhadap sistem pembayaran SWIFT, meskipun penggunaannya terbatas, dan negara-negara seperti Turki dan Brazil semakin merestrukturisasi cadangan dolar mereka menjadi emas,” kata Aydintasbas. “Pertukaran mata uang untuk kesepakatan energi juga merupakan ide yang populer – semuanya menunjukkan keinginan untuk lebih mandiri secara finansial dari Barat,”

Pentingnya Agenda BRICS Kazan 2024 Bagi Putin

Berbagai sanksi yang dijatuhkan negara-negara Barat terhadap Putin membuat pertemuan BRICS menjadi hal penting bagi presiden Rusia tersebut.

“Putin mengharapkan kemenangan besar dalam bidang humas melawan Ukraina dan negara-negara Barat, mencoba menyampaikan pesan bahwa meskipun terjadi perang dan sanksi dari Barat, Rusia masih memiliki banyak mitra internasional yang bersedia berinteraksi dengan Rusia dan melakukan perdagangan,” kata Timothy Ash, rekan dalam program Rusia dan Eurasia di Chatham House, mengatakan kepada Al Jazeera.

Direktur Pusat Studi Eurasia, Rusia, dan Eropa Timur di Universitas Georgetown juga setuju dengan pendapat itu.

Menurutnya, KTT Kazan 2024 memilii makna simbolis yang tersirat penting bagi Putin.

“KTT Kazan memiliki kepentingan simbolis dan praktis yang besar bagi rezim Putin. KTT ini akan menunjukkan bahwa, alih-alih terisolasi, Rusia memiliki mitra penting seperti India, Tiongkok, dan negara-negara berkembang besar lainnya,"

Kelompok BRICS yang diperluas kini mewakili sekitar 45% populasi dunia dan 25% produk domestik bruto (PDB) global.

Jakarta: Indonesia menunjukkan langkah penting dalam diplomasi internasional melalui kehadiran Menteri Luar Negeri Sugiono di pertemuan KTT BRICS pada 22-24 Oktober 2024. Momen ini tidak hanya memperlihatkan komitmen Indonesia dalam menjalankan politik bebas aktif, tetapi juga membuka peluang untuk dialog yang lebih mendalam dengan negara-negara besar.

Dalam pertemuan tingkat tinggi ini, perwakilan Indonesia menekankan bahwa meski RI dikenal sebagai negara mandiri, kehadirannya dalam BRICS membawa potensi dampak yang signifikan.

Pengamat Hubungan Internasional asap Unpad, Teuku Rezasyah mengatakan bahwa kawasan Indo-Pasifik semakin menjadi pusat perhatian global, dengan negara-negara besar berupaya memperkuat kerja sama dan mempromosikan stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
“Goldman Sachs mencatat ada banyak negara yang tertarik untuk bergabung (dengan BRICS), yang juga memiliki visi bersama terkait Indo-Pasifik,” kata Teuku Rezasyah saat dihubungi Medcom.id, Rabu, 23 Oktober 2024.

Ia juga berpendapat bahwa dengan terlibat dalam forum-forum internasional seperti BRICS, Indonesia berpotensi memainkan peran diplomasi yang lebih aktif, khususnya dalam mengatasi konflik regional dan memperkuat posisinya sebagai kekuatan penengah dalam berbagai isu global.

Namun, ada tantangan yang dihadapi Indonesia. Bergabung dengan BRICS berarti Indonesia harus beradaptasi dengan posisi baru.

“Saat ini, kita berada di kursi penumpang, sedangkan BRICS akan menjadi pengemudi. Ini berarti kita harus datang dengan gagasan dan mekanisme untuk berkontribusi dalam pembuatan isu-isu, pengambilan keputusan, dan kolaborasi tim,” tambah Teuku Rezasyah.

Penting bagi Indonesia untuk tidak terpinggirkan dalam dinamika ini. Dalam konteks global saat ini, di mana banyak negara menginginkan keanggotaan BRICS, Indonesia harus memastikan bahwa posisinya tetap relevan dan proaktif.

“Kita tidak bisa datang dengan tangan kosong, kita harus membawa ide-ide inovatif untuk menyelesaikan masalah bersama,” tutupnya.

Melalui kehadiran dan partisipasi aktif dalam BRICS, Indonesia diharapkan dapat memperkuat posisinya di tingkat global, terutama dalam forum-forum penting yang menyangkut kerja sama ekonomi dan politik di kawasan Asia-Pasifik.

Saat ini, anggota BRICS terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. (Angel Rinella)

Baca juga: Mendarat di Rusia, Menlu Sugiono Disambut dengan Makanan Tradisional Kazan


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)