JAKARTA, KOMPAS.com – Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) di wilayahnya harus menjaga netralitas selama Pilkada Jakarta 2024.

Uus meminta ASN tetap fokus menjalankan tugas sesuai peraturan yang berlaku, tanpa terlibat dalam kegiatan politik praktis.

"Seluruh jajaran selama Pilkada harus menjaga netralitas," ujar Uus saat dikonfirmasi, Rabu (9/10/2024).

Uus menekankan, pihaknya tidak akan segan mengambil tindakan tegas terhadap ASN yang melanggar aturan terkait netralitas. Tindakan tersebut akan diberikan sesuai dengan ketentuan yang ada.

"Mungkin nanti sudah diatur, sehingga kalau ada pelanggaran, akan ada tindakan atau sanksi sesuai ketentuan," jelas Uus.

Pilkada Jakarta 2024 diikuti oleh tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, yakni Ridwan Kamil-Suswono, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, dan Pramono Anung-Rano Karno.

Masa kampanye telah dimulai sejak Rabu (25/9/2024) dan akan berlangsung hingga 23 November 2024, sebelum hari pemungutan suara pada 27 November 2024 yang akan digelar serentak di seluruh Indonesia.

Bisnis.com, BALIKPAPAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengingatkan potensi keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kalimantan Timur (Kaltim) 2024, terutama di daerah dengan calon petahana.

Ketua Bawaslu Kaltim Hari Darmanto menyatakan pentingnya kewaspadaan terhadap hal ini, mengingat ada enam petahana yang kembali mencalonkan diri, yakni di Balikpapan, Samarinda, Berau, Kutai Timur (Kutim), Kutai Kartanegara (Kukar), dan Paser.

Darmanto menambahkan meski saat ini pemerintahan dijalankan oleh Penjabat sementara, para petahana masih memiliki pengaruh besar.

"Mereka masih memegang status sebagai bupati atau wakil bupati, sehingga kewenangan mereka tetap ada," ujarnya baru-baru ini.

Darmanto menyoroti adanya potensi besar bagi ASN untuk mendukung petahana, yang dapat menimbulkan pelanggaran.

Terlebih, dia menyebutkan petahana seringkali dipersepsikan oleh publik sebagai calon kuat yang berpotensi terpilih kembali.

“Jadi itu juga akan mempengaruhi psikologi aparatur penyelengaraan pemerintahan,” sebutnya.

Darmanto mencontohkan, inisiatif lurah-lurah untuk memberikan doorprize kepada pemilih pada hari pemungutan suara, meskipun lurah bukan bagian dari penyelenggara Pilkada.

"Kami menemukan inisiatif lurah yang ingin memberikan doorprize untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Padahal, tugas penyelenggaraan pemungutan suara sepenuhnya berada di tangan penyelenggara Pilkada, bukan pemerintah," katanya.

Bawaslu Kaltim juga mencatat tren pelanggaran ASN lebih tinggi dalam Pilkada dibandingkan Pemilu, disebabkan oleh kedekatan emosional antara ASN dan petahana.

"Kedekatan dengan calon petahana seringkali mempengaruhi perilaku ASN, terutama dalam konteks Pilkada," terang Darmanto.

Adapun, dia menuturkan telah melakukan berbagai upaya pencegahan melalui sosialisasi, seperti mengundang organisasi terkait untuk memastikan ASN tidak terlibat dalam politik praktis.

“Upaya pencegahan ini juga mencakup penyampaian implikasi hukum atas pelanggaran ASN dalam Pilkada sebelumnya, untuk mengingatkan ASN mengenai dampak serius terhadap karir mereka,” pungkasnya.

TANGERANG, KOMPAS.com - Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang, Ahmad Amarullah dan Muhammad Bonnie Mufidzar, mengaku khawatir terkait dengan netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada Pilkada Tangerang 2024.

Menurut dia, jika ASN sudah tidak netral, maka dipastikan dapat merusak demokrasi di Indonesia.

"Tentu (khawatir soal netralitas ASN). Yang namanya manusia, imannya selalu yazidu wa yanqush (naik turun)," ujar Ahmad Amarullah saat konferensi pers usai pengambilan nomor urut di Kantor KPU Kota Tangerang, Senin (23/9/2024).

"Maka, netralitas ASN dan apapun bentuk yang mencederai demokrasi, tentu kami tidak harapkan agar pelaksanaan pemilu ini bisa berjalan sesuai dengan harapan dan cita-cita demokrasi," sambung dia.

Meski hingga saat ini belum ditemukannya ASN yang melanggar aturan itu, dia berharap bahwa ketidaknetralan ASN tidak akan pernah terjadi selama Pilkada Tangerang 2024.

Bahkan untuk mencegah hal itu, Amarullah ingin seluruh masyarakat, khususnya warga Tangerang, bisa ikut terlibat dalam mengawasi pelaksanaan pilkada serentak 2024.

"Mudah-mudahan ini tidak pernah terjadi di Kota Tangerang yang dijuluki sebagai kota Akhlakul Karimah," kata dia.

"Dengan adanya pengawasan yang melekat pada setiap masyarakat dan Bawaslu yang juga akan terbantu, maka kekhawatiran ini tidak akan terjadi," sambung dia.

Diketahui, KPU Kota Tangerang telah melakukan pengundian nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang untuk Pilkada serentak 2024 pada Senin (23/9/2024).

Pasangan Faldo Maldini-Muhammad Fadlin Akbar mendapat nomor urut 1, Amarullah-Bonnie Mufidzar nomor urut 2, sedangkan Sachrudin-Maryono Hasan mendapat nomor urut 3.

Dalam pencalonannya, pasangan Faldo-Fadlin didukung oleh lima partai politik, yaitu Partai Nasdem, PAN, Gerindra, Perindo, dan PSI.

Kemudian, pasangan Amarullah-Bonnie didukung oleh dua partai politik, yakni PKS dan PKB. Sedangkan pasangan Sachrudin-Maryono diusung oleh Partai Golkar, PPP, PDI-P, dan Partai Demokrat.

Bisnis.com, BANDUNG— Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bandung akan melakukan pengawasan partisipatif netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Bandung pada Pilkada Serentak 2024.

Ketua Bawaslu Kota Bandung Dimas Aryana Iskandar menilai netralitas ASN merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan dari Pilkada Serentak 2024.

Ia juga berkaca pada tren pemilihan umum terdahulu. Misalnya pada Pilkada 2018. Saat itu, kata Dimas, tidak satupun ASN Pemerintah Kota Bandung yang sampai dipanggil oleh Bawaslu terkait netralitas.

"Kami berharap dalam pemilihan serentak tahun 2024, adanya kerja sama dari ASN dapat membuat Pemilihan Kepala Daerah di Kota Bandung dapat berjalan dengan lancar," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis.

Pihaknya pun akan melakukan sejumlah upaya, antara lain dengan menggelar sosialisasi. Misalnya pada Senin 22 Juli 2024, Bawaslu Kota Bandung adakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Netralitas ASN di Kota Bandung pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Bandung, Bonie Nugraha menyebutkan, tujuan kegiatan ini merupakan bentuk dari strategi pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kota Bandung dalam mengawal tahapan Pilkada Serentak 2024.

"Tujuan dari Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Netralitas ASN merupakan bentuk dari strategi pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kota Bandung dalam mengawal Tahapan Pemilihan serentak Tahun 2024," ujar Bonie.

Acara tersebut juga dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bandung, Asep Gufron. Dalam sambutannya, Asep menegaskan, netralitas ASN selalu dijunjung tinggi dan diingatkan kepada seluruh ASN di lingkungan Pemkot Bandung.

“Kami ASN Kota Bandung selalu menekankan di setiap apel pagi bahwa kita harus memiliki sikap netral," kata Asep.

Sebagaimana diketahui, Pilkada Serentak 2024 bakal digelar pada 27 November 2024. Bagi masyarakat Kota Bandung, ajang ini akan menentukan pemimpin Kota Bandung lima tahun ke depan.

Adapun timeline dan rangkaian Pilkada Serentak 2024 bisa anda pantau melalui berbagai pusat informasi terpercaya. Salah satunya sosial media KPU Kota Bandung.

Bisnis.com, PALEMBANG -- Sebanyak tiga Penjabat (Pj) Bupati di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) resmi dilantik di Griya Agung, Senin (22/7/2024).

Ketiganya yaitu Pj Bupati Lahat Imam Pasli yang merupakan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan di Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Kemudian Pj Bupati Muara Enim Hengky Putrawan yang merupakan Kepala Biro Ekonomi Setda Sumsel, serta Pj Bupati Banyuasin M Farid yang sebelumnya sebagai Pj Bupati Lahat.

Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi dalam sambutannya menyampaikan banyak tugas yang perlu mendapat perhatian.

Pertama, terkait pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan berlangsung pada November mendatang.

Dia berharap ketiga Pj dilantik dapat menjaga netralitas sekaligus menjaga kondusufitas baik sebelum, selama pelaksanaan dan sesudah.

"Kita tentu ingin melaksakan demokrasi berjalan tertib sebagaimana pemilu sebelumnya. Oleh karena itu membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk tiga Pj Bupati yang dilantik," ujar Elen.

Selain itu, dia juga meminta kepada masing-masing Pj untuk melakukan upaya antisipasi dan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mulai bermunculan, sejalan dengan kondisi yang mulai memasuki musim kemarau.

"Termasuk juga mengimbau masyarakatnya untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar," imbuh dia.

Lebih lanjut, kata Elen, catatan yang perlu dipersiapkan oleh Pj Bupati yakni ancaman musim kemarau yang juga berpotensi menganggu keamanan stok pangan dan berimbas pada inflasi.

Dia menyebutkan beberapa komoditas yang rentan menyumbang inflasi saat musim kemarau yakni beras, cabai merah, bawang merah serta bahan pangan jenis hortikultura lainnya.

"Dari catatan bulan sebelumnya kita memang masih terjaga, bahkan mengalami deflasi. Tetapi tetap perlu kita jaga," tegasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja meminta agar laporan mengenai pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) telah melalui kajian yang matang sebelum diteruskan ke Komisi ASN (KASN).

Hal ini ia sampaikan jelang Pilkada 2024, yang tahapannya telah berlangsung dan akan semakin krusial. Menurut dia, kerap ditemui adanya laporan yang tidak melalui proses kajian.

"Karena kita pernah menemukan teman-teman Bawaslu meneruskan tanpa melakukan kajian. Dan ada balasan dari KASN yang menyatakan bahwa karena ini tidak dikaji, maka kami kembalikan ke Bawaslu," ungkap Bagja dalam keterangan tertulis, Senin (8/7/2024).

Bagja menegaskan, hal tersebut harus diperbaiki. Semua penanganan pelanggaran harus atas kajian agar dugaan pelanggaran yang telah ditemukan tidak berhenti di tengah jalan.

Ia juga mengingatkan supaya data pelanggaran juga tercatat secara merinci di dalam Sistem Pengawasan Pemilihan Pemilihan Umum (Siwaslu).

"Ada permasalahan di kita tentang update data di Siwaslu. Jadi apa yang teman-teman masukkan, itu yang seharusnya tidak dimasukkan, rupanya masuk entah darimana. Itu PR kita tentang Siwaslu," cetusnya.

Komisioner Bawaslu RI dua periode itu juga menyampaikan bahwa divisi pengampu Siwaslu juga wajib membagikan data tersebut ke divisi lain.

Di sisi lain, ia mengingatkan, para ketua Bawaslu mesti memiliki akses ke semua data yang ada.

"Tugas ketua paling penting dalam pengawasan tahapan Pilkada. Ketua adalah koordinator seluruh tahapan pengawasan. PIC masing-masing divisi, tapi koordinatornya ketua," tutupnya.

Sebelumnya, Bawaslu pun mewanti-wanti kepala desa dan ASN tidak mengulangi preseden buruk Pilkada 2020 terkait keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon jelang Pilkada Serentak 2024.

Pada Pilkada 2020, terdapat 65 putusan terkait kepala desa menguntungkan dan merugikan pasangan calon (paslon).

Jumlah ini hampir 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan putusan terkait politik uang (22).

Bawaslu mengingatkan tentang perlunya kehati-hatian ASN dalam menggunakan media sosial, termasuk dalam hal menyukai, mengomentari dan membagikan postingan yang berkaitan dengan paslon.

Sebab, jelas dia, ASN, TNI dan Polri telah terikat oleh hukum atas larangan tersebut melalui UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), dan TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang peran TNI-Polri.