#30 tag 24jam
Kritik Tajam Kebocoran Data NPWP: Pemerintah Dinilai Bebal hingga Kemampuan Dipertanyakan
Kebocoran data pribadi 6 juta penduduk dari NPWP memicu kritik tajam. Presiden mendesak mitigasi, sementara DPR menyoroti ketidakmampuan pemerintah. Halaman all [860] url asal
#data-npwp-jokowi-bocor #data-nik-dan-npwp #kebocoran-npwp #data-npwp-bocor
(Kompas.com) 21/09/24 08:59
v/15330259/
JAKARTA, KOMPAS.com - Kritik keras mewarnai dugaan kebocoran data pribadi 6 juta penduduk Indonesia yang bersumber dari Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Pasalnya, kebocoran data pribadi bukan kali ini saja terjadi. Belum lama ini, kebocoran data juga terjadi di Pusat Data Nasional (PDN) yang memicu desakan mundur Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.
Adapun kabar kebocoran data 6 juta penduduk dari NPWP diungkapkan oleh akun X Teguh Aprianto @secgron pada Rabu (18/9/2024).
Dia mengunggah tangkapan layar sebuah akun bernama Bjorka yang diduga menjual 6 juta data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan NPWP. Data tersebut dijual di sebuah forum seharga 10.000 dollar AS atau setara Rp 153 juta (kurs Rp 15.300).
Tak tanggung-tanggung, ada data Presiden Joko Widodo hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang diduga turut bocor. Ada pula data milik Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah buka suara mengenai hal ini.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti mengatakan, pihaknya belum dapat mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut lantaran masih dilakukan pendalaman.
"Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman," ujarnya saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (18/9/2024).
Minta dimitigasi
Dugaan kebocoran data ini turut dikritisi Presiden Jokowi. Kepala Negara meminta jajarannya segera memitigasi insiden tersebut.
Instruksi tersebut ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Ia berharap, mitigasi ini mampu mencegah terulangnya kebocoran data.
"Saya sudah menyampaikan segera dimitigasi semuanya. Saya kira yang paling penting dimitigasi secepat-cepatnya dan tidak kejadian lagi," kata Jokowi usai mengunjungi Pasar Dukuh Kupang, Surabaya, Jawa Timur, dikutip tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (20/9/2024).
Jokowi pun menyampaikan, banyak negara di dunia mengalami kebocoran data ini.
Kepala Negara menduga, kebocoran itu disebabkan karena penyimpanan data yang terlalu banyak.
"Semua data mungkin karena keteledoran password atau karena penyimpanan data yang terlalu banyak. Tempatkan yang berbeda bisa menjadi ruang untuk ruang diretas hacker," ungkap Jokowi usai meresmikan jalan tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo segmen Kartasura-Klaten di Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024).
Pemerintah bebal
Kritik atas kebocoran ini datang dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Anggota Komisi I DPR Fraksi PKS, Sukamta mengaku sudah bosan memberikan imbauan kepada pemerintah terkait kebocoran data.
Sukamta menyebut, pemerintah terlalu bebal meski sudah diberikan imbauan berulang kali.
"Bosan imbaunya. Pemerintah bebal banget. Data bocor terus, sudah bosan imbaunya," ujar Sukamta saat ditemui di Hotel Sahid, Jakarta, Jumat (20/9/2024).
Saat ditanya apakah Komisi I DPR akan memanggil pihak pemerintah atau tidak, Sukamta justru mengungkit menteri yang pasti akan berkilah lagi.
"Semau-maunya saja menteri mau ngapain tuh. Sudah diingetin berbagai cara kan," sambung Sukamta.
Kemampuan dipertanyakan
Akibat kebocoran data pribadi yang terus berulang, kemampuan pemerintah mengamankan data penduduk pun dipertanyakan.
Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Annisa Noorha mengatakan, kejadian itu harusnya menjadi peringatan bagi publik terkait kompetensi pemerintah dalam mengelola data pribadi.
Sekaligus, alarm terkait kesiapan sektor publik untuk menjalankan seluruh standar kepatuhan pelindungan data pribadi yang dikendalikan pemerintah.
"Berulangnya kasus kebocoran data yang melibatkan institusi pemerintah ini, kian menambah catatan panjang kegagalan perlindungan data pribadi sektor publik," tuturnya.
Mengutip Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), data NPWP termasuk sebagai data keuangan pribadi yang merupakan bagian dari data spesifik atau sensitif.
Data keuangan pribadi, kata Annisa, termasuk kategori berisiko tinggi karena terdapat risiko moneter yang dapat berdampak pada kerugian finansial.
Oleh karenanya, menurut dia, pengelolaan data keuangan pribadi seperti NPWP membutuhkan tingkat pengamanan yang lebih tinggi.
"Dengan risiko tersebut, apabila terjadi kebocoran data sensitif, maka risiko kerugian yang mungkin dialami oleh subjek data juga lebih besar," ucap Annisa.
Sadarkan pejabat
Sementara itu, pakar keamanan siber Alfons Tanujaya berharap, kebocoran data pribadi bisa menyadarkan pejabat tentang pentingnya keamanan data digital.
"Sebenarnya hal ini secara tidak langsung memberikan informasi kepada pejabat publik bagaimana rasanya menjadi masyarakat jika data pribadinya bocor dan dieksploitasi," sebutnya.
Meski melanggar hukum, Alfons menganggap Bjorka jeli dalam melakukan aksi peretasan dengan mengambil data para petinggi negara.
Bahkan, setelah Alfons memeriksa sampel data dibagikan oleh Bjorka, ternyata data tersebut valid.
Berdasarkan sampel data diberikan Bjorka, informasi yang tertera dalam data itu selain NPWP adalah data Kantor Pajak Pratama, data Kantor Wilayah DJP, data KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha), kode KLU, tanggal daftar pajak, status PKP (pengusaha kena pajak), pengukuhan PKP, dan jenis WP (wajib pajak).
"Itu sudah jelas ini adalah data dari kantor pajak yang bocor," ucap Alfons.
Terus Bertambah, Kini NIK Bisa Digunakan untuk 28 Layanan Pajak Halaman all
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) memperluas penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) untuk mengakses layanan perpajakan. Halaman all?page=all [290] url asal
#nik #npwp #pemadanan-nik-dan-npwp #layanan-perpajakan
(Kompas.com) 24/07/24 11:30
v/11960876/
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) memperluas penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) untuk mengakses layanan perpajakan.
Hal ini menyusul dengan implementasi pemanfaatan NIK sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP).
Terhitung sejak 20 Juli 2024, Ditjen Pajak kembali menambah 7 layanan perpajakan yang bisa diakses dengan menggunakan NIK atau NPWP 16 digit. Dengan demikian, saat ini total sudah terdapat 28 layanan perpajakan yang bisa diakses menggunakan NIK atau NPWP 16 digit.
SHUTTERSTOCK/ANDRI WAHYUDI 28 layanan perpajakan yang dapat diakses menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), NPWP 15 digit dan Nomor Identitas Tempat Kegoatan Usaha (NITKU)."Daftar layanan perpajakan berbasis NPWP 16 Digit, NITKU (Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha) atau NPWP 15 Digit akan terus bertambah melalui penerbitan pengumuman secara berkala," tulis keterangan Ditjen Pajak, dikutip Rabu (24/7/2024).
Adapun daftar 28 layanan perpajakan yang sudah bisa diakses menggunakan NIK atau NPWP adalah sebagai berikut.
1. Portal NPWP 16 (https://portalnpwp.pajak.go.id/)
2.Account DJP Online (https://account.pajak.go.id/)
3. Info KSWP (https://infokswp.pajak.go.id/)
4. E-Bupot 21 (https://ebupot2126.pajak.go.id/)
5. E-Bupot Unifikasi (https://unifikasi.pajak.go.id/)
Terus Bertambah, Kini NIK Bisa Digunakan untuk 28 Layanan Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) memperluas penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) untuk mengakses layanan perpajakan. Halaman all [638] url asal
#nik #npwp #pemadanan-nik-dan-npwp #layanan-perpajakan
(Kompas.com - Money) 24/07/24 11:30
v/11936730/
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) memperluas penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) untuk mengakses layanan perpajakan.
Hal ini menyusul dengan implementasi pemanfaatan NIK sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP).
Terhitung sejak 20 Juli 2024, Ditjen Pajak kembali menambah 7 layanan perpajakan yang bisa diakses dengan menggunakan NIK atau NPWP 16 digit. Dengan demikian, saat ini total sudah terdapat 28 layanan perpajakan yang bisa diakses menggunakan NIK atau NPWP 16 digit.
SHUTTERSTOCK/ANDRI WAHYUDI 28 layanan perpajakan yang dapat diakses menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), NPWP 15 digit dan Nomor Identitas Tempat Kegoatan Usaha (NITKU)."Daftar layanan perpajakan berbasis NPWP 16 Digit, NITKU (Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha) atau NPWP 15 Digit akan terus bertambah melalui penerbitan pengumuman secara berkala," tulis keterangan Ditjen Pajak, dikutip Rabu (24/7/2024).
Adapun daftar 28 layanan perpajakan yang sudah bisa diakses menggunakan NIK atau NPWP adalah sebagai berikut.
1. Portal NPWP 16 (https://portalnpwp.pajak.go.id/)
2.Account DJP Online (https://account.pajak.go.id/)
3. Info KSWP (https://infokswp.pajak.go.id/)
4. E-Bupot 21 (https://ebupot2126.pajak.go.id/)
5. E-Bupot Unifikasi (https://unifikasi.pajak.go.id/)
YouTube NIK menjadi NPWP.11. E-PHTB DJP Online (https://ephtb.pajak.go.id/)
12. E-PBK (https://epbk.pajak.go.id/)
13. E-SKD (https://eskd.pajak.go.id/)
14. E-SKTD (https://sktd.pajak.go.id/)
15. E-Reporting Investasi dan Deviden (https://ereportinginvestasi.pajak.go.id)
16. E-PHTB Notaris (https://ephtbnotarisppat.pajak.go.id)
17. E-Reporting PPS (https://ereportingpps.pajak.go.id)
18. E-SPOP (https://pbb.pajak.go.id)
19. E-Reporting Insentif (https://ereportingfasilitas.pajak.go.id/)
20. Fasilitas Insentif (https://fasilitasinsentif.pajak.go.id/) Perpanjangan
21. SPT Tahunan (https://perpanjanganspt.pajak.go.id/)
22. Service API E-Faktur Eksternal (Antarmuka Pemrograman Aplikasi/API)
23. PMSE Eksternal (https://digitaltax.pajak.go.id)
24. E-Faktur Web dan Dekstop (https://web-efaktur.pajak.go.id)
25. SPT Masa PPN 1107 PUT (https://spt1107put.pajak.go.id)
26. Portal Registrasi dan Monitoring E-Faktur PJAP (https://h2h-efaktur.pajak.go.id/evat-portal/login)
27. Service PJAP Faktur (API)
28. e-Nofa (https://efaktur.pajak.go.id).
Selain menggunakan NIK dan NPWP 16 digit, 21 layanan tersebut juga bisa diakses dengan Nomor Identitas Tempat Kegiatan usaha (NITKU). NITKU adalah nomor identitas yang diberikan kepada wajib pajak pusat maupun cabang, dan berfungsi sebagai identitas perpajakan yang melekat pada NPWP.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan, seluruh layanan pajak akan mulai menggunakan NIK atau NPWP 16 digit pada bulan depan.
"Insya Allah mulai bulan Agustus depan, seluruh layanan kepada masyarakat wajib pajak dapat kami lakukan sederhana dengan menggunakan NPWP baru yaitu NPWP 16 digit atau menggunakan NIK sebelum betul-betul kita menggunakan sistem administrasi yang baru," ujarnya, dalam acara "Spectaxcular 2024", di Plaza Tenggara GBK, Jakarta Pusat, Minggu (14/7/2024).
Lebih lanjut Suryo bilang, pemadanan NIK dan NPWP sebenarnya telah mencapai 99 persen dari total 73,58 juta wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Namun, masih terdapat sekitar 400.000 wajib pajak (WP) yang belum melakukan pemadanan.
"Sistem administrasi yang baru pemadanan NIK Dan NPWP sudah mendapat 99 persen sehingga 400.000-an mungkin yang belum selesai kami padankan," ucap Suryo.
Sudah 28 Layanan Pajak Bisa Diakses Pakai NIK
DJP Kementerian Keuangan mengumumkan terdapat tujuh tambahan layanan perpajakan yang bisa diakses menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). [338] url asal
#nik #pemadanan-nik-dan-npwp #npwp
(detikFinance - Sosok) 23/07/24 20:30
v/11829906/
Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengumumkan terdapat tujuh tambahan layanan perpajakan yang bisa diakses menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Terhitung sejak 20 Juli 2024.
"Daftar layanan perpajakan berbasis NPWP 16 Digit, NITKU (Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha) atau NPWP 15 Digit akan terus bertambah melalui penerbitan pengumuman secara berkala," tulis keterangan resmi DJP, Selasa (23/7/2024).
Dengan demikian terdapat 28 layanan pajak yang bisa diakses menggunakan NIK, dari sebelumnya 21 layanan. Berikut daftarnya:
1. Portal NPWP 16 (https://portalnpwp.pajak.go.id/)
2. Account DJP Online (https://account.pajak.go.id/)
3. Info KSWP (https://infokswp.pajak.go.id/)
4. E-Bupot 21 (https://ebupot2126.pajak.go.id/)
5. E-Bupot Unifikasi (https://unifikasi.pajak.go.id/)
6. E-Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah (https://ebupotip.pajak.go.id/)
7. E-Objection (https://eobjection.pajak.go.id/)
8. E-Registration (https://ereg.pajak.go.id/)
9. E-Filing (https://efiling.pajak.go.id/)
10. Rumah Konfirmasi (https://rumahkonfirmasi.pajak.go.id/)
11. E-PHTB DJP Online (https://ephtb.pajak.go.id/)
12. E-PBK (https://epbk.pajak.go.id/)
13. E-SKD (https://eskd.pajak.go.id/)
14. E-SKTD (https://sktd.pajak.go.id/)
15. E-Reporting Investasi dan Deviden (https://ereportinginvestasi.pajak.go.id)
16. E-PHTB Notaris (https://ephtbnotarisppat.pajak.go.id)
17. E-Reporting PPS (https://ereportingpps.pajak.go.id)
18. E-SPOP (https://pbb.pajak.go.id)
19. E-Reporting Insentif (https://ereportingfasilitas.pajak.go.id/)
20. Fasilitas Insentif (https://fasilitasinsentif.pajak.go.id/)
21. Perpanjangan SPT Tahunan (https://perpanjanganspt.pajak.go.id/)
Layanan yang baru ditambahkan:
22. Service API E-Faktur Eksternal (Antarmuka Pemrograman Aplikasi/API);
23. PMSE Eksternal (https://digitaltax.pajak.go.id);
24. E-Faktur Web dan Dekstop (https://web-efaktur.pajak.go.id);
25. SPT Masa PPN 1107 PUT (https://spt1107put.pajak.go.id);
26. Portal Registrasi dan Monitoring E-Faktur PJAP (https://h2h-efaktur.pajak.go.id/evat-portal/login);
27. Service PJAP Faktur (API); dan
28. e-Nofa (https://efaktur.pajak.go.id).
Terbaru, 28 Layanan Perpajakan Sudah Bisa Diakses Pakai NIK
Ada penambahan tujuh layanan perpajakan yang bisa diakses dengan NIK, NPWP 15 digit dan NITKU. [463] url asal
#npwp #nik-dan-npwp #cara-mengubah-nik-jadi-npwp-baru #pemadanan-nik-menjadi-npwp #berita-nasional #indonesia #pemerintah #kebijakan-ekonomi #makroekonomi
(Kontan - Terbaru) 23/07/24 19:26
v/11824103/
Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan informasi terbaru mengenai penambahan tujuh layanan perpajakan yang bisa diakses dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), NPWP 15 digit dan Nomor Identitas Tempat Kegoatan Usaha (NITKU).
Informasi ini tertuang dalam Pengumuman Nomor PENG-23/Pj.09/2024 tentang Pembaruan Kedua Daftar Layanan Perpajakan Berbasis NPWP 16 Digit, NITKU, dan NPWP 15 Digit yang ditetapkan pada 19 Juli 2024.
"Terhitung sejak Sabtu, 20 Juli 2024 terdapat tambahan tujuh layanan," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti dalam pengumuman tersebut, dikutip Selasa (23/7).
Dengan demikian, hingga saat ini sudah ada 28 layanan perpajakan yang dapat diakses dengan tiga format nomor identitas Wajib Pajak tersebut, yakni:
1. Portal NPWP 16 (https://portalnpwp.pajak.go.id/)
2. Account DJP Online (https://account.pajak.go.id/)
3. Info KSWP (https://infokswp.pajak.go.id/)
4. E-Bupot 21 (https://ebupot2126.pajak.go.id/)
5. E-Bupot Unifikasi (https://unifikasi.pajak.go.id/)
6. E-Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah (https://ebupotip.pajak.go.id/)
7. E-Objection (https://eobjection.pajak.go.id/)
8. E-Registration (https://ereg.pajak.go.id/)
9. E-Filing (https://efiling.pajak.go.id/)
10. Rumah Konfirmasi (https://rumahkonfirmasi.pajak.go.id/)
11. E-PHTB DJP Online (https://ephtb.pajak.go.id/)
12. E-PBK (https://epbk.pajak.go.id/)
13. E-SKD (https://eskd.pajak.go.id/)
14. E-SKTD (https://sktd.pajak.go.id/)
15. E-Reporting Investasi dan Deviden (https://ereportinginvestasi.pajak.go.id)
16. E-PHTB Notaris (https://ephtbnotarisppat.pajak.go.id)
17. E-Reporting PPS (https://ereportingpps.pajak.go.id)
18. E-SPOP (https://pbb.pajak.go.id)
19. E-Reporting Insentif (https://ereportingfasilitas.pajak.go.id/)
20. Fasilitas Insentif (https://fasilitasinsentif.pajak.go.id/)
21. Perpanjangan SPT Tahunan (https://perpanjanganspt.pajak.go.id/)
22. Service Application Programming Interface (API) e-Faktur Eksternal (Antarmuka Pemrograman Aplikasi)
23. PMSE Eksternal (https://digitaltax.pajak.go.id)
24. E-Faktur Web dan Dekstop (https://web-efaktur.pajak.go.id)
25. SPT Masa PPN 1107 PUT (https://spt1107put.pajak.go.id)
26. Portal Registrasi dan monitoring e-Faktur PJAP (https://h2h-efaktur.pajak.go.id/evat-portal/login)
27. Service Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) Faktur API; dan
28. e-Nofa (https://efaktur.pajak.go.id)
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menerangkan, pihaknya kini tengah mengusahakan untuk seluruh layanan pajak bisa diakses menggunakan NPWP baru pada Agustus mendatang.
"Insya Allah mulai bulan Agustus depan, seluruh layanan kepada masyarakat Wajib Pajak dapat kami lakukan secara baik dengan menggunakan NPWP baru, yaitu NPWP 16 digit, atau menggunakan NIK sebelum betul-betul kita menggunakan sistem administrasi yang baru," kata Suryo di kawasan GBK, Minggu (14/7).
DJP Bakal Tambah Layanan Perpajakan yang Bisa Diakses Pakai NIK
DJP Kementerian Keuangan memastikan akan terus menambah jumlah layanan perpajakan yang bisa diakses menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). [311] url asal
#pemadanan-nik-dan-npwp #pajak #npwp
(detikFinance - Ekonomi dan Bisnis) 22/07/24 19:00
v/11697150/
Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan akan terus menambah jumlah layanan perpajakan yang bisa diakses menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal ini merupakan hasil dari program pemadanan NIK menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
"Hampir semua layanan, kita usahakan semaksimal mungkin," kata Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo saat ditemui di Gedung Dhanapala, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).
Meski begitu, Suryo belum bisa memastikan berapa jumlah layanan pajak yang akan bisa diakses menggunakan NIK. Dia meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi.
"Nanti diomongin, pasti ada pengumumannya," tutur Suryo.
Sebelumnya, DJP mengumumkan bahwa NIK yang telah dipadankan dengan NPWP sudah bisa dipakai untuk mengakses sejumlah layanan perpajakan.
Daftar 21 layanan pajak yang bisa diakses menggunakan NIK sebagai NPWP per 1 Juli 2024:cd
1. Portal NPWP 16 (https://portalnpwp.pajak.go.id/)
2. Account DJP Online (https://account.pajak.go.id/)
3. Info KSWP (https://infokswp.pajak.go.id/)
4. E-Bupot 21 (https://ebupot2126.pajak.go.id/)
5. E-Bupot Unifikasi (https://unifikasi.pajak.go.id/)
6. E-Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah (https://ebupotip.pajak.go.id/)
7. E-Objection (https://eobjection.pajak.go.id/)
8. E-Registration (https://ereg.pajak.go.id/)
9. E-Filing (https://efiling.pajak.go.id/)
10. Rumah Konfirmasi (https://rumahkonfirmasi.pajak.go.id/)
11. E-PHTB DJP Online (https://ephtb.pajak.go.id/)
12. E-PBK (https://epbk.pajak.go.id/)
13. E-SKD (https://eskd.pajak.go.id/)
14. E-SKTD (https://sktd.pajak.go.id/)
15. E-Reporting Investasi dan Deviden (https://ereportinginvestasi.pajak.go.id)
16. E-PHTB Notaris (https://ephtbnotarisppat.pajak.go.id)
17. E-Reporting PPS (https://ereportingpps.pajak.go.id)
18. E-SPOP (https://pbb.pajak.go.id)
19. E-Reporting Insentif (https://ereportingfasilitas.pajak.go.id/)
20. Fasilitas Insentif (https://fasilitasinsentif.pajak.go.id/)
21. Perpanjangan SPT Tahunan (https://perpanjanganspt.pajak.go.id/)
NIK Bisa Dipakai untuk 21 Layanan Pajak, Cek Daftarnya
Ditjen Pajak memperluas penggunaan NIK untuk mengakses layanan perpajakan. [511] url asal
#direktorat-jenderal-ditjen-pajak #ditjen-pajak #cek-nik-ktp #nik-dan-npwp #nik #berita-nasional #indonesia #pemerintah #kebijakan-ekonomi #peristiwa
(Kontan - Terbaru) 18/07/24 02:50
v/11029783/
Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) memperluas penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) untuk mengakses layanan perpajakan.
Hal ini menyusul dengan implementasi pemanfaatan NIK sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP).
Terhitung sejak 1 Juli 2024, Ditjen Pajak memang sudah mengimplementasikan pemanfaatan NIK atau NPWP 16 digit untuk sejumlah kegiatan perpajakan.
Pelaksanaan itu sebagaimana diatur Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2024.
Kala itu, NIK baru bisa digunakan untuk mengakses 7 layanan perpajakan. Layanan itu di antaranya ialah pendaftaran wajib pajak (e-Registration), informasi konfirmasi status wajib pajak (info KSWP), hingga pengajuan keberatan (e-Objection).
Namun, kini NIK atau NPWP 16 digit sudah bisa digunakan untuk 21 layanan perpajakan.
Berikut daftar layanan perpajakan yang dimaksud:
1. Portal NPWP 16 (https://portalnpwp.pajak.go.id/)
2. Account DJP Online (https://account.pajak.go.id/)
3. Info KSWP (https://infokswp.pajak.go.id/)
4. E-Bupot 21 (https://ebupot2126.pajak.go.id/)
5. E-Bupot Unifikasi (https://unifikasi.pajak.go.id/)
6. E-Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah (https://ebupotip.pajak.go.id/)
7. E-Objection (https://eobjection.pajak.go.id/)
8. E-Registration (https://ereg.pajak.go.id/)
9. E-Filing (https://efiling.pajak.go.id/)
10. Rumah Konfirmasi (https://rumahkonfirmasi.pajak.go.id/)
11. E-PHTB DJP Online (https://ephtb.pajak.go.id/)
12. E-PBK (https://epbk.pajak.go.id/)
13. E-SKD (https://eskd.pajak.go.id/)
14. E-SKTD (https://sktd.pajak.go.id/)
15. E-Reporting Investasi dan Deviden (https://ereportinginvestasi.pajak.go.id)
16. E-PHTB Notaris (https://ephtbnotarisppat.pajak.go.id)
17. E-Reporting PPS (https://ereportingpps.pajak.go.id)
18. E-SPOP (https://pbb.pajak.go.id)
19. E-Reporting Insentif (https://ereportingfasilitas.pajak.go.id/)
20. Fasilitas Insentif (https://fasilitasinsentif.pajak.go.id/)
21. Perpanjangan SPT Tahunan (https://perpanjanganspt.pajak.go.id/)
Selain menggunakan NIK dan NPWP 16 digit, 21 layanan tersebut juga bisa diakses dengan Nomor Identitas Tempat Kegiatan usaha (NITKU).
NITKU adalah nomor identitas yang diberikan kepada wajib pajak pusat maupun cabang, dan berfungsi sebagai identitas perpajakan yang melekat pada NPWP.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan, seluruh layanan pajak akan mulai menggunakan NIK atau NPWP 16 digit pada bulan depan.
"Insya Allah mulai bulan Agustus depan, seluruh layanan kepada masyarakat wajib pajak dapat kami lakukan sederhana dengan menggunakan NPWP baru yaitu NPWP 16 digit atau menggunakan NIK sebelum betul-betul kita menggunakan sistem administrasi yang baru," ujarnya, dalam acara "Sectaxcular 2024", di Plaza Tenggara GBK, Jakarta Pusat, Minggu (14/7/2024).
Lebih lanjut Suryo bilang, pemadanan NIK dan NPWP sebenarnya telah mencapai 99 persen dari total 73,58 juta wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Namun, masih terdapat sekitar 400.000 wajib pajak (WP) yang belum melakukan pemadanan.
"Sistem administrasi yang baru pemadanan NIK Dan NPWP sudah mendapat 99 persen sehingga 400.000-an mungkin yang belum selesai kami padankan," ucap Suryo.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "NIK Kini Bisa Digunakan untuk 21 Layanan Pajak"
Dirjen Pajak: 400 Ribu NIK Belum Dipadankan dengan NPWP
Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo menyebut 400 ribu Nomor Induk Kependudukan (NIK) belum dipadankan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). [283] url asal
#pemadanan-nik-dan-npwp #nik #npwp #pajak
(CNN Indonesia - Ekonomi) 14/07/24 12:45
v/10745468/
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo melaporkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sudah mencapai 99 persen dari total 73,58 juta wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
Dari total tersebut, ia menyebut tinggal 400 ribu NIK yang belum dipadankan.
"Dalam rangka menyongsong sistem administrasi yang baru, pemadanan NIK dan NPWP sudah mencapai 99 persen, Bu. Tinggal 400 ribu mungkin yang belum selesai kami padankan. Dan Insya Allah tetap terus akan kami jalankan pemadanannya," ucap Suryo dalam acara Spectaxcular 2024 di Plaza Tenggara GBK, Jakarta Pusat, Minggu (14/7).
Kendati demikan, ia tetap menargetkan seluruh wajib pajak data memanfaatkan semua aplikasi layanan administrasi perpajakan menggunakan 16 digit NIK pada Agustus mendatang.
"Insya Allah mulai bulan Agustus depan seluruh layanan kepada masyarakat wajib pajak dapat kami lakukan sederhana dengan menggunakan NPWP baru, yaitu NPWP 16 digit atau menggunakan NIK sebelum betul-betul kita menggunakan sistem administrasi yang baru," ujarnya lebih lanjut.
Proses pemadanan NIK menjadi NPWP berakhir pada 30 Juni 2024 silam. Artinya, sejak 1 Juli 2024 semua NIK bisa digunakan sebagai NPWP.
Pemadanan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2022 tentang NPWP bagi Wajib pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak Instansi Pemerintah.
Dengan demikian, maka NPWP format sebelumnya yang terdiri dari 15 digit sudah tidak berlaku. Sedangkan, mulai 1 Juli 2024 menggunakan format yang baru yakni 16 digit.
Pemadanan NIK menjadi NPWP hanya berlaku bagi masyarakat yang sudah memiliki NPWP. Sementara, bagi wajib pajak yang baru ingin mendaftar, akan langsung terdaftar di NIK.
Wajib pajak yang tidak melakukan pemadanan NIK dan NPWP sesuai tenggat waktu akan mendapatkan sanksi berupa kesulitan dalam mengakses layanan perpajakan.