Bisnis.com, JAKARTA -- DPR RI mengingatkan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo agar tidak hanya menangani kasus yang viral di media sosial saja.

Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez menegaskan penegakan kasus yang tengah ditangani oleh Polri harus sama dan tidak boleh tebang pilih, misalnya karena viral.

Menurutnya, beberapa kasus yang menjadi korbannya adalah orang tidak mampu juga harus mendapatkan perhatian dari Polri.

"Polisi juga harus gerak cepat. Terutama dalam menangani kasus bagi rakyat kecil yang tidak memiliki privilage," tuturnya di Jakarta, Kamis (15/8).

Selain itu, dia juga menyindir Polri terkait fenomenano viral no justiceseperti yang telah disampaikan oleh Ketua DPR Puan Maharani beberapa waktu lalu.

Dia berpandangan bahwa penanganan kasus yang cepat merupakan hak setiap korban, bukan hak istimewa bergantung pada perhatian media atau publik.

"Aparat penegak hukum dan Pemerintah harus memastikan bahwa semua kasus ditangani dengan respons yang konsisten dan adil, tanpa menunggu viral," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani mengakui rakyat semakin sulit mencari keadilan dari para lewat prosedur resmi sehingga muncul fenomena 'No Viral No Justice' alias jika tidak tenar maka tidak ada keadilan.

“Ketika negara terlambat atau dirasakan tidak merespons sebagaimana seharusnya, maka rakyat mengambil inisiatifnya sendiri, yang saat ini dilakukan dengan memviralkan di media sosial; No Viral, No Justice,” ucap Puan dalam pidato dalam rapat paripurna DPR ke-22 penutupan masa persidangan V tahun sidang 2023-2024.

Elite PDI Perjuangan (PDIP) ini meyakini berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat semakin membutuhkan kehadiran negara. Oleh sebab itu, dia ingin DPR semakin proaktif sebagai wakil rakyat.

DPR, lanjutnya, harus memiliki komitmen yang tinggi untuk dapat memenuhi harapan rakyat melalui fungsi-fungsinya. Puan mengklaim DPR akan terus berupaya untuk dapat terus memudahkan kehidupan kehidupan rakyat.

“Rakyat selalu menaruh harapan kepada lembaga DPR RI, sebagai pengemban amanat konstitusi untuk menjalankan kedaulatan rakyat,” katanya.

Tak hanya DPR, Puan mendorong lembaga negara lain dati eksekutif hingga yudikatif untuk berikan lebih efektif merespons berbagai keluhan rakyat.

Lebih lanjut, dia menjelaskan DPR bersama pemerintah telah menyetujui 55 Rancangan Undang-undang (RUU) untuk menjadi Undang-undang (UU).

DPR pada masa persidangan ini juga telah menyetujui 33 RUU menjadi RUU Usul Inisiatif DPR dan akan terus melanjutkan pembahasan terhadap sejumlah RUU yang saat ini masih berada dalam Pembicaraan Tingkat I pada masa persidangan berikutnya.

Puan mengklaim DPR akan tetap fokus untuk dapat menyelesaikannya puluhan RUU tersebut agar bisa disahkan menjadi UU jelang masa persidangan terakhir DPR RI periode 2019-2024.