Bisnis.com, JAKARTA — Bank perekonomian rakyat (BPR) mencatatkan pemburukan kualitas kredit, tecermin dari rasio kredit bermasalah alias NPL yang membengkak pada tujuh bulan pertama 2024 alias hingga Juli 2024.

Adapun, seiring memburuknya kualitas kredit, sudah ada 15 bank yang dicabut izin usahanya oleh otoritas.

Terbaru, OJK resmi mencabut izin usaha bank bangkrut yakni PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Nature Primadana Capital. Pencabutan izin usaha ini ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-70/D.03/2024 tertanggal 13 September 2024.

Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis OJK, rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) membengkak menjadi 11,49% per Juli 2024 dengan nominal NPL Rp16,71 triliun. Total kredit macetnya pun mencapai Rp11 triliun, naik 25,12% (year on year/YoY).

Pada periode yang sama tahun sebelumnya atau Juli 2023, NPL BPR sendiri masih berada pada level 9,79% dengan nominal NPL Rp13,35 triliun. Adapun, saat itu, total kredit macet sebesar Rp8,87 triliun.

NPL BPR juga telah merangkak secara perlahan sejak awal tahun 2024, di mana pada Januari 2024 di level 10,25%, kemudian Februari pada level 10,55% dilanjutkan pada Maret, April, Mei dan Juni 2024 yang masing-masing berada di level 10,7%; 11,2%; 11,37% dan 11,39%.

Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) Tedy Alamsyah mengatakan rasio NPL yang mengalami kenaikan imbas dampak dari pandemi yang terjadi beberapa waktu lalu. Bahkan, beberapa BPR, kata Tedy, baru menyesuaikan kebijakannya pada akhir periode masa berlaku relaksasi.

"Saya lihat ini akan sebentar, seiring dengan naiknya kredit, tentu rasio NPL akan mengalami perbaikan," ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (22/9/2024).

Menurutnya, seluruh pelaku industri BPR memiliki semangat yang sama untuk terus memperbaiki kinerjanya baik dari sisi kuantitas maupun sisi kualitasnya. Bahkan, dirinya optimistis rasio NPL di industri BPR dapat ditekan di bawah 8%.

Di sisi lain, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae memproyeksikan tahun depan BPR akan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari dinamika ekonomi global dan domestik hingga adopsi teknologi informasi yangmakin masif berdampak pada perubahan perilaku, ekspektasi, dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan dari bank, termasuk BPR/S.

"Selain itu, BPR juga menghadapi persaingan yang semakin ketat khususnya pada penyaluran kredit atau pembiayaan kepada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah [UMKM]," ucapnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/9/2024).

Alhasil, untuk menghadapi perubahan dan tantangan tersebut, BPR/S diharapkan memiliki ketahanan dan daya saing yang kuat, sehingga dapat mempertahankan kinerja dan eksistensinya.

Dalam mengembangkan industri BPR/BPRS, OJK sendiri telah menerbitkan peta jalan yang di dalamnya terdiri dari empat pilar utama yakni penguatan struktur dan daya saing, akselerasi digitalisasi BPR, penguatan peran BPR di wilayahnya, serta penguatan pengaturan, perizinan, dan pengawasan.

Bisnis.com, JAKARTA – Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) menyebut bahwa kenaikan kredit bermasalah kelompok BPR pada semester I/2024 masih merupakan rentetan dampak dari pandemi Covid-19.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL), termasuk kredit macet BPR, membengkak menjadi 11,39% per Juni 2024 dengan nominal NPL Rp16,46 triliun.

“Rasio NPL yang mengalami kenaikan lebih dikarenakan dampak dari pandemi kemarin. Ada beberapa BPR yang baru menyesuaikan kebijakannya pasa akhir-akhir periode masa berlaku relaksasi,” kata Ketua Umum Perbarindo Tedy Alamsyah saat dihubungi Bisnis, Selasa (17/9/2024).

Kendati demikian, dirinya meyakini bahwa tren kenaikan NPL tersebut akan segera berlalu. Pasalnya, kenaikan jumlah kredit menjelang penghujung 2024 diyakini Tedy juga akan berdampak terhadap perbaikan pada rasio NPL di kelompok BPR.

“Seluruh pelaku industri BPR memiliki semangat yang sama untuk terus memperbaiki kinerjanya, baik dari sisi kuantitas maupun sisi kualitasnya,” tandas pria yang juga merupakan Direktur Utama PT BPR Danagung ini.

Berdasarkan catatan Bisnis, kredit bermasalah BPR tercatat kian membengkak seiring melonjaknya jumlah BPR yang bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh OJK pada 2024.

Teranyar, OJK resmi mencabut izin usaha bank bangkrut yakni PT BPR Nature Primadana Capital. Sepanjang 2024 berjalan, telah terdapat 15 bank bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh OJK yang seluruhnya merupakan BPR.

Adapun, selain pembengkakan NPL BPR, OJK juga mencatat total kredit macet mencapai Rp10,91 triliun, naik 29,87% yoy pada Juni 2024.

Pada periode yang sama tahun sebelumnya, NPL BPR masih berada pada level 9,27% dengan nominal NPL Rp12,58 triliun, dengan total kredit macet sebesar Rp8,4 triliun.

NPL BPR juga telah merangkak secara perlahan sejak awal tahun 2024, yang mana pada Januari 2024 berada pada level 10,25%, kemudian Februari pada level 10,55% dilanjutkan pada Maret, April, Mei 2024 yang masing-masing berada pada level 10,7%; 11,2% dan 11,37%.

Namun demikian, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae melaporkan pertumbuhan aset, dana pihak ketiga (DPK) dan kredit BPR dan BPR Syariah tetap bertumbuh pada semester I/2024, yaitu masing-masing 6,19%, 7,01%, 6,96% secara tahunan.

Menurutnya, pertumbuhan aset, DPK dan kredit BPR/S ini terjaga seiring dengan perluasan kegiatan usaha sebagaimana amanat UU P2SK yang ditopang dengan pemenuhan modal inti minimum Rp6 M dan akselerasi konsolidasi industri BPR/S sebagaimana single presence policy pada POJK No. 7/2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Industri bank perekonomian rakyat (BPR) masih menjadi perhatian di tengah peningkatan kredit bermasalah (non-performing loan/NPL). Lalu, bagaimana kinerja raupan laba kelompok BPR terkini?

Sebagai informasi, berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia (SPI) yang diterbitkan oleh OJK, per Juni 2024 nilai kredit bermasalah BPR mencapai Rp16,46 triliun. Nilai ini setara dengan 11,39% dari total kredit yang disalurkan.

Rasio NPL tersebut jauh di atas ambang batas atau threshold yang ditetapkan oleh regulator sebesar 5%. Apabila dirinci, total kredit macet BPR pada Juni 2024 mencapai Rp10,91 triliun, naik 29,87% YoY.

Pada periode yang sama tahun sebelumnya atau Juni 2023, NPL BPR masih berada pada level 9,27% dengan nominal NPL Rp12,58 triliun. Adapun, saat itu, total kredit macet sebesar Rp8,4 triliun.

Di tengah kenaikan rasio kredit bermasalah tersebut, industri BPR masih membukukan laba. Sepanjang tahun berjalan, kelompok bank ini mencetak laba senilai Rp1,06 triliun.

Kendati demikian, laba ini lebih rendah 25,68% ketimbang periode Juni 2023 yang senilai Rp1,43 triliun. Rasio return on asset (ROA) BPR ikut menyusut dari 13,28% pada Juni 2023 menjadi 9,36% pada Juni 2024.

Terkait dengan kinerja industri BPR, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae melaporkan pertumbuhan aset, DPK dan kredit BPR dan BPR Syariah tetap bertumbuh pada semester I/2024, yaitu masing-masing sebesar 6,19%, 7,01%, 6,96% secara tahunan (yoy).

Menurutnya, pertumbuhan aset, DPK dan kredit BPR/S ini terjaga seiring dengan perluasan kegiatan usaha sebagaimana amanat UU P2SK yang ditopang dengan pemenuhan modal inti minimum Rp6 miliar dan akselerasi konsolidasi industri BPR/S sebagaimana single presence policy pada POJK 7 tahun 2024.

Adapun, Dian memproyeksikan tahun depan BPR akan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari dinamika ekonomi global dan domestik hingga adopsi teknologi informasi yang semakin masif berdampak pada perubahan perilaku, ekspektasi, dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan dari bank, termasuk BPR/S.

“Selain itu, BPR juga menghadapi persaingan yang semakin ketat khususnya pada penyaluran kredit atau pembiayaan kepada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah [UMKM],” ucapnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/9/2024).

Alhasil, untuk menghadapi perubahan dan tantangan tersebut, BPR/S diharapkan memiliki ketahanan dan daya saing yang kuat, sehingga dapat mempertahankan kinerja dan eksistensinya.

Dalam mengembangkan industri BPR/BPRS, OJK telah menerbitkan peta jalan yang di dalamnya terdiri dari empat pilar utama yakni penguatan struktur dan daya saing, akselerasi digitalisasi BPR, penguatan peran BPR di wilayahnya, serta penguatan pengaturan, perizinan, dan pengawasan.

Sebelumnya, Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) Tedy Alamsyah sempat mengakui memang terjadi kenaikan NPL di BPR sebagai dampak dari berakhirnya masa relaksasi restrukturisasi kredit Covid-19.

Meski demikian, dirinya optimistis situasi pemburukan kualitas kredit BPR tidak akan berlangsung lama, mengingat para pemain industri BPR giat memperbaiki kinerja seiring dengan perekonomian yang makin pulih.

“Selain itu, pengelolaan risiko juga terus diperbaiki, dimulai dari pada saat melakukan analisis kredit sampai dengan pembinaan setelah pencairan kredit. Hal ini juga bagian dari upaya kami, untuk terus memperbaiki kinerja dan meningkatkan daya saing industri,” ujarnya kepada Bisnis beberapa waktu lalu.

Bisnis.com, JAKARTA – Kredit bermasalah di bank perekonomian rakyat (BPR) tercatat kian membengkak seiring melonjaknya jumlah BPR yang bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2024.

Terbaru, OJK resmi mencabut izin usaha bank bangkrut yakni PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Nature Primadana Capital. Pencabutan izin usaha ini ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-70/D.03/2024 tertanggal 13 September 2024.

Dengan begitu, sepanjang 2024 berjalan, telah terdapat 15 bank bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh OJK. Seluruh bank ini merupakan BPR.

Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis OJK, rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) termasuk kredit macet BPR membengkak menjadi 11,39% per Juni 2024 dengan nominal NPL Rp16,46 triliun. Apabila dirinci, total kredit macet mencapai Rp10,91 triliun, naik 29,87% yoy.

Pada periode yang sama tahun sebelumnya atau Juni 2023, NPL BPR masih berada pada level 9,27% dengan nominal NPL Rp12,58 triliun. Adapun, saat itu, total kredit macet sebesar Rp8,4 triliun.

NPL BPR juga telah merangkak secara perlahan sejak awal tahun 2024, di mana pada Januari 2024 pada level 10,25%, kemudian Februari pada level 10,55% dilanjutkan pada Maret, April, Mei 2024 yang masing-masing berada pada level 10,7%; 11,2% dan 11,37%.

Meski demikian, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae melaporkan pertumbuhan aset, DPK dan kredit BPR dan BPR Syariah tetap bertumbuh pada semester I/2024, yaitu masing-masing 6,19%, 7,01%, 6,96% secara tahunan (yoy).

Menurutnya, pertumbuhan aset, DPK dan kredit BPR/S ini terjaga seiring dengan perluasan kegiatan usaha sebagaimana amanat UU P2SK yang ditopang dengan pemenuhan modal inti minimum Rp6 M dan akselerasi konsolidasi industri BPR/S sebagaimana single presence policy pada POJK 7 tahun 2024.

Adapun, Dian memproyeksikan tahun depan BPR akan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari dinamika ekonomi global dan domestik hingga adopsi teknologi informasi yang semakin masif berdampak pada perubahan perilaku, ekspektasi, dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan dari bank, termasuk BPR/S.

“Selain itu, BPR juga menghadapi persaingan yang semakin ketat khususnya pada penyaluran kredit atau pembiayaan kepada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah [UMKM],” ucapnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/9/2024).

Alhasil, untuk menghadapi perubahan dan tantangan tersebut, BPR/S diharapkan memiliki ketahanan dan daya saing yang kuat, sehingga dapat mempertahankan kinerja dan eksistensinya.

Dalam mengembangkan industri BPR/BPRS, OJK sendiri telah menerbitkan peta jalan yang di dalamnya terdiri dari empat pilar utama yakni penguatan struktur dan daya saing, akselerasi digitalisasi BPR, penguatan peran BPR di wilayahnya, serta penguatan pengaturan, perizinan, dan pengawasan.

Sebelumnya, Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) Tedy Alamsyah sempat mengakui memang terjadi kenaikan NPL di BPR sebagai dampak dari berakhirnya masa relaksasi restrukturisasi kredit Covid-19.

Meski demikian, dirinya optimistis situasi pemburukan kualitas kredit BPR tidak akan berlangsung lama, mengingat para pemain industri BPR giat memperbaiki kinerja seiring dengan perekonomian yang makin pulih.

“Selain itu, pengelolaan risiko juga terus diperbaiki, dimulai dari pada saat melakukan analisis kredit sampai dengan pembinaan setelah pencairan kredit. Hal ini juga bagian dari upaya kami, untuk terus memperbaiki kinerja dan meningkatkan daya saing industri,” ujarnya kepada Bisnis beberapa waktu lalu.