Kebijakan Satu Peta (KSP) atau One Map Policy menjadi salah satu cara pemerintah untuk menggaet investor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Kebijakan tersebut dinilai dapat memudahkan investor mencari lahan yang tepat di IKN.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo mengatakan pihaknya telah menyiapkan sembilan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di IKN. Dengan adanya RDTR yang jelas terpetakan, para investor dapat membidik lahan sesuai dengan kebutuhannya.

Sebagai informasi, KSP merupakan program yang bertujuan untuk menciptakan satu peta yang terunifikasi, akurat, dan akuntabel dengan skala yang sama dalam mendukung perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin, konsesi, hak atas tanah, dan kebijakan nasional yang berbasis spasial.

Saat ini kebijakan satu peta tengah menggabungkan 151 peta tematik dari berbagai kementerian dan lembaga (K/L) menjadi satu peta dasar. Dalam prosesnya, penetapan satu peta dilaksanakan dalam 4 tahapan, yakni kompilasi, integrasi, sinkronisasi, dan berbagi data dan geospasial.

"Untuk di IKN ini kita sudah melengkapi dengan sembilan rencana detail tata ruang (RDTR). Jadi dengan adanya detail tata ruang itu jelas terpetakan. Daerah ini peruntukannya apa, itu sudah ada jelas, dan ini akan memudahkan investor itu akan masuk ke sana. Mereka tinggal menyesuaikan, oh kalau saya ingin berbisnis makanan, ini daerahnya di mana? Saya ingin berbisnis misalnya jasa apa gitu, itu di mana? Itu sudah terpetakan di dalam RDTR tersebut," kata Wahyu dalam acara Dialog Forum Merdeka Barat yang disiarkan secara daring, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Dia menjelaskan, para investor dapat memilih lahan/lokasi yang sesuai dengan sektor yang dijalaninya. Pasalnya, pemerintah telah memetakan berdasarkan industri melalui KSP, misalnya di sektor farmasi.

Menurut Wahyu, sektor farmasi di kawasan ekonomi khusus. Melalui program satu peta, investor dapat mengetahui lahan yang masuk dalam ekonomi khusus. Kemudian, investor juga dapat mempertimbangkan lokasi dengan beberapa hal, seperti akses logistik untuk penyedia stok obat.

"Sehingga calon investor ini akan juga bisa melihat, oh kalau saya ingin farming, kebutuhan saya itu apa? Butuh air, butuh gas misalnya, butuh listrik seperti apa di mana yang paling tepat dan juga mungkin yang penting adalah dari sisi logistiknya. Jadi, mereka sudah dengan adanya One Map Policy ini bisa masuk juga bahan bakunya, karena supplychain-nya penting dalam industri farmasi," jelasnya.

Dia berharap dengan adanya program satu peta ini dapat mendatangkan investor di IKN lebih banyak lagi. Pasalnya, pihaknya juga telah memudahkan salah satu investor untuk berinvestasi.

"Sehingga mudah-mudahan ini investasinya akan lebih mudah ke depannya karena lebih jelas lokasinya di mana. Lebih jelas, apalagi ini juga wilayah baru. Jadi kita memilih, kita mau masuk di sektor apa, dan itu sudah terpetakan di dalam RDTR-nya," imbuhnya.

Pemerintah baru saja meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 dan White Paper One Map Policy (OMP) Beyond 2024. Keduanya diharapkan bisa mempercepat pembangunan di Indonesia.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan Geoportal dan OMP menjadi bagian dari rencana besar pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang. Selain itu menjadi katalisator dari proses pembangunan, termasuk di masa kepemimpinan presiden berikutnya.

"Dengan percepatan kebijakan satu peta dan penyempurnaan PSN dan KEK, diharapkan pembangunan Indonesia akan lebih cepat 1-2% atau lebih tinggi 1-2% ke depan. Dan tentunya ini membutuhkan dukungan dari Bapak Presiden Terpilih (Prabowo)," kata Airlangga, dalam sambutannya dalam acara peluncuran tersebut, di St. Regis Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (18/7/2024).

Untuk kebijakan satu peta, lanjut Airlangga, per Juli 2024 telah diselesaikan 151 tematik dari 23 kementerian dan lembaga (KL) di 38 provinsi.

Selain itu, kebijakan ini juga telah menyelesaikan permasalahan lahan hampir 20 hektare sejak pertama kali diterapkan pada 2018.

"Kebijakan satu peta menyelesaikan tumpang tindih lahan 19,97 (hektare) dan kebijakan tersebut juga telah dimanfaatkan dalam perbaikan tata kelola data spasial dan perizinan," ujarnya.

Sementara itu White Paper OMP Beyond 2024 diserahkan kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Di dalamnya ada termasuk rekomendasi untuk melanjutkan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

"Kami juga susun rekomendasi keberlanjutan dalam bentuk white paper 2024, kalau beyond 2024 berarti di eranya Pak Presiden terpilih (Prabowo Subianto)," kata Airlangga.

Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik

Airlangga memaparkan selama era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) total telah ditetapkan sebanyak 233 PSN, di mana dari total proyek ini ada sebanyak 15 yang berupa program. Secara keseluruhan investasinya mencapai Rp 6.246 triliun dan berhasil mempekerjakan 2,71 juta orang.

Selain PSN, ia juga turut memaparkan tentang capaian pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Sepanjang masa kepemimpinan Jokowi, total sudah ada 22 proyek dengan investasi Rp 206 triliun dan mempekerjakan 132.227 orang.

"Salah satu milestone-nya adalah penyelesaian project PT Freeport Indonesia di Gresik atau hilirisasi. Investasinya Rp 58 triliun itu adalah the single largest investment di satu lokasi dan alhamdulillah diselesaikan secara on time," ujarnya.

Lebih lanjut, saat ini juga tengah dikembangkan KEK Nongsa Digital Park di Batam yang bakalan menjadi lokasi data center berteknologi kecerdasan buatan (AI). Airlangga mengatakan, KEK berkonsep tersebut merupakan yang pertama di Indonesia.

"Di sana akan dibangun 10 data center dan juga untuk pertama kali dibangun oleh GDC, data center khusus untuk artificial intelligence, jadi ini juga salah satu yang pertama," kata dia.

Capaian berikutnya, ada proyek peningkatan sumber daya manusia (SDM). Dalam hal ini, pemerintah berhasil mengundang King College London untuk mengisi KEK Singasari. "Ini adalah universitas top 40 dunia dan ini akan mengajar putra putri terbaik di Indonesia," pungkasnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 hari ini, Kamis (18/7). Percepatan kebijakan Satu Peta yang disertai denganpembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)diharapkan bisa menjadisalah satu upaya konkret dalam mencapai target RPJPN 2025-2045.

Adanya Kebijakan Satu Peta membuat perencanaan pembangunan, termasuk pembangunan PSN dan pengembangan KEK serta berbagai kebijakan nasional lainnya, dapat mengacu pada data spasial yang akurat.

Tak hanya Pemerintah, kini masyarakat juga dapat merasakan manfaat implementasi Kebijakan Satu Peta melalui akses informasi yang disediakan dalam Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0.

Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan, kebijakan satu peta ini diharapkan akan menciptakan suatu efisiensi dan tidak terjadinya tumpang tindih pemanfaatan ruang sehingga proses pembangunan bisa cepat.

"Kecepatan sekarang adalah suatu elemen dari pemerintahan yang efektif karena dalam keadaan geopolitik dan geoekonomi yang tidak menentu, persaingan antara negara-negara sangat keras sehingga negara dan bangsa yang dapat memberi suatu kepastian dan iklim usaha yang paling efisien dan paling baik itulah yang akan meraih investasi,” ujarnya mewakili presiden Joko Widodo, di Jakarta, Kamis, (18/7).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta menuturkan, di tengah ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap resilien, mempunyai daya tahan kuat, dan tumbuh 5,11% (yoy) pada triwulan I-2024 dan termasuk 3 besar diantara negara G20.

Selain itu, kata dia, inflasi Indonesia rendah dan lembaga asing menilai Indonesia masih dipercaya oleh para investor.

Di samping itu, target RPJPN 2025-2045 menekankan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6-7% dengan target investasi. Menurutnya, ini cukup menantang yaitu Rp 1.900 triliun pada tahun 2025. Target tersebut menjadi bagian dari capaian pendapatan per kapita yang di tahun 2045 diharapkan sebesar US$ 30.000.

“Untuk mencapai target tersebut, Kebijakan Satu Peta ini penting karena menjadi bagian dari perizinan dalam OSS (Online Single Submission) atau terkait dengan tata ruang dan ini juga strategis untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus,” tandasnya.

Untuk diketahui, hingga Juli 2024, Kebijakan Satu Peta telah mengumpulkan 151 Peta Tematik dari 23 Kementerian/Lembaga di 38 Provinsi. Kebijakan ini juga telah berhasil menyelesaikan masalah tumpang-tindih dengan menurunkan luas ketidaksesuaian pemanfaatan ruang sebesar 19,97 juta hektar.

Menteri Pertahanan yang juga Presiden Terpilih 2025-2029 Prabowo Subianto resmi meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 dan White Paper One Map Policy (OMP) Beyond 2024 pada hari ini, Kamis (18/7/2024). Platform ini menjadi bagian dari rencana besar pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang secara tuntas.

Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta sendiri telah berjalan selama delapan tahun, dimulai sejak tahun 2016 melalui Perpres No. 9 tahun 2016 dan diperbahurui dengan Perpres No. 23 tahun 2021. Pemerintah telah terlebih dulu meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta 1.0 pada tahun 2018.

Prabowo mengatakan, dirinya diminta untuk mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam peluncuran geoportal ini. Ia berpandangan, hal ini menjadi salah satu cara Jokowi dalam melatih dirinya dalam menduduki posisi tersebut di masa mendatang.

"Saya kira Pak Presiden sedang melatih saya (tertawa) supaya nanti tidak kaget setelah saya dilantik, insyallah. Itulah cara beliau, salah satu pelejaran kepimpinan," kata Prabowo, dalam sambutannya, di St. Regis Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/7/2024).

Prabowo mengatakan, pemerintah tidak hanya menggenjot pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga infrastruktur koneltivitas dan pengelolaan. Dalam hal ini, termasuk one map policy yang menurutnya sangat strategis.

"Dengan ini diharapkan akan menciptakan suatu efisiensi dan tidak terjadinya tumpang tindih pemanfaatan ruang sehingga proses pembangunan bisa cepat. Kecepatan sekarang adalah suatu elemen daripada pemerintahan yang efektif," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan, per Juli 2024 telah diselesaikan 151 tematik dari 23 kementerian dan lembaga (KL) di 38 provinsi yang menjadi bagian dari rencana aksi Kebijakan Satu Peta. Selain itu, kebijakan ini juga telah menyelesaikan permasalahan lahan hampir 20 hektare.

"Kebijakan 1 peta menyelesaikan tumpang tindih lahan 19,97 (hektare) dan kebijakan tersebut juga telah dimanfaatkan dalam perbaikan tata kelola data spasial dan perizinan," kata Airlangga, dalam sambutannya.

Airlangga mengatakan, sebelumnya data kebijakan satu peta ini tidak dapat diakses secara terbuka oleh publik. Dengan demikian, peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 ini menandai dibukanya akses tersebut untuk khalayak.

"Beberapa waktu lalu dalam Rakornas dibahas, ini menjadi penting diluncurkan. Kebijakan satu peta 2.0 yang hari ini akan diluncurkan Pak Presiden Terpilih (Prabowo) menandai dibukanya akses. Disampaikan, akses tadinya dibatasi kepada KL dan mereka yang membutuhkan, dengan 2.0 ini dibuka untuk masyarakat," ujarnya.

Selain itu, juga turut diserahkan White Paper One Map Policy (OMP) Beyond 2024 yang nantinya akan menjadi tanggung jawab dari pemerintahan berikutnya. Di dalamnya termasuk untuk melanjutkan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

"Berarti ini di eranya Pak Presiden terpilih karena itu terkait penyelesaian PSN. Ditetapkan 233 PSN di mana dari 218, 15 berupa program dan investnya Rp 6.246 triliun," pungkasnya.

Simak Video 'Sosok Thomas Djiwandono, Keponakan Prabowo yang Jadi Wamenkeu':

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, investor.id - Pemerintah konsisten menyelesaikan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang melalui kegiatan sinkronisasi, untuk memberikan kepastian hukum, peningkatan iklim investasi, dan pemerataan ekonomi berkeadilan. Langkah tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan kebijakan satu peta (One Map Policy /OMP).

“Komitmen kuat ini diwujudkan dengan capaian penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang sebesar 19,97 juta hektare, yaitu dari 77,38 juta hektare di 2019 berhasil diturunkan menjadi 57,41 juta hektare di 2024,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara One Map Policy Summit 2024 di St Regis pada Kamis (11/7/2024).

Kebijakan Satu Peta telah berjalan selama delapan tahun dan telah berperan penting menciptakan satu standar referensi basis data geoportal yang terunifikasi, akurat, dan akuntabel untuk mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan nasional. Kebijakan Satu Peta mencakup empat tahapan kegiatan utama yaitu kegiatan kompilasi, integrasi, sinkronisasi, serta kegiatan berbagi pakai data dan informasi geospasial.

Airlangga mengatakan  berbagai data dan informasi yang diakses melalui geoportal kebijakan satu peta telah dimanfaatkan oleh berbagai K/L. Hal ini sangat diperlukan untuk perbaikan tata ruang,  penegasan batas administrasi provinsi dan kabupaten/kota. Penerapan kebijakan satu peta ini bermanfaat untuk  Online Single Submission/OSS dalam perizinan usaha.

“Data ini penting utk penentuan batas wilayah atau batas kedaulatan Indonesia,” imbuh dia.

Kebijakan satu peta ini diperlukan untuk perbaikan kualitas perizinan terutama penyelesaian tumpang tindih lahan. Untuk ke depannya pemerintah akan membuka akses ini kepada publik. “Pemerintah berkomitmen menyelsaeikan ketidkasesuain utk memberikan kepastian hukum, peningkatan iklim investasi dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan dan berkesejahteraan,” tutur Airlangga.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) selaku Ketua Tim Pelaksana Kebijakan Satu peta, Muh Aris Marfai mengatakan  sampai dengan saat ini Kompilasi Informasi Geospatial Tematik telah mencapai 100%. Proses integrasi data yang telah dilakukan  sudah mencapai 98%.  Untuk Luas Tumpang tindih pada tahun 2019 sebesar 77 juta hektare, sedangkan Luas Tumpang Tidik terbaru tahun 2024 mencapai 57 juta hektar .

“Dengan demikian telah terjadi penurunan tumpang tindih sebesar 10,5% dalam kurun waktu 3 tahun terakhir,” kata Aris.

Dia mengatakan dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Sekretariat Kebijakan Satu Peta Juga telah  tercatata bahwa 23 K/L sudah melaksanakan rencana aksi. Dimana 14 K/Lsudah memenuhi target rencana aksi yang telah diketapkan dan 9  K/L dalam proses pemenuhan target rencana aksi.

Lebih  lanjut, pemerintah juga melakukan  percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta. Saat ini masyarakat sudah bisa mendapatkan akses untuk berbagi data dan informasi geospasial Melalui jaringan informasi geospasial, Hal tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kewenangan Akses Untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional Dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta BIG juga telah menetapkan  Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Metadata Geospasial Secara Wajib.

“Regulasi tersebut  mengatur tentang hak akses, Tidak saja di tingkat kementerian, lembaga Dan pemerintah daerah, namun juga hak akses untuk masyarakat,” kata dia.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menggelar rapat kerja kebijakan satu peta atau one map policy. Kebijakan ini merupakan inisiatif strategis nasional yang bertujuan untuk mengintegrasikan data geospasial di seluruh Indonesia.

Percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta pertama kali ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 2016. Tujuannya, menghadirkan satu basis data yang akurat terkait tata ruang. “Juga diperlukan untuk perbaikan kualitas perizinan terutama penyelesaian tumpah tindih lahan,” ujar Airlangga dalam konfrensi pers setelah rapat One Map Policy Summit 2024 di Jakarta, Kamis 11 Juli 2024.

Nantinya, kebijakan satu peta juga dapat membantu mewujudkan Online Single Submission (OSS) atau perizinan berusaha terintegrasi. Data dari one map policy juga penting untuk penentuan batas wilayah kedaluatan Indonesia.

Airlangga mengatakan lewat kebijakan satu peta pemerintah berkomitmen menyelesaikan ketidaksesuaian data lahan. Terutama untuk memberikan kepastian hukum peningkatan iklim investasi dan pemeretaan ekonomi yang berkeadilan dan berkesejahteraan. Setelah pembuatan peta batas wilayah yang terintegrasi ini selesai, diharapkan masyarakat luas bisa ikut mengakses.

Pada kesempatan tersebut, ia juga memaparkan progres one map policy. Sejak 2019 hingga saat ini, capaian penyelesaian ketidaksesuaian data lahan sudah sebanyak 19,97 juta hektare. Sebelumnya masih ada 77,38 juta hektare lahan yang masih perlu perbaikan data, saat ini tinggal 57,41 juta hektare.

Hingga saat ini, Kebijakan Satu Peta telah berhasil mengkompilasikan 151 peta tematik dari 23 kementerian dan lembaga di 38 Provinsi. Beberapa produk kebijakan satu peta menurut dia sudah dimanfaatkan oleh Kementerian dan pemerintah daerah. Bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), integrasi satu peta digunakan untuk penetapan tata batas kawasan hutan.

Menteri LHK, Siti Nurbaya memaparkan hingga Juni 2024 sudah menyelesaikan penetapan administrasi data kawasan hutan sekitar 106,5 ribu hektare. Jumlah tersebut sudah 84 persen dari total kawasa yang mencapai 125,6 hektare.

Saat ini pemerintah sedang menyususun ‘White Paper One Map Policy Beyond 2024’ yang memuat usulan keberlanjutan pelaksanaannya. Rekomendasi ini berisi penguatan dasar hukum dan penyelenggaraan kebijakan. Selain itu ada pemutakhiran peta tematik dan peta dasar skala besar, penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, hingga peningkatan teknologi dan infrastruktur Geoportal.

Rapat hari ini juga dihadiri Menteri ATR/Kepala BPN Agus Yudhoyono, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy (OMP) telah berjalan selama delapan tahun. Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) sekaligus Ketua Tim Pelaksana Kebijakan Satu Peta Muh Aris Marfai mengungkapkan saat ini permasalahan tumpang tindih lahan sudah teratasi.

Aris menjelaskan, luas tumpang tindih lahan pada tahun 2019 sebesar 77 juta hektare dan saat ini sudah berkurang. "Terbaru, pada tahun 2024 menjadi 57 juta hektare," kata Aris dalam acara One Map Policy (OMP) Summit 2024 di Jakarta, Kamis (11/7).

Dengan begitu, Aris menyampaikan bahwa terjadi penurunan masalah tumpang tindih lahan sebesar 10,5%. Dia mengatakan, penurunan tersebut terjadi dalam kurun waktu tiga tahun.

Aris menambahkan, bahwa terdapat kemajuan pelaksanaan kebijakan Satu Peta pada periode 2016 hingga 2024. Hal itu melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 dan diperbaharui menjadi Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021.

"Saat ini kompilasi informasi geospasial tematik telah mencapai 100% dan integrasi data yang telah kita lakukan sudah mencapai 98%," ujar Aris.

Dia menuturkan, saat ini masih terdapat dua informasi geospasial tematik sedang dalam proses verifikasi dan perbaikan. Hingga saat ini, kebijakan Satu Peta telah berhasil mengkompilasikan 151 peta tematik dari 23 kementerian/lembaga di 38 provinsi.

Kepastian Hukum dan Pemerataan Ekonomi

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen menyelesaikan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang melalui kegiatan sinkronisasi.

Hal itu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, peningkatan iklim investasi, dan pemerataan ekonomi berkeadilan. Dia memastikan capaian penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang mencapai 19,97 juta hektare."Terdiri dari 77,38 juta hektare di 2019 dan berhasil diturunkan menjadi 57,41 juta hektare di 2024," kata Airlangga.

Saat ini, pemerintah berkomitmen untuk mendukung penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang dan kawasan hutan melalui Kebijakan Satu Peta. Kebijakan ini mencakup empat tahapan kegiatan utama yaitu kompilasi, integrasi, sinkronisasi, serta kegiatan berbagi pakai data dan informasi geospasial.

Kebijakan satu peta sendiri diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan bahwa pemerintah juga akan meluncurkan peta tunggal melalui kebijakan satu peta pada pekan depan.

"Minggu depan kita akan menunjukkan bersama-sama Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 yang sudah menambahkan pemenang untuk akses bagi masyarakat luas di dalam mengakses data-data geospasial kita," ujarnya.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah menetapkan Kabupaten Kotawarigin Timur, Kalimantan Tengah dan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur sebagai pilot project dalam percepatan penataan tata ruang melalui kebijakan satu peta atau One Map Policy.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap kedua wilayah ini dipilih untuk mewakili Pulau Jawa dan daerah di luar Pulau Jawa.

"Dua pilot project itu akan menjadi pembelajaran bagi kota dan kabupaten lain," jelas Airlangga dalam konferensi Pers One Map Policy Summit 2024, di Jakarta, Kamis (11/7).

Airlangga menilai kedua kota ini masih memiliki ketidaksesuaian pemanfaatan tata ruang atau tumpang tindih lahan yang sangat besar.

"Ketidaksesuaian di Kotawaringin Timur mencapai 595.222 Ha atau 38,24%, sedangkan Pasuruan ketidaksesuaiannya adalah 3.678 Ha atau 2,42%," tambah Airlangga.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor mengakui sampai saat ini banyak tumpang tindih lahan daerahnya.

Pada tahun 2019, Kotawaringin Timur hanya menyelesaikan ketidaksesuaian lahan seluas 7.000 Ha. Namun, ada masalah baru yaitu penambahan tumpang tindih poligon menjadi sebesar 54,31 ribu Ha.

Masalah tumpang tindih ini berupa ketidaksesuaian penggunaan lahan hingga perbedaan antara tata ruang kabupaten dengan tata ruang provinsi.

"Untuk itu, beberapa kewenangan yaitu kewenangan di provinsi, pusat dan juga kabupaten," jelas Halikinnor.

Pj Bupati Pasuruan Andriyanto juga mengakui daerah yang dipimpinnya masih banyak ketidaksesuaian pemanfaatan tata ruang.

Menurutnya masalah tumpang tindih ini memang perlu segera dibereskan untuk mencegah timbulnya konflik horizontal antarwarga maupun vertikal dengan pemerintah.

"Tumpang tindih atau ketidaksesuaian pemanfaatan tata ruang kawasan hutan, izin, atau hak atas tanah yang menurut kami cukup sensitif, cukup mengkhawatirkan terjadinya konflik horisontal maupun vertikal, kalau seandainya ini tidak diselesaikan. Karena memang terjadi perbedaan antara Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI) dengan pemerintah Kabupaten Pasuruan,” ujar Andriyanto.

Pemerintah tengah menyiapkan Geoportal 2.0 Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy (OMP) untuk dapat diakses publik. Integrasi data dan informasi dalam OMP ini diperlukan untuk perbaikan kualitas perijinan, terutama penyelesaian tumpah tindih lahan.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, pelaksanaan kebijakan ini telah berjalan selama 8 tahun sejak 2016, mencakup 4 kegiatan kompilasi data, kemudian sinkronisasi dan berbagai data informasi geospasial. Kebijakan ini sudah menyelesaikan 151 peta tematik dari 23 KL di 38 provinsi. Namun selama ini, data tersebut belum bisa diakses publik.

"Kami juga mengharapkan dalam kesempatan dengan Pak Presiden (Jokowi) minggu depan kita akan meluncurkan bersama-sama Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 yang sudah menambahkan akses bagi masyarakat luas di dalam mengakses data-data geospasial kita," kata Susiwijono, dalam Rakernas Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy Summit 2024. di St. Regis Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/7/2024).

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, lewat kebijakan ini telah diwujudkan melalui angka ketidaksesuaian pemanfaatan ruang turun dari 77,38 juta ha jadi 57,41 juta ha selama 5 tahun terakhir. Untuk mendorong penyelesaiannya, menurutnya, perlu harmonisasi berbagai kebijakan untuk penuntasannya.

"Ke depan kebijakan ini diharapkan masyarakat luas bisa akses dan pemerintah komitmen untuk selesaikan ketidaksesuaian terutama untuk memberikan kepastian hukum peningkatan iklim investasi dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan dan berkesejahteraan," kata Airlangga, dalam konferensi pers usai acara.

Airlangga mengatakan, ada beberapa rekomendasi yang telah disampaikan. Rekomendasi tersebut antara lain pertama, memperkuat regulasi kebijakan satu peta dan integrasinya dengan Satu Data Indonesia. Kedua, mempercepat penyediaan peta dasar skala besar dan pemetaan partisipatif.

Ketiga, mempercepat penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang secara kolaboratif. Keempat membuka akses Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 untuk publik. Kelima, memperkuat keamanan siber, teknologi AI, dan geovisualisasi kebijakan tu peta. Keenam, meningkatkan kapasitas SDM dan skema alternatif pembiayaan kebijakan satu peta.

"Beberapa rekomendasi telah disampaikan dan itu akan disampaikan ke Presiden (Joko Widodo) dalam laporan minggu depan," ujarnya.

Airlangga menjelaskan, OMP ini tidak dapat diselesaikan dalam Waktu singkat karena kompleksitas persoalan di lapangan. Oleh karena itu, salah satu rekomendasi dari program ini ialah dilanjutkan di pemerintahan berikutnya di Bawah naungan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Jadi ini adalah untuk keberlanjutan dan tadi diadakan pilot project yaitu di Pasuruan dan Kota Waringin Timur. Dengan dua pilot itu, akan jadi pelajaran untuk kota dan kabupaten lain. itu mewakili Jawa dan luar Jawa," jelasnya.

Untuk menuntaskan proyek ini, menurutnya masih banyak hal yang perlu dipenuhi, termasuk di antaranya ketersediaan anggaran program. Airlangga mengatakan, masih diperlukan anggaran yang sangat besar dan sumber daya memadai, termasuk teknologinya untuk menyelesaikan persoalan tumpang tindih.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurthi Yudhoyono mengakui penerapan kebijakan satu peta masih menghadapi tantangan besar.

AHY, sapaanya, merinci masalah yang dihadapi salah satunya karena belum ada standarisasi data untuk Informasi Geospasial Tematik (IGT) sesuai dengan kebijakan satu peta dan satu data Indonesia.

"Untuk itu, kami masih merancang regulasi dalam bentuk Peraturan menteri yang mengatur pengelolaan IGT, agar bisa memenuhi standar," kata AHY dalam Agenda One Map Policy Summit 2024, Kamis (11/7).

Kedua, saat ini database pertanahan dan ruang masih belum lengkap dan dalam tahap penyusunan. Kementerian ATR/BPN masih melakukan akselerasi, validasi dan digitalisasi data pertanahan khususnya di tingkat daerah melalui program sertifikat elektronik.

Untuk mempercepat digitalisasi data pertanahan Kementerian ATR/BPN juga telah menambah jumlah kantor pertanahan (kantah) menjadi 251 kantah.

"Ini menjadi bukti keseriusan kami dalam melakukan akselerasi tersebut," jelasnya.

Ketiga, data yang tersedia dalam kebijakan satu peta belum bisa diakses dan dimanfaatkan secara mudah dan transparan.

Mengatasi hal ini, pihaknya berupaya meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/lembaga terkait seperti Kemenko Perekonomian, Badan Informasi Geospasial dan Bappenas untuk dapat bagi-pakai serta mengakselerasi pertukaran data one map policy.

Selain itu, dalam implementasinya, khususnya dalam mengatasi tata kelola pertanahan dan tata ruang, pihaknya meminta dukungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) khususnya dalam penetapan batas administrasi wilayah, khususnya di tingkat desa; utamanya jika terjadi adanya pemekaran wilayah administrasi pemerintahan.

AHY juga meminta dukungan Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk penetapan batas wilayah kawasan hutan termasuk dalam menyelesaikan perkara tumpang tindih.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kebijakan satu peta atau One Map Policy diklaim menjadi solusi permasalahan tumpang tindih lahan di Indonesia.

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto mencatat dalam lima tahun terakhir kebijakan satu peta telah menurunkan tumpang tindih lahan sebesar 19,97 juta Ha.

"Tupang tindih ini berkaitan dengan ketidaksuaian izin konsesi, hak atas tanah atau hak pengelolaan," kata Airlangga dalam dalam Agenda One Map Policy Summit 2024, Kamis (11/7).

Airlangga menjelaskan pada tahun 2019 terdapat indikasi ketidaksesuian sebesar 40,6% atau setara 77,3 juta Ha. Dan pada tahun 2024 ini ketidaksuaian atau tumpang tindih berhasil diturunkan menjadi 30,1% atau setara dengan 57,4 juta Ha.

Menurutnya, keberhasilan itu tak luput dari reformasi perundang-undangan melalui UU Cipta Kerja dan salah satunya dengan penerapan PP No 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak atas Tanah.

Lebih lanjut, dalam upaya percepatan penyelesaian tumpang tindih lahan, pemerintah telah menunjuk dua kabupaten sebagai pilot project yaitu Kabupane Kota Waringin Timur di Kalimantan Tengah dan Kabupaten Pasuruan di Jawa Timur.

"Dilihat ketidaksesuain di Kota Waringin Timur dari 595.222 Ha atau 38,24%, sedangkan Pasuruan ketidaksesuainnya adalah 3.678 Ha atau 2,42%," jelas Airlangga.

Kebijakan satu peta diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta bermanfaat dalam perencanaan ruang skala luas, percepatan penyelesaian konflik tumpang tindih pemanfaatan lahan, serta percepatan pelaksanaan program-program pembangunan infrastruktur dan kawasan.

Peraturan Presiden ini juga mendukung Penyelesaian Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja mealalui PP No. 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin atau Hak Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang baik antara RT/RW, Kawasan Hutan, maupun Izin atau Hak Atas Tanah yang terjadi di Indonesia.

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Rapat Kerja Nasional Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy Summit 2024. Acara ini membahas tentang kemajuan dari pelaksanaan kebijakan satu Peta dan sekaligus menyampaikan soal menyelesaikan timpang tindih pemanfaatan ruang.

Rapat ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri LHK Siti Nurbaya hingga Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko. Airlangga yang juga merupakan Ketua Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta memimpin rapat tersebut.

Airlangga mengatakan, pelaksanaan Kebijakan Satu Peta telah berjalan selama delapan tahun, dimulai sejak tahun 2016 melalui Perpres No. 9 tahun 2016 dan diperbahurui dengan Perpres No. 23 tahun 2021. Ada sebanyak 151 tematik dari 23 kementerian dan lembaga di 38 provinsi yang menjadi bagian dari rencana aksi Kebijakan Satu Peta.

Kebijakan Satu Peta ini mencakup empat tahapan kegiatan utama yaitu kompilasi dan integrasi yang dikoordinasikan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), sinkronisasi yang dilakukan oleh Kementerian Perekonomian, serta berbagai data dan informasi geospatial yang dikoordinasikan juga oleh BIG.

Airlangga pun menjabarkan, beberapa produk Kebijakan Satu Peta telah dimanfaatkan oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah seperti perbaikan rencana tata ruang, penyusunan rencana detail tata ruang, penyusunan rencana induk pembangunan ekonomi kawasan, serta perbaikan tata kelola perizinan dan upaya penyelesaian tukbang kini lahan.

"Dengan melihat pentingnya Kebijakan Satu Peta, saya memandang Kebijakan ini perlu dibahas untuk berkait dengan capaian kemajuan dan pelaksanaan ke depan," kata Airlangga, di St. Regis Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/7/2024).

Airlangga mengatakan, Rakernas ini diharapkan dapat merumuskan strategi pencapaian target Kebijakan Satu Peta, perkembangan implementasi, dan penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, serta arah kebijakan sebagai implementasi percepatan Kebijakan Satu Peta Pasca 2024.

Selain menteri-menteri Jokowi, juga turut hadir di lokasi Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Gufron, juga gubernur beserta bupati dari sejumlah daerah di Indonesia, dan perwakilan dari dunia usaha.

Rakernas ini ada tiga agenda, yaitu agenda pertama terkait dengan kemajuan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, kedua terkait dengan pelaksanaan penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, dan agenda ketiga rekomendasi keberhasilan Kebijakan Satu Peta Pasca 2024.

"Dalam setiap agenda, saya persilahkan kepada para Menteri, Kepala Daerah, dan peserta untuk dapat menyampaikan pandangan," pungkasnya.