Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjelaskan, belum adanya kebijakan satu peta atau one way policy berdampak pada lambatnya mengurus Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). Hal ini dikarenakan belum adanya cantolan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Dengan situasi lambatnya mengurus PKKPR, hal ini berdampak pada kaburnya investor yang mau masuk ke Tanah Air. Hingga saat ini, di Indonesia baru ada 541 RDTR, dari total yang dibutuhkan sebanyak 2.000 RDTR. Nusron bilang, target sekitar 1.500-an RDTR harus segera dituntaskan, dengan menggunakan basis peta skala 1:5.000 untuk mendekati keakuratan.

"Dari 541 RDTR itu pun yang sudah Online Single Submission (OSS) baru ada 278. Sehingga PR lima tahun ke depan ini masih sangat panjang, sementara Indonesia membutuhkan investasi. Supaya ada kepastian investasi, tidak harus lama menunggu sampai jadinya peta skala 1:5000. Lama-lama nanti investornya kabur," terang Nusron di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jumat (8/11/2024).

Lebih lanjut, Nusron menjelaskan bahwa Presiden Jokowi sebelumnya telah membuat proposal dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 tahun 2021, pasal 179-180 tentang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

"Yaitu dengan mekanisme service level agreement. Kalau dalam waktu 45 hari pengajuan PKKPR tidak disetujui, maka Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai otoritas investasi, diperbolehkan me-bypass untuk melakukan persetujuan PKKPR," terang Nusron.

Nusron memaparkan lebih lanjut, setelah diteliti dengan menggunakan contoh peta yang sudah jadi, yaitu peta skala 1:5.000 yang sudah terjadi meskipun belum dirilis di Sulawesi, membuktikan sebanyak lebih dari 82% persetujuan PKKPR-nya tidak sesuai dengan peta tata ruang yang seharusnya.

"Ini dampaknya. Maka tidak boleh lama-lama, kita harus me-bypass supaya ada percepatan. Karena itu isu pertama yang harus diselesaikan dari tata ruang, dalam waktu singkat ini adalah one map policy. Kami sudah bicara dengan Ibu Menteri Keuangan. Rencana loan-nya dari Bank Dunia dan akan diteken dalam bulan-bulan ini oleh beliau, sehingga tahun depan one map policy-nya akan segera selesai," tandas Nusron.

Sumber: Reuters | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID -JAKARTA - Angkatan Laut Indonesia dan Rusia memulai latihan militer gabungan pertama mereka di Laut Jawa pada hari Senin (4/11), kata Angkatan Laut Indonesia. Menurut para analis kegiatan ini menunjukkan kesediaan negara Asia Tenggara itu untuk berteman dengan negara mana pun.

Latihan gabungan itu dilakukan setelah Presiden Indonesia yang baru dilantik, Prabowo Subianto, menjanjikan hubungan yang lebih erat dengan Rusia di bidang pertahanan, dalam upayanya untuk menjalin hubungan dengan negara mana pun sebagai bagian dari kebijakan luar negeri non-blok yang telah lama dianut negaranya.

Latihan itu akan berlangsung di Laut Jawa dekat kota Surabaya, Indonesia, di sebelah timur ibu kota Jakarta, dari tanggal 4 hingga 8 November setelah empat kapal perang Rusia tiba di lokasi pada hari Minggu, kata juru bicara Angkatan Laut I Made Wira Hady Arsanta Wardhana pada hari Senin.

"Latihan gabungan ini merupakan aktualisasi dari kemitraan internasional antara angkatan laut Indonesia dan Rusia yang selama ini berjalan baik," kata Wardhana dalam sebuah pernyataan, tanpa memberikan rincian lebih lanjut tentang apa saja yang termasuk dalam latihan tersebut.

Pernyataan tersebut mengutip pernyataan dari perwakilan delegasi Rusia yang mengatakan bahwa latihan tersebut dirancang agar kedua angkatan laut dapat saling bertukar pengetahuan.

Kedutaan Besar Rusia di Jakarta tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Sergey Tolchenov, duta besar Rusia untuk Indonesia, mengatakan bulan lalu dalam sebuah wawancara dengan kantor berita negara Rusia TASS bahwa latihan tersebut merupakan "latihan angkatan laut skala besar pertama Rusia dan Indonesia".

Tonton:TNI Siagakan 10 KRI dan 3.500 Pasukan Marinir untuk Amankan Pelantikan Prabowo-Gibran

Para analis mengatakan latihan tersebut menandakan keinginan Indonesia yang lebih aktif untuk berteman dengan negara mana pun.

"Ini dapat berarti bahwa Indonesia ingin bekerja sama dengan semua orang," kata Yohanes Sulaiman, seorang profesor hubungan internasional, seraya menambahkan masih ada pertanyaan seputar strategi besar Prabowo dalam kebijakan luar negeri dan bahwa latihan tersebut mungkin merupakan cara Rusia untuk menunjukkan bahwa mereka masih memiliki teman.

Prabowo menyebut Rusia sebagai "sahabat karibnya" ketika ia pergi ke Moskow pada bulan Juli.

Indonesia telah menggelar latihan militer dengan negara lain. Indonesia telah menggelar latihan tahunan "Super Garuda Shield" dengan Amerika Serikat sejak 2006 dan edisi 2024 melibatkan lebih dari 4.500 personel dan berlangsung selama dua minggu.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggandeng Agence Francaise de Development (AFD) melaksanakan penandatanganan Letter of Inten (LoI) dan Implementing Agreement (IA). Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dengan AFD Country Director, Yann Martress, terkait kerja sama dalam bidang transisi energi.

Dadan mengatakan kerja sama ini menandai tonggak penting dalam upaya kolektif Indonesia-Prancis, yang telah menjadi mitra dalam mengatasi tantangan perubahan iklim dan transisi menuju masa depan energi yang berkelanjutan.

"Sebagai negara yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, Indonesia menyadari kebutuhan mendesak untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, melakukan diversifikasi energi, dan mempercepat transisi energi. Untuk mencapai tujuan-tujuan ambisius ini, diharapkan kolaborasi dengan mitra global akan memungkinkan Indonesia untuk mengakses teknologi energi mutakhir, sumber daya keuangan dalam Pembiayaan transisi energi, dan peningkatan dalam keahlian teknis," kata Dadan dalam keterangan resmi, Sabtu (2/11/2024).

Dadan turut mengapresiasi AFD yang memiliki keahlian dalam pembangunan berkelanjutan, dan pembiayaan hijau dalam inisiasi AFD mendukung Indonesia mencapai transisi energi yang berkelanjutan.

Selain itu, Uni Eropa yang telah mendukung upaya Indonesia dalam transisi energi dan pemberian dukungan teknis untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mencapai target Net Zero Emission (NZE).

AFD Country Director, Yann Martress, mengatakan program kerja sama ini memiliki tujuan untuk mengarusutamakan konsep transisi energi dalam berbagai inisiatif kebijakan, serta memastikan keselarasan dengan prioritas transisi energi di Indonesia.

"Penandatanganan perjanjian ini menandai kemitraan jangka panjang dalam mendukung ambisi Indonesia mencapai NZE, serta menegaskan kembali komitmen untuk bekerja sama menuju sektor energi yang lebih ramah lingkungan dan lebih tangguh di Indonesia, serta menjawab tantangan sosial, lingkungan, dan ekonomi," katanya.

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei, Denis Chaibi, menuturkan Uni Eropa dengan senang hati memberikan hibah melalui AFD kepada Kementerian ESDM untuk melakukan transisi hijau dan bersih di Indonesia, yang memiliki sumber daya alam yang besar, seperti cadangan nikel dan potensi panas bumi yang besar.

"Dengan potensi tersebut, Indonesia menjadi pemain kunci dalam transisi hijau dunia. Kami sangat senang dapat bermitra dengan Indonesia dan AFD dalam upaya ini," ungkap Denis.

Sementara itu, Deputi Ambassador Perancis untuk Indonesia, Laurent Legodec,mengungkapkan bahwa kerja sama antara Indonesia dan Perancis ini dapat memanfaatkan kelebihan masing-masing negara untuk menuju masa depan energi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

"Dengan meningkatkan kerja sama dalam transisi energi, kita tidak hanya dapat mendorong kemajuan teknologi tetapi juga pertumbuhan ekonomi yang signifikan, penciptaan lapangan kerja, dan keamanan energi," ujar Laurent.

Untuk diketahui, LoI dan IA antara Kementerian ESDM dengan AFD meliputi kerja sama berupa reformasi transisi energi dalam kerangka Policy Based Loan Affordable and Sustainable Energy Transition (PBL ASET) Programme dan peta jalan menuju NZE; Studi dan pelatihan untuk mineral kritis; Penerapan kerangka Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) di Kementerian ESDM; Serta bidang kerja sama lain yang disetujui bersama secara tertulis antara kedua belah pihak.

Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih di 5,1%. Angka ini jauh lebih rendah dari target yang dicanangkannya sebesar 7-8%

Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perkiraan dari IMF itu belum memperhitungkan strategi dan program-program unggulan pemerintahan baru yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

"Kan mereka baru mengeluarkan (perkiraan pertumbuhan ekonomi RI), kita belum mengeluarkan jurus (strategi dan program strategis) kita," kata Airlangga saat ditemui wartawan di kantornya, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Airlangga mengatakan sejumlah 'jurus' yang sudah disiapkan pemerintahan Prabowo untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi mulai dari mendorong ekspor, perkuat cadangan devisa, hingga hilirisasi dan lain sebagainya.

"Tentu kita bicara mengenai rencana jangka menengah, arahan Presiden mendorong ekspor. Kedua memperkuat cadangan devisa. Ketiga yaitu hilirisasi. Keempat tentu ada R&D (research and development) dan inovasi. Ada beberapa hal lain yang akan kita dorong ke depan," terangnya.

Sebagai informasi, sebelumnya IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di 5,1% pada 2029 atau era terakhir Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 juga diperkirakan tetap 5% atau stagnan dari tahun lalu. Hal itu tercantum dalam World Economic Outlook edisi Oktober 2024 yang berjudul 'Policy Pivot, Rising Threats' yang berarti Pergeseran Kebijakan, Meningkatnya Ancaman.

Padahal Prabowo bercita-cita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8% dalam lima tahun ke depan. Ia sangat optimistis target itu bisa dicapai.

"Saya canangkan 8%, kalau nggak sampai 8% ya 7,5%, kalau nggak sampai 7,5% ya 7%. Kalau kita puas kita canangkan 6%, nanti 5,3% ya sudahlah," ucap Prabowo dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (9/10).

"Siapa tahu nanti tidak 8%, kalau 9% gimana? Lu nggak percaya kan? Benar nggak? Tunggu tanggal mainnya," tambahnya yang diiringi tepuk tangan peserta.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal mengalihkan kendali Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di bawah Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa ketentuan kepemilikan tunggal alias single presence policy yang mengonsolidasikan kepemilikan satu BPR untuk satu pemerintah daerah itu akan berlaku dalam dua tahun ke depan.

“Ketentuan single presence policy atau kebijakan bahwa satu pemerintah harus memiliki satu BPR itu sudah dikeluarkan oleh kita, dan memang akan ada waktu dua tahun untuk bisa menyelesaikannya,” katanya kepada wartawan usai peluncuran Roadmap Penguatan BPD 2024-2027 di Jakarta Pusat, Senin (14/10/2024).

Dia memaparkan, di atas kertas, kepemilikan BPR tersebut akan tetap melekat pada pemerintah daerah terkait, baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Namun demikian, pengelolaan operasional akan dilakukan oleh BPD. Menurut Dian, hal ini dilakukan karena bank daerah dinilai memiliki fondasi yang lebih kuat.

“Jadi BPD ini kita asumsikan lebih kuat. Dalam segalanya dia lebih kuat, termasuk dalam permodalan, governance dan lain sebagainya,” tuturnya.

Dengan demikian, apabila nantinya terjadi permasalahan yang mendera BPR, maka langkah penyelamatan dapat dilakukan dengan segera tanpa harus melalui proses birokrasi yang panjang.

“Jadi tidak lagi mengandalkan proses politik di DPRD dan lain sebagainya, tetapi lebih cepat diselesaikan oleh BPD. Sebetulnya, kalau kita lihat, skalanya BPR itu sangat kecil kalau dibandingkan kekuatan BPD,” pungkas Dian.

Adapun, OJK juga resmi meluncurkan peta jalan atau Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) 2024-2027 pada hari ini.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan bahwa roadmap ini merupakan bentuk langkah reformasi, perbaikan, sekaligus transformasi terhadap BPD yang berperan krusial dalam sistem perekonomian nasional.

“Dalam kaitan ini adalah untuk penguatan sektor jasa keuangan, terutama juga untuk di provinsi, di daerah, tetap kita lakukan sesuai jadwal,” katanya dalam sambutan.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Belum selesai kewajiban terkait pemenuhan modal inti, kini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta Bank Pembangunan Daerah (BPD) menjadi pengendali Bank Perekonomian Rakyat (BPR) milik pemerintah daerah. Artinya, suntikan modal perlu kembali dilakukan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan bahwa sebagai bagian dari ketentuan Single Presence Policy (SPP), BPR yang dimiliki pemerintah daerah perlu dikendalikan oleh BPD. Di mana, masih ada waktu dua tahun untuk memenuhi hal tersebut.

“Kan BPD jadi pemilik nantinya, tentu saja sebagai pemilik, kewajibannya adalah menyuntik modal kalau terjadi sesuatu,” ujar Dian di Jakarta Pusat, Senin (14/10).

Ia pun menjelaskan bahwa nantinya keberadaan BPR tetap dimiliki oleh pemerintah daerah, provinsi dan juga kabupaten dan kota tetapi melalui BPD. Dian bilang BPD ini diasumsikan lebih kuat dalam segala hal, termasuk dalam permodalan, governance dan lain sebagainya.

Ke depan, Dian juga berharap kalau ada terjadi sesuatu permasalahan dengan BPR, bisa ada penyelamatan yang lebih cepat. Artinya, tidak lagi mengandalkan proses politik di DPRD dan lain sebagainya.

“Tapi ini lebih cepat diselesaikan oleh BPD yang sebetulnya kalau kita lihat skalanya BPR itu sangat kecil, kalau dibandingkan kekuatan BPD,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman mengatakan sebagai pemain di sektor keuangan, Bank Jatim selalu mendukung secara positif terhadap program OJK. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat sektor keuangan, terutama dalam hal akselerasi bisnis BPR.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Belum selesai kewajiban terkait pemenuhan modal inti, kini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta Bank Pembangunan Daerah (BPD) menjadi pengendali Bank Perekonomian Rakyat (BPR) milik pemerintah daerah. Artinya, suntikan modal perlu kembali dilakukan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan bahwa sebagai bagian dari ketentuan Single Presence Policy (SPP), BPR yang dimiliki pemerintah daerah perlu dikendalikan oleh BPD. Di mana, masih ada waktu dua tahun untuk memenuhi hal tersebut.

“Kan BPD jadi pemilik nantinya, tentu saja sebagai pemilik, kewajibannya adalah menyuntik modal kalau terjadi sesuatu,” ujar Dian di Jakarta Pusat, Senin (14/10).

Ia pun menjelaskan bahwa nantinya keberadaan BPR tetap dimiliki oleh pemerintah daerah, provinsi dan juga kabupaten dan kota tetapi melalui BPD. Dian bilang BPD ini diasumsikan lebih kuat dalam segala hal, termasuk dalam permodalan, governance dan lain sebagainya.

Ke depan, Dian juga berharap kalau ada terjadi sesuatu permasalahan dengan BPR, bisa ada penyelamatan yang lebih cepat. Artinya, tidak lagi mengandalkan proses politik di DPRD dan lain sebagainya.

“Tapi ini lebih cepat diselesaikan oleh BPD yang sebetulnya kalau kita lihat skalanya BPR itu sangat kecil, kalau dibandingkan kekuatan BPD,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman mengatakan sebagai pemain di sektor keuangan, Bank Jatim selalu mendukung secara positif terhadap program OJK. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat sektor keuangan, terutama dalam hal akselerasi bisnis BPR.

"(Terkait BPD yang harus menyuntik modal ke BPR) itu bisa dikaji per masing-masing daerah kan setiap provinsi ya , enggak sama," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama BPD DIY Santoso Rohmad bilang tak terlalu bermasalah jika memang harus kembali menyuntik modal untuk menjadi pemilik dari BPR-BPR tersebut.

“Kita tidak masalah dengan itu karena modal minimum mereka juga kecil kan ya, Rp 6 miliar kan,” ujar Santoso.

Lebih lanjut, ia bilang bahwa memang perlu melihat lagi ketentuannya nanti seperti apa. Di mana, perlakuan setiap BPR milik Pemda pun perlu dilakukan berbeda-beda dengan adanya due diligence nantinya.

“Kalau bisnis secara irisan itu pasti ada, tetapi kan kita tidak mungkin melayani semua masyarakat ya, pasti ada hal-hal yang bisa ditangani oleh BPR maupun BPD,” tandasnya.

IDXChannel - Modified Endowment Policy (MEP) adalah jenis polis asuransi jiwa yang dirancang untuk memberikan manfaat perlindungan jiwa sambil juga berfungsi sebagai instrumen investasi.

Berbeda dengan polis asuransi jiwa tradisional, MEP menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dalam hal kontribusi premi dan manfaat tunai. Ini membuatnya menjadi pilihan menarik bagi banyak orang yang ingin merencanakan masa depan keuangannya.

Keunggulan Modified Endowment Policy

Berikut adalah beberapa hal yang menjadi keunggulan Modified Endowment Policy (MEP) yang bisa Anda cermati:

1. Manfaat Pajak
Salah satu keuntungan utama dari MEP adalah pajak yang menguntungkan. Uang yang diinvestasikan dalam MEP dapat tumbuh bebas pajak hingga saat penarikan, sehingga membantu meningkatkan nilai investasi.

2. Fleksibilitas Kontribusi
MEP memungkinkan pemegang polis untuk menyesuaikan kontribusi premi sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Ini membuatnya lebih mudah untuk mengelola anggaran bulanan.

3. Manfaat Perlindungan
Selain sebagai alat investasi, MEP tetap memberikan perlindungan jiwa. Jika pemegang polis meninggal dunia, ahli waris akan menerima manfaat asuransi yang sudah ditentukan.

Risiko dan Pertimbangan Modified Endowment Policy

Meskipun MEP menawarkan banyak keuntungan, ada juga risiko yang perlu diperhatikan:

1. Biaya Awal yang Tinggi
Biaya awal dalam MEP sering kali lebih tinggi dibandingkan dengan polis asuransi jiwa tradisional, terutama pada tahun-tahun awal.

2. Risiko Penarikan Awal
Jika pemegang polis menarik dana dari MEP sebelum usia tertentu, mereka mungkin dikenakan pajak dan denda. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan rencana jangka panjang sebelum melakukan penarikan.

3. Kompleksitas Produk
MEP mungkin lebih kompleks dibandingkan produk asuransi jiwa lainnya. Memahami syarat dan ketentuan produk ini sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman.

Modified Endowment Policy adalah alat perencanaan keuangan yang cerdas bagi mereka yang ingin menggabungkan perlindungan jiwa dengan investasi. Meskipun menawarkan banyak keuntungan, penting untuk memahami risiko dan batasan yang terkait.

(Shifa Nurhaliza Putri)

IDXChannel - The Ministry of Energy and Mineral Resources underlined the significant role of the private sector in helping Indonesia's financing efforts to achieve the net zero emissions target.

"It requires involvement from the private sector, not only the government but the ecosystem must also be built properly. Well, financially, industrial support must also be included," the ministry's Director General of New, Renewable Energy and Energy Conservation Eniya Listiani Dewi said.

Speaking at the Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2024 in Jakarta on Friday (Sept 6), she underscored the need for contribution from the private sector, for example, to cooperate with state-owned electricity company PT PLN to build transmission lines.

"Until 2033, the project will need around USD40 billion, not to mention the power. Hence, to fulfill the target of renewable energy sources, according to the RUPTL (Electricity Supply Business Plan), it will need another USD80 billion until 2033," she remarked.

Considering the need for financing of such high value, the role of the domestic industry was also deemed necessary.

In addition to financial support, Dewi accentuated the need for synergy with the local industry.

She emphasized the importance of foreign investment continuing to support the use of domestic products while remaining in line with the Domestic Component Level (TKDN) regulations.

She highlighted that the Ministry of Energy and Mineral Resources, in cooperation with the Ministry of Industry, was currently formulating an industrial roadmap that would serve as a guide for the involvement of the industrial sector in supporting energy transition in Indonesia.

"Well, this is being discussed with the Ministry of Industry. We want to detail what direction the industry will take. Hence, the role of the industry and the private sector is very important to be able to help the government," Dewi stated.

On the same occasion, Deputy for Facilities and Infrastructure of the National Development Planning Ministry Ervan Maksum emphasized the importance of the ecosystem, including the infrastructure, to support the progress in energy transition.

Collaboration between the government and industry was also expected to accelerate the achievement of the net zero emissions target while continuing to boost national economic growth through the development of new and renewable energy, he stated.

"Hence, we are also looking at several other infrastructures. We cannot build more than two thousand toll roads without creating a good ecosystem," Maksum noted.

(Dian Kusumo Hapsari)

Kebijakan Satu Peta (KSP) atau One Map Policy menjadi salah satu cara pemerintah untuk menggaet investor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Kebijakan tersebut dinilai dapat memudahkan investor mencari lahan yang tepat di IKN.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo mengatakan pihaknya telah menyiapkan sembilan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di IKN. Dengan adanya RDTR yang jelas terpetakan, para investor dapat membidik lahan sesuai dengan kebutuhannya.

Sebagai informasi, KSP merupakan program yang bertujuan untuk menciptakan satu peta yang terunifikasi, akurat, dan akuntabel dengan skala yang sama dalam mendukung perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin, konsesi, hak atas tanah, dan kebijakan nasional yang berbasis spasial.

Saat ini kebijakan satu peta tengah menggabungkan 151 peta tematik dari berbagai kementerian dan lembaga (K/L) menjadi satu peta dasar. Dalam prosesnya, penetapan satu peta dilaksanakan dalam 4 tahapan, yakni kompilasi, integrasi, sinkronisasi, dan berbagi data dan geospasial.

"Untuk di IKN ini kita sudah melengkapi dengan sembilan rencana detail tata ruang (RDTR). Jadi dengan adanya detail tata ruang itu jelas terpetakan. Daerah ini peruntukannya apa, itu sudah ada jelas, dan ini akan memudahkan investor itu akan masuk ke sana. Mereka tinggal menyesuaikan, oh kalau saya ingin berbisnis makanan, ini daerahnya di mana? Saya ingin berbisnis misalnya jasa apa gitu, itu di mana? Itu sudah terpetakan di dalam RDTR tersebut," kata Wahyu dalam acara Dialog Forum Merdeka Barat yang disiarkan secara daring, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Dia menjelaskan, para investor dapat memilih lahan/lokasi yang sesuai dengan sektor yang dijalaninya. Pasalnya, pemerintah telah memetakan berdasarkan industri melalui KSP, misalnya di sektor farmasi.

Menurut Wahyu, sektor farmasi di kawasan ekonomi khusus. Melalui program satu peta, investor dapat mengetahui lahan yang masuk dalam ekonomi khusus. Kemudian, investor juga dapat mempertimbangkan lokasi dengan beberapa hal, seperti akses logistik untuk penyedia stok obat.

"Sehingga calon investor ini akan juga bisa melihat, oh kalau saya ingin farming, kebutuhan saya itu apa? Butuh air, butuh gas misalnya, butuh listrik seperti apa di mana yang paling tepat dan juga mungkin yang penting adalah dari sisi logistiknya. Jadi, mereka sudah dengan adanya One Map Policy ini bisa masuk juga bahan bakunya, karena supplychain-nya penting dalam industri farmasi," jelasnya.

Dia berharap dengan adanya program satu peta ini dapat mendatangkan investor di IKN lebih banyak lagi. Pasalnya, pihaknya juga telah memudahkan salah satu investor untuk berinvestasi.

"Sehingga mudah-mudahan ini investasinya akan lebih mudah ke depannya karena lebih jelas lokasinya di mana. Lebih jelas, apalagi ini juga wilayah baru. Jadi kita memilih, kita mau masuk di sektor apa, dan itu sudah terpetakan di dalam RDTR-nya," imbuhnya.

Pemerintah tengah merampungkan integrasi Kebijakan Satu Peta (KSP) atau One Map Policy. Melalui KSP, setiap kebijakan kementerian dan lembaga (K/L) akan menggunakan satu peta dasar yang sama, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebagai informasi, KSP merupakan program yang bertujuan untuk menciptakan satu peta yang terunifikasi, akurat, dan akuntabel dengan skala yang sama dalam mendukung perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin, konsesi, hak atas tanah, dan kebijakan nasional yang berbasis spasial. Saat ini kebijakan satu peta tengah menggabungkan 151 peta tematik dari berbagai (K/L) menjadi satu peta dasar. Dalam prosesnya, penetapan satu peta dilaksanakan dalam empat tahapan, yakni kompilasi, integrasi, sinkronisasi, dan berbagi data dan geospasial.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo mengatakan program tersebut mulai digunakan dalam rencana strategis KPK. Penggunaan KSP tersebut untuk merampungkan permasalahan di industri kelapa sawit.

"Jadi, pemanfaatan dari One Map Policy ini sudah mulai digunakan oleh teman-teman dari penegak hukum, KPK. KPK ini punya rencana strategis mereka, dan tentunya di KPK ini juga sudah bekerja sama dengan One Map Policy, memanfaatkan peta-peta One Map Policy ini dalam rangka untuk penertiban masalah kelapa sawit," kata Wahyu dalam acara Dialog Forum Merdeka Barat yang disiarkan secara daring, Senin (5/8/2024).

Dia menyebut, ada dua daerah yang menjadi proyek percontohan untuk kasus tersebut, yakni Kalimantan Tengah dan Riau. Dengan adanya KSP, lahan kelapa sawit yang sedang dipermasalahkan dapat dinilai apakah masuk kawasan hutan atau tidak.

Dengan begitu, lahan industri sawit sudah terpetakan oleh KPK. Hal tersebut dinilai dapat memangkas korupsi lantaran hanya diintegrasikan melalui data-data peta yang dibutuhkan.

"Jadi, dari sini tampaknya memang dengan adanya KPK masuk di dalam strategi nasional mereka, ini teman-teman daerah ini sama-sama mencoba untuk memberikan informasi kepada kami, kepada One Map Policy, kepada BIG, untuk sama-sama memasukkan ke dalam peta. Nah dengan demikian, maka peta yang ada di kelapa sawit, kelapa sawit yang di kawasan hutan atau tidak itu," jelasnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM) Danang Sri Hadmoko mengatakan KSP telah diterapkan di banyak negara, seperti Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Prancis, hingga Amerika Serikat (AS).

"Banyak sebetulnya, beberapa negara tetangga kita ya, ada itu smart country di Singapura, kemudian Korea. Kemudian di Eropa hampir semua ya, saya kira Prancis sebagai salah satu contoh dengan IGN-nya. Kemudian US, Amerika juga bisa jadi benchmark, mereka sangat advance berkaitan dengan mapping, dan lembaganya juga sangat kuat," ujarnya.

Bahkan data-data CCTV di Taiwan saling terintegrasi dan ada penandaan letak geografisnya. Meski begitu, Indonesia juga harus mempunyai metode sendiri lantaran termasuk negara kepulauan.

"Tapi Indonesia saya kira punya, kita memiliki metode kita sendiri karena yang cocok dengan negara Indonesia, karena negara kita berbeda dengan mereka karena negara kita kepulauan. Apalagi kita negara tropis basah. Jadi, kalau satelit kita banyak sekali tertutupi awan," jelasnya.

Kebijakan Satu Peta (KSP) atau one map policy dinilai berhasil menyelesaikan tumpang tindih lahan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyebut kebijakan satu peta dapat menuntaskan 20 juta hektare (ha) tumpang tindih lahan.

Kebijakan satu peta tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Dengan begitu, setiap tataran dan aturan pemerintahan akan menggunakan satu peta dasar yang sama.

Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Virgo Eresta Jaya mengatakan kebijakan ini dapat mengintegrasikan data lintas kementerian, seperti Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Memang saat ini dari hasil integrasi tadi, itu kelihatan tuh, tumpang tindih antara ATR BPN dengan Kehutanan. Nah itu sudah ada penurunan sekitar 20 juta hektare," kata Virgo dalam acara Dialog Forum Merdeka Barat yang disiarkan secara daring, Senin (5/8/2024).

Selain tumpang tindih lahan, KSP juga dapat membantu permasalahan tanah dan tata ruang lainnya, seperti redistribusi tanah, sertifikat elektronik, hingga kegiatan reforma agraria lainnya. Dengan data yang terintegrasi di satu peta ini, penerbitan sertifikat jauh lebih mudah karena ukuran lahan yang ada di peta lintas kementerian sama.

"Kita akan menggunakan data KSP untuk memastikan sertifikat yang kita keluarkan tidak tubrukan dengan kawasan hutan, lahan sawah dilindungi dan lain sebagainya. Jadi itu akan kita manfaatkan dalam kegiatan keseharian kita. Tapi untuk masyarakat kita juga mulai membuka diri, jadi selain kita menyampaikan ke KSP, masyarakat juga bisa lihat tuh data-data kita di bhumi.atrbpn.go.id itu ada peta-peta kita, sehingga masyarakat bisa melihat apakah bidang tanahnya sudah terpetakan dengan benar," jelasnya.

KSP menggabungkan 151 peta tematik dari berbagai kementerian dan lembaga (K/L) menjadi satu peta dasar. Dalam prosesnya, penetapan satu peta dilaksanakan dalam empat tahapan, yakni kompilasi, integrasi, sinkronisasi, dan berbagi data dan geospasial.

Meski begitu, untuk penerapan satu peta dasar ini masih menghadapi sejumlah kendala. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo menerima arahan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto agar membuat rancangan induk untuk mempercepat penyelesaian KSP. Dia menyebut, dalam penyusunannya harus mempertimbangkan dana hingga kebutuhan sumber daya manusia (SDM).

"Dan dalam menyusun grand design ini tentunya harusnya menyangkut juga terkait dengan kebutuhan dana, kebutuhan tenaga kerja, itu harus masuk di sana semua. Jadi, bukan hanya substansinya, yang tumpang tindihnya apa saja, terus bagaimana menyelesaikannya, targetnya seperti apa, tapi kita juga harus melihat infrastrukturnya," ujarnya.

Dia juga menyebut kurun waktu tiga tahun memang tidaklah cukup untuk merampungkan KSP. Namun, setidaknya permasalahan tumpang tindih lahan yang menghambat pembangunan ekonomi dapat teridentifikasi.

"Kemudian juga yang tadi Pak Virgo sampaikan waktu tiga tahun nggak cukup. Paling tidak menurut saya bahwa semua permasalahan yang tumpang tindih ini sudah teridentifikasi, dan kita sudah tahu arahnya bagaimana kita menyelesaikannya," imbuhnya.