Jakarta -

Kementerian Perindustrian telah menyusun program quick wins guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami bersama kementerian lain di bawah koordinasi Menko Perekonomian telah melakukan rapat terbatas. Beberapa program prioritas di sektor perindustrian telah disampaikan, yang akan dibentuk gugus tugas atau task force untuk pembahasan secara detail," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Agus menyebutkan, program prioritas yang akan dilaksanakan adalah pemindahan pelabuhan impor atau entry point untuk beberapa komoditas tertentu ke Indonesia Timur demi melindungi industri manufaktur dalam negeri.

Hal ini sesuai dengan usulan Agus untuk memindahkan pintu masuk barang impor dalam rangka mengamankan pasar domestik bagi produk dalam negeri sekaligus meningkatkan kapasitas logistik di Indonesia. Beberapa komoditas yang jadi prioritas program pemindahan itu antara lain elektronik, tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, alas kaki, kosmetik, keramik, katup, dan obat tradisional.

"Pemilihan komoditas tadi bukan tanpa alasan, mengingat sektor-sektor industri tersebut rawan terhadap serbuan barang impor murah atau ilegal. Ini kami jadikan fokus kebijakan pemerintahan Kabinet Merah Putih untuk menetapkan pelabuhan impor di Sorong, Bitung, dan Kupang," imbuhnya.

Di sisi lain, Agus menambahkan, pihaknya juga menginisiasi kebijakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri. Regulasi ini diharapkan dapat segera disahkan karena dinilai sangat menopang kebutuhan gas untuk pembangunan industri manufaktur.

"Di RPP Gas Bumi juga akan mengatur gas untuk kebutuhan energi, termasuk listrik. Jadi, kami bertekad dan konsisten untuk menyampaikan pentingnya keberlanjutan program harga gas bumi tertentu (HGBT)," ungkapnya.

Menurut Agus, RPP tersebut akan menjadi game changer dalam mendongkrak kinerja industri manufaktur yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Bahkan, melalui beleid ini juga tidak hanya tujuh subsektor industri yang mendapatkan HGBT sebagaimana saat ini diterapkan untuk industri pupuk, petrokimia, baja, keramik, kaca, oleokimia, dan sarung tangan karet.

"Kemenperin pada dasarnya pembina seluruh sektor manufaktur, jadi no one left behind," tegasnya.

Selanjutnya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek, pemerintah juga melakukan terobosan baru bagi sektor industri dalam bentuk Kredit Revitalisasi Industri Padat Karya.

"Kredit ini bertujuan mendorong pembiayaan perbankan bagi sektor usaha padat karya yang mendukung penciptaan lapangan kerja," jelas Agus.

Selain itu, kredit juga diberikan untuk meningkatkan produktivitas melalui pembaruan mesin produksi dan penerapan teknologi.

Untuk diketahui, dalam rakortas tersebut, Agus memaparkan beberapa quick wins di sektor industri, antara lain pengembangan standardisasi industri, industri hijau, dan jasa industri. Selain itu, program prioritas penyiapan SDM industri serta upaya pengembangan seluruh sektor industri yang menjadi binaan Kemenperin, yaitu industri agro, industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika (ILMATE) industri kimia, farmasi, dan tekstil (IKFT), serta industri kecil dan menengah (IKM). Kemenperin juga menjalankan program prioritas ketahanan industri, perwilayahan industri, dan akses industri internasional (KPAII).

(ega/ega)

Jakarta -

Chery Motor Indonesia akan menjadi basis produksi mobil-mobil buatan Chery di Asia Tenggara. Tak hanya menyuplai kebutuhan mobil buat negara-negara tetangga, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga berharap Chery bisa melebarkan pangsa ekspornya hingga ke Australia dan negara-negara di Afrika.

"First export launch by Chery Indonesia merupakan momen penting, dalam meningkatkan kontribusi industri otomotif nasional di pasar global. Pemerintah memberi apresiasi kepada Chery Motor Indonesia terhadap pencapaian terbaru melalui ekspor Omoda 5 yang merupakan produk mobil dengan setir kiri menuju pasar Vietnam," terang Agus dalam sambutannya di Cikarang Dry Port, Bekasi, Jumat (1/11/2024).

Diketahui, pada tahap awal pengiriman, Chery mengekspor sebanyak 120 unit Omoda 5 ke Vietnam. Selanjutnya, Chery menargetkan mengapalkan 500 unit Omoda 5 setiap bulannya ke negeri naga biru. Pada tahun pertama, Chery menargetkan bisa mengekspor sebanyak 5.000 unit Omoda 5 ke Vietnam.

Agus juga berharap Chery tak hanya menjadi basis produksi di Asia Tenggara. Tapi juga bisa memperluas pasar ekspornya ke negara-negara lain, seperti Australia, maupun di negara-negara benua Afrika.

"Bukan hanya pasar-pasar tradisional di Asean, tapi bisa mengembangkan sayap atau pasar ekspor di negara-negara atau kawasan-kawasan lain luar Asean seperti Australia, yang saya tidak tahu seberapa besar operasional yang ada di Afrika untuk Chery dan saya kira itu juga jadi salah satu potensi market yang bisa kita kirim dari Indonesia ke Afrika," tambah Agus.

Menjawab keinginan pemerintah Indonesia, Executive Vice President of Chery International Chen Chunqing mengatakan, ekspor Chery Omoda 5 ke Vietnam adalah langkah awal dari rencana ekspansi Chery Motor Indonesia ke pasar global. Selain melakukan kegiatan Completely Knocked Down (CKD) di Indonesia, Chery Motor Indonesia juga berkomitmen untuk mengekspor produk-produk terbaiknya ke berbagai negara di dunia.

"Kami percaya bahwa produk-produk Chery memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar global. Dengan kualitas dan teknologi yang terus ditingkatkan, kami yakin mampu memenuhi ekspektasi konsumen di berbagai negara," ungkap Chen.

(lua/riar)

Jakarta -

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meminta Chery Motor Indonesia agar meningkatkan TKDN (tingkat komponen dalam negeri) Omoda 5 dari 40% menjadi 60%. Hal itu diungkapkan Agus saat memberi sambutan di acara First Export Chery Indonesia di Cikarang Dry Port, Bekasi, Jumat (1/11/2024).

"First export launch by Chery Indonesia merupakan momen penting dalam meningkatkan kontribusi industri otomotif nasional di pasar global. Pemerintah memberi apresiasi kepada Chery Motor Indonesia terhadap pencapaian terbaru melalui ekspor Omoda 5 yang merupakan produk mobil dengan setir kiri menuju pasar Vietnam," terang Agus dalam sambutannya.

Diketahui, pada tahap awal pengiriman, Chery mengekspor sebanyak 120 unit Omoda 5 ke Vietnam. Setelahnya, Chery menargetkan mengapalkan 500 unit Omoda 5 setiap bulannya ke negeri naga biru. Pada tahun pertama, Chery menargetkan bisa mengekspor sebanyak 5.000 unit Omoda 5 ke Vietnam.

Agus juga berharap Chery bisa memperluas pasar ekspornya ke negara-negara lain, seperti Australia, maupun di negara-negara Afrika. Tak kalah penting, Agus mempunyai harapan agar Chery Indonesia bisa meningkatkan kandungan lokal produknya.

"Bukan hanya pasar-pasar tradisional di Asean, tapi bisa mengembangkan sayap atau pasar ekspor di negara-negara atau kawasan-kawasan lain luar Asean seperti Australia, yang saya tidak tahu seberapa besar operasional yang ada di Afrika untuk Chery dan saya kira itu juga menjadi salah satu potensi market yang bisa kita kirim dari Indonesia ke Afrika," tambah Agus.

"Catatannya untuk Chery bahwa Omoda 5 ini memiliki TKDN masih 40% dan harapan kami harapan pemerintah, yang 40% itu angka yang relatif masih, bagi pandangan kami masih bisa ditingkatkan. Dan oleh sebab itu harus dicari segera mungkin kiat-kiat atau cara untuk meningkatkan nilai TKDN. Sesuai dari produk-produk yang dihasilkan oleh Chery termasuk produk impornya meningkat ke angka 60%. Nanti dari kantor kami bisa melakukan bimbingan atau pengawalan agar nilai TKDN Chery bisa 60% dan kami harapkan bisa melibatkan sebanyak-banyaknya industri kecil, industri menengah supaya menjadi bagian dari supply chain Chery itu sendiri," terang Agus.

Pada kesempatan yang sama, Executive Vice President of Chery International Chen Chunqing mengatakan, ke depannya Chery akan mengakselerasi TKDN produk mobilnya sesuai permintaan pemerintah.

"Seperti pernah dikatakan Chairman of Chery Holding Group Yin Tongyue, 'in somewhere, for somewhere'. Artinya, kita sudah di mana, kita harus berkontribusi untuk wilayah mana. Jadi 40% minimal (TKDN) kita sudah capai. Ke depannya, kita pasti akan akselerasi lokalisasi di Indonesia," bilang Chen.

(lua/riar)

JAKARTA - Menteri Perindustrian atau Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita melangsungkan pertemuan dengan Komisaris Utama (Komut) Sritex , Iwan S Lukminto di Kantor Kemenperin, Senin (28/10) kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Menperin menyebut ada beberapa hal yang dibahas.

Kepada awak media, Menperin Agus mengaku membahas tentang problematika yang dihadapi oleh perusahaan tekstil terbesar di ASEAN tersebut sekaligus menggali historical backgroundnya. Menperin juga menyinggung tentang langkah apa yang akan diambil kedepan, baik saat perusahaan menang kasasi atau kalah kasasi usai dinyatakan pailit .

"Saya sudah panggil Sritex (Senin). Saya sudah menggali terhadap historical backgroundnya seperti apa dan menggali langkah-langkah ke depan yang bisa kita ambil seperti apa. Jadi, kita sudah membahas kemungkinan kalau kasasi menang seperti apa dan kemungkinan kalau kasasi kalah seperti apa," kata Menperin.

"Dari dua kemungkinan tersebut pemerintah memiliki komitmen yang sama, yaitu bagaimana tenaga kerja itu diselamatkan, bagaimana perusahaan bisa tetap operasional, tetap lakukan proses produksi dan tetap tidak ada PHK. Jadi, kalau opsi kasasi menang dan opsi kasasi kalah itu nanti langkahnya berbeda," jelasnya.

Lebih lanjut Menperin Agus menyebut, dari pembahasan yang dilangsungkan, langkah yang paling imediat yang harus betul-betul diambil adalah bagaimana membuat Sritex tetap bisa beroperasi dan mengeluarkan hasil produksinya dari pabrik. Menurutnya, ini penting dilakukan untuk menjaga nama baik Sritex di pasar dunia.

Agus juga membahas tentang homologasi, yaitu persetujuan antara debitor dan kreditor untuk mengakhiri kepailitan. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan tetap mengedepankan apa yang sudah disepakati antara sritex dengan para kreditur, baik itu kreditur tier 1, 2, atau 3 dan memastikan tidak ada pembahasan bailout dalam pertemuan.

"Kami sudah menggali seperti apa komitmennya dan seperti apa kemampuan dari Sritex untuk menjalankan homologasi itu. Dan saya kira, saya melihat bahwa mereka punya komitmen yang tinggi dan akan mampu untuk menjalankan kesepakatan yang ada di homologasi," ucap Menperin Agus.

"Kita tidak bicara soal bailout atau yang lain-lain. Kalau permasalahan hukumnya di kasasi Sritex menang skemanya nanti seperti apa, kalau Sritex kalah kasasi hingga PK langkahnya akan berbeda nanti. Tetapi belum bisa saya sampaikan. Yang pasti pemerintah sudah siap dengan segala kemungkinan penyelesaian hukumnya, tapi kembali lagi bahwa saya berharap kepada homologasi," tutupnya.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita buka suara soal PT Sri Rejeki Isman Tbk alias PT Sritex yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

Agus menyebutkan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan empat kementerian untuk segera mengambil langkah untuk menyelamatkan pekerja yang bekerja di perusahaan tekstil raksasa Indonesia tersebut.

Empat kementerian tersebut meliputi Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga Menteri Ketenagakerjaan yang akan mengkaji skema yang tepat untuk hal ini.

“Presiden Prabowo sudah memerintahkan Kementerian Perindustrian, Kemenkeu, Menteri BUMN, dan Menteri Tenaga Kerja untuk segera mengkaji beberapa opsi dan skema untuk menyelamatkan Sritex” kata Agus Gumiwang dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10).

Sebab menurut Agus, penyelamatan pekerja Sritex dari pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi prioritas pemerintah saat ini.

“Pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah agar operasional perusahaan tetap berjalan dan pekerja bisa diselamatkan dari PHK. Opsi dan skema penyelamatan ini akan disampaikan dalam waktu secepatnya, setelah empat kementerian selesai merumuskan cara penyelamatan,”, jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta Sritex untuk tidak terburu-buru melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya, usai dinyatakan pailit.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri menuturkan sebelum adanya putusan yang inkrah dari Mahkamah Agung (MA), Sritex diharapkan untuk tidak terburu-buru melakukan pemangkasan pekerja.

“Kemnaker meminta kepada PT Sritex dan anak-anak perusahaannya yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga agar tidak terburu-buru melakukan PHK kepada pekerja nya, sampai dengan adanya putusan yang inkrah atau dari MA,” tutur Indah kepada kumparan, Kamis (24/10).

Selain itu, Indah juga mengatakan pihaknya meminta Sritex dan anak perusahaan, untuk tetap membayarkan hak-hak pekerja, utamanya gaji.

Hal ini seiring dengan imbauan Kemnaker agar manajemen dan serikat pekerja untuk mengutamakan dialog dalam setiap keputusan yang diambil terkait dengan kondisi perusahaan saat ini.

PT Sritex dinyatakan pailit oleh PN Niaga Semarang. Keputusan tersebut tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor perkara 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, pemohon perkara adalah PT Indo Bharta Rayon, Abraham Devrian dan rekan. Sementara, perkara tersebut mengadili para termohon, PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya.

"Menyatakan PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya pailit dengan segala akibat hukumnya," bunyi petitum perkara tersebut, dikutip Kamis (24/10).

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita buka suara soal PT Sri Rejeki Isman Tbk alias PT Sritex yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

Agus menyebutkan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan empat kementerian untuk segera mengambil langkah untuk menyelamatkan pekerja yang bekerja di perusahaan tekstil raksasa Indonesia tersebut.

Empat kementerian tersebut meliputi Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga Menteri Ketenagakerjaan yang akan mengkaji skema yang tepat untuk hal ini.

“Presiden Prabowo sudah memerintahkan Kementerian Perindustrian, Kemenkeu, Menteri BUMN, dan Menteri Tenaga Kerja untuk segera mengkaji beberapa opsi dan skema untuk menyelamatkan Sritex” kata Agus Gumiwang dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10).

Sebab menurut Agus, penyelamatan pekerja Sritex dari pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi prioritas pemerintah saat ini.

“Pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah agar operasional perusahaan tetap berjalan dan pekerja bisa diselamatkan dari PHK. Opsi dan skema penyelamatan ini akan disampaikan dalam waktu secepatnya, setelah empat kementerian selesai merumuskan cara penyelamatan,”, jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta Sritex untuk tidak terburu-buru melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya, usai dinyatakan pailit.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri menuturkan sebelum adanya putusan yang inkrah dari Mahkamah Agung (MA), Sritex diharapkan untuk tidak terburu-buru melakukan pemangkasan pekerja.

“Kemnaker meminta kepada PT Sritex dan anak-anak perusahaannya yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga agar tidak terburu-buru melakukan PHK kepada pekerja nya, sampai dengan adanya putusan yang inkrah atau dari MA,” tutur Indah kepada kumparan, Kamis (24/10).

Selain itu, Indah juga mengatakan pihaknya meminta Sritex dan anak perusahaan, untuk tetap membayarkan hak-hak pekerja, utamanya gaji.

Hal ini seiring dengan imbauan Kemnaker agar manajemen dan serikat pekerja untuk mengutamakan dialog dalam setiap keputusan yang diambil terkait dengan kondisi perusahaan saat ini.

PT Sritex dinyatakan pailit oleh PN Niaga Semarang. Keputusan tersebut tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor perkara 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, pemohon perkara adalah PT Indo Bharta Rayon, Abraham Devrian dan rekan. Sementara, perkara tersebut mengadili para termohon, PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya.

"Menyatakan PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya pailit dengan segala akibat hukumnya," bunyi petitum perkara tersebut, dikutip Kamis (24/10).

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait buka-bukaan soal nasib pungutan potong gaji Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Kebijakan ini baru akan berjalan di tahun 2027 mendatang.

Namun, sejauh ini kebijakan Tapera banyak memancing pro kontra di tengah masyarakat. Banyak penolakan yang terjadi pada program tersebut.

Maruarar sendiri belum mau menyatakan tegas apakah dirinya akan melanjutkan program tersebut atau tidak. Dia mengaku akan mempelajari kebijakan ini terlebih dahulu dan juga tak lupa untuk mendengarkan masukan dari semua pihak soal kebijakan ini.

"Belum sampai ke situ, tapi saya sudah sampaikan apa konsep kami seperti itu. Tentu bentuknya seperti apa kita akan bicara lebih lanjut. Kita juga akan mendengarkan masukan dari semua pihak," ungkap Maruarar usai dilantik di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Dia juga mengaku akan mendengarkan masukan dari akademisi, para pengamat, para pelaku bisnis, dan juga calon konsumen soal kebijakan ini.

"Kita juga perlu mendengar secara sistematis sehingga apa yang kita lakukan itu comprehensive. Tapi kita bisa dengan berbagai kesempatan ini, Pak Prabowo menyampaikan ini adalah strategis yang sangat penting," ujar Maruarar.

Iuran Tapera yang nantinya akan memotong gaji sebesar 3% akan diterapkan setelah ada peraturan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Ketenagakerjaan. Paling lambat kebijakan ini akan berjalan di 2027.

(hal/hns)

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menerbitkan 16 Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) baru soal standardisasi produk industri.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), Andi Rizaldi, menuturkan aturan ini diterbitkan sebab beleid yang terdahulu sudah kurang relevan dengan perkembangan dunia usaha saat ini.

Menurut Andi, semakin lamanya usia beleid, semakin tinggi kebutuhan untuk direvisi dengan tujuan menyesuaikan dengan perkembangan terkini.

Adapun aturan kebijakan SNI produk industri sebelumnya diatur dalam Permenperin 86 tahun 2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri.

“Kami melihat dengan perkembangan yang ada, dengan masukan dari asosiasi, pelaku usaha kelihatannya ini sudah harus di-adjust. Mungkin kurang bisa mengikuti perkembangan yang ada,” tutur Andi usai acara Sosialisasi 16 Permenperin Standardisasi Produk Industri, di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (16/10).

Aturan Permenperin 86/2009 tersebut kemudian direvisi menjadi Permenperin 45/2022 tentang Standardisasi Industri. Dalam beleid itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menargetkan semua aturan terkait standardisasi produk industri harus dirampungkan dua tahun sejak aturan ini diterbitkan.

“Jadi di dalam permen tersebut ditargetkan dalam waktu 2 tahun semua peraturan Menteri tentang pemberlakuan SNI harus disesuaikan dengan yang diatur di dalam permen 45 tahun 2022 termasuk juga di dalamnya terkait dengan pengawasan,” terang Andi.

Sebanyak 16 Permenperin baru itu untuk mengatur berbagai produk industri, antara lain produk kawat baja pratekan, kalsium karbida, katup, kompor, selang kompor gas LPG, ubin keramik, sprayer gendong, sepatu pengaman, sodium tripolifosfat, aluminium sulfat, seng oksida, dan semen.

Berikut 16 Permenperin baru terkait standarisasi produk industri:

- Permenperin 12/2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Kaca Isolasi Secara Wajib

- Permenperin 13/2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Kalsium Karbida Secara Wajib

- Permenperin 14/2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Bahan Isolasi panas, Penyerap Suara dan Tahan Api dari Mineral Wool Secara Wajib

- Permenperin 15/2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Kawat Baja Beton Pratekan untuk Keperluan Konstruksi Beton Secara Wajib

- Permenperin 16/2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Katup Rabung LPG Secara Wajib

- Permenperin 17/2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Alat Pemadam Api Portable Secara Wajib

- Permenperin 27/2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Kompor Gas Secara Wajib

- Permenperin 23/2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Seng Oksida Gas Secara Wajib

- Permenperin 24/2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Aluminium Sulfat Secara Wajib

- Permenperin 25/2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Sodium Tripolifosfat Mutu Teknis Secara Wajib

- Permenperin 26/2024 Pemberlakuan SNI untuk Semen Secara Wajib

- Permenperin 27/2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Selang Termoplastik Elastomer untuk Kompor Gas LPG Secara Wajib

- Permenperin 28/2024 tentang Pemberlakuan Nasional untuk Alat Pelindung Diri, Sepatu Pengaman Secara Wajib

- Permenperin 29/2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Alat Pemeliharaan Tanaman Sprayer Gendong Secara Wajib

- Permenperin nomor 30/2004 tentang Pemberlakuan SNI untuk Regulator Gas LPG Secara Wajib

- Permenperin Nomor 36/2024 Tentang Pemberlakuan SNI untuk Ubin Keramik Secara Wajib.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menerbitkan 16 Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) baru soal standardisasi produk industri.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), Andi Rizaldi, menuturkan aturan ini diterbitkan sebab beleid yang terdahulu sudah kurang relevan dengan perkembangan dunia usaha saat ini.

Menurut Andi, semakin lamanya usia beleid, semakin tinggi kebutuhan untuk direvisi dengan tujuan menyesuaikan dengan perkembangan terkini.

Adapun aturan kebijakan SNI produk industri sebelumnya diatur dalam Permenperin 86 tahun 2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri.

“Kami melihat dengan perkembangan yang ada, dengan masukan dari asosiasi, pelaku usaha kelihatannya ini sudah harus di-adjust. Mungkin kurang bisa mengikuti perkembangan yang ada,” tutur Andi usai acara Sosialisasi 16 Permenperin Standardisasi Produk Industri, di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (16/10).

Aturan Permenperin 86/2009 tersebut kemudian direvisi menjadi Permenperin 45/2022 tentang Standardisasi Industri. Dalam beleid itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menargetkan semua aturan terkait standardisasi produk industri harus dirampungkan dua tahun sejak aturan ini diterbitkan.

“Jadi di dalam permen tersebut ditargetkan dalam waktu 2 tahun semua peraturan Menteri tentang pemberlakuan SNI harus disesuaikan dengan yang diatur di dalam permen 45 tahun 2022 termasuk juga di dalamnya terkait dengan pengawasan,” terang Andi.

Sebanyak 16 Permenperin baru itu untuk mengatur berbagai produk industri, antara lain produk kawat baja pratekan, kalsium karbida, katup, kompor, selang kompor gas LPG, ubin keramik, sprayer gendong, sepatu pengaman, sodium tripolifosfat, aluminium sulfat, seng oksida, dan semen.

Berikut 16 Permenperin baru terkait standarisasi produk industri:

- Permenperin 12/2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Kaca Isolasi Secara Wajib

- Permenperin 13/2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Kalsium Karbida Secara Wajib

- Permenperin 14/2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Bahan Isolasi panas, Penyerap Suara dan Tahan Api dari Mineral Wool Secara Wajib

- Permenperin 15/2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Kawat Baja Beton Pratekan untuk Keperluan Konstruksi Beton Secara Wajib

- Permenperin 16/2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Katup Rabung LPG Secara Wajib

- Permenperin 17/2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Alat Pemadam Api Portable Secara Wajib

- Permenperin 27/2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Kompor Gas Secara Wajib

- Permenperin 23/2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Seng Oksida Gas Secara Wajib

- Permenperin 24/2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Aluminium Sulfat Secara Wajib

- Permenperin 25/2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Sodium Tripolifosfat Mutu Teknis Secara Wajib

- Permenperin 26/2024 Pemberlakuan SNI untuk Semen Secara Wajib

- Permenperin 27/2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Selang Termoplastik Elastomer untuk Kompor Gas LPG Secara Wajib

- Permenperin 28/2024 tentang Pemberlakuan Nasional untuk Alat Pelindung Diri, Sepatu Pengaman Secara Wajib

- Permenperin 29/2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Alat Pemeliharaan Tanaman Sprayer Gendong Secara Wajib

- Permenperin nomor 30/2004 tentang Pemberlakuan SNI untuk Regulator Gas LPG Secara Wajib

- Permenperin Nomor 36/2024 Tentang Pemberlakuan SNI untuk Ubin Keramik Secara Wajib.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita berharap daya saing industri di Indonesia terus meningkat. Salah satunya dengan meningkat sumber daya manusia (SDM) melalui program vokasi.

Dia menjelaskan, Indonesia telah menjalin kerja sama dengan Swiss untuk pelatihan vokasi. Agus mengatakan, melalui program-program pengembangan keterampilan yang berbasis vokasi, Pemerintah Indonesia dan Swiss bekerja sama untuk mencetak tenaga kerja industri yang siap kerja dan kompetitif.

“Tentunya kita membutuhkan SDM industri yang unggul, kompeten, dan yang bisa menjawab seluruh masalah dan tantangan ke depan. Ini yang perlu disiapkan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas Tahun 2045,” ujar Agus dalam keterangannya, Selasa (15/10).

Swisscontact Indonesia dan Swiss Indonesia Chamber of Commerce (SwissCham) dalam kegiatan Industrial Educational Training and Expo (IDUTEX) 2024 memberikan dukungan kepada Indonesia dalam pengembangan SDM industri, salah satunya melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi.

“Kami mengapresiasi dukungan dan kerja sama dengan Pemerintah Swiss, semoga program ini dapat terus terlaksana dengan baik,” ujar Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Masrokhan.

Masrokhan menjelaskan, politeknik di lingkungan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menerapkan konsep pendidikan dan pelatihan vokasi sistem ganda. Hal ini merupakan kolaborasi antara BPSDMI dengan Pemerintah Swiss.

“Dengan sistem tersebut, mahasiswa dapat mengikuti pemagangan terstruktur di perusahaan sebagai bagian dari pendidikan mereka, dengan dukungan dari pelatih tempat kerja yang tersertifikasi berdasarkan sistem Ausbilder-Eignungsverordnung yang digunakan di Swiss,” papar Masrokhan.

Pemerintah Swiss telah mendukung Indonesia dalam pengembangan keterampilan SDM dimulai sejak tahun 1970. Ini ditandai dengan berdirinya politeknik pertama di Indonesia, yakni Politeknik Mekanik Swiss, atau yang kini dikenal sebagai Politeknik Manufaktur Bandung.

Saat ini, kerja sama kedua pihak direalisasikan melalui program Swiss Skills for Competitiveness (SS4C), yang diimplementasikan oleh Swisscontact Indonesia dengan dukungan hibah dari Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO).

“Program pengembangan keterampilan di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi berperan penting dalam menghadirkan tenaga kerja yang kompetitif dan sesuai kebutuhan industri masa kini,” tutur Deputy Program Manager SS4C, Kiky Hendarin, dalam Career Development Center IDUTEX 2024 di Kantor Kemenperin, Jakarta, Selasa (8/10).

Menurut dia, Pemerintah Swiss melalui Swisscontact telah membangun kemitraan yang berkelanjutan di Indonesia selama lebih dari 50 tahun. “Kami berkomitmen untuk terus mendukung langkah Pemerintah Indonesia untuk membangun sumber daya manusia agar lebih kompetitif demi meraih visi Indonesia Emas 2045," tutur Kiky.

Program SS4C, yang merupakan pengembangan program Skills for Competitiveness (S4C), telah diimplementasikan pada 2018-2023. “Ini wujud nyata kolaborasi dengan SwissCham Indonesia untuk menghubungkan politeknik di bawah naungan Kemenperin dengan perusahaan-perusahaan anggota SwissCham Indonesia,” imbuhnya.

Lebih lanjut, melalui kerja sama tersebut, politeknik dan perusahaan dapat mengembangkan kurikulum pemagangan terstruktur, yang memungkinkan mahasiswa untuk magang di bawah bimbingan pelatih tempat kerja (PTK). Perusahaan juga diuntungkan dengan adanya pegawai yang telah terlatih sebagai PTK, karena mereka dapat memberikan pelatihan tak hanya pada peserta magang tetapi juga sesama pegawai perusahaan secara internal.

“Kolaborasi yang terjalin dengan Kemenperin, membawa dampak positif terhadap politeknik-politeknik binaannya. SwissCham Indonesia terus berkomitmen untuk memperkuat dan mengembangkan kemitraan dan kolaborasi antara politeknik dengan industri,” ujar Sarah Suhartono, Executive Director SwissCham Indonesia.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menjadi salah satu menteri Jokowi yang turut dipanggil oleh presiden terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara No 4, Jakarta Selatan, Senin (14/10).

Agus mengkonfirmasi mendapat penugasan dari Prabowo sebagai menteri. Namun, ia masih enggan membocorkan posisi yang akan diembannya. Dari informasi yang didapat kumparan, Agus akan kembali duduk di posisinya saat ini yakni Menteri Perindustrian

"Ada penugasan dari Bapak Presiden terpilih. Mengenai posisi penugasan tersebut, menurut pandangan saya nanti dari Presiden terpilih saja, ada saatnya beliau mengumumkan," ujar Agus.

Secara umum, Agus mengatakan dirinya akan mendukung target pemerintahan Prabowo. Salah satunya mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen.

"Intinya bagaimana kita masing-masing kementerian itu tujuannya untuk bisa membangun target perekonomian dari Bapak Prabowo sekitar 7-8 persen. Jadi fokus masing-masing kementerian memberikan kontribusi," jelasnya.

Agus Gumiwang merupakan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Dia juga sempat menjabat sebagai Plt Ketua Umum Golkar usai Airlangga Hartarto memutuskan mundur, Agustus 2024 lalu.

Pria kelahiran Jakarta, 3 Januari 1969 ini merupakan putra dari pejabat orde baru dan politisi senior, Ginandjar Kartasasmita.

Agus Gumiwang pernah menjabat sebagai Menteri Sosial pada Kabinet Kerja Jokowi-JK. Ia menjabat selama 1 tahun (2018-2019) karena hanya menggantikan Idrus Marham, sesama politisi Partai Golkar yang kala itu ditahan KPK.

Agus Gumiwang mulai terjun di dunia politik sejak lulus S1 dari AS atau mulai tahun 1994. Wadah politik pertamanya adalah organisasi kepemudaan Partai Golkar, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI). Ia mulai masuk dan langsung menjadi Wasekjen DPP AMPI (1994-1999).

Agus Gumiwang menempuh pendidikan S-1 di Pacific Western University, USA (1991-1994). Kemudian dia mengambil gelas S-2 di Universitas Pasundan (2007-2009) dan melanjutkan ke strata S-3 di Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Padjadjaran, Bandung (2010-2012).

Terbaru, Agus mendapatkan gelar doktor kehormatan (honorary doctorate degree) dari Hiroshima University, September 2024). Gelar tersebut diberikan sebagai pengakuan atas kontribusi Agus Gumiwang terhadap sektor industri, dukungan kepada kampus, dan peran strategis Indonesia sebagai mitra Hiroshima University dalam mewujudkan inisiatif global.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasmita mengeluarkan regulasi baru terkait pengenaan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib bagi 16 produk industri. Aturan ini bertujuan untuk memberikan jaminan kualitas pada masyarakat.

Menperin mengatakan, beleid yang tertuang dalam skema Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) itu mengatur proses penilaian kesesuaian yang mencakup audit dan pengujian pada produk-produk yang memiliki dampak besar terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan.

"Hal ini merupakan instrumen penting dalam memastikan bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh industri akan memenuhi standar yang ditetapkan,” ujar Agus seperti dikutip dari Antara, Senin (14/10).

Agus melanjutkan, untuk mendukung implementasi 16 peraturan tersebut, pihaknya telah menunjuk Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang terdiri dari 20 Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dan 28 laboratorium penguji yang siap melakukan sertifikasi dan pengujian produk.

LPK tersebut berperan penting dalam memastikan bahwa produk yang beredar di pasar telah memenuhi standar yang berlaku, serta memberikan jaminan kualitas kepada konsumen.

Sementara itu, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Andi Rizaldi mengatakan ke-16 Permenperin baru itu ditujukan untuk mengatur produk kawat baja pratekan, kalsium karbida, katup, kompor gas, selang kompor gas LPG, ubin keramik, sprayer gendong, sepatu pengaman, sodium tripolifosfat, aluminium sulfat, seng oksida, dan semen.

Ia mengatakan, jika diakumulasi hingga saat ini, Kemenperin telah mengharmonisasi sebanyak 44 rancangan Permenperin, dengan rincian 16 Permenperin telah diterbitkan dan 28 rancangan Permenperin dalam proses penerbitan. Sementara 24 rancangan lainnya masih dalam proses pembahasan dengan pemangku kepentingan terkait.

Kemenperin mencatat sudah memiliki 5.300 SNI yang ditujukan untuk berbagai sektor industri, dan dari angka tersebut 130 di antaranya sudah berstatus SNI wajib.

Sebelumnya, Menperin menegaskan pemberlakuan Standard Nasional Indonesia (SNI) wajib digunakan sebagai instrumen untuk mengendalikan impor.

Oleh karena itu, ia meminta Petugas Pengawas Standard Industri (PPSI) yang diamanatkan untuk melakukan pengawasan SNI melalui Permenperin No. 45 Tahun 2022, agar menerapkan regulasi tersebut.