Bisnis.com, JAKARTA - Akhir September lalu, Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menerbitkan laporan berjudul Laporan Ke tim pangan Ekonomi Indonesia: Pesawat Jet untuk si Kaya, Sepeda untuk si Mis kin” (Askar et. al., 2024) (La -por an CELIOS).

Ada yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut terkait penyebutan Pajak Kekayaan di Laporan CELIOS. Pertama, potensi pajak kekayaan tahunan yang diambil 2% dari kekayaan Menteri Kabinet Joko Widodo periode kedua pada 2024 dapat mencapai Rp490,35 miliar/tahun (hal. 3).

Angka itu sedikitnya dapat membangun 2.053 rumah subsidi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan kualitas terbaik seharga Rp240 juta. Kedua, Pajak Kekayaan 50 triliuner teratas setara dengan 2,45% APBN Indonesia 2024, dan 4,11% dari Target Penerimaan Pajak 2024 (hal. 9).

Ketiga, satu dari dua triliuner dalam 50 orang terka-ya memiliki bisnis di industri ekstraktif. Potensi sumbang-an dari pajak kekayaannya sebesar 2,3 kuadriliun (hal. 16). Keempat, pajak kekayaan dari sektor ekstraktif pada daftar 50 triliuner terkaya dapat menyubsidi kerugian akibat konflik agraria untuk 13 juta rumah tangga.

Ketika disebut pajak kekayaan di laporan CELIOS terse-but, acuannya harus undang-undang (UU). Nomenklatur “pajak kekayaan” tidak disebut secara khusus di UU Perpajakan. Selain itu, pengenaan pajak kekayaan atas crazy rich yang disebut di rilis Forbes yang menjadi rujukan dalam laporan CELIOS, tidak secara otom-tis dapat dilakukan.

Pemungutan pajak apapun di Indonesia harus berdasarkan undang-undang. Hal ini sudah diamanatkan di Pasal 23A UUD 1945. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Saat ini, basis pemajakan berdasarkan UU pajak di Indonesia tidak terlepas dari persamaan Penghasilan= Konsumsi+Tambahan Harta. Contoh dari basis pajak beru-pa penghasilan adalah PPh/Pajak Penghasilan. Aturannya mengacu ke UU No.7/1983 dan perubahannya.

Contoh dari basis pajak berupa konsumsi adalah PPN/Pajak Pertambahan Nilai. Rujukan aturannya adalah UU No.8/1983 dan perubahannya. Ada beberapa contoh dari basis pajak berupa net wealth atau kekayaan. Pertama, pajak atas kepemilikan harta, yaitu PBB (Pajak Bumi & Bangunan) dan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor). Kedua, pajak atas transak-si kekayaan, yaitu BBN KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan).

Ketiga, pajak atas transaksi harta yang dikelompokkan ke dalam PPh, yaitu PPh atas pengalihan harta, termasuk hak atas tanah/bangunan dan pengalihan saham.Jika dilihat data Forbes dan laporan CELIOS, acuannya adalah informasi kepemilikan saham dan keuangan yang diperoleh dari keluarga dan individu, bursa saham, laporan tahunan, dan analis. Dengan kata lain, kekayaan dari saham tersebut tidak muncul dari transaksi peng-alihan harta.

Seperti dikutip dari laman Forbes yang diru-juk CELIOS, penilaian keka-yaan yang berasal dari saham perusahaan swasta mengacu pada harga saham perusahaan serupa yang diperdagangkan secara publik. Kekayaan publik itu dihitung berdasarkan harga saham dan nilai tukar per 17 November 2023.

Perlukah pajak kekayaan? Jika dilihat metode Forbestersebut, ketentuan pajak di Indonesia belum bisa menge-nakan pajak atas kekayaaan 50 crazy rich dimaksud. Alasannya, ada perbedaan mendasar di dalam menentu-kan basis pemajakan.

Berdasarkan UU pajak yang mengatur pajak kekayaan di atas, pajak kekayaan di Indonesia tidak dikenakan atas unrealized gains yang berasal dari penilaian harta saham sesuai harga pasar di akhir tahun. Pajak kekayaan atas saham itu muncul ketika saham tersebut ditransaksi-kan sehingga sudah ada realisasi (realized gains).

Secara khusus, Pasal 4 ayat (1) huruf d UU PPh mengatur pajak atas keuntungan penga-lihan harta yang sudah ditransaksikan tersebut. Selain itu, Pasal 4 ayat (2) UU PPh beserta aturan pelaksana Peraturan Pemerintah (PP) 41/1994 dan PP 14/1997 juga mengatur PPh atas transaksi pengalihan saham di bursa efek.

Hal serupa tentang realized gains juga berlaku untuk depo-sito/tabungan nonrupiah jika pemiliknya adalah orang pribadi (termasuk crazy rich dan peja-bat menteri). PPh tidak dikenakan atas keuntungan selisih kurs yang belum terealisasi.

Pertanyaan yang muncul adalah apakah kenaikan harga saham sesuai harga pasar membuat pemilik saham tersebut memiliki kemampuan membayar? Prinsip utama dari PPh untuk kasus di atas adalah ability to pay (kemampuan membayar). Karena itu, tidak ada potensi pajak kekayaan dari crazy rich Indonesia jika acuannya adalah kenaikan harta (net wealth) yang masih berupa unrealized gains.

Saat ini, crazy rich telah dipajaki melalui UU PPh yang telah memperluas objeknya berupa imbalan natura/kenik-matan. Tarif pajak progresif juga ditambah sehingga tarif tertingginya menjadi 35%. UU PPh fokus pada pengenaan pajak atas peningkatan penghasilan sebelum penghasilan tersebut digunakan untuk konsumsi atau menambah harta (net wealth).

Pengenaan pajaknya menggunakan meka-nisme PPh Pasal 21 yang dipo-tong oleh pemberi kerja atas semua imbalan orang pribadi, termasuk crazy rich.

Karena selama ini sudah ada regulasi tentang pemajakan atas penghasilan crazy rich, belum diperlukan regulasi pajak baru. Untuk hal ini, pemerintah ting-gal mengintensifkan ketentuan pajak natura, serta memastikan pengenaan PPh 35% atas peng-hasilan setahun mereka yang di atas Rp5 miliar dilaksanakan dengan baik

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -JAKARTA . Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dipastikan membutuhkan anggaran besar untuk menjalankan program-program prioritas mereka.

Salah satunya adalah program makan bergizi gratis yang menjadi janji politik Prabowo. Namun, program ini akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), yang sebagian besar masih mengandalkan penerimaan pajak.

Saat ini, rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) masih rendah, yaitu hanya 10,3%.

Di tengah rencana pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025 dan target rasio pajak sebesar 23%, muncul kembali wacana pengenaan pajak kekayaan, terutama untuk orang-orang superkaya.

Pajak ini diusulkan sebagai solusi untuk menambah pendapatan negara, meskipun penerapannya diprediksi akan menimbulkan pro dan kontra.

Fuad Rahmany, mantan Dirjen Pajak Kemenkeu periode 2011-2014, menyatakan bahwa pajak kekayaan bagi orang superkaya dapat menjadi salah satu solusi di tengah melemahnya daya beli masyarakat kelas menengah.

"Harta bersih orang-orang superkaya ini terus naik tinggi, sedangkan kelas menengah semakin menurun," ujar Fuad kepada KONTAN, Selasa (15/10). Namun, Fuad juga mengakui bahwa kebijakan ini perlu kajian yang komprehensif sebelum diterapkan.

Guru Besar Ilmu Kebijakan Pajak Universitas Indonesia (UI), Haula Rosdiana, menambahkan bahwa jika pajak kekayaan diberlakukan, pemerintah harus memastikan tidak terjadi pajak berganda.

"Salah satu objek dari pajak penghasilan adalah tambahan kekayaan yang belum dikenakan pajak, lantas apa bedanya dengan pajak kekayaan," ujarnya.

Haula juga menjelaskan bahwa kekayaan berupa tanah dan bangunan sudah dikenakan pajak bumi dan bangunan (PBB), sementara kendaraan bermotor dikenakan pajak kendaraan.

Oleh karena itu, ia menegaskan perlunya riset mendalam sebelum memberlakukan pajak kekayaan agar tidak terjadi pajak berganda.

Sebuah kajian dari University of Greenwich, Prancis, memperkirakan bahwa pajak progresif atas kekayaan bersih dapat menghasilkan pendapatan sebesar 3% hingga 10,8% dari PDB.

Sementara itu, Lembaga Penelitian The Prakarsa memproyeksikan bahwa dengan tarif pajak sebesar 2%, potensi penerimaan pajak kekayaan bisa mencapai Rp 86,6 triliun.

Dari jumlah ini, 100 orang terkaya di Indonesia diperkirakan akan menyumbang Rp 55,7 triliun, sementara sisanya berasal dari sekitar 4.600 orang yang memiliki kekayaan di atas US$ 10 juta atau sekitar Rp 144 miliar.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana akan mengoptimalkan penerimaan pajak dari orang super kaya atau crazy rich di Indonesia.

Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran Anggawira mengatakan bahwa kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari orang kaya akan menjadi bagian dari strategi fiskal pemerintahan selanjutnya.

"Dalam konteks pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, ada kemungkinan besar bahwa kebijakan untuk memaksimalkan penerimaan pajak dari orang kaya akan menjadi bagian dari strategi fiskal yang lebih luas," ujar Anggawira kepada Kontan.co.id, Senin (30/9).

Hanya saja, Anggawira tidak memastikan kapan kebijakan tersebut akan diterapkan, apakah akan diterapkan pada tahun pertama kepemimpinannya atau pun pada tahun-tahun berikutnya. Yang pastinya, pihaknya akan melakukan penyesuaian terlebih dahulu.

Kendati begitu, Anggawira menyebut, salah satu fokus yang mungkin diambil oleh Prabowo adalah memperkuat sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien, termasuk membidik kelompok berpenghasilan tinggi yang selama ini potensi pajaknya belum tergali sepenuhnya.

Ia memandang, potensi pajak dari orang kaya di Indonesia memang menjadi salah satu isu penting dalam memperluas basis penerimaan negara.

"Di berbagai negara, pajak dari kelompok berpenghasilan tinggi atau pemilik aset besar seringkali menjadi sumber pendapatan yang signifikan," katanya.

Terkait regulasinya, ada beberapa opsi yang kemungkinan akan dipertimbangkan.

Pertama, penguatan pengawasan dan kepatuhan pajak. Dalam hal ini, pemerintah bisa memperketat pengawasan terhadap kepatuhan pajak orang kaya dengan memanfaatkan teknologi dan kerjasama antar lembaga untuk memastikan bahwa mereka melaporkan dan membayar pajak sesuai ketentuan.

Kedua, penerapan pajak kekayaan atau wealth tax. Ia menyebut, ada kemungkinan juga untuk mempertimbangkan pajak kekayaan bagi individu dengan aset yang sangat besar, meskipun ini masih memerlukan kajian mendalam terkait dampak dan penerapannya.

Ketiga, reformasi pajak penghasilan (PPh). Dalam hal ini melakukan revisi tarif PPh untuk kelompok berpenghasilan tinggi, atau pemberlakuan pajak tambahan (surtax) bagi mereka yang memiliki penghasilan di atas batas tertentu.

"Semua ini tentu memerlukan proses regulasi yang matang dan perencanaan yang cermat agar kebijakan ini tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga memastikan keadilan sosial dan ekonomi yang lebih baik," kata Anggawira.

Diberitakan KONTAN sebelumnya, dalam laporan Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2024 yang diterbitkan Celios, potensi pajak kekayaan dari 50 orang super kaya di Indonesia mencapai Rp 81,6 triliun dalam setahun.

Sejak 2020, kekayaan tiga orang terkaya telah meningkat lebih dari tiga kali lipat, sementara pertumbuhan upah pekerja hanya sebesar 15%. Tak ayal, jumlah kekayaan 50 triliuner terkaya di Indonesia bisa membayarkan gaji seluruh pekerja penuh dalam angkatan kerja sepanjang tahun.

Gambaran ketimpangan di Indonesia sebenarnya tak mengabarkan gejala baru. Temuan global mencatatkan penghitungan 2.500 miliarder dengan akumulasi kekayaan sebesar Rp214 kuadriliun hanya berkontribusi sekitar Rp 726 triliun atau 0,35% dari kekayaannya.

Bisnis.com, JAKARTA – Center of Economic and Law Studies (Celios) mengusulkan penerapan pajak kekayaan di Indonesia karena bisa membiayai berbagai program seperti makan siang gratis hingga beasiswa kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dalam studi terbarunya berjudul Laporan Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2024: Pesawat Jet untuk Si Kaya, Sepeda untuk Si Miskin, Celios mengumpulkan data dari 50 orang terkaya di Indonesia versi Forbes. Hasilnya, ditemukan ketimpangan yang sangat besar antara ‘si kaya’ dengan ‘si miskin’.

Salah satunya, Celios mengungkapkan harta 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan harta 50 juta warga lainnya. Oleh sebab itu, Celios mengusulkan penerapan pajak kekayaan agar ketimpangan tersebut tidak makin parah.

Studi Celios menunjukkan, penerapan pajak kekayaan sangat membantu pembiayaan program pembangunan. Misalnya, potensi pajak kekayaan 50 orang terkaya saja mencapai Rp81,6 triliun per tahunnya.

Dana tersebut diyakini bisa membiayai program-program pengentasan kemiskinan seperti memberi makan siang gratis kepada 15 juta masyarakat sepanjang tahun—dengan asumsi satu paket makan Rp15.000.

Lalu, pajak kekayaan 50 orang paling tajir itu bisa membangun 339 ribu rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah; membiayai lebih dari 558 juta paket bantuan beras untuk keluarga miskin—dengan asumsi 10 liter beras per paket.

Selanjutnya, pajak kekayaan 50 triliuner teratas juga bisa membangun lebih dari 4 juta rumah susun bagi masyarakat miskin; bisa mendistribusikan 1,5 hektar tanah kepada 8,7 juta usaha pertanian kecil.

Kemudian, pajak kekayaan hanya 2% atas kekayaan 50 orang terkaya bisa membiayai kuliah 18,5 juta mahasiswa per tahunnya; bangun 877 pusat pelayanan kesehatan jiwa dan psikologis; dan masih banyak lagi.

Director of Fiscal Justice Celios Media Wahyudi Askar pun tidak menampik bahwa perekonomian Indonesia telah tumbuh pesat dalam beberapa dekade terakhir. Kendati demikian, sejalan dengan itu ketimpangan ekonomi juga semakin dalam.

"Pengukuran yang terlalu berfokus pada angka-angka makroekonomi sering kali melupakan makna hakiki dari pembangunan, yaitu memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat," jelas Media dalam laporan Celios, dikutip pada Kamis (26/9/2024).

Penerapan Pajak Kekayaan

Menurut laporan Dana Moneter Internasional (Internatonal Monetary Fund/IMF) berjudul How to TaxWealth (2024), setidaknya tiga pendekatan lazim dalam penerapan pajak kekayaan yaitu berdasarkan nilai harta (pajak progresif), transfer kekayaan melalui warisan, dan tarif aset-aset seperti saham.

IMF menyebutkan bahwa pajak kekayaan sudah lazim diterapkan di banyak negara terutama Eropa dan Amerika Latin meski perhitungan dasarnya berbeda-beda, sebut saja di Norwegia, Belanda, Spanyol, Argentina, Bolivia, hingga Venezuela.

Notabenenya, Indonesia sudah lama punya jenis pajak kekayaan yang pendekatannya bukan berdasarkan nilai harta murni namun aset seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Kendaraan Bermotor. Namun, kedua jenis pajak tersebut untuk semua masyarakat, bukan khusus untuk orang super kaya.

Jenis pajak khusus yang dikenakan untuk mereka yang super kaya adalah PPh orang pribadi dengan tarif progresif 35% bagi penghasilan di atas Rp5 miliar per tahun seperti yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Eksekutif The Prakarsa Ah Maftuchan menilai bahwa implementasi pajakorang super kaya atau crazy rich semakin mendesak dilakukan di tengah krisis ekonomi global.

Menurutnya, pajak kekayaan dapat menjadi opsi sumber pendapatan domestik dan dapat mendongkrak pendapatan negara secara signifikan, terutama dalam rangka mendanai program sosial, menciptakan pemerataan ekonomi, dan mendanai program pembangunan lainnya.

Di tengah krisis global saat ini, Maftuchan mengatakan jumlah orang super kaya atau high-net worth individual (HNWI) justru bertambah. Selain itu, jumlah kekayaan HNWI lama justru mengalami peningkatan.

Di Indonesia, imbuhnya, jumlah WNI dengan nominal kekayaan di atas US$1 juta hampir mencapai 172.000 orang pada 2020, naik 62% dibandingkan periode 2019.

Forbes pada 2022 juga mencatat total gabungan aset bersih 50 orang terkaya di Indonesia meningkat 22%, dari US$133 miliar atau sekitar Rp1.938 triliun pada 2020 menjadi US$162 miliar atau sekitar Rp2.324 triliun pada 2021.

“Ini hampir setara dengan total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara [APBN] Indonesia 2020,” katanya kepada Bisnis, Kamis (25/7/2024).

Menurutnya, pajak kekayaan dikenakan terhadap kekayaan bersih dari total gabungan aset, termasuk tabungan bank, deposito, saham, waran, surat berharga, sukuk, logam mulia, donasi, warisan, mata uang kripto, dan hibah.

Selain itu, pajak kekayaan dikenakan sebanyak satu kali dalam setahun kepada wajib pajak atau pihak yang mewakili keluarga HNWI.

Berdasarkan kajian Universitas Greenwich, Perancis, dia mengatakan pajak progresif atas kekayaan bersih juga diperkirakan dapat menghasilkan pendapatan antara 3% hingga 10,8% dari PDB.

Lebih lanjut, dengan asumsi sekitar 4.600 orang Indonesia yang memiliki kekayaan di atas US$10 juta atau Rp144 miliar, the Prakarsa melakukan simulasi penghitungan tax-rate/tax-bracket melalui 4 opsi.

Pertama, dengan tax-rate flat 1%, potensi penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan adalah sebesar Rp54 triliun.

“Dengan menggunakan data Forbes, olahan penelitian mengestimasi penerimaan pajak sekitar Rp27,9 triliun dari 100 orang terkaya Indonesia, sedangkan sisanya berkontribusi Rp26,2 triliun," imbuhnya.

Kedua, jika tax-rate 2%, potensi penerimaan diperkirakan mencapai Rp86,6 triliun, di mana golongan 100 orang terkaya akan menyumbang sebesar Rp55,7 triliun dan sisanya menyumbang Rp30,9 triliun.

“Melalui hasil ini, pajak kekayaan senilai 6,78% dari realisasi penerimaan pajak pada 2021,” jelas Maftuchan.

Ketiga, dengan penerapan pajak progresif 1%-2%, potensi penerimaan diperkirakan mencapai Rp78,5 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 6,15% dari realisasi penerimaan pajak pada 2021.

Keempat, dengan penerapan pajak progresif 1,5%-4%, potensi penerimaan diperkirakan mencapai Rp155,3 triliun.

"Hasil dari model ini setara dengan 12,15% dari realisasi penerimaan pajak Indonesia pada 2021," jelasnya.