Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan.

Aturan ini mempertegas posisi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Dalam perpres tersebut, Prabowo menghapus Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang saat ini dipimpin oleh Kepala BKF Febrio Nathan Kacaribu.

Sejalan dengan penghapusan tersebut, kini terdapat penambahan dua Ditjen baru, yakni Ditjen Strategis Ekonomi dan Fiskal yang akan menggantikan BKF, serta Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, perubahan nomenklatur dari BKF menjadi Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal tersebut merupakan tindak lanjut atas ketentuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

"Badannya menjadi Dirjen Strategi Ekonomi Fiskal. Kenapa? Karena menurut Kementerian PANRB, nomenklatur badan itu tidak membuat kebijakan. Namun, BKF membuat policy banyak. Akhirnya diubah jadi ditjen," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Jumat (8/11).

Sementara itu, untuk Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan ditambah karena untuk memperkuat peranan Kemenkeu sebagai sekretaris KSSK dari sisi sektor keuangan dan kerja sama internasional sektor keuangan.

Presiden Prabowo Subianto menghapus Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Ini terungkap dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan. Beleid tersebut diteken Prabowo pada 5 November 2024.

Bab III Perpres 158/2024 mengatur tentang organisasi Kemenkeu yang baru. Pada daftar itu, tak ada lagi BKF, melainkan muncul direktorat jenderal baru bernama Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal.

"Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," jelas pasal 13 beleid itu, dikutip Kamis (7/11).

Ditjen baru yang mengatur urusan fiskal ini dipimpin seorang direktur jenderal dan bertanggung jawab kepada menteri keuangan. Sang dirjen bakal dibantu sekretariat ditjen serta paling banyak enam direktorat dalam menjalankan tugasnya.

Selain itu, ada satu ditjen tambahan. Presiden Prabowo menambah Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan di tubuh organisasi Kemenkeu.

Ini diatur di Bagian Kesebelas Perpres 158/ 2024. Ditjen tersebut juga dipimpin seorang dirjen dan bertanggung jawab kepada menkeu.

Praktis, anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani sekarang bertambah banyak. Ia bakal punya 9 dirjen yang siap membantunya, di mana semula hanya ada 7 direktorat jenderal di Kemenkeu.

Berikut susunan terbaru organisasi Kementerian Keuangan:

a. Sekretariat Jenderal;b. Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal;c. Direktorat Jenderal Anggaran;d. Direktorat Jenderal Pajak;e. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;f. Direktorat Jenderal Perbendaharaan;g. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;h. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;i. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;j. Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan;

k. Inspektorat Jenderal;l. Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan;m. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;n. Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak;o. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak;p. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak;q. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara;r. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak;s. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara;t. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional;u. Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal;v. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu mengaku sudah 'dibooking' Presiden Prabowo Subianto dari 6 bulan sebelum pelantikan Kabinet Merah Putih. Sejak ditetapkan sebagai presiden terpilih, Prabowo disebut telah mengumpulkan pakar dari semua universitas ternama termasuk dirinya.

Anggito mengatakan Prabowo sebelumnya telah mengadakan semacam retreat yang umumnya masih orang-orang di luar kabinet. Selain para pakar, tentara dan lulusan akademi militer (akmil) juga dikumpulkan.

"Dulu di Hambalang saya 2-3 hari cari pembicara-pembicara top dunia. Ini kelompok kecil, umumnya masih di luar kabinet semua. Maka saya bilang 6 bulan itu saya betul-betul nggak bisa bergerak karena sudah dibooking sama beliau. Tiket saya itu sudah 10 kali ganti karena begitu pulang suruh balik lagi, pulang suruh balik lagi," ungkap Anggito dalam acara Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) 2024 yang dilihat virtual, Senin (28/10/2024).

Menurut Anggito, ide retreat Kabinet Merah Putih di Magelang sangat luar biasa dan patut ditiru oleh instansi yang mau menggembleng sumber daya manusia (SDM)-nya. Kegiatan itu disebut sebagai 'the military way', tetapi bukan militeristik.

"Jadi retreat di Magelang ini adalah game changer, ini bukan militerisme, tapi military way, cara militer untuk mendisiplinkan dan bonding di antara anggota kabinet. Selama 34 tahun karier, 30 tahun saya belum pernah merasakan bonding di antara anggota kabinet. Jadi ini lah yang membuat hati kita cair," tutur Anggito.

"Karena menurut dia (Prabowo), kelemahan bangsa kita adalah kelemahan dalam disiplin, tanggung jawab dan mengambil keputusan secara berani," tambahnya.

Saat ditunjuk masuk Kabinet Merah Putih oleh Prabowo, Anggito mengaku tidak banyak bertanya terkait alasan dan sebagainya. Menurutnya, hal itu adalah amanah yang harus dijalankan.

"Saya tidak pernah bertanya kenapa saya, why me? I never ask this kind of questions, menurut saya itu silly questions. Jadi kalau kita diberi amanah, jalankan saja amanah itu. Jadi nggak usah ditanyakan, yang penting kita amanah dari Allah dan pimpinan memberi kepercayaan," ucapnya.

Sebagai informasi, Anggito merupakan dosen sekaligus Ketua Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM. Pria kelahiran 1963 itu juga pernah menjadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan periode 2006-2010.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS) mengungkapkan kekhawatiran terkait semakin banyaknya kementerian dan lembaga di pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto terhadap proses perizinan bisnis, khususnya di sektor industri petrokimia.

Menurut Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiono sistem Online Single Submission (OSS) menjadi isu utama yang harus diperbaiki untuk pemerintah selanjutnya.

"Concern kita ada di OSS. OSS ini masih jadi kendaraan utama dalam proses perizinan, tapi masalahnya belum terkoneksi instan dengan kementerian dan lembaga yang terkait sektor industri, investasi, dan perdagangan," ujar Fajar kepada KONTAN, Kamis (17/10).

Ia menegaskan bahwa hambatan perizinan industri petrokimia terbagi dalam tiga bidang utama: administrasi, fiskal, dan serbuan produk impor. Dalam hal administrasi, perizinan lahan melalui OSS masih belum optimal. "BKPM belum bisa menyelesaikan masalah ini, termasuk terkait aturan PPN yang tidak bisa dikredit. Ini jelas memberatkan pengusaha," katanya.

Fajar juga menyoroti perlunya perbaikan pada Badan Kebijakan Fiskal (BKF), terutama dalam mendukung upaya pengamanan industri domestik, serta pentingnya optimalisasi data dari Badan Pusat Statistik (BPS). "Data dari BPS masih terlambat, padahal sangat dibutuhkan untuk pengambilan kebijakan," tambahnya.

Di sisi lain, Fajar berharap bahwa penambahan kementerian dan lembaga tidak memperburuk iklim investasi. "Ini bisa menjadi dua sisi mata pisau. Jika tim ekonomi solid dan profesional, pengambilan keputusan akan lebih cepat dan membantu industri. Namun jika tidak, birokrasi justru akan makin panjang dan lambat," pungkasnya.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -JAKARTA . Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dipastikan membutuhkan anggaran besar untuk menjalankan program-program prioritas mereka.

Salah satunya adalah program makan bergizi gratis yang menjadi janji politik Prabowo. Namun, program ini akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), yang sebagian besar masih mengandalkan penerimaan pajak.

Saat ini, rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) masih rendah, yaitu hanya 10,3%.

Di tengah rencana pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025 dan target rasio pajak sebesar 23%, muncul kembali wacana pengenaan pajak kekayaan, terutama untuk orang-orang superkaya.

Pajak ini diusulkan sebagai solusi untuk menambah pendapatan negara, meskipun penerapannya diprediksi akan menimbulkan pro dan kontra.

Fuad Rahmany, mantan Dirjen Pajak Kemenkeu periode 2011-2014, menyatakan bahwa pajak kekayaan bagi orang superkaya dapat menjadi salah satu solusi di tengah melemahnya daya beli masyarakat kelas menengah.

"Harta bersih orang-orang superkaya ini terus naik tinggi, sedangkan kelas menengah semakin menurun," ujar Fuad kepada KONTAN, Selasa (15/10). Namun, Fuad juga mengakui bahwa kebijakan ini perlu kajian yang komprehensif sebelum diterapkan.

Guru Besar Ilmu Kebijakan Pajak Universitas Indonesia (UI), Haula Rosdiana, menambahkan bahwa jika pajak kekayaan diberlakukan, pemerintah harus memastikan tidak terjadi pajak berganda.

"Salah satu objek dari pajak penghasilan adalah tambahan kekayaan yang belum dikenakan pajak, lantas apa bedanya dengan pajak kekayaan," ujarnya.

Haula juga menjelaskan bahwa kekayaan berupa tanah dan bangunan sudah dikenakan pajak bumi dan bangunan (PBB), sementara kendaraan bermotor dikenakan pajak kendaraan.

Oleh karena itu, ia menegaskan perlunya riset mendalam sebelum memberlakukan pajak kekayaan agar tidak terjadi pajak berganda.

Sebuah kajian dari University of Greenwich, Prancis, memperkirakan bahwa pajak progresif atas kekayaan bersih dapat menghasilkan pendapatan sebesar 3% hingga 10,8% dari PDB.

Sementara itu, Lembaga Penelitian The Prakarsa memproyeksikan bahwa dengan tarif pajak sebesar 2%, potensi penerimaan pajak kekayaan bisa mencapai Rp 86,6 triliun.

Dari jumlah ini, 100 orang terkaya di Indonesia diperkirakan akan menyumbang Rp 55,7 triliun, sementara sisanya berasal dari sekitar 4.600 orang yang memiliki kekayaan di atas US$ 10 juta atau sekitar Rp 144 miliar.

Program kartu Prakerja merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. Program ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 2020.

Mengutip dari laman resmi Prakerja, program ini adalah beasiswa pelatihan yang bisa dipakai untuk meningkatkan kompetensi kerja dan kewirausahaan. Hal yang melatarbelakangi munculnya program ini adalah oleh keinginan pemerintah untuk mendorong masyarakat agar terus belajar.

Benefit dari program ini juga tak sedikit. Pemegang kartu Prakerja akan mendapat pelatihan hardskill dan softskill untuk meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan daya saing para pekerja. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kewirausahaan.

Sasaran kartu Prakerja adalah orang-orang yang sedang mencari pekerjaan, pekerja atau buruh yang ingin meningkatkan skill, dan pelaku usaha mikro dan kecil dengan rentang usia 18-64 tahun.

Mengutip dari laman resmi Prakerja, program ini telah menyasar 514 Kabupaten/Kota di Indonesia dengan jumlah penerima mencapai 18,9 juta orang. Direktur Eksekutif PMO Prakerja Denni Puspa Purbasari menyampaikan bahwa rata-rata penerima program ini adalah generasi Z dan Millennial.

"Dari peserta Prakerja, mayoritas berusia 18-35 tahun atau Gen-Z dan Milenial, dengan kelas ekonomi mencakup desil 1 aspiring middle class hingga middle class, dengan mayoritas berasal dari daerah pedesaan," ujar Denni dikutip dari Prakerja, Jumat (11/10/2024).

Program ini juga memperhatikan para penyandang disabilitas di Indonesia. Menurut informasi yang dipaparkan oleh Prakerja, 3% dari keseluruhan penerima program ini adalah penyandang disabilitas.

Selama 4 tahun, Prakerja telah menyediakan lebih dari 6.000 pelatihan. Dengan pelatihan yang disediakan di Prakerja, penyandang disabilitas dapat mengembangkan skill mereka di rumah saja.

Kilas Balik

Mengutip dari CNBC Indonesia, Program kartu Prakerja ini pertama kali diluncurkan pada 11 April 2020. Program ini muncul sesaat setelah pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat adanya pandemi COVID-19.

Tidak seperti sekarang, saat pertama kali program ini diluncurkan pemerintah menggabungkan pelatihan dengan program bantuan sosial. Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat yang saat itu ekonominya terganggu karena pandemi.

Mengacu pada laman resmi Prakerja, program ini efektif dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19 yang terjadi. Berdasar pada survei Presisis pada tahun 2021, program ini ternyata meningkatkan skill penerimanya dan berhasil mengubah status kebekerjaan penerimanya. Tak hanya itu, program ini juga berhasil meningkatkan upah pekerja sebesar 31,6%.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyebut bahwa program ini telah mengatasi scaring effect akibat COVID-19.

"Terkait dengan itu, Program Kartu Prakerja merupakan salah satu program penting yang berfungsi mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi tantangan di dunia kerja. Kartu Prakerja terbukti meningkatkan kompetensi, produktivitas, daya saing, dan keterampilan kewirausahaan sehingga peserta dapat meningkatkan pendapatan atau kesempatan memperoleh pekerjaan baru, sekaligus mengatasi 'scarring effect' akibat pandemi," jelas Febrio.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA Pemerintah Indonesia siap mengadopsi pajak minimum global dengan tarif efektif sebesar 15% mulai tahun depan.

Oleh karena itu, saat ini pemerintah akan melakukan revisi ketentuan fasilitas tax holiday sejalan dengan penerapan pajak minimum global tersebut.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, fasilitas tax holiday yang akan berikan oleh pemerintah dirancang agar pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak tidak lebih rendah dari tarif efektif minimum sebesar 15%.

"Kalau untuk konteks Indonesia berarti kalau PPh Badan kita adalah 22% maka tax holiday-nya maksimum sampai 15%. Jadi kita bisa berikan 7%, 22% dikurangi 15%. Itu konteks tax holiday ke depan," ujar Febrio kepada awak media di Kantor Kemenkeu, Jumat (4/10).

Mengingat masih ada beban pajak dengan tarif efektif sebesar 15% yang harus dibayar oleh Wajib Pajak penerima tax holiday, maka Febrio mengatakan, pihaknya akan menyiapkan insentif alternatif untuk mengompensasi beban pajak tersebut.

"Mayoritas fiskal masih tetap akan ada, tapi bentuknya bukan tax holiday lagi yang sampai 0%. Tax holiday-nya sampai yang 7% itu kalau untuk Indonesia. Lalu yang 15% nanti kita pikirkan, kita sedang siapkan bersama-sama dengan Kementerian Investasi/BKPM juga," katanya.

Ia menegaskan, pemberian tax holiday di Indonesia yang selama ini berlaku perlu direvisi agar penghasilan Wajib Pajak yang tidak dipajaki oleh Indonesia akibat tax holiday tidak akan dipajaki oleh negara lain.

"Hak pemajakan itu memang akhirnya kalau tidak kita ambil, akan diambil oleh negara asal dari investornya. Jadi kita tidak mau kondisi itu terjadi. Kalau kita tetap berikan tax holiday yang sampai 0% berarti yang 15% akan dipungut oleh negara asalnya. Itu seperti kita menyubsidi APBN negara lain," kata Febrio.

Untuk diketahui, dalam Pilar Dua: Global Anti Base Eresion (GloBE) tersebut mensyaratkan penerapan pajak penghasilan (PPh) korporasi dengan tarif minimum sebesar 15%. Pajak minimum tersebut akan diterapkan pada perusahaan multinasional dengan penerimaan di atas EUR 750 juta per tahun.

Apabila tarif efektif yang ditanggung perusahaan multinasional pada suatu yurisdiksi tidak mencapai 15%, yurisdiksi tempat ultimate parent entity (UPE) berlokasi berhak mengenakan to-up tax atas laba yang kurang dipajaki. Top-up tax dikenakan berdasarkan income inclusion rule (IIR).

IDXChannel - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menilai inflasi September 2024 tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen, pada level 1,84 persen (yoy). Meskipun, lebih rendah dari bulan sebelumnya 2,12 persen.

Perlambatan terjadi sejak April 2024, didorong oleh penurunan sebagian besar harga pangan dan bensin nonsubsidi. Harga beras yang bergerak stabil dan panen komoditas hortikultura mendorong kembali terjadinya deflasi untuk bulan kelima berturut-turut.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, terjaganya level inflasi hingga September 2024 diharapkan dapat memberikan sinyal positif akan terjaganya daya beli masyarakat dan stabilitas harga.

Salah satunya yaitu harga pangan yang terus melandai mendukung terjaganya akses pangan bagi masyarakat.

“Namun demikian, Pemerintah tetap mewaspadai potensi terjadinya kelebihan pasokan. Selain itu, Pemerintah juga akan terus bersiaga dalam mengantisipasi terjadinya cuaca ekstrem yang dapat menyebabkan gejolak pada harga pangan melalui koordinasi TPIP dan TPID, khususnya memasuki masa peralihan musim,” ujar Febrio dalam keterangan resmi, Kamis (3/10/2024).

Kerja sama antara Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terus diperkuat untuk menjaga kestabilan harga serta mengantisipasi risiko potensi bencana dan perubahan cuaca yang ekstrem.

Adapun inflasi inti tercatat naik menjadi sebesar 2,09 persen (yoy) yang didorong oleh kelompok perawatan pribadi, pendidikan, perumahan, serta rekreasi. Inflasi inti yang masih terjaga juga sejalan dengan tren pertumbuhan kredit konsumsi yang masih meningkat (Agustus: 11,4 persen yoy).

Sementara, inflasi volatile food terus melambat menjadi 1,43 persen yang didorong oleh melimpahnya stok pangan, terutama cabai merah dan cabai rawit di berbagai daerah karena musim panen.

Inflasi harga diatur Pemerintah juga tercatat mengalami perlambatan menjadi 1,40 persen (yoy), dipengaruhi oleh penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi. Sementara itu, aktivitas manufaktur Indonesia bulan September masih berada di zona kontraksi di level 49,2 (Agustus: 48,9).

Di sisi lain, pelemahan kinerja manufaktur global tercermin dari kontraksi Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur selama 3 bulan berturut-turut. Maraknya hambatan perdagangan menjadi faktor yang turut menekan kinerja manufaktur.

Selain itu, terdapat faktor kekhawatiran atas perlambatan ekonomi China yang masih membayangi, meski Pemerintah China telah berusaha membangkitkan optimisme pasar melalui paket stimulus yang cukup signifikan.

Peluang ekspor manufaktur Indonesia diperkirakan masih cukup kuat, terutama hasil hilirisasi. Hal ini mulai terindikasi dari tren kenaikan beberapa harga komoditas seperti nikel, minyak sawit mentah (CPO) dan batu bara.

Di tengah moderasi level PMI Indonesia, sebagian besar negara mitra dagang Indonesia juga mencatatkan kontraksi PMI manufaktur, seperti Amerika Serikat (47,0), China (49,3), dan Jepang (49,6). Sementara itu, beberapa negara tercatat ekspansi meskipun melambat, seperti India dan Thailand.

“Di tengah tantangan global, kinerja manufaktur domestik memperlihatkan perbaikan meskipun masih dalam zona kontraksi. Optimisme tetap kita jaga untuk capai target pertumbuhan ekonomi,” kata Febrio.

Ke depan, lanjutnya, pemerintah akan terus melakukan evaluasi kebijakan dan anstispasi terhadap berbagai tantangan global untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

(Febrina Ratna)

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mengungkapkan kinerja Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Agustus 2024 terkontraksi ke angka 48,9 disebabkan kondisi global.

Kepala BKF Febrio Kacaribu menuturkan hal ini tidak terlepas dari menurunnya kinerja sektor manufaktur global di tengah tekanan permintaan. Meski demikian, pihaknya masih optimistis terhadap manufaktur Indonesia yang masih mencatatkan pertumbuhan di beberapa leading sector.

“Di tengah perlambatan PMI Indonesia, optimisme masih terjaga dengan kinerja sejumlah leading industry di tanah air,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Selasa (3/9/2024).

Anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani itu menyebut industri tersebut antara lain, industri makanan dan minuman serta kimia farmasi yang hingga kuartal I/2024 lalu konsisten tumbuh di atas 5% (year-on-year/YoY). Bahkan, industri logam dasar tumbuh hingga 18,1% seiring proses hilirisasi yang semakin menunjukkan hasil.

Kendati demikian, pemerintah tersebut memberikan perhatian terus diberikan untuk lagging industry yang menghadapi tantangan berat.

Seperti halnya industri padat karya, yakni Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dan Alas Kaki yang saat ini tengah menghadapi tantangan berat. Tidak hanya dari sisi kinerja ekspor, namun juga daya saing di pasar domestik yang tergerus produk impor.

“Pemerintah terus berupaya mendorong daya saing industri seperti ini dengan berbagai bauran kebijakan,” ujar Febrio.

Saat ini sebagai langkah menjaga daya saing produk TPT, pemerintah telah menerapkan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), di antaranya untuk Pakaian dan Asesori Pakaian sampai dengan November 2024.

Komoditas lainnya yang menggunakan BMTP, yakni Tirai, Kelambu Tempat Tidur, serta Benang dari Serat Staple Sintetik dan Arti-fisial sampai dengan Mei 2026. Kemudian Kain dan Karpet sampai dengan Agustus 2027.

Selain itu, pemerintah juga menerapkan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk produk Poliester Staple Fiber (benang) dari India, Tiongkok, dan Taiwan yang berlaku sampai dengan Desember 2027.

Kebijakan ini dimaksudkan untuk melindungi dan meningkatkan daya saing industri TPT dalam negeri yang memiliki serapan tenaga kerja besar.

Adapun, kontraksi ini bukan hanya Indonesia yang merasakan. Hal serupa pun turut terjadi negara mitra dagang dan kawasan Asean juga mengalami tantangan yang sama, antara lain Amerika Serikat (48,0) dan Jepang (49,8).

Aktivitas manufaktur negara mitra dagang dan kawasan Asean juga mengalami tantangan yang sama, antara lain Amerika Serikat (48,0) dan Jepang (49,8). Negara tetangga seperti Malaysia dan Australia juga kembali mencatatkan PMI manufaktur yang terkontraksi masing-masing pada level 49,7 dan 48,5.

Ke depan, Febrio menekankan pemerintah akan semakin mengantisipasi efek rambatan dari pelemahan pertumbuhan ekonomi China, Kawasan Eropa, dan Amerika terhadap manufaktur Tanah Air.

Berdasarkan laporan terbaru S&P Global, Senin (2/9/2024), indeks yang menggambarkan aktivitas manufaktur nasional itu turun dari bulan sebelumnya yang berada di level 49,3.

Economis Director S&P Global Market Intelligence Paul Smith mengatakan, penurunan pada perekonomian sektor manufaktur Indonesia pada Agustus 2024 ditandai oleh penurunan tajam pada permintaan baru dan output selama 3 tahun. Produksi manufaktur dan permintaan baru pada Agustus 2024 mengalami penurunan paling tajam sejak Agustus 2021.

Pemerintah resmi perpanjang safeguard impor produk kain, karpet, dan tekstil penutup lainnya selama jangka waktu tiga tahun.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengatakan pemerintah melanjutkan kebijakan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor produk kain, karpet, dan tekstil penutup Lainnya, selama tiga tahun. “Sebagai upaya perlindungan dan peningkatan daya saing industri tekstil dalam negeri,” katanya melalui keterangan tertulis, Kamis, 8 Agustus 2024.

Langkah tersebut dipayungi dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pengenaan BMTP terhadap Impor Produk Kain, serta PMK Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengenaan BMTP terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lainnya.

Febrio memastikan pengamanan perdagangan (trade remedies) untuk industri tekstil disesuaikan dengan arah pengembangan industri nasional. Dua PMK tersebut sudah disetujui banyak pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, bahkan negara mitra dagang sesuai. Beleid pengamanan dagang itu juga diselaraskan dengan aturan World Trade Organization (WTO).

Untuk menyokong daya saing sektor industri tekstil nasional, pemerintah sudah menerbitkan beberapa trade remedies yang masih berlaku hingga saat ini. Salah satu aturan yang dimaksud Febrio ini adalah PMK Nomor 176/PMK.010/2022 soal bea masuk anti dumping (BMAD) untuk impor produk serat pakaian. Aturan berdurasi 5 tahun ini bakal berakhir pada Desember 2027.

Selain itu, ada juga PMK Nomor 46/PMK.101/2023 tentang BMTP atas impor produk benang dari serat stapel sintetik dan artifisial. Belieid ini berlaku 3 tahun, setidaknya hingga Mei 2026. Ada pula PMK Nomor 45/PMK.010/2023 berdurasi 3 tahun soal BMTP atas impor tirai, kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya. Lalu ada juga PMK Nomor 142/PMK.010/2021 tentang pengenaan BMTP atas impor produk pakaian dan aksesori pakaian yang berlaku hingga November 2024.

“Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia juga menghadapi tantangan di dalam negeri akibat meningkatnya impor, terutama dari Tiongkok,” ujar Febrio.

Penurunan kinerja industri TPT ini disoroti oleh pemerintah karena serapan tenaga kerjanya yang besar. “Pemerintah secara konsisten mendudukkan upaya solutif,” ujarnya.

Solusi pemerintah menyangkut pemanfaatan rantai pasok global dan penciptaan nilai tambah. Kemenkeu mendukung industri lokal lewat kebijakan insentif fiskal, seperti tax holiday, tax allowance, super tax deduction vokasi, serta penelitian dan pengembangan. Ada juga insentif kawasan, seperti seperti kawasan ekonomi khusus (KEK), lalu trade remedies berupa pengenaan BMTP dan BMAD.

Sejauh ini, Febrio meneruskan, BMTP dan BMAD dipakai untuk memulihkan atau setidaknya mencegah ancaman kerugian ndustri lokal akibat lonjakan jumlah barang impor atau dumping dari negara pengekspor.

“Pertumbuhan subsektor TPT belum kembali ke level prapandemi, dipengaruhi oleh permintaan pasar domestik dan ekspor yang menurun,” kata dia.

JAKARTA,investor.id - Pemerintah melanjutkan kebijakan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan  (BMTP) terhadap impor produk kain, karpet, dan tekstil penutup lainnya selama 3 tahun. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya perlindungan dan peningkatan daya saing industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dalam negeri.

Perpanjangan bea masuk untuk  impor produk dilakukan melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kain dan PMK Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lainnya.

Pertumbuhan  sektor TPT belum kembali ke level prapandemi, dipengaruhi oleh permintaan pasar domestik dan ekspor yang menurun, serta tantangan semakin kompetitifnya industri ini.  Oleh karena itu pemerintah berupaya melakukan sejumlah langkah untuk mendorong kinerja TPT.

Serapan tenaga kerja di sektor TPT  menurun dari 3,98 juta pada 2023 menjadi 3,87 juta pada 2024.  Selain ketatnya kompetisi di pasar global, industri TPT Indonesia juga menghadapi tantangan di dalam negeri akibat meningkatnya impor produk tekstil, terutama dari Tiongkok. Penurunan kinerja industri ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah, mengingat serapan tenaga kerja yang besar.

“Pemerintah terus memantau situasi ini dan memberikan solusi untuk mendorong pemulihan kinerja fundamental industri TPT dalam jangka panjang,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu dalam keterangan resmi yang diterima pada Kamis (8/8/2024).

Penerbitan kebijakan trade remedies untuk industri tekstil dilakukan dengan memperhatikan keselarasan rantai industri agar sesuai dengan arah pengembangan industri nasional serta dapat menjaga daya saing industri tekstil di dalam negeri.  Penyusunan dua PMK tersebut juga telah melibatkan seluruh pemangku kepentingan yaitu Kementerian/Lembaga terkait diantaranya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Asosiasi dan Pelaku Usaha, serta Perwakilan Negara Mitra Dagang sesuai dengan ketentuan domestik yang sejalan dengan pengaturan trade remedies pada World Trade Organization (WTO).

“Pemerintah secara konsisten mendudukkan upaya solutif tersebut dengan tetap mempertimbangkan dampak terhadap perekonomian secara keseluruhan,” terang Febrio.

Pemerintah terus mendorong transformasi industri tekstil nasional dengan memanfaatkan rantai pasok global dan penciptaan nilai tambah dan daya saing industri tekstil di dalam negeri melalui dukungan kebijakan insentif fiskal seperti Tax Holiday, Tax Allowance, Super Tax Deduction Vokasi dan Research and Development (R&D), insentif kawasan seperti Kawasan Ekonomi Khusus/ Kawasan Berikat, maupun kebijakan trade remedies berupa pengenaan  BMTP dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD).

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011, BMTP dan BMAD dikenakan pada suatu produk impor dengan tujuan untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang diderita industri dalam negeri akibat lonjakan jumlah barang impor atau adanya praktik dumping dari negara pengekspor.

Sebagai wujud untuk mendukung daya saing sektor industri tekstil nasional, pemerintah telah menerbitkan beberapa kebijakan trade remedies yang masih berlaku hingga saat ini yaitu: PMK Nomor 176/PMK.010/2022 tentang pengenaan BMAD atas impor produk Serat Pakaian (Polyester Staple Fiber) yang berlaku selama 5 tahun hingga Desember 2027; PMK Nomor 46/PMK.101/2023 tentang pengenaan BMTP atas impor produk Benang dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial yang berlaku selama 3 tahun hingga Mei 2026; PMK Nomor 45/PMK.010/2023 tentang pengenaan BMTP atas impor Tirai, Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya yang berlaku selama 3 tahun hingga Mei 2026, dan  PMK Nomor 142/PMK.010/2021 tentang pengenaan BMTP atas impor produk Pakaian dan Aksesori pakaian yang berlaku selama 3 tahun hingga November 2024.

“Melalui sinergi kebijakan pemerintah tersebut dan peran aktif dari para pemangku kepentingan, industri tekstil nasional diharapkan mampu menjadi industri yang tangguh dan berdaya saing, meningkatkan lapangan kerja, serta pada akhirnya memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional,” ungkap dia.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News