JAKARTA, KOMPAS.com - Pengumuman Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) menjadi salah satu tugas utama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di awal periode, termasuk mereka yang belum lama ini dilantik buat masa bakti 2024-2029.

Akan tetapi, bagaimana sebenarnya proses penetapan RUU yang benar-benar dibutuhkan publik? Hal ini kerap menjadi pertanyaan di tengah masyarakat yang berharap aspirasi mereka terserap dalam proses legislasi.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menekankan pentingnya pengumpulan aspirasi publik sebelum DPR memulai Prolegnas.

"RUU yang paling diprioritaskan mesti dimulai dengan pengumpulan aspirasi publik," kata Lucius saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (5/10/2024).

Artinya, kata Lucius, suara masyarakat memiliki peran signifikan dalam menentukan apa yang layak dibahas pada periode DPR saat ini.

Penyusunan Prolegnas, lanjut Lucius, tidak hanya sekadar memasukkan RUU yang diinginkan pemerintah atau DPR, melainkan juga harus memperhatikan kebutuhan riil masyarakat.

"Kita berharap agar RUU yang sungguh dibutuhkan publik dipastikan masuk dalam daftar prolegnas," ujar Lucius.

Tanpa keterlibatan publik, legislasi berisiko mengabaikan isu-isu penting yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

Oleh sebab itu, Lucius mengimbau DPR perlu membuka ruang yang lebih luas agar masyarakat dapat menyampaikan masukan dan usulan RUU.

Lucius menyampaikan, RUU prioritas yang dibutuhkan masyarakat dapat mencakup berbagai isu krusial seperti reformasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, sampai penguatan lembaga antikorupsi.

Masuknya RUU tersebut dalam Prolegnas dinilai bukan hanya sekadar formalitas, tetapi menjadi langkah konkret dalam mewujudkan kepentingan publik melalui kebijakan yang tepat.

Meski begitu, Lucius juga mengingatkan adanya ancaman lain yang perlu diwaspadai. Dengan terbentuknya koalisi besar, ada kekhawatiran DPR dan pemerintah bisa bertindak tanpa mempertimbangkan masukan dari masyarakat luas.

"Ada kecenderungan koalisi besar menghasilkan sikap arogan DPR sehingga merasa tak butuh dukungan publik," ucap Lucius.

Karena itu, penting bagi publik untuk tetap terlibat dalam proses legislasi, memastikan bahwa RUU yang diprioritaskan bukan hanya untuk kepentingan segelintir pihak. Ruang bagi aspirasi publik menjadi kunci agar proses legislasi di DPR berjalan sesuai harapan masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Andi Muhammad Rezaldy berharap anggota DPR yang baru dilantik bisa memastikan proses pembentukan Undang-Undang (UU) yang lebih transparan.

Ia menekankan pentingnya keterlibatan publik yang lebih substansial dalam pembuatan undang-undang yang dalam beberapa tahun terakhir, menurutnya, sangat minim terjadi.

"Harapan kami, anggota DPR yang baru dilantik harus berkomitmen untuk membuka ruang partisipasi publik secara substantif dalam setiap proses pembuatan undang-undang," ujar Andi dalam pesan singkat, Selasa (1/10/2024).

Andi menyoroti bahwa dalam beberapa tahun terakhir, banyak proses legislasi yang berlangsung terburu-buru dan tidak melibatkan publik.

Hal ini dinilai merugikan hak asasi manusia (HAM), terutama terkait undang-undang yang mengancam kebebasan berpendapat dan demokrasi secara keseluruhan.

"Kami telah melihat berbagai proses legislasi yang dipercepat dan tidak memberikan ruang cukup untuk keterlibatan publik. Akibatnya, banyak UU yang berdampak buruk terhadap HAM, khususnya kebebasan sipil," ucapnya.

Selain itu, Kontras juga berharap agar DPR yang baru dilantik dapat belajar dari pengalaman sebelumnya saat kritik dan masukan masyarakat sering diabaikan.

Andi menegaskan, proses legislasi yang transparan bukan hanya sebatas formalitas, tapi kewajiban untuk menghormati prinsip-prinsip negara demokrasi.

"Masyarakat harus diberikan ruang yang cukup untuk menyampaikan pendapat mereka. Dan ini bukan sekadar seremonial, tetapi juga proses yang sungguh-sungguh mempertimbangkan pandangan publik," tambahnya.

"Apabila DPR tidak mengakomodasi partisipasi publik, maka mereka akan menghasilkan UU yang tidak berpihak pada rakyat dan justru merugikan hak-hak dasar warga negara," katanya lagi.

Adapun pelantikan DPR RI dan DPD RI digelar melalui rapat paripurna perdana yang dipimpin oleh ketua DPR RI sementara dari perwakilan anggota yang paling muda dan paling tua.

Bocoran informasi pimpinan DPR juga telah beredar di publik melalui pernyataan Ketua DPP PDI-P Said Abdullah.

Posisi ketua DPR akan disebut kembali diduduki oleh Puan Maharani dari PDI-P sebagai fraksi dengan perolehan kursi terbanyak di DPR.

“Kalau pimpinan DPR RI insya Allah yang pertama ketuanya Mba Puan Maharani,” ujar Said jelang acara pelantikan anggota DPR.

Said menyebutkan, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad juga akan kembali menduduki posisi wakil ketua DPR dari partai tersebut.

Sementara, posisi wakil ketua DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa akan diisi oleh Faisol Riza yang menjabat sebagai ketua Komisi VI DPR pada periode lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) mengkritik proses pengesahan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yaitu RUU Kementerian Negara, RUU Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), dan RUU Keimigrasian.

Ketiga RUU ini disahkan secara kilat tanpa partisipasi publik yang bermakna, sehingga dianggap melanggar hak konstitusional warga negara dan prinsip-prinsip demokrasi.

Para pakar hukum UGM yang tergabung dalam LSJ menilai bahwa proses pengesahan ini mencerminkan praktik abusive law making, di mana DPR dan Presiden mengabaikan kewajiban untuk melibatkan masyarakat secara transparan dan terbuka.

Menurut LSJ UGM, pengabaian terhadap partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang tidak hanya melanggar hak konstitusional warga negara, tetapi juga memperkuat dugaan adanya kepentingan politik transaksional di balik pengesahan RUU ini.

"Proses ini bukan hanya cacat yuridis, tetapi juga mencederai prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945," ungkap Departemem Hukum Tata Negara LSJ UGM Herlambang P Wiratraman dalam keterangan, Minggu (22/9/2024).

LSJ UGM juga menyoroti pernyataan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Achmad Baidowi yang menganggap partisipasi publik tidak diperlukan.

Hal ini dinilai sebagai bentuk normalisasi dari pelanggaran hak-hak warga negara.

Dalam pernyataannya, LSJ UGM menuntut pembatalan pengesahan ketiga RUU tersebut dan memperingatkan bahwa praktik pembentukan undang-undang yang tidak transparan dapat mengikis kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Pakar hukum UGM menegaskan bahwa tanpa partisipasi publik yang bermakna, legislasi hanya akan menjadi alat kepentingan politik penguasa, bukan refleksi dari kehendak rakyat yang seharusnya menjadi landasan dalam Negara Hukum yang demokratis.

"Proses pembentukan UU yang abusive dan tanpa adanya partisipasi publik jelas merupakan kejahatan legislasi yang bertentangan dengan hukum, dan kami menilai sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad)," dikutip dari pernyataan LSJ UGM.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara menjadi Undang-Undang.

Hal ini dilakukan pada rapat paripurna DPR, Kamis (19/9).

Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari mengatakan, pembatasan jumlah kementerian dalam UU 39/2008 karena adanya kecenderungan partai-partai membagi-bagi kekuasaan.

Namun, dengan tidak adanya batasan maksimal, kecenderungan pembagian kekuasaan dengan membentuk kementerian baru semakin besar. Ini tentunya hanya sekedar memuaskan nafsu pembagian kursi semata.

"UU ini betul-betul miskin partisipasi publik," ujar Feri kepada Kontan, Kamis (19/9).

Feri menyebut, format jumlah kementerian tanpa batas benar-benar mengganggu perasaan publik karena uang negara akan dipergunakan untuk nomenklatur baru dari kementerian-kementerian yang ada.

Dia mencontohkan, anggaran pemecahan kementerian bisa mencapai miliaran untuk hal-hal kecil. Seperti pergantian nama kementerian, nomenklatur di plang, kop surat, baju para pegawainya dan hal-hal lainnya.

"Harus diingat, jumlah kursi yang banyak hanya akan membangun kabinet yang tidak efektif," ucap Feri.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas mengatakan, terhadap RUU Kementerian Negara yang disampaikan kepada presiden, pemerintah telah menyusun dan membahas secara mendalam daftar inventarisasi masalah (DIM) bersama dengan kementerian/lembaga terkait.

"Selain itu untuk mendapat masukan masyarakat, pemerintah juga melaksanakan konsultasi publik dengan melibatkan akademisi dan perwakilan masyarakat," kata Azwar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menganggap pembahasan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) RUU Polri oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 rawan mengabaikan kritik.

Menurut mereka, jika pembahasan kedua beleid itu dilanjutkan juga dikhawatirkan bisa memicu berbagai persoalan.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Dimas Bagus Arya yang termasuk dalam Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan, jika pembahasan 2 revisi beleid itu diteruskan pada periode ini maka berpotensi membahayakan perlindungan hak asasi manusia (HAM), serta merusak tata kelola negara hukum dan demokrasi.

Selain itu, kata Arya, periode DPR masa bakti 2019-2024 tidak lama lagi akan segera berakhir dan berpotensi menimbulkan masalah jika pembahasan kedua RUU itu dikebut.

"Koalisi mengkhawatirkan akan terjadi pola pembahasan yang transaksional, dan mengabaikan kritik dan usulan penting masyarakat sipil," kata Dimas dalam keterangan pers, seperti dikutip pada Rabu (24/7/2024).

Dimas mengatakan, dari dokumen naskah yang beredar di masyarakat, dan minim evaluasi serta partisipasi publik, Koalisi Masyarakat Sipil menilai proses pembahasan kedua RUU itu berpotensi tidak demokratis.

Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) MK No.91/PUU-XVIII/2020 tentang asas keterbukaan dalam pembentukan UU, disebutkan terdapat 3 syarat harus dipenuhi supaya tercipta partisipasi masyarakat yang bermakna.

Pertama adalah terpenuhinya hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard).

Kedua adalah hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered).

Ketiga adalah hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained).

Dimas menilai pembahasan undang-undang strategis seperti revisi UU TNI dan UU Polri sudah seharusnya memperhatikan aspirasi publik.

"Mengingat kedua undang-undang tersebut sangat berdampak langsung pada penikmatan hak-hak warga negara termasuk HAM oleh masyarakat," ujar Dimas.

Seperti diberitakan sebelumnya, DPR sudah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait revisi UU TNI dan revisi UU Polri pada 8 Juli 2024.

Saat ini pembahasan kedua RUU itu berada di DPR.