Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Mohammad Adib Khumaidi, mengungkap alasan banyak orang Indonesia memilih berobat ke luar negeri, terutama ke negara tetangga, Malaysia.

Beberapa permasalahan seperti akses, dan harga fasilitas pelayanan kesehatan sampai obat yang tinggi menjadi pekerjaan rumah untuk masa pemerintahan yang baru di bawah Presiden Prabowo Subianto.

DR. Adib mengatakan, salah satu PR terbesar adalah membuat pelayanan kesehatan lebih terjangkau, di saat masyarakat belum memiliki kesadaran tinggi untuk melakukan preventif atau pencegahan penyakit.

"Yang juga yang harus didorong adalah bagaimana biaya kesehatan di Indonesia ini bisa kita tekan. Karena kita tahu bahwa biaya kesehatan di Indonesia ini cukup mahal. Salah satu komponen yang mahal itu karena alat kesehatan sampai obat-obatan, yang masih lebih mahal dibandingkan negara lain," ungkapnya saat ditemui, Kamis (24/10/2024).

Dia juga mengungkap beberapa hal yang membuat biaya kesehatan mahal jika dibandingkan dengan negara lain adalah terkait regulasi dan insentif pajaknya.

"Kalau itu semuanya bisa ditekan, saya kira itu juga akan menjadi satu aspek untuk mengurangi biaya kesehatan. Karena ini juga salah satu alasan orang Indonesia berobat ke luar negeri," imbuhnya.

PR selanjutnya juga terkait dengan akses, tak hanya soal lokasi dan infrastruktur tapi juga pada obat dan peralatan yang memadai untuk tindakan-tindakan tertentu.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Presiden Joko Widodo sempat menyebutkan bahwa ada sekitar 2 juta orang Indonesia berobat ke luar negeri setiap tahunnya.

Hal ini selain bisa membuat kemampuan rumah sakit Indonesia tak kunjung berkembang, juga membuat devisa negara menjadi seret dengan sekitar Rp165 triliun devisa Indonesia hilang, karena ada modal keluar.

Bisnis.com, JAKARTA - Merayakan HUT Ke-74, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) berkomitmen mendukung program kesehatan yang dicanangkan kepemimpinan baru Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Umum PB IDI DR. Dr. Mohammad Adib Khumaidi mengatakan bahwa di usia 74 tahun ini, PB IDI akan memperkuat komitmen PB IDI untuk mendukung program kesehatan pemerintah.

"PB IDI bersama seluruh anggotanya, teman-teman dokter, dan saya yakin juga dengan tenaga kesehatan yang lain, kita siap untuk menjadi mitra strategis pemerintah di dalam mengawal dan bersama-sama pemerintah untuk program-program kesehatan, khususnya di pemerintahan baru nanti," ujarnya saat ditemui, Kamis (24/10/2024).

DR. Adib menegaskan bahwa PB IDI siap untuk mendukung hal-hal yang berkaitan program kesehatan, termasuk program Makan Bergizi Gratis, medical check-up rutin gratis untuk 55 juta orang.

"Karena program seperti medical check-up itu, hal-hal seperti ini juga dilakukan di beberapa negara, dan ini jadi bentuk satu upaya yang paling penting untuk semakin meningkatkan preventive-promotive, membangun paradigma sehat, yang kemudian bisa mengurangi, mengefisiensikan pembiayaan kesehatan di kuratif," lanjutnya.

Selain itu, terkait dengan Program Makan Bergizi Gratis yang disebut bakal dimulai pada Januari 2025 mendatang, PB IDI berharap dampak dari program Makan Bergizi Gratis bisa meningkatkan kualitas masyarakat, menjaga nutrisi anak-anak untuk menghasilkan SDM-SDM cemerlang di masa depan.

"Harapannya adalah program ini bisa meningkatkan kecerdasan, dan tidak hanya bicara stunting saja, tapi juga terkait dengan masalah kesehatan, tidak hanya bicara dari aspek berat badan saja, tapi juga dari aspek yang lain yang berkait dengan pertumbuhan dan perkembangan anak," lanjutnya.

PB IDI juga berharap program ini juga sekaligus termasuk mengedukasi guru sebagai pendidik anak di sekolah dan orang tua dan seluruh anggota keluarga tentang perlunya asupan makanan bergizi untuk menungkatkan kesehatan.

"Kembali lagi, ini bisa menjadi daya yang besar untuk mendorong peningkatan kesehatan masyarakat," tambahnya.

JAKARTA,investor.id - Presiden Joko Widodo memberikan tenggat waktu dua pekan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk mencari solusi menekan tingginya harga obat di Indonesia, yang mencapai hingga lima kali lipat dibandingkan harga obat di negara lain.

Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Mohammad Adib Khumaidi menyampaikan, ada strategi jangka pendek yang dapat diterapkan pemerintah dalam waktu dekat, dalam rangka mewujudkan harga obat yang terjangkau bagi masyarakat.

Menurut Adib, secara jangka pendek yang dapat dilakukan untuk memangkas harga obat dengan cara memotong rantai distribusi obat. Artinya distribusi dari produsen atau pabrik obat hingga ke tangan user (tenaga kesehatan).

Pasalnya, salah satu masalah utama yang menyebabkan harga obat mahal di Indonesia adalah tata kelola distribusi yang belum baik.

"Jadi supaya dari produsen tidak terlalu panjang rantainya, karena kita tahu dalam proses distribusi ada pabrik besar farmasi, ada distributor, dan ada lain-lain, yang kemudian itu juga memperpanjang rantai ini," jelasnya kepada B-Universe, Minggu (14/7/2024).

Adib menilai, pemerintah perlu membuat pengaturan terkait rantai distribusi farmasi di Indonesia. Pemerintah harus dapat mendorong penyederhanaan rantai distribusi obat.

"Kita bisa buat dengan menggunakan shortcut ini adalah distribusi pada rantai yang ada, melalui distributor atau melalui pabrik user farmasi, dan yang terkait dengan masalah proses sales dan penjualan," tuturnya.

Adib memprediksi, penyederhanaan rantai distribusi obat ini dapat memangkas harga obat hingga 40-50% dari harga saat ini.

"Kalau itu bisa kita shortcut, kemudian bisa memotong mungkin sekitar 40 sampai 50% dari harga obat," pungkasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA,investor.id - Presiden Joko Widodo belakangan menyoroti harga obat di Indonesia yang kian mahal, bahkan mencapai lima kali lipat dari harga obat di luar negeri. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menilai hal ini terjadi akibat 90% bahan baku pembuatan obat masih bergantung pada impor.

Ketua Pengurus Besar IDI Mohammad Adib Khumaidi menyampaikan, secara umum, harga jual obat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, tergantung pada biaya bahan baku obat, biaya kemasan, biaya distribusi, biaya marketing dan promosi, hingga biaya keuntungan perusahan.

"Yang harus kita ketahui bahwa bahan baku obat yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia lebih dari 90% bahan baku itu impor. Jadi kemampuan di dalam memproduksi obat ini kita sangat tergantung dari luar. Jadi bahan baku kita itu 90% impor," ungkap Adib, kepada B-Universe, Minggu (14/7/2024).

Adib lalu menguraikan, biaya bahan baku dalam suatu produk mencapai 20-25%, biaya kemasan mencapai 10%, dan sisanya digunakan untuk biaya marketing dan promosi, hingga keuntungannya perusahan.

Dijelaskan Adib, dari beberapa komponen pembentukan harga obat, biaya bahan baku dan biaya kemasan tidak akan lebih dari 35% dari harga obat. Namun, harga bahan baku tersebut sebagian besar impor. Padahal di dalam bea impor juga ada pajak yang dibebankan sehingga akan berimplikasi terhadap harga obat.

Selain itu, menurut Adib, harga obat di Indonesia yang mahal, disebabkan oleh penerapan tarif tinggi pada impor bahan farmasi yang diperlukan dalam proses produksi obat. Karena itu, agar harga obat tidak melonjak, pemerintah harus menghapuskan berbagai hambatan dalam proses perdagangan obat.

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memangkas hambatan tersebut misalnya, meningkatkan prosedur layanan pihak Bea Cukai untuk menghindari ketidakefisienan dalam mengimpor bahan baku obat. Kemudian, menyederhanakan prosedur ekspor dan impor yang terkendala birokrasi administrasi pajak dan infrastruktur perdagangan yang dinilai rumit.

Hal-hal tersebut memberikan dampak terhadap nilai yang harus dibayarkan konsumen untuk mendapatkan obat, sehingga menjadi lebih tinggi. Hal tersebut membuat IDI membandingkan dengan negara lain misalnya Malaysia.

"Maka ada kebijakan-kebijakan yang memerlukan peran negara di dalam melakukan hal itu, termasuk dalam regulasi biaya kebijakan non tarif, yang kemudian bisa menekan harga obat tadi yang kemudian dibeli oleh masyarakat," terang Adib.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Belum lama ini, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menyebut ingin mendatangkan dokter asing untuk menutup kekurangan dokter dan dokter spesialis di Indonesia. Hal itu menuai polemik dan penolakan dari sisi dokter.

Tak lama setelah kabar tersebut mencuat, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Budi Santoso menyatakan penolakan terkait dengan keputusan tersebut. Atas aksi protesnya, Prof. Budi Santoso diberhentikan dari jabatannya sebagai Dekan FK Unair.

Terkait dengan polemik tersebut, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Mohammad Adib Khumaidi turut angkat bicara. Menurut PB IDI, penolakan tersebut bukan untuk menolak hadirnya dokter asing, tapi karena ada masalah yang lebih besar yang harusnya diselesaikan terlebih dahulu oleh pemerintah.

"Dilemanya itu bukan dalam konteks bahwa dokter di Indonesia tidak menerima dokter asing yang akan masuk, karena itu sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Tapi yang harus didorong adalah bagaimana negara harus lebih mengapresiasi tenaga medis warga negara Indonesia. Jadi bukan maslaah setuju atau tidak setuju," tegasnya dalam Media Briefing, Selasa (9/7/2024).

Saat ini, Dr. Adib mengatakan yang perlu dilakukan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan adalah untuk membuat kajian yang lebih kuat terkait dengan tata kelola tenaga medis di Indonesia.

"Berkaitan dengan kebutuhan dokter asing tadi, jika kita sudah punya regulasi domestik yang jelas dalam suatu upaya perlindungan untuk rakyat Indonesia, buat kami dokter Indonesia tidak masalah karena kita siap berkompetisi dengan dokter dari luar negeri," ujarnya.

PB IDI mengungkap, selama in berbagai upaya internasionalisasi dan kolaborasi di level internasional sudah terus dibangun, sehingga tidak ada masalah dengan kemungkinan kolaborasi dengan dokter dari luar negeri.

Dia juga menekankan bahwa hadirnya dokter asing tidak dianggap sebagai kompetitor, tapi bagaimana pemerintah bisa mengakselerasi tata kelola tenaga kesehatan dalam negeri sendiri.

Dr. Adib juga kembali menegaskan bahwa yang harus didorong adalah bagaimana agar negara bisa memberikan apresiasi lebih terhadap tenaga medis di Indonesia.

"Karena faktanya masih banyak permasalahan tata kelola yang belum diselesaikan yang sebenarnya adalah tanggung jawab negara. Praktik di daerah masih sulit, teman-teman di daerah yang harusnya ada insentif dan apresiasi lainnya dari kelangkaan tenaga profesi itu saja belum terealisasi. Jadi hal-hal ini yang harus diselesaikan dulu sebelum kita membuat solusi yang memberikan kesan sepertinya kita dihadapkan dengan sebuah kompetitor," paparnya.