REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Wakil Ketua Umum PBNU Zulfa Mustofa mengibaratkan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah seperti adik dan kakak yang memiliki semangat yang sama dalam mengedepankan nilai-nilai toleransi dalam berkehidupan.

"NU tidak pernah puasa duluan. Muhammadiyah puasa duluan karena di mana-mana kakak itu duluan. Adik itu ngalah. Tarawih juga begitu, kakak pulangnya duluan karena rakaatnya lebih sedikit," ujar Zulfa dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (4/7/2024).

Pernyataan Kiai Zulfa tersebut disampaikan saat memberikan pidato kunci dalam kegiatan Silaturahim Nasional Pokja Majelis Taklim bertema "Majelis Taklim sebagai Basis untuk Membangun Peradaban Umat Manusia" di Jakarta.

Muhammadiyah lahir lebih dahulu yakni pada 1912, sementara NU lahir belakangan (1926). Namun demikian, jumlah jamaah NU lebih banyak sehingga Kiai Zulfa menyebut NU dengan adik bongsor.

Ia berpendapat NU dan Muhammadiyah berbeda di aspek cabang (furu’), bukan pokok (ushul). Jika demikian, yang perlu dimunculkan adalah semangat toleransi (tasamuh).

Kiai Zulfa juga menceritakan pengalamannya menjadi penceramah di masjid Muhammadiyah selama hampir 20 tahun.

Disebutkan, pengurus Muhammadiyah sengaja mengundangnya agar jamaah Muhammadiyah mengetahui cara berpikir, berfatwa, beribadah, dan beramaliah ala NU dari kiai NU langsung, bukan dari lainnya.

Ia berharap apa yang dilakukan Muhammadiyah bisa ditiru oleh ormas atau lembaga lainnya agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara umat Islam.

Hal yang sama juga bisa diterapkan dalam mengkaji suatu kitab. Kiai Zulfa bercerita bahwa gurunya, KH Sahal Mahfudh, mempersilakannya untuk membaca kitab apa pun, termasuk karya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jawziyah.

"Namun Kiai Sahal berpesan agar ia mengambil yang jernih dan meninggalkan yang tidak jernih dari kitab-kitab yang dikajinya," katanya.

Ia lantas menyoroti pengurus masjid dan majelis taklim yang terkadang memonopoli lembaganya. Mereka mengundang penceramah dari kelompoknya sendiri dan menyampaikan suatu materi, termasuk tentang kelompok lain, berdasarkan perspektifnya sendiri.

Menurutnya, hal seperti ini kurang bijaksana dan justru akan menimbulkan kesalahpahaman di antara umat Islam.

"Seharusnya biarkan saja. Penceramah diambil dari kelompok lainnya agar umat menjadi cerdas," katanya.

Ia berpandangan perbedaan pendapat, baik di wilayah cabang (furu’) maupun pokok (ushul), jangan membuat pengurus majelis taklim, masjid, dan dai menjadi tidak rukun. Bagi dia, meski berbeda secara ushul, non-Islam adalah saudara sebangsa dan setanah air.

Kiai Zulfa menyesalkan para dai yang menyampaikan narasi-narasi kebencian terhadap sesama Muslim karena tidak memahami masalah furu’ dan ushul.

"Kita juga tidak boleh membenci orang yang berbeda masalah furu’ karena dia adalah saudara sebangsa, setanah air, dan sesama manusia," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG -- Ketua Umun Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengatakan, langkah lembaganya menerima konsesi tambang dari pemerintah bukan merupakan keputusan pribadinya, melainkan hasil rapat di jajaran PBNU. Jika ada Nahdliyin yang tak setuju dengan langkah tersebut, Gus Yahya meminta mereka menempuh upaya di Muktamar NU.

Saat berpidato dalam acara pelantikan Pengurus Wilayah NU (PWNU) Jawa Tengah (Jateng) yang digelar di aula Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Sabtu (3/8/2024), Gus Yahya menyampaikan bahwa saat ini PBNU sedang melakukan konsolidasi di tiga matra utama, yakni tata kelola organisasi, agenda organisasi, dan sumber daya.

Dia mengatakan, matra sumber daya berkaitan dengan sumber daya manusia dan pembiayaan. Perihal sumber daya pembiayaan, Gus Yahya menyinggung tentang langkah PBNU menerima konsesi tambang dari pemerintah.

"Bahwa NU menerima konsesi tambang, itu hasil rapat PBNU. Jadi bukan keputusan Yahya sendiri. Itu hasil rapat PBNU," ujar Gus Yahya.

Dia kemudian mengarahkan pernyataannya kepada warga NU yang tidak setuju dengan penerimaan konsesi tersebut. "Kalau enggak setuju, nanti muktamar sampeyan ganti PBNU-nya, suruh PBNU yang baru kembalikan konsesinya," ucapnya.

Gus Yahya menekankan bahwa PBNU membutuhkan biaya. Dia menambahkan bahwa saat ini PBNU sudah mengajukan permohonan izin pengelolaan usaha tambang. "Mudah-mudahan insya Allah dalam waktu dekat kita sudah bisa menerima hasilnya; dengan tentu saja dengan berbagai macam norma-norma yang sudah ditetapkan di dalam tata cara pengelolaan itu sendiri," katanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diketahui telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada 30 Mei 2024. Dalam beleid atau regulasi tersebut terdapat aturan baru yang memberikan izin kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) dan keagamaan untuk mengelola pertambangan. Aturan itu tertuang pada Pasal 83A yang membahas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) secara prioritas.

PBNU menjadi ormas keagamaan paling pertama yang menerima konsesi tambang dari pemerintah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Ulil Abshar Abdalla menegaskan, PBNU seperti yang diketahui menerima tawaran pemerintah untuk menerima konsesi tambang dari pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Perlu saya tegaskan bahwa konsesi tambang ini bukan permintaan ormas, ini adalah langkah afirmatif dari pemerintah," kata Kiai Ulil yang akrab disapa Gus Ulil kepada Republika usai perhelatan Interfaith and Intercivilizational Reception yang dihadiri Grand Syekh Al-Azhar Imam Akbar Ahmed Al-Tayeb di Grand Ballroom Pullman, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Gus Ulil menegaskan, PBNU tidak pernah meminta konsesi tambang tetapi diberi oleh pemerintah dengan pertimbangan pemerintah bahwa tambang selama ini dikuasai oleh kelompok tertentu. Dengan demikian, dia menilai, pemerintah menginginkan pengelolaan tambang lebih merata."Nah, kita ditawari, orang Islam itu kalau diberi hibah ya terserah mau terima atau tidak, monggo saja, asal hibahnya halal," ujar Gus Ulil.

Gus Ulil juga menegaskan bahwa tambang itu halal dan tidak haram. Untuk itu, PBNU akan mengelola tambang sesuai dengan aturan dan melibatkan orang-orang yang profesional.

"Dan kami percaya betul bahwa tambang itu halal, tidak haram sama sekali, ya, nanti kita akan kelola sesuai dengan aturan dan PBNU sudah membentuk PT khusus untuk mengelola tambang ini dan kita akan melibatkan orang-orang profesional," jelas Gus Ulil.

Gus Ulil menegaskan, NU akan menyelenggarakan dan melakukan penambangan ini dengan secara halal. Dia mengatakan, PBNU akan mengikuti seluruh aturan dan mengikuti prosedur yang profesional.

Gus Yahya: Konsesi tambang langkah berani Jokowi..

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf yang akrab disapa Gus Yahya mengatakan, pemberian izin tambang untuk ormas merupakan langkah berani dari Presiden Joko Widodo untuk memperluas pemanfaatan sumber daya alam bagi kemaslahatan rakyat.

"Kebijakan ini merupakan langkah berani yang menjadi terobosan penting untuk memperluas pemanfaatan sumber daya, sumber daya alam yang dikuasai negara untuk kemaslahatan rakyat secara lebih langsung," kata Gus Yahya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (3/6/2024).

Oleh karena itu, PBNU menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas langkah perluasan pemberian izin tambang ke ormas.“PBNU berterima kasih dengan apresiasi yang tinggi kepada Presiden Joko Widodo atas kebijakan afirmasinya untuk memberikan konsesi dan izin usaha pertambangan kepada ormas-ormas keagamaan, termasuk Nahdlatul Ulama,” ujar Gus Yahya.

Gus Yahya mengatakan, bagi Nahdlatul Ulama ini adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar sungguh-sungguh tercapai tujuan mulia dari kebijakan afirmasi itu.

“Nahdlatul Ulama telah siap dengan sumber daya-sumber daya manusia yang mumpuni, perangkat organisasional yang lengkap dan jaringan bisnis yang cukup kuat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut,” ujar Gus Yahya.

Nahdlatul Ulama saat ini memiliki jaringan perangkat organisasi yang menjangkau hingga ke tingkat desa serta lembaga-lembaga layanan masyarakat di berbagai bidang yang mampu menjangkau masyarakat akar rumput di seluruh Indonesia.

“Itu semua akan menjadi saluran efektif untuk menghantarkan manfaat dari sumber daya ekonomi yang oleh pemerintah dimandatkan kepada Nahdlatul Ulama untuk mengelolanya,” kata Ketua Umum PBNU ini.

Gus Yahya mengatakan, Nahdlatul Ulama akan menyiapkan suatu struktur bisnis dan manajemen yang akan menjamin profesionalitas dan akuntabilitas, baik dalam pengelolaan maupun pemanfaatan hasilnya.