REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertarungan antara kubu Muhaimin Iskandar dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qaumas kian menghangat. Pasca-Muktamar PKB di Bali, upaya mendongkel Muhaimin dari kursi kekuasaan terus dilakukan.

Menag yang akrab disapa Gus Yaqut bahkan menilai sah-sah saja Muktambar ulang di Jakarta. Gus Yaqut menyindir proses demokratisasi Muktambar di Bali yang dinilai banyak persoalan.

"Banyak mereka kehilangan hak demokrasinya, seperti misalnya keputusan-keputusan tidak melalui rapat komisi gitu misalnya. Tiba-tiba diputuskan," kata dia.

Menag tidak memastikan akan Muktamar tersebut akan digelar. Namun berdasarkan rencana awal, Muktambar di Jakarta akan digelar pada awal September ini.

Muktamar didukung oleh PBNU yang saat ini diketuai oleh Yahya Staquf, kakak dari Gus Yaqut.

Mantan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Lukman Edy mengatakan bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama akan memberikan arahan terkait penjadwalan ulang Muktamar PKB tandingan yang semula direncanakan pada 2-3 September di Jakarta.

"Ya, dalam waktu dekat PBNU akan memberikan arahan dan petunjuk," ujarnya.

Namun gelaran Muktamar di Jakarta belum tentu dapat mendongkel Muhaimin. Karena ujung-ujungnya surat pengesahan ada di Kementerian Hukum dan HAM yang saat ini dipegang oleh politikus Partai Gerindra Supratmat Atgas.

Supratman Atgas baru saja dilantik pada Agustus lalu menggantikan politikus PDIP Yasonna H Laoly.

Muhaimin tentu tidak tinggal diam dengan upaya pendongkelan tersebut. Satu-satunya cara bagi Muhaimin adalah dengan merapat ke kubu Prabowo, bergabung dengan KIM Plus, dan mendukung pemerintahan ke depan. Muhaimin juga menggandeng Wapres Maruf Amin untuk menjadi ketua Dewan Syuro.

Karena itu banyak pihak menilai langkah PKB tak dukung Anies Baswedan di Jakarta adalah bagian dari upaya Muhaimin merapat ke pemerintah dan menyelamatkan kursinya di PKB. Muhaimin butuh pengesahan dari Kemenkumham.

Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sejatinya mengurus Panitia Khusus Hak Angket Penyelenggaraan Haji (Pansus Angket Haji) 2024 ketimbang menyatakan sah ada muktamar ulang PKB.

"Sudahlah jangan banyak komentar yang bukan urusannya. Urus saja Pansus Haji, yang membuat kecewa ribuan haji yang bertahun-tahun telah mengantre," kata Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

Menurut dia, pernyataan Menag mengenai muktamar ulang sah merupakan hal yang ngawur, tidak paham hukum maupun etika agama.

Diungkapkan pula bahwa DPP PKB periode 2024—2029 hasil Muktamar Bali pada tanggal 24—25 Agustus lalu sudah didaftarkan. Bahkan, mendapatkan surat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Supratman Andi Agtas sehingga sudah tercatat dalam Berita Negara.

"Maka, PKB yang legal adalah DPP PKB hasil Muktamar Bali, tidak ada yang lain. Kalau ada yang mengaku, kami sapu," ujarnya.

Jazilul mengatakan bahwa pada hari Sabtu (31/8) pukul 15.30 WIB DPP PKB hasil Muktamar Bali sudah melakukan rapat perdana bersama Ketua Umum DPP PKB 2024—2029 Muhaimin Iskandar dan Ketua Dewan Syura DPP PKB 2024—2029 Ma’ruf Amin.

Pertemuan tersebut, kata dia, menandai kerja pengurus DPP PKB hasil Muktamar Bali telah dimulai untuk kejayaan partainya.

"Jadi, semuanya sudah selesai. DPP PKB 2024—2029 hasil Muktamar Bali sudah legal, clear and clean, dan langsung tancap gas bekerja," jelasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JOMBANG — Ratusan kiai struktural dan pengasuh pesantren berkumpul di Pesantren Tebuireng, Jombang, Senin (12/8/2024) sore. Dalam pertemuan yang dipimpin tim Pansus PKB (tim bentukan PBNU), KH Anwar Iskandar dan KH Amin Said Husni ini, ratusan kiai meminta PBNU intuk "mendandani" PKB.

Pertemuan dihadiri Pengasuh Pesantren Lirboyo KH Anwar Manshur, pengasuh pesantren Tebuireng KH Abdul Hakim Mahfudz serta para Rais Syuriah PCNU maupun kiai pesantren dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.

“Bisa saya simpulkan ada dua kesepakatan dalam pertemuan ini yakni. Pertama para kiai sepakat bahwa antara PBNU dan PKB memiliki hubungan ideologis, historis, politis, organisatoris dan kultural,” ujar Kiai Anwar Iskandar dalam siaran persnya, Senin (12/8/2024).

Kesepakatan kedua, lanjut dia, para kiai meminta PBNU segera mengambil langkah strategis dalam rangka perbaikan PKB ke depan. Kesepakatan ini diambil setelah para kiai merasa bahwa PKB selama ini semakin jauh dari muruah utama saat partai itu didirikan.

KH Amin Said Husni misalnya mengatakan, karena didirikan PBNU maka kepengurusan PKB mulai level DPP hingga bawah semestinya hampir sama dengan struktur di NU.“Ada Rais Syuriah di PKB dinamakan Dewan Syuro. Ada Tanfidziyah di PKB dinamakan Dewan Tanfidz. Hanya beda nama dikit, tapi fungsinya hampir sama,” ucap Kiai Amin.

Sayangnya, saat ini fungsi Dewan Syuro telah dikebiri di PKB. Padahal Dewan Syuro harusnya menjadi penentu utama partai.“Dulu sama dengan NU, malah calon ketua Dewan Tanfidz harus seizin Dewan Syuro. Tapi sekarang ketua Dewan Tanfidz penunjukan DPP yang dalam hal ini Ketua Umum,” kata dia.

Keputusan organisasi harusnya juga sama dengan NU yakni harus ada tandatangan empat orang: Ketua Dewan Syuro, Sekretaris Dewan Syuro dan Ketua Tanfidz serta Sekretaris Tanfidz. Saat ini, Dewan Syuro tidak lagi harus menandatangani semua keputusan partai.

Para kiai yang hadir di Tebuireng ini juga mengungkapkan beberapa fakta bahwa PKB memang sudah terlalu jauh meninggalkan NU.“Padahal dulu kami di bawah mendirikan PKB itu musuhnya kader partai lain dan diancam carok. Tapi kini mereka seakan tidak lagi butuh NU,” kata Rais Syuriah PCNU Kraksaan.

Pertemuan mantan dewan syuro..

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode masa khidmat 2010-2021 KH Said Aqil Siroj meminta seluruh kader PKB untuk menjadikan serangan, kritikan, dan penggerogotan yang terjadi hari ini sebagai cambuk. Kiai Said meyakini semakin mereka mengkritik PKB, PKB semakin sehat dan kuat.

Hal itu disampaikan Kiai Said dalam Istigosah Kubro yang digelar DPC PKB Bandung. "Jadikan apa yang dihadapi hari ini sebagai cambuk. Jadikan sebagai jamu, pahit, tidak papa asal sembuh. Semakin mereka mengkritik PKB, PKB semakin sehat dah kuat," kata Said dalam keterangannya pada Ahad (11/8/2024).

Kiai Said menyebut PKB di bawah kepemimpinan Gus Abdul Muhaimin semakin maju. Perolehan kursi di tingkat pusat bertambah, dari 58 kursi menjadi 68 kursi. "Itu semua berkat Gus Muhaimin, dan temen-teman PKB di pusat dan daerah," lanjut dia.

Kiai Said menyaksikan sendiri bagaimana PKB Bandung solid dan jaya. Itu terjadi karena adanya kekompakan antara Nahdlatul Ulama (NU) dan PKB."Tanpa kekompakan antara NU dan PKB, tidak mungkin sukses," ujar Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon itu.

Mutasyar PBNU masa khidmad 2022-2027 bercerita bahwa ia termasuk tim lima pendiri PKB. Tim lima bertugas membuat konsep PKB baik muqadimah maupun AD/ART.

"Dari lima orang anggota tim lima, tiga orang telah meninggal dunia, dan dua orang masih hidup. Yakni saya dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin. Tiga orang yang telah berpulang, bapak Rozi Munir, bapak Ahmad Bagdja, dan bapak Mustopa Zuhad," kata Said.

Diketahui, perseteruan PKB dan PBNU berawal dari dibentuknya Pansus Angket Haji di DPR RI. Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menilai pembentukan Pansus ini diiringi dengan motif pribadi. Pernyataan tersebut lalu dibantah kubu PKB.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Sekretaris DPW PKB Jawa Tengah (Jateng) Sukirman gusar dengan pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya yang menganalogikan PKB sebagai mobil rusak. Sukirman menyebut komentar Gus Yahya sebagai fitnah tak berdasar.

"Itu salah satu bentuk fitnah," kata Sukirman kepada awak media di Mapolda Jawa Tengah (Jateng) saat ditanyai pendapatnya tentang pernyataan Gus Yahya yang menganalogikan PKB sebagai mobil rusak, Selasa (6/8/2024).

Sukirman mengklaim, perolehan kursi PKB secara nasional, baik di DPRD maupun DPR RI, selalu naik. "(PKB) bukan produk gagal. PKB mentereng hari ini. Nomor empat ya (di DPR RI), partai besar. Di Jawa Tengah juga masih nomor dua," ujarnya.

Pekan lalu, Gus Yahya mengisyaratkan bahwa PBNU hendak mengambil alih kembali PKB ke pelukan NU. Saat ini PBNU diketahui sedang terlibat perselisihan dengan PKB pasca disetujuinya pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji oleh DPR RI.

Saat ditemui awak media seusai menghadiri acara pelantikan PWNU Jateng di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, pada Sabtu (3/8/2024), Gus Yahya sempat ditanyai tentang hubungan PBNU dengan PKB.

"Gini ya, itu kan kemarin ada Toyota, itu kan memproduksi mobil. Sudah dilempar ke pasar, sudah laku, ternyata ada kesalahan sistem di mobil itu, maka ditarik kembali mobilnya untuk diperbaiki sistemnya," ujar Gus Yahya merespons pertanyaan tersebut.

Usai melontarkan pernyataan demikian, Gus Yanya enggan menanggapi pertanyaan lanjutan yang diajukan awak media. Dia kemudian dikawal menuju mobilnya, lalu meninggalkan halaman aula Universitas Islam Sultan Agung.

Sementara itu ketika memberikan pidato dalam acara pelantikan PWNU Jateng, Gus Yahya sempat menyampaikan bahwa NU tidak boleh berada di bawah partai. "Saya dan teman-teman PBNU sowan kepada Mustasyar KH Mustofa Bisri dan mohon pesan beliau, wasiat beliau kepada kami. Beliau mengatakan 'NU harus berada di atas negara'. Ini pesan dari Mustasyar PBNU," ujarnya.

Gus Yahya menambahkan bahwa pesan Mustofa Bisri atau Gus Mus bisa diartikan bahwa NU harus mendudukan kepentingannya, mengatasi berbagai macam kepentingan parsial yang ada di Indonesia. Hal itu agar NU bisa tetap berkontribusi menyangga keutuhan bangsa dan negara Indonesia. "Jadi di bawah negara saja tidak boleh, apalagi di bawah partai. Tidak boleh," ucapnya.

Saat ini PBNU sedang terlibat perselisihan dengan PKB. Perselisihan muncul sejak Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI mendorong Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024. Pansus tersebut bertujuan menyelidiki dugaan pelanggaran penyelenggaraan ibadah haji, terutama soal distribusi kuota tambahan haji.

Pansus Haji yang didorong Cak Imin akan secara otomatis menyelidiki Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas. Yaqut diketahui merupakan adik Gus Yahya. Gus Yahya mencurigai pembentukan pansus untuk menyelidiki dugaan pelanggaran penyelenggaraan ibadah haji mempunyai motif terselubung.

"Ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kami, Pansus Haji kemudian menyerang NU. Jangan-jangan ini masalah pribadi gara-gara menterinya adik saya, misalkan. Jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU, ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya, lalu diincar karena masalah-masalah pribadi begini," kata Gus Yahya kepada awak media seusai rapat pleno PBNU di Jakarta pada 28 Juli 2024 lalu.

Rapat pleno PBNU memutuskan agar hubungan PBNU dengan PKB dikaji ulang. Gus Yahya kemudian memutuskan membentuk Panitia Khusus PKB. Pansus tersebut dipimpin Wakil Rais Aam PBNU Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni. Pansus akan memanggil kader PKB dan mantan kader yang masih memiliki hubungan dengan PKB.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menegaskan, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dan Saifullah Yusuf alias Gus Yusuf bukan merupakan kadernya. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) disebut tidak memiliki kartu tanda anggota (KTA) PKB.

"KTA dari mana? Enggak ada, enggak ada KTA-nya," kata Jazilul ketika ditanya soal Gus Yahya dan Gus Ipul yang memiliki KTA PKB di Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Jazilul justru menyebutkan dirinya masih terdaftar dalam struktur NU. Wakil ketua MPR tersebut mengeklaim, saat ini masih tercatat sebagai jajaran suriah PCNU Tangerang Selatan. Selain itu, ia juga mengaku sebagai Ketua PWNU DKI Jakarta.

Menurut Jazilul, organisasi PBNU harus diluruskan kembali seusai Khittah 1926. Dia menjelaskan, organisasi ulama harus memiliki pedoman yang jelas. "Ini organisasi ulama, bukan organisasi pasar induk. Di situ ada adab, ada tata krama, ada kesantunan, ada semuanya," ujar Jazilul.

Menurut dia, konflik antara PBNU dan PKB dikarenakan adanya pihak yang membuat kisruh. Alhasil, hubungan antara dua entitas yang berbeda itu seolah menjadi panas.

Jazilul tak segan menyebutkan pihak yang membuat kisruh tersebut. Adalah Gus Ipul yang dinilai sebagai biang kisruh antara PBNU dan PKB.

"Ya jelas Gus Ipul kan yang menyampaikan membentuk tim untuk mengambil alih PKB. Itu kan bikin kisruh, itu bertentangan dengan aturan ormas, aturan partai politik," ujar Jazilul.

Dia menuturjan, pernyataan Gus Ipul juga bertentangan dengan Khittah 1926 yang ada di PBNU. Dalam Khittah 1926, PBNU jelas berada di jalur keagamaan dan kemasyarakatan. "Jangan cawe-cawe di politik," ujar Jazilul.

Biang kisruh PBNU dan PKB...

Jazilul Fawaid mengungkap awal mula terjadinya konflik antara partainya dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Menurut dia, semua itu bermula dari pernyataan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

Jazilul menjelaskan, PBNU dan PKB merupakan dua entitas yang berbeda. PKB merupakan partai politik, sementara PBNU adalah organisasi masyarakat (ormas) Islam. Menurut dia, sudah semestinya dua entitas yang tak sama itu berjalan sesuai fungsinya masing-masing.

"Jadi, PBNU dan PKB tidak ada hubungannya, dua entitas yang berbeda. Yang satu diatur Undang-Undang Ormas, yang satu diatur Undang-Undang Partai Politik," kata Jazilul di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Selasa.

Karena itu, PBNU tak perlu mencampuri urusan yang ada di PKB. Begitu juga sebaliknya, PKB tak akan ikut campur dengan dapur PBNU. "Jaga, jalan, sesuai jalur masing-masing. Jangan bikin kisruh," kata Jazilul.

Menurut dia, konflik antara PBNU dan PKB dikarenakan adanya pihak yang membuat kisruh. Alhasil, hubungan antara dua entitas yang berbeda itu seolah menjadi panas.

Jazilul tak segan menyebutkan pihak yang membuat kisruh tersebut. Adalah Gus Ipul yang dinilai sebagai biang kisruh antara PBNU dan PKB. "Ya jelas Gus Ipul kan yang menyampaikan membentuk tim untuk mengambil alih PKB. Itu kan bikin kisruh, itu bertentangan dengan aturan ormas, aturan partai politik," ujar Jazilul.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menegaskan, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dan Saifullah Yusuf alias Gus Yusuf bukan merupakan kadernya. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) disebut tidak memiliki kartu tanda anggota (KTA) PKB.

"KTA dari mana? Enggak ada, enggak ada KTA-nya," kata Jazilul ketika ditanya soal Gus Yahya dan Gus Ipul yang memiliki KTA PKB di Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Jazilul justru menyebutkan dirinya masih terdaftar dalam struktur NU. Wakil ketua MPR tersebut mengeklaim, saat ini masih tercatat sebagai jajaran suriah PCNU Tangerang Selatan. Selain itu, ia juga mengaku sebagai Ketua PWNU DKI Jakarta.

Menurut Jazilul, organisasi PBNU harus diluruskan kembali seusai Khittah 1926. Dia menjelaskan, organisasi ulama harus memiliki pedoman yang jelas. "Ini organisasi ulama, bukan organisasi pasar induk. Di situ ada adab, ada tata krama, ada kesantunan, ada semuanya," ujar Jazilul.

Menurut dia, konflik antara PBNU dan PKB dikarenakan adanya pihak yang membuat kisruh. Alhasil, hubungan antara dua entitas yang berbeda itu seolah menjadi panas.

Jazilul tak segan menyebutkan pihak yang membuat kisruh tersebut. Adalah Gus Ipul yang dinilai sebagai biang kisruh antara PBNU dan PKB.

"Ya jelas Gus Ipul kan yang menyampaikan membentuk tim untuk mengambil alih PKB. Itu kan bikin kisruh, itu bertentangan dengan aturan ormas, aturan partai politik," ujar Jazilul.

Dia menuturjan, pernyataan Gus Ipul juga bertentangan dengan Khittah 1926 yang ada di PBNU. Dalam Khittah 1926, PBNU jelas berada di jalur keagamaan dan kemasyarakatan. "Jangan cawe-cawe di politik," ujar Jazilul.

Biang kisruh PBNU dan PKB...

Jazilul Fawaid mengungkap awal mula terjadinya konflik antara partainya dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Menurut dia, semua itu bermula dari pernyataan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

Jazilul menjelaskan, PBNU dan PKB merupakan dua entitas yang berbeda. PKB merupakan partai politik, sementara PBNU adalah organisasi masyarakat (ormas) Islam. Menurut dia, sudah semestinya dua entitas yang tak sama itu berjalan sesuai fungsinya masing-masing.

"Jadi, PBNU dan PKB tidak ada hubungannya, dua entitas yang berbeda. Yang satu diatur Undang-Undang Ormas, yang satu diatur Undang-Undang Partai Politik," kata Jazilul di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Selasa.

Karena itu, PBNU tak perlu mencampuri urusan yang ada di PKB. Begitu juga sebaliknya, PKB tak akan ikut campur dengan dapur PBNU. "Jaga, jalan, sesuai jalur masing-masing. Jangan bikin kisruh," kata Jazilul.

Menurut dia, konflik antara PBNU dan PKB dikarenakan adanya pihak yang membuat kisruh. Alhasil, hubungan antara dua entitas yang berbeda itu seolah menjadi panas.

Jazilul tak segan menyebutkan pihak yang membuat kisruh tersebut. Adalah Gus Ipul yang dinilai sebagai biang kisruh antara PBNU dan PKB. "Ya jelas Gus Ipul kan yang menyampaikan membentuk tim untuk mengambil alih PKB. Itu kan bikin kisruh, itu bertentangan dengan aturan ormas, aturan partai politik," ujar Jazilul.