Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) Lasarus mendorong revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Salah satu poin yang menjadi fokus adalah pengaturan terhadap angkutan online atau ojek online (ojol).

Menurut Lasarus, jumlah ojol saat ini tercatat sekitar 2 juta orang. Sayangnya tidak ada undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban ojol, melainkan hanya melalui Peraturan Menteri.

"Terus ini tidak diikat dengan UU sampai hari ini, hanya dari Peraturan Menteri. Kami sudah digeruduk sama teman-teman mitra operator. Rakyat sekarang yang terlibat angkutan online, data kami sudah 2 juta orang, mungkin 2 juta kepala keluarga, dan ini tidak diatur dengan UU hak dan kewajiban," katanya dalam Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Lasarus menyebut komisi V sebenarnya sudah berusaha merevisi UU Lalu Lintas namun gagal. Ia lalu mempertanyakan hal apa yang didapatkan negara dari keberadaan angkutan online.

"Ini angkutan online bisnisnya jalan, terus kita nggak memungut apa-apa dari mereka. Jalannya rusak siapa yang perbaiki, pake pajak yang dibayar oleh rakyat. Jalannya hancur dipakai bisnis mereka, orang jatuh siapa yang tanggung jawab?" ujar Lasarus.

Oleh karena itu Lasarus berharap Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan jajaran Kementerian Perhubungan turut mendorong revisi UU Nomor 2 Tahun 2009.

"Saya berharap ini UU kemarin sudah kita dorong, revisi UU 22 tahun 2009 ini kita dorong kembali. Naskah akademik selesai, pakar sudah dipanggil, ahli sudah diajak bicara, ini berharap ini bisa jalan dan dengan cepat bisa kita selesaikan," tutupnya.

Saksikan juga video: Menhub Sebut Kereta Api Masih Jadi Favorit Masyarakat

[Gambas:Video 20detik]

Nama Abdullah Azwar Anas menjadi salah satu di antara jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju yang disebut-sebut lanjut pada Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Namun sosok Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) ini mengaku sebaliknya.

Anas mengatakan, dirinya belum ada komunikasi dengan Prabowo terkait dengan tawaran untuk masuk kabinet. Politikus PDI-P ini juga mengungkapkan kalau dirinya sudah berkemas untuk pindah dari rumah dinas menteri yang terletak di kawasan Widya Chandra.

"Nggak ada (ajakan menjadi menteri kabinet Prabowo)," kata Anas, di Bidakara Hotel, ditulis Jumat (11/10/2024).

"Saya sudah berkemas, kadang menginap di rumah Wican (Widya Chandra), kadang di luar Wican," sambungnya.

Saat ditanya lebih lanjut terkait rencananya usai purnatugas, Anas bilang bahwa dirinya akan focus melanjutkan bisnisnya atau mengajar. Bisnisnya sendiri bergerak di berbagai bidang, mulai dari otomotif, agriculture, hingga pariwisata.

"Ada banyak rencana, ya mengajar, ngurus pendidikan, mengisi banyak undangan-undangan yang cukup banyak, terus meneruskan usaha. Kita dari waktu ke waktu acara padat betul ya, keluar saja harus izin Presiden (Jokowi)," ujarnya.

Anas mengatakan, dirinya telah menjadi pejabat negara selama lebih dari 20 tahun, mulai dari menduduki posisi sebagai anggota DPR RI, Bupati Banyuwangi, hingga menjadi Menteri seperti sekarang.

"Cukup lah saya kira, Allah memberikan banyak kesempatan kepada kita," ujar dia.

Lebih lanjut, Anas menyampaikan pandangannya terkait pekerjaan rumah (PR) untuk pemerintahan yang akan datang. Menurutnya, salah satu hal di lingkup Kementerian PAN-RB yang paling penting ialah perbaikan tata kelola ASN.

"Saya kira melanjutkan perbaikan tata kelola, SDM, dan transformasi manajemen ASN yang baru saja kita membereskan di UU ASN," kata Anas.

Selain itu, pemerintah juga punya PR untuk mendorong transformasi digital dalam administrasi pemerintahan. Menurutnya, hal ini menjadi salah satu persoalan mendesak.

"Karena kalau nggak, nanti biayanya tinggi, jumlah orang nambah, kantor nambah, sementara tren perusahaan swasta mengurangi orang, mengurangi kantor pekerjaan lebih cepat. Dan ini sudah di depan mata karena track-nya sudah mulai kelihatan," ujarnya.