Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) Lasarus mendorong revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Salah satu poin yang menjadi fokus adalah pengaturan terhadap angkutan online atau ojek online (ojol).

Menurut Lasarus, jumlah ojol saat ini tercatat sekitar 2 juta orang. Sayangnya tidak ada undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban ojol, melainkan hanya melalui Peraturan Menteri.

"Terus ini tidak diikat dengan UU sampai hari ini, hanya dari Peraturan Menteri. Kami sudah digeruduk sama teman-teman mitra operator. Rakyat sekarang yang terlibat angkutan online, data kami sudah 2 juta orang, mungkin 2 juta kepala keluarga, dan ini tidak diatur dengan UU hak dan kewajiban," katanya dalam Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Lasarus menyebut komisi V sebenarnya sudah berusaha merevisi UU Lalu Lintas namun gagal. Ia lalu mempertanyakan hal apa yang didapatkan negara dari keberadaan angkutan online.

"Ini angkutan online bisnisnya jalan, terus kita nggak memungut apa-apa dari mereka. Jalannya rusak siapa yang perbaiki, pake pajak yang dibayar oleh rakyat. Jalannya hancur dipakai bisnis mereka, orang jatuh siapa yang tanggung jawab?" ujar Lasarus.

Oleh karena itu Lasarus berharap Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan jajaran Kementerian Perhubungan turut mendorong revisi UU Nomor 2 Tahun 2009.

"Saya berharap ini UU kemarin sudah kita dorong, revisi UU 22 tahun 2009 ini kita dorong kembali. Naskah akademik selesai, pakar sudah dipanggil, ahli sudah diajak bicara, ini berharap ini bisa jalan dan dengan cepat bisa kita selesaikan," tutupnya.

Saksikan juga video: Menhub Sebut Kereta Api Masih Jadi Favorit Masyarakat

[Gambas:Video 20detik]

Proyek cetak sawah 1 juta hektare (ha) di Papua Selatan disebut mengalami penolakan dari masyarakat adat. Menanggapi hal itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membantah.

Dia mengatakan, pihaknya telah delapan kali ke Papua Selatan, khususnya Merauke. Menurut dia tidak ada penolakan, bahkan masyarakat di sana ingin segera melakukan cetak sawah.

"Satu bulan kita bolak-balik ke Merauke. Khusus Kurik (distrik di Merauke) tidak ada yang keberatan, bahkan antre minta dipercepat di Kurik," ujar Amran dalam rapat kerja dengan Komisi IV di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Menurut Amran, antusiasme masyarakat di Merauke untuk cetak sawah karena peralatan pertanian akan diberikan gratis pemerintah, mulai dari alat mesin pertanian (alsintan), bibit, hingga perbaikan irigasi.

"Kami berikan alsintan gratis, perbaikan 40.000 saluran irigasi itu gratis," jelasnya.

Hal itu menjawab keterangan Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDIP Edoardus Kaize. Edoardus mengatakan pada awalnya tidak ada masalah terkait rencana proyek cetak sawah. Namun saat ini ada penolakan karena awal masuknya proyek tersebut tidak melibatkan masyarakat adat.

"Karena awalnya waktu masuk, ada sedikit keliru dengan masyarakat lokal setempat mungkin tidak dilibatkan, sehingga muncul hal-hal sekarang masih ada pro-kontra, tetapi jalan terus. Harapannya ini dibenahi," katanya.

Menurut dia, jika dari awal masyarakat adat dilibatkan, maka tidak akan ada penolakan besar. Dia meminta Kementan melibatkan berbagai pihak di Papua Selatan.

"Karena yang protes hari ini masyarakat adat mungkin dibicarakan kembali proses ke depan," ungkapnya.

Edoardus juga menyebut bahwa komoditas yang utama dikonsumsi di Papua bukan beras, tetapi sagu. Nah, di dalam lahan untuk cetak sawah di Papua Selatan juga akan menggunakan lahan sagu.

Dia berharap, komoditas yang dikembangkan di daerah tersebut tidak hanya beras. "Jadi tolong ini dilihat baik sinkronkan, baik supaya pangan bukan hanya beras, nasi, tetapi ada sagu. Dalam lahan yang dibongkar ada sagu di sana," ungkapnya.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDIP Edoardus Kaize mengatakan ada protes dari masyarakat adat di Papua Selatan terkait proyek cetak sawah 1 juta hektare (ha). Pada awalnya tidak ada masalah terkait rencana cetak sawah, namun saat ini ada penolakan karena awal masuknya proyek tersebut tidak melibatkan masyarakat adat.

"Karena awalnya waktu masuk, ada sedikit keliru dengan masyarakat lokal setempat mungkin tidak dilibatkan, sehingga muncul hal-hal sekarang masih ada pro-kontra, tetapi jalan terus. Harapannya ini dibenahi," kata dia dalam rapat kerja dengan Kementerian Pertanian (Kementan) di Gedung DPR RI, Selasa (5/11/2024).

Menurut dia, jika dari awal masyarakat adat dilibatkan, maka tidak akan ada penolakan besar. Dia meminta Kementan melibatkan berbagai pihak di Papua Selatan.

"Karena yang protes hari ini masyarakat adat mungkin dibicarakan kembali proses ke depan," ungkapnya.

Mentan Bantah Ada Penolakan

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, pihaknya telah delapan kali ke Papua Selatan, khususnya Merauke. Menurut dia tidak ada penolakan, bahkan masyarakat di sana ingin segera melakukan cetak sawah.

"Satu bulan kita bolak-balik ke Merauke. Khusus Kurik (distrik di Merauke) tidak ada yang keberatan, bahkan antre minta dipercepat di Kurik," ujar Amran.

Menurut Amran, antusiasme masyarakat di Merauke untuk cetak sawah karena peralatan pertanian akan diberikan gratis pemerintah, mulai dari alat mesin pertanian (alsintan), bibit, hingga perbaikan irigasi.

"Kami berikan alsintan gratis, perbaikan 40.000 saluran irigasi itu gratis," jelasnya.

Lalu, Edoardus kembali menanggapi bahwa komoditas yang utama dikonsumsi di Papua bukan beras, tetapi sagu. Nah, di dalam lahan untuk cetak sawah di Papua Selatan juga akan menggunakan lahan sagu.

Dia berharap, komoditas yang dikembangkan di daerah tersebut tidak hanya beras. "Jadi tolong ini dilihat baik sinkronkan, baik supaya pangan bukan hanya beras, nasi, tetapi ada sagu. Dalam lahan yang dibongkar ada sagu di sana," ungkapnya.

Ramai di media sosial iPhone 16 dilarang dijual di Indonesia. Belakangan, terungkap bahwa Apple, perusahaan pembuat iPhone, meminta syarat adanya tax holiday atau pembebasan pajak korporasi selama 50 tahun jika ingin berinvestasi di Indonesia

Dilansir dari detikNews, Selasa (5/11/2024), anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Mufti Anam, geram oleh kebijakan Apple itu. Menurut dia, permintaan itu keterlaluan dan Apple sudah layak diblokir dari Indonesia.

"Hari ini sedang ramai di media sosial soal bagaimana ternyata iPhone 16 dilarang masuk Indonesia Pak. Tapi, setelah kemudian kita buka alasan dari pemerintah, yaitu karena iPhone minta tax holiday 50 tahun. Emang gila ini, Pak, iPhone ini Pak, memang sudah layak diblokir dari negara kita, Pak," kata Mufti dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Senin (4/11).

Mufti berharap Kementerian BUMN dapat turun tangan mengatasi hal itu. Ia menyinggung Erick Thohir memiliki pengalaman berbasis internasional.

"Maka harapan kami, kami minta kepada Menteri BUMN, bapak ini kan jaringan luar biasa pernah menangani sepakbola kelas internasional. Maka kami harap Bapak bisa turun tangan dalam hal ini agar kita tidak tergantung dengan namanya iPhone Pak," kata dia.

Ia menyayangkan ketentuan itu, padahal lanjut Mufti, iPhone telah meraup begitu banyak keuntungan dari masyarakat RI. Ia menekankan Indonesia jangan tanggung-tanggung untuk memblokir iPhone.

"Kami ini kemarin mikir masyaallah mereka sudah menikmati begitu banyak duit dari rakyat Indonesia, tapi ternyata mereka mau investasi di sini saja minta syarat namanya tax holiday 50 tahun," ujar Mufti.

"Kami dan rakyat Indonesia marah kepada iPhone. Kalau perlu diblokir semua, seluruh produk iPhone tidak boleh masuk ke negara kita, Pak. Ini pelecehan kepada negara kita, Pak," imbuhnya.

Video: iPhone 16 di Indonesia Disebut Ilegal, Media Asing Turut Soroti

Video: iPhone 16 di Indonesia Disebut Ilegal, Media Asing Turut Soroti

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menyoroti kasus guru honorer, Supriyani, yang menjadi tersangka usai dituduh menganiaya siswa anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Menurutnya kasus Suryani menjadi contoh betapa rentannya posisi profesi guru saat ini, terutama guru honorer.

“Guru honorer seperti Ibu Supriyani sering kali berada dalam posisi yang rentan, di mana mereka tidak hanya harus memenuhi tanggung jawab mengajar, tetapi juga berhadapan dengan risiko hukum dalam proses mereka melakukan pembinaan pada murid,” kata MY Esti Wijayati dalam keterangannya, Sabtu (26/10).

Esti menilai, sistem pendidikan yang seharusnya melindungi guru dan memberi mereka dukungan dalam menjalankan tugas, justru malah menjadi ancaman tersendiri bagi para guru.

"Yang paling mencolok dalam kasus Ibu Supriyani adalah terkait intervensi dan reaksi orang tua siswa yang menurut saya berlebihan. Terutama ketika salah satu pihak memiliki kekuasaan atau pengaruh, tentunya ini membebani guru," ujar Esti.

"Fenomena seperti ini tidak jarang terjadi dalam sistem pendidikan kita. Padahal reaksi atau intervensi yang terlalu berlebihan dan tidak proporsional justru dapat merusak proses pendidikan," imbuh Legislator dari Dapil DI Yogyakarta itu.

Politikus PDIP ini mengingatkan, profesi guru dilindungi yang salah satunya tertuang dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Perlindungan ini mencakup perlindungan dari kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, dan perlakuan tidak adil. Aturan tersebut juga mengatur perlindungan guru dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan pihak lain yang terkait dengan tugas pendidik dan tenaga kependidikan.

"Profesi guru jelas memiliki perlindungan saat dirinya melakukan proses belajar mengajar. Namun kasus Supriyani menunjukkan intervensi orang tua serta intimidasi yang dapat mengancam keamanan guru dalam menjalankan perannya," papar Esti.

Esti mendorong pemerintah dan satuan pendidikan untuk ikut memberikan pendampingan sesuai amanat Peraturan Kemendikbud 10/2017 pasal 2 hingga 4, khususnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Pemerintah Daerah.

“Pemerintah wajib memberikan bantuan hukum untuk guru yang bermasalah dengan hukum. Ini Ibu Supriyani malah cari bantuan hukum sendiri. Pemberian janji peningkatan status sebagai guru PPPK saja tidak cukup karena Ibu Supriyani terjerat kasus hukum saat sedang melaksanakan tugas," ucap Esti.

"Beliau yang telah mendedikasikan hidupnya bagi pendidikan anak bangsa berhak mendapat perlindungan dari Pemerintah,” jelas dia.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebelumnya menyatakan akan mengangkat Supriyani menjadi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui jalur afirmasi. Jaminan ini diberikan Kemendikdasmen usai kasus Supriyani mendapat sorotan publik.

Esti mengatakan bantuan hukum dari pemerintah semakin diperlukan mengingat adanya dugaan intimidasi dan pemerasan terhadap Supriyani.

“Kita sepakat penganiayaan pada anak tidak dapat dibenarkan, tapi pendampingan hukum yang maksimal dapat membantu membuka fakta yang sebenarnya terjadi dalam kasus ini,” ungkapnya.

Saat ini Supriyani berstatus sebagai terdakwa dan kasusnya sudah mulai disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Andoolo, Konawe Selatan. Namun penahanan Supriyani ditangguhkan oleh hakim dengan pertimbangan terdakwa memiliki anak yang masih berusia balita.

Terlepas dari kasus Supriyani, Anggota dewan yang juga bertugas di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu menekankan guru merupakan elemen kunci dalam sistem pendidikan. Esti mengatakan hal ini lantaran guru tak hanya bertugas mengajar, tetapi juga membimbing dan membentuk karakter siswa melalui pengajaran nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, dan etika.

"Beban guru hari ini sangat berat dan banyak tantangan. Karena yang terjadi sekarang itu guru kurang punya power untuk memberikan pembinaan ke siswa dalam bentuk disiplin karena fenomena reaksi orang tua yang sedikit-sedikit membawa masalah ke ranah hukum,” ucap Esti.

Esti tak menampik memang benar terjadi berbagai kasus kekerasan guru kepada anak muridnya. Namun ia menyebut tidak semua tindakan disiplin yang diterapkan guru merupakan bentuk kekerasan sehingga tak bisa disamaratakan.

Ia mengatakan, seharusnya sistem pendidikan nasional Indonesia dapat memastikan bahwa guru, orang tua, dan siswa dapat bekerja sama. Esti menyebut, kerja sama antar pihak ini demi mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik.

"Guru harus diberikan ruang untuk mendisiplinkan dan membimbing siswa, sementara siswa tetap mendapatkan perlindungan yang layak," tutur dia.

Dalam kasus ini, kuasa hukum maupun Supriyani menyatakan pada saat hari kejadian yang dituduhkan, Supriyani berada di kelas berbeda dengan anak pelapor. Sebab Supriyani bukan merupakan wali kelas siswa MC.

Supriyani yang telah mengabdi sebagai guru honorer selama 16 tahun tersebut dituduh menganiaya pada pukul 10.00 WITA. Menurut pihak LBH, waktu kejadian tidak dapat dibenarkan mengingat di jam tersebut seluruh siswa sudah pulang.

Dalam dakwaan kejaksaan, anak pelapor disebut dipukul satu kali dengan sapu. Sementara berdasarkan kesaksian guru lain yang melihat langsung kondisi siswa, luka anak pelapor itu terlihat seperti luka melepuh, bukan seperti bekas luka pukulan.

Supriyani mengaku diminta untuk mengakui tuduhan penganiayaan terkait penetapannya sebagai tersangka saat penyidikan di kepolisian. Ia menyatakan tak pernah mengaku menganiaya korban dan permintaan maaf yang disampaikannya dilakukan agar masalah cepat berlalu.

Permintaan maaf Supriyani disalahartikan oleh pihak pelapor yang menganggap Supriyani mengakui melakukan pemukulan kepada anak. Sebelum penyidikan, proses mediasi telah dilakukan beberapa kali, namun pihak pelapor tak mau berdamai sehingga proses hukum terus berlanjut.

Sementara soal dugaan pemerasan, hal ini terkait dengan adanya permintaan dari pihak pelapor kepada Suryani untuk membayar denda sebesar Rp 50 juta jika ingin berdamai.

Karena pihak sekolah hanya menyanggupi untuk membayar Rp 10 juta, pihak pelapor disebut tak mau berdamai karena tuntutan denda yang dimintanya tidak dapat dipenuhi.

“Kalau hal tersebut benar terjadi, ini menjadi preseden yang buruk dalam sistem pendidikan kita. Dan kami meminta pemerintah hadir untuk memberi bantuan dan perlindungan bagi Ibu Supriyani. Kita juga berharap pengadilan dapat memberikan keadilan yang sesungguhnya bagi semua pihak,” kata Esti.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menanggapi pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang meminta anggaran tambahan kementeriannya dari Rp 64 miliar menjadi Rp 20 triliun.

Andreas menilai, masalah ini harus dibahas di internal pemerintahan terlebih dahulu. Ia menekankan Presiden Prabowo Subianto sudah mengingatkan soal efisiensi anggaran.

"Menteri ini kan prinsipnya adalah pembantu Presiden, ketika dia menerima penugasan dari presiden, seharusnya dibicarakan dan dibahas dulu dalam rapat koordinasi internal dengan menteri koordinatornya," kata Andreas Pareira, dalam keterangannya, Sabtu (26/10).

Pimpinan Komisi di DPR yang membidangi urusan hukum dan HAM itu menilai, permintaan Pigai kurang relevan. Mengingat anggaran untuk tahun 2025 sudah ditetapkan atas pembahasan bersama antara Pemerintah dan DPR.

“Anggaran 2025 sudah ditetapkan. Pastinya harus dibicarakan dahulu, apalagi ada pemisahan menjadi 3 kementerian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Lapas,” tuturnya.

Politikus PDIP ini menilai, permintaan Pigai bertolak belakang dengan arahan Prabowo yang meminta kabinetnya melakukan efisiensi anggaran. Ia menyebut lonjakan anggaran yang diminta harus disertai dengan perencanaan dan program kerja yang matang.

“Dan tentunya transparansi bagaimana alokasi anggaran digunakan secara efektif,” ucap Andreas.

Lebih lanjut, Andreas menyebut permintaan kenaikan anggaran yang besar ini berpotensi menabrak kebijakan fiskal nasional, terutama dalam hal alokasi anggaran secara keseluruhan.

"Karena kan anggaran sudah ditetapkan. Setiap kenaikan yang signifikan pada satu kementerian akan mengurangi ruang anggaran bagi kementerian lain atau sektor yang juga memerlukan dana besar seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur," kata Andreas.

Pigai menjelaskan, anggaran tersebut guna mendukung dan memastikan program prioritas Prabowo yaitu makan bergizi gratis hingga pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat sesuai dengan nilai-nilai HAM. Namun Andreas menekankan semua harus diperhitungkan dengan matang dan diselaraskan dengan tujuan jangka panjang pemerintahan.

"Mengingat banyaknya sektor yang memerlukan perhatian termasuk ketahanan pangan, infrastruktur, dan penanganan kemiskinan, peningkatan anggaran Kementerian HAM harus diperhitungkan dengan presisi dan menerapkan skala prioritas," ujar Andreas.

Sebelumnya, Pigai menjelaskan tambahan anggaran tersebut untuk menunjang kerja kementerian baru yang dipimpinnya.

Pigai menyebut, Kementerian HAM memiliki tugas berbeda dari Komnas HAM, seperti melakukan pembangunan dan pengawasan HAM di seluruh wilayah, serta penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM yang kompleks dan luas.

Selain itu, Pigai menjabarkan akan membuat program sosialisasi dan kesadaran HAM tingkat desa di 79 ribu desa dengan personel 20 orang setiap desanya. Ia ingin mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia dengan jurusan ekonomi, sosial, budaya dan pusat laboratorium HAM, yang menurutnya akan menjadi satu-satunya di dunia.

Komisi XIII merupakan komisi baru di DPR yang dibentuk untuk menyesuaikan nomenklatur kementerian di pemerintahan Prabowo. Kabinet Merah Putih Prabowo memecah sejumlah kementerian termasuk Kementerian Hukum dan HAM menjadi 3 kementerian.

Komisi XIII DPR memiliki ruang lingkup kerja dalam bidang Reformasi Regulasi, hukum, HAM, hubungan kelembagaan, serta kehidupan kebangsaan dan kemasyarakatan secara umum.

Komisi XIII DPR bermitra kerja dengan Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komnas HAM, LPSK, BNPT, BPIP, Sekretariat Jenderal DPD RI, Sekretariat Jenderal MPR RI, dan Kantor Staf Presiden.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani ikut buka suara terkait dugaan pengerahan kepala desa untuk mendukung salah satu paslon di Jawa Tengah. Puan meminta semua pihak untuk menahan diri.

"Ya, kita semua harus saling menjaga, saling menghargai, dan menghormati. Jadi semuanya harus menjaga sikap jangan sampai kemudian melampaui batas-batas yang dianggap tidak harusnya dilakukan," ujar Puan di kantor DPD PDIP Jateng, Jumat (25/10).

Puan juga meminta, aparat dan pemerintah bisa menjaga kondusifitas selama Pilkada 2024. Menurutnya, saat ini yang paling penting adalah menjalankan pilkada dengan santun tanpa adanya intervensi dari pihak luar.

"Bagaimana kita menjalankan Pilkada 2024 ini dengan santun saling menghormati dan menghargai tanpa ada intervensi dari eksternal. Kemudian bagaimana seluruh elemen bangsa, stakeholder, di pemerintahan apakah itu di aparat penegak hukum juga bisa menjaga situasi tetap kondusif," tegas Puan.

Ia juga berharap Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dapat tegas menindak pelanggaran yang terjadi selama pilkada, terutama terkait pengerahan kades.

"Ya, kalau kemudian ada bukti-bukti yang kuat bahwa itu menyalahi aturan, ya, harusnya bawaslu kemudian bisa melaksanakan tugasnya," kata Puan.

Hal senada juga dikatakan Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo. Ganjar menegaskan keterlibatan kades, perangkat desa, maupun aparatur sipil negara (ASN) dalam pemilu itu melanggar netralitas.

"Ini saya kira penting untuk segera diselesaikan. Nanti kalau tidak, nilai demokrasi kita pasti akan menurun dan itu menjadi cerita umum di publik ya, sekarang terjadi hal yang seperti itu," tegas Ganjar.

Ia juga meminta Komisi 2 DPR RI untuk memanggil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait pengerahan dukungan kades untuk Pilkada 2024.

"Apa yang terjadi di Boyolali, di Pemalang, maka tadi kita dorong agar Komisi 2 segera memanggil Mendagri, minta klarifikasi, minta penjelasan terhadap imparsialitas dari para kades," kata Ganjar.

Tim hukum PDIP telah memberikan tanggapannya terkait tidak diterimanya gugatan mereka terhadap KPU oleh PTUN tentang pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pada Pemilu 2024 lalu.

Dalam konferensi pers tanggapan mereka, Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun mengutarakan semangat timnya dalam menghadapi kasus ini.

“Tapi akan saya sampaikan semangat kami, Prabowo yes, Gibran no. Terima kasih,” ujarnya di DPP PDIP, Jakarta Pusat pada Jumat (25/10).

Gayus pun mengungkapkan timnya menghormati keputusan PTUN yang tak menerima gugatannya. Namun, ia menyebut timnya tak menghormati hakim yang memutuskan.

“Jawaban saya tim hukum menghormati putusan pengadilan, bukan hakimnya, putusan pengadilan, veritate habetur (keputusan hakim harus dianggap benar),” ujarnya.

“Konsep itu harus dimaknai bahwa kita menghormati negara hukum yang pada lembaga pengadilan, putusannya kita hormati,” sambung dia.

Gugatan PDIP pada KPU teregister dengan nomor 133/G/TF/2024/PTUN.JKT. Kini, statusnya tidak dapat diterima.

"Status gugatan: tidak dapat diterima," demikian tertulis pada SIPP PTUN, Kamis (24/10).

Adapun dalam perkara itu, pihak Penggugat adalah PDIP yang diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketum PDIP. Sementara, pihak Tergugat adalah KPU RI.

Dalam gugatan itu, juga terdapat pihak Intervensi I dan Intervensi II yang tergabung ke dalam pihak Tergugat. Dia adalah Gibran Rakabuming Raka selaku pihak Intervensi I dan Prabowo Subianto selaku pihak Intervensi II.

Gugatan itu diputus oleh Ketua Majelis Hakim Joko Setiono, dengan Hakim Anggota yakni Yuliant Prajaghupta dan Sahibur Rasid.

Berikut amar putusan lengkap gugatan tersebut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan/kompetensi absolut Pengadilan.

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.342.000,- (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).

PDIP menggugat KPU dengan alasan pencalonan Gibran dianggap melanggar proses administrasi.

Kini, Prabowo dan Gibran telah dilantik menjadi presiden dan wakil presiden RI di gedung MPR RI, Jakarta pada Minggu (20/10) lalu.

PTUN tidak menerima gugatan tim hukum PDIP terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pada Pemilu 2024 lalu. Tim hukum PDIP mengaku menghormati putusan tersebut.

Namun, menurut ketua tim hukum PDIP Gayus Lumbuun, timnya tak menghormati hakim yang memberikan putusan.

“Jawaban saya tim hukum menghormati putusan pengadilan, bukan hakimnya, putusan pengadilan, veritate habetur (keputusan hakim harus dianggap benar),” ujarnya pada konferensi pers di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Jumat (25/10).

“Konsep itu harus dimaknai bahwa kita menghormati negara hukum yang pada lembaga pengadilan, putusannya kita hormati,” sambung dia.

Gayus mengatakan bahwa pihaknya tetap menghormati putusan pengadilan walau keputusannya dinilai tidak sesuai. Ia mencontohkan kasus Ronald Tannur yang dibebaskan oleh tiga hakim PN Surabaya.

Ketiga hakim tersebut berujung ditahan oleh Kejaksaan Agung atas dugaan suap.

“Ada putusan yang menyimpang jauh pun dihormati, hakimnya dipenjarakan, dipecat. Contohnya hakim Surabaya hari ini, menyimpang jauh, kan kita hormati upaya hukumnya adalah kembali ke kasasi dan diubah putusan itu,” tuturnya.

Gayus pun menyebut langkah selanjutnya dari tim hukum PDIP adalah menunggu arahan dari ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Kalau nanti ketua umum memerintahkan kami-kami melakukan apa yang dikuasakan kepada kami,” jelasnya.

Berdasarkan penelusuran di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, gugatan itu diputus pada Kamis (24/10). Gugatan yang teregister dengan nomor 133/G/TF/2024/PTUN.JKT itu dinyatakan tidak dapat diterima.

"Status gugatan: tidak dapat diterima," demikian tertulis pada SIPP PTUN, Kamis (24/10).

Adapun dalam perkara itu, pihak Penggugat yakni PDIP yang diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketum PDIP. Sementara, pihak Tergugat adalah KPU RI.

Dalam gugatan itu, juga terdapat pihak Intervensi I dan Intervensi II yang tergabung ke dalam pihak Tergugat. Dia adalah Gibran Rakabuming Raka selaku pihak Intervensi I dan Prabowo Subianto selaku pihak Intervensi II.

Gugatan itu diputus oleh Ketua Majelis Hakim Joko Setiono, dengan Hakim Anggota yakni Yuliant Prajaghupta dan Sahibur Rasid.

Sebelumnya, tim hukum PDIP menggugat KPU terkait dengan pencalonan Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka. Pencalonan Gibran dianggap melanggar proses administrasi.

Kini, Prabowo dan Gibran telah menjadi presiden dan wakil presiden RI. Keduanya dilantik di gedung MPR RI, Jakarta pada Minggu (20/10) lalu.

Mukhamad Misbakhun resmi terpilih sebagai ketua Komisi XI DPR RI. Komisi ini membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, dan sektor jasa keuangan.

"Selamat kepada pimpinan Komisi XI DPR RI Periode 2024-2029 atas penetapan dan pengesahannya. Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, dan sektor jasa keuangan memegang peran krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran," tulis Instagram DPR RI@dpr_ri, Kamis (24/10/2024).

Selain Misbakhun, ada namaDolfie Othniel Frederic Palit hingga MohamadHekal di jajaran pimpinan Komisi XI DPR RI. Berikut daftar lengkapnya:

Ketua:

Mukhamad Misbakhun/Fraksi Partai Golkar

Wakil Ketua:

1. Dolfie O. F. P./Fraksi PDI Perjuangan
2. Mohamad Hekal/Fraksi Partai Gerindra
3. Fauzi H. Amro/Fraksi Partai Nasdem
4. M. Hanif Dhakiri/Fraksi PKB

"Semoga jajaran pimpinan Komisi XI DPR RI dapat bekerja secara sinergis dengan pemerintah dan lembaga terkait dalam memastikan kebijakan moneter yang efektif, mengawasi sektor jasa keuangan, dan memperkuat perencanaan pembangunan nasional," tulis DPR RI.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) resmi memiliki empat pimpinan definitif untuk masa jabatan 2024-2029.

Pimpinan DPRD DIY 2024-2029 terdiri dari Nuryadi dari PDIP sebagai Ketua DPRD DIY. Sementara 3 lainnya yakni Budi Waljiman dari Gerindra sebagai Wakil Ketua 1, Imam Taufik dari PKS sebagai Wakil Ketua 2, dan Umaruddin Masdar dari PKB sebagai Wakil Ketua 3.

Acara pengucapan sumpah keempat pimpinan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD DIY, hari ini, Rabu (23/10). Prosesi pengucapan sumpah/janji dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan disaksikan oleh seluruh tamu undangan.

Acara ini juga dihadiri oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X; Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X; perwakilan Forkopimda, seluruh anggota DPRD, serta perwakilan partai politik di DIY.

Dalam sambutannya, Sultan HB X, berharap DPRD DIY dapat terus menjalankan fungsi legislatifnya dengan penuh tanggung jawab, terutama dalam pengawasan kebijakan daerah dan penganggaran untuk kemajuan DIY.

“Masih banyak agenda pembangunan daerah yang harus kita kedepankan dalam rangka mensejahterakan masyarakat, karenanya diharapkan agar pimpinan dan anggota dewan dapat mendukung dengan bekerja bersama Pemerintah Daerah DIY menerjemahkan konsep otonomi ke dalam berbagai perangkat hukum dan peraturan daerah yang diperlukan bagi kemandirian dan kesejahteraan rakyat DIY,” kata Sultan dikutip dari website DPRD DIY, Rabu (23/10).

Ketua DPRD DIY terpilih, Nuryadi, dalam pidatonya menyatakan komitmennya untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan fungsi DPRD. Para pimpinan maupun anggota diharapkan mampu menyamakan gerak untuk kepentingan masyarakat.

“Kami mencoba menyamakan gerak menyamakan langkah walaupun beda partai politik kan bagaimana wilayah ini maju dengan wakil rakyat ini kita ciptakan itu,” kata Nuryadi.

“Setelah ini kami akan rapat untuk membuat rencana berikutnya karena belum ada alat kelengkapan,” ujarnya.

Said Abdullah kembali ditetapkan menjadi Ketua Badan Anggaran DPR RI periode 2024-2029.

Penetapan itu diambil dalam rapat pengambilan keputusan yang dihadiri anggota Banggar DPR dan pimpinan DPR RI, Selasa (22/10).

Berikut jajaran Banggar DPR yang diajukan:

Ketua DPR RI Puan Maharani pun kemudian membacakan susunan ini dan menanyakan kembali kepada seluruh anggota.

“Apakah susunan pimpinan Badan Anggaran DPR dapat disetujui?” tanya Puan.

“Setuju,” jawab para peserta rapat.

Berikut adalah anggota Banggar dari seluruh fraksi:

Said Abdullah

Dolfie O.F.P

Rachmar Hidayat

Rudianto Tjen

Cornelis

I Wayan Sudirta

Mochamad Herviano Widyatama

Sofyan Tan

Adtsatrya Suryo Sulisti

Edy Wuryanto

Mercy Christy Barends

My Esti Wijayati

Safaruddin

Marinus

Agus Ambo Djiwa

Budi Sulistyono Alias Kanang

Kaisar Kiasa Kasih Said Putra

Edoardus Kaize

Ansari

Ruth Naomi Rumkabu

Muhidin Mohamad Said

Nurul Arifin

Dewi Yustiana

Taufan Pawe

Soedeson Tandra

Alien Mus

Hamka B. Kady

Ali Mufthi

Doni Akbar

Ilham Permana

Haeny Relawati

Teti Rohatiningsih

Christina Eugibja Paruntu

Muhammad Nur Purnamasidi

Adde Rosi Khaerunnisa

Puteri Anetta Komaruddin

Isfhan Taufik Munggaran

Mukhtaruddin

Wihadi Wiyanto

Kamrussamad

Husni

Sabam Rajagukguk

Ahmad Wazir Noviadi

Sri Meliyana

Rachel Mariam Sayidina

Jefry Romdonny

Rokhmat Ardiyan

Danang Wicaksana

Mohamad Haekal

Khilmi

I Dewa Gde Agung Widiarsa

Yuliansyah

Andi Amar Ma’ruf Sulaiman

Alimudin Kolatlena

Syarief Abdullah Alkadrie

Julie Sutrisno Laiskodat

Ali Mazi

Asep Wahyuwijaya

Charles Meikansyah

Irsan Sosiawan

Ratih Megasari Singkarru

Rico Sia

Rusdi Masse Mappasessu

Sulaeman L Hamzah

Tonny Tesar

Yoyok Riyo Sudibyo

Jazilul Fawaid

Ratna Juwita Sari

Indrajaya

Rina Saadah

Hassanuddin Wahid

Ruslan M.Daud

Rivqy Abdul Halim

Imas Aan Ubudiah

Mahdalena

Zainul Munasichin

Muhamamad Kadafi

Syafruddin

Ecky Awal Mucharam

Sukamta

Rahmat Saleh

Nasir Djamil

Saadiah Uluputty

Yanuar Arif Wibowo

Ismail

Kurniasih Mufidayati

Mohd. Iqbal Romzi

Jalal Abdul Nasir

Eko Hendro Purnomo, S.Sos

Farah Puteri Nahlia, B.A., M.Sc

Wahyudin Noor Aly (Goyud)

Widya Pratiwi

Muhammad Hatta

Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag

Dr. Ir. H. Ahmad Rizki Sadig, M.Si

Putri Zulkifli Hasan, S.Mn., M.Bus

Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M

Eddy Baskoro Yudhoyono

Marwan Cik Asan

Andi Muzzakir Aqil

Rinto Subekti

Muhammad lokot Nasution

Faujia Helga BR Tampubolon

Dina Lorenza Audriharmusa Oktaviani