Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyampaikan bahwa sebanyak 90% layanan prioritas yang terdampak insiden peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 sudah pulih.

Perlu diketahui, layanan PDNS 2 telah lumpuh sejak 20 Juni 2024. Artinya, sudah 51 hari berlalu Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang berlokasi di Surabaya itu masih dalam proses karantina.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kemenkominfo Hokky Situngkir mengatakan bahwa secara teknis terdapat 2.120 layanan yang terdampak atas insiden serangan ransomware Brain Cipher.

“Kemudian, dari 167 instansi yang terdampak kemarin itu rata-rata layanan prioritas itu sudah bisa dibilang sudah pulih, ya, 90% layanan prioritas sudah pulih,” kata Hokky dalam acara Ngopi Bareng di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Hokky menjelaskan, nantinya akan ada beberapa penyesuaian dari pemilik layanan PDNS 2, sebab Kemenkominfo tidak bisa mengakses layanan itu.

Lebih lanjut, Hokky menekankan bahwa pihaknya bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan para pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya terus berkoordinasi untuk memulihkan layanan PDNS 2.

“Yang insiden PDNS kemarin, kami kerja cepat siang malam, kita apresiasi sama tim yang bekerja di BSSN, ini lintas sektor, ada BSSN sebagai leading kemanan siber, ada dari Kemenkominfo dan pihak lain semua itu kerja keras,” ungkapnya.

Sayangnya, Hokky tak memberikan informasi lebih lanjut terkait perkembangan PDNS 2 secara detail. Dia hanya menyampaikan bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto sebagai juru bicara akan menginformasikan rilis resmi terkait PDNS Surabaya.

Imbas adanya serangan ransomware yang melumpuhkan sistem layanan PDNS 2, Hokky mengungkap bahwa pihaknya juga tengah menyusun kebijakan baru terkait pencadangan data (backup data) sebagai tindak lanjut berupa Peraturan Menteri (Permen) dan rancangan lainnya agar tidak tumpang tindih dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

“Ada rancangan-rancangan yang sedang dibuat, sedang digodok itu sama direktorat tata kelola. Itu sekarang kerjanya siang malam, jadi direktorat yang PDN heboh kerja siang malam juga, yang tindak lanjut insiden dari regulasi itu juga ada, akan ada beberapa mungkin Permen atau rancangan supaya tidak tabrakan dengan UU PDP yang sudah ada,” ungkapnya.

Hokky menyampaikan bahwa Kemenkominfo menargetkan aturan backup data di PDN akan berlaku sebelum PDN Cikarang beroperasi. Adapun, PDN di Cikarang yang digelontorkan senilai Rp2,7 triliun itu akan beroperasi pada awal 2025.

“Kalau dari timeline akan sebelum [PDN Cikarang beroperasi] karena itu kebut juga makanya siang malam, harus sebelum, biar jadi lesson learn kalau nggak sebelum kan nggak lesson learn dong,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkap serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementera (PDNS) 2 beberapa waktu lalu berimbas pada proses lelang konstruksi proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga proyek strategis nasional (PSN).

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian PUPR Abdul Muis menjelaskan, setidaknya sebesar 10% proyek yang dilelang terimbas peretasan PDN.

“Tapi yang jelas itu [peretasan PDN] memang memiliki dampak yang cukup signifikan juga, terutama terkait proses sertifikasi tenaga kerja konstruksi [TKK]. Kemudian, sedikit juga berpengaruh ke proses pengadaan tender kita,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Senin (23/7/2024).

Atas kejadian tersebut, Abdul Muis menjelaskan pihaknya kemudian melakukan proses lelang pada proyek IKN hingga PSN secara manual.

Hal itu dilakukan guna tetap menjaga target konstruksi proyek-proyek tersebut dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Sayangnya, Abdul Muis tidak memerinci secara pasti proyek apa saja yang terdampak peretasan PDN tersebut.

Namun demikian, Abdul Muis menegaskan bahwa permasalahan tersebut saat ini telah ditangani secara tepat sehingga pembangunan proyek IKN hingga PSN yang baru memasuki tahap lelang diharapkan tidak akan molor.

“Ada [berdampak pada lelang PSN], yang di IKN juga ada sehingga karena ada proses kendala di PDN maka yang tadinya kita gunakan sistem informasi pendukung kita berubah kembali manual. Karena kita harus bertindak cepat, tadi kalau kita tidak kembali manual waktu akan habis terpakai dan itu akan menjadikan pembangunan infrastruktur di IKN akan mundur,” pungkasnya.

PDNS 2 sebelumnya sempat mengalami kegagalan operasi akibat serangan ransomware pada Kamis, 20 Juni 2024. Akan tetapi, Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Ariandi Putra mengatakan, insiden serangan ransomware itu sudah mulai terdeteksi sejak 17 Juni 2024 pukul 23.15 WIB.

Saat itu, pihaknya mendapatkan upaya penonaktifan fitur keamanan Windows Defender yang memicu aktivitas malicious berjalan.

"Aktivitas malicious mulai terjadi pada 20 Juni 2024 pukul 00.54 WIB, di antaranya melakukan instalasi file malicious, menghapus file system penting, dan menonaktifkan service yang sedang berjalan," kata Ariandi.

Alhasil, pada 20 Juni 2024 pukul 00.55 Windows Defender mengalami crash dan tidak bisa beroperasi hingga membuat pusat data nasional mengalami kegagalan sistem.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah melantik Hokky Situngkir sebagai Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) di Kantor Kemenkominfo pada hari ini, Jumat (19/7/2024). Hokky Situngkir akan bertugas untuk memulihkan layanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya yang diretas ransomware Brain Cipher.

Pelantikan ini sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden RI Nomor 83/TPA Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang ditetapkan pada 16 Juli 2024.

Pada kesempatan itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi memberikan arahan kepada Hokky Situngkir yang kini mengemban tugas sebagai Dirjen Aptika, menggantikan posisi Semuel Abrijani Pangerapan.

Budi berpesan agar Hokky Situngkir fokus menyelesaikan tugas-tugas krusial di bidang Aptika yang harus segera diselesaikan pada masa pemerintahan ini, sekaligus keberlanjutannya untuk pemerintahan yang akan datang.

"Secara lebih spesifik, saya ingin memberikan beberapa instruksi yang terbagi dalam dua klaster yakni terkait dengan kepemimpinan dan tata kelola organisasi, serta yang kedua terkait dengan pelaksanaan program prioritas,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Jumat (19/7/2024).

Budi juga memberikan arahan terkait dengan peningkatan kualitas perencanaan, akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, pemberdayaan birokrasi, dan penguatan kolaborasi dengan ekosistem.

Adapun dari segi pelaksanaan program prioritas, Budi menekankan beberapa program prioritas yang perlu menjadi perhatian Dirjen Aptika. Rinciannya, pemberantasan judi online hingga pemulihan PDNS 2 beserta ekosistemnya.

Selain itu, Hokky juga harus menuntaskan sejumlah regulasi di bidang Aptika seperti Aturan Pelaksana Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Permenkominfo tentang PSE Publik, pengembangan ekosistem ekonomi digital, serta peningkatan literasi digital.Budi berharap Hokky Situngkir dapat mengemban tugas dengan baik dan optimal.

“Kepada Pak Hokky, selamat mengemban tugas untuk mewujudkan visi besar Bapak Presiden Joko Widodo, menuju Indonesia Emas 2045, melalui transformasi digital yang bermakna, memberdayakan, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Pada pelantikan tersebut, juga hadir Wakil Menteri Kemenkominfo Nezar Patria, Sekretaris Jenderal Kemenkominfo Mira Tayyiba, dan Inspektur Jenderal Kemenkominfo Arief Tri Hardiyanto.

Selain itu, juga ada Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kemenkominfo Ismail, Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo Wayan Toni Supriyanto, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo Usman Kansong, dan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Fadhilah Mathar.

Bisnis.com, JAKARTA — Anak usaha Telkom Group, PT Sigma Cipta Caraka (Telkomsigma) memberikan kabar terbaru atas insiden serangan Brain Cipher ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya. Telkomsigma merupakan pengelola PDNS 2.

VP Legal & Compliance Telkomsigma Reza Topobroto mengatakan bahwa hingga saat ini Telkomsigma selaku salah satu bagian dari kerja sama operasi (KSO) terus aktif mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta mitra terkait lainnya dalam upaya pemulihan (recovery) data secara intensif.

“Melalui aktivasi crisis center SCC yang beroperasi 24x7 always on, serta memastikan pemulihan layanan dapat dikendalikan dengan efektif dan aman,” kata Reza kepadaBisnis, Rabu (10/7/2024).

Selain itu, Reza menyampaikan bahwa Telkomsigma juga fokus melaksanakan prosedur disaster recovery plan (DRP) dan menunggu hasil digital forensik dari badan yang ditunjuk pemerintah.

Sayangnya, perusahaan yang merupakan bagian dari Telkom Group itu enggan berkomentar lebih jauh atas terjadinya insiden serangan ransomware.

“Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kemenko Polhukam sebagai narasumber tunggal dalam insiden serangan ransomware terhadap PDNS 2,” tuturnya.

Insiden serangan ransomware telah melumpuhkan sistem PDNS 2 yang dikelola Telkomsigma pada Kamis (20/6/2024) lalu. Perlu diketahui, PDNS 2 mengelola 282 instansi kementerian/lembaga.

Berdasarkan catatan Kemenkominfo, per 26 Juni 2024, sebanyak 85% atau 239 instansi yang terdampak atas insiden serangan Brain Cipher ransomware. Sementara itu, hanya 15% atau 43 instansi yang tidak terdampak.

Jika melihat urutan kejadiannya, telah ditemukan upaya penonaktifan fitur keamanan Windows Defender mulai 17 Juni 2024 pukul 23.15 WIB yang memungkinkan aktivitas malicious (berbahaya) beroperasi.

Aktivitas malicious mulai terjadi pada 20 Juni 2024 pukul 00.54 WIB, di antaranya melalui instalasi fail malicious, penghapusan filesystem penting, dan penonaktifan layanan berjalan. Pada 20 Juni 2024, pukul 00.55 WIB, diketahui Windows Defender mengalami crash dan tidak bisa beroperasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Aliansi Keamanan Siber untuk Rakyat (Akamsi) mendesak agar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya, pascaterjadinya insiden serangan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 pada Kamis (20/6/2024) lalu. Aliansi ini juga mendesak agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memecat Budi Arie Setiadi.

Berdasarkan pantauanBisnis, hingga pukul 14.21 WIB, massa yang melakukan unjuk rasa di depan Gedung Kemenkominfo membawa sejumlah spanduk bertuliskan ‘Kartu Merahkan Budi Arie', 'Budi Arie Out!!!', hingga poster yang bertuliskan 'This is Menteri Giveaway'.

Selain itu, terlihat pula seseroang yang berpura-pura mengenakan topeng wajah Menkominfo. Seruan 'Mundur Si Budi Sekarang Juga' juga menggema di depan Gedung Kemenkominfo.

“Mundur, Pak!” seru massa yang lain.

Ketua BEM Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera Andrian menilai bahwa aksi ini dilakukan lantaran Budi Arie Setiadi telah gagal melakukan tugas sebagai seorang Menkominfo.

“Aksi ini pada dasarnya menuntut untuk Budi Arie [Menkominfo] mundur karena hak kita sebagai warga negara sudah dirampas dengan bocornya PDNS, Budi Arie telah gagal melakukan kinerjanya,” kata Andrian saat ditemuiBisnisdi depan Gedung Kemenkominfo di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Menurut Andrian, semestinya Menkominfo Budi mengikuti langkah yang sama dengan Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kemenkominfo Semuel A. Pangerapan yang melepas jubahnya.

“Dia nggak tahu malu [jika Menkominfo Budi Arie Setiadi tidak mundur] karena sudah seharusnya ketika seseorang melakukan kesalahan, seharusnya dia merasa malu, Budi Arie seharusnya mengikuti langkah Dirjen Aptika [untuk mundur],” ujarnya.

Sementara itu, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) memandang keputusan Presiden Jokowi sangat politis dalam menunjuk Budi Arie Setiadi sebagai menkominfo tanpa mempertimbangkan aspek kapabilitas.

Direktur Eksekutif SAFEnet Nenden Sekar Arum mengatakan bahwa masyarakat tidak diberikan kejelasan terkait kasus PDNS 2 yang telah terjadi selama berminggu-minggu

“Tuntutan kami meminta tanggung jawab pemerintah dengan mendorong Budi Arie mundur dari jabatannya karena ada ketidakbecusan dia menjabat dan Jokowi yang menunjuk Menkominfo yang tidak kapabilitas, terbagi jatah,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Nenden menuturkan bahwa pihaknya tengah memformulasikan layangan gugatan atas terjadinya insiden ini. “Kemungkinan kami akan melakukan gugatan untuk Menkominfo dan Presiden tetapi kami sedang memformulasikan,” ujarnya.

Kepala Divisi Kebebasan Berekspresi SAFEnet Hafizh mengatakan bahwa setidaknya sudah ada 25.800 warganet yang setuju untuk mendesak agar Menkominfo mundur.

Di sisi lain,Bisnissudah mencoba menghubungi Menkominfo Budi Arie Setiadi melalui pesan singkat dan panggilan via WhatsApp. Namun, Budi Arie menolak panggilan telepon dariBisnis.

SAFEnet menjelaskan bahwa desakan itu dengan mempertimbangkan sejumlah hal.Pertama, PDNS 2 telah mengalami serangan ransomware Brain Cipher yang mengakibatkan kerugian besar bagi, masyarakat Indonesia, termasuk ancaman terhadap keamanan data pribadi, sulitnya mengakses layanan publik, dan kerugian materiil serta imateriil yang signifikan.

Kedua, Budi Arie Setiadi selaku Menteri Komunikasi dan Informatika, telah gagal melaksanakan tugasnya untuk melindungi data pribadi warga dan memastikan keamanan siber nasional.

Ketiga, diperlukan langkah tegas dan segera untuk memastikan keamanan data, hak-hak digital, serta pemulihan kepercayaan publik.

Adapun, gerakan Akamsi ini terdiri atas Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Aliansi Pendidikan Gratis (Apatis), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Blok Politik Pelajar (BPP), Indonesian Corruption Watch (ICW), Interpelago UIN Jakarta, Jemari IKJ, Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Lokataru Foundation, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Bisnis.com, JAKARTA — Pakar keamanan siber menyebut bahwa kunci dekripsi yang dibagikan kelompok peretas Brain Cipher untuk membuka file di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 belum dapat dipergunakan.

Hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan Dirjen Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Semuel A. Pangerapan saat melakukan konferensi pers terkait pengunduran dirinya. Dia menyebut kunci dekripsi bisa dipergunakan untuk membuka file PDNS 2 yang terkunci.

“Namun, berdasarkan sumber internal BSSN [Badan Siber dan Sandi Negara] bahwadecryptortersebut belum dapat dipergunakan untuk membuka file yang terkunci dan masih terus dicoba,” kata Pengamat dan Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha kepadaBisnis, dikutip pada Minggu (7/7/2024).

Sebelumnya, Kemenkominfo menyatakan bahwa kunci enkripsi yang diberikan peretas Brain Cipher telah berhasil membuka sampel data PDNS 2 di Surabaya.

Direktur Jenderal Aplikasi & Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan bahwa saat ini sistem layanan PDNS 2 tetap dilakukan pemulihan, seiring dengan kunci yang diberikan secara percuma dari peretas. Semuel menyampaikan bahwa pemulihan data itu sedang dilakukan, sebab ada banyak data yang dikunci.

“Kami juga mendapatkan [kunci dekripsi], tetapi ini sedang dikerjakan, dan kita sudah coba di spesimen kita memang berhasil dibuka tapi kita belum tahu karena kan dikunci banyak. Itu sedang dikerjakan oleh teman-teman teknis,” kata Semuel dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Lebih lanjut, Semuel menyampaikan bahwa semua orang bisa mengunduh kunci dekripsi ransomware yang diberikan secara gratis dari Brain Cipher.

“Tadi malam, kita mencoba di spesimen yang kita miliki, itu bisa dibuka, itu saja, saya tidak tahu lebih lanjut,” ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa tim teknis telah mengambil data dari kunci dekripsi itu. “Apa itu spesimen? Waktu itu kita mengambil data, data yang dikunci ini, kita cobain kunci itu [dari Brain Cipher], itu yang dilaporkan, nanti ada waktunya untuk dijelaskan secara teknis,” jelasnya.

Meski demikian, Semuel mengaku dirinya tidak memiliki data lebih banyak terkait hal itu. Sebab, per 1 Juli 2024, Semuel telah mengundurkan diri dari jabatannya.