Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menargetkan proyek Pusat Data Nasional (PDN) I di Cikarang dengan investasi senilai Rp2,7 triliun akan rampung sebelum masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Peresmian PDN Cikarang molor dari target sebelumnya yang semestinya diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Agustus 2024.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, mengatakan bahwa desain fisik PDN yang berlokasi di Cikarang sudah mencapai hampir 90%.

“Sebentar lagi [PDN Cikarang] mau diresmikan, fisiknya sudah hampir 90%, tunggu saja [sebelum pergantian pemerintahan] kami usahakan,” kata Budi saat ditemui di Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (4/9/2024).

Dia menuturkan bahwa Kemenkominfo melaksanakan pembangunan PDN di dua lokasi, yaitu di Cikarang yang akan diresmikan pada 2024 dan Batam.

“[Batam] yang saat ini dalam proses penyelesaian tahapan seleksi konsultan service,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kemenkominfo, Hokky Situngkir, sempat mengungkap infrastruktur maupun desain PDN sudah mencapai lebih dari 70%. Dia menyebut infrastruktur, jaringan, hingga desain proyek Rp2,7 triliun itu naik dibanding bulan sebelumnya.

“Dari sisi infrastruktur itu [PDN di Cikarang] mungkin sudah lebih 70%-an. Secara desain juga, kalau saya tidak salah lebih dari 80%, saya nggak tahu angka persisnya, persentasenya. Tapi sudah cukup, kalau bicara timeline sebelumnya, sebenarnya itu tidak begitu terganggu,” kata Hokky dalam acara Ngopi Bareng di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Nantinya, PDN I akan diisi oleh tenant (penyewa) dan akan beroperasi pada awal 2025 mendatang. “Tetapi secara umum infrastruktur, network, design itu naik berapa persen dibanding sebulan sebelumnya,” terangnya.

Hokky juga mengklaim bahwa Kemenkominfo juga ruitn mengevaluasi proyek PDN I dengan memperhatikan dari sisi keamanan, pencadangan data (backup), serta rancangan.

Berdasarkan catatan Bisnis, proyek PDN I yang berlokasi di Greenland International Industrial Centre, Deltamas, Cikarang memiliki luas kurang lebih 15.994 m2.

Proyek pembangunan PDN pertama milik Indonesia ini merupakan pinjaman dari Pemerintah Perancis dengan total nilai EUR164.679.680 atau sekitar Rp2,7 triliun dengan waktu pengerjaan 24 bulan mulai dari 22 Oktober 2022.

Nantinya, PDN I Cikarang dibangun dengan kapasitas prosesor 25.000 Cores, memory 200 TeraByte, storage 40 PetaByte, mechanical electrical 20 Mega Watt (MW) pada kesempatan operasi optimal.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkap serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementera (PDNS) 2 beberapa waktu lalu berimbas pada proses lelang konstruksi proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga proyek strategis nasional (PSN).

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian PUPR Abdul Muis menjelaskan, setidaknya sebesar 10% proyek yang dilelang terimbas peretasan PDN.

“Tapi yang jelas itu [peretasan PDN] memang memiliki dampak yang cukup signifikan juga, terutama terkait proses sertifikasi tenaga kerja konstruksi [TKK]. Kemudian, sedikit juga berpengaruh ke proses pengadaan tender kita,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Senin (23/7/2024).

Atas kejadian tersebut, Abdul Muis menjelaskan pihaknya kemudian melakukan proses lelang pada proyek IKN hingga PSN secara manual.

Hal itu dilakukan guna tetap menjaga target konstruksi proyek-proyek tersebut dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Sayangnya, Abdul Muis tidak memerinci secara pasti proyek apa saja yang terdampak peretasan PDN tersebut.

Namun demikian, Abdul Muis menegaskan bahwa permasalahan tersebut saat ini telah ditangani secara tepat sehingga pembangunan proyek IKN hingga PSN yang baru memasuki tahap lelang diharapkan tidak akan molor.

“Ada [berdampak pada lelang PSN], yang di IKN juga ada sehingga karena ada proses kendala di PDN maka yang tadinya kita gunakan sistem informasi pendukung kita berubah kembali manual. Karena kita harus bertindak cepat, tadi kalau kita tidak kembali manual waktu akan habis terpakai dan itu akan menjadikan pembangunan infrastruktur di IKN akan mundur,” pungkasnya.

PDNS 2 sebelumnya sempat mengalami kegagalan operasi akibat serangan ransomware pada Kamis, 20 Juni 2024. Akan tetapi, Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Ariandi Putra mengatakan, insiden serangan ransomware itu sudah mulai terdeteksi sejak 17 Juni 2024 pukul 23.15 WIB.

Saat itu, pihaknya mendapatkan upaya penonaktifan fitur keamanan Windows Defender yang memicu aktivitas malicious berjalan.

"Aktivitas malicious mulai terjadi pada 20 Juni 2024 pukul 00.54 WIB, di antaranya melakukan instalasi file malicious, menghapus file system penting, dan menonaktifkan service yang sedang berjalan," kata Ariandi.

Alhasil, pada 20 Juni 2024 pukul 00.55 Windows Defender mengalami crash dan tidak bisa beroperasi hingga membuat pusat data nasional mengalami kegagalan sistem.

Bisnis.com, JAKARTA - Pakar Teknologi Informasi sekaligus Wakil Rektor Institut Teknologi Tangerang Selatan (ITTS) Onno W. Purbo melihat kesadaran institusi pemerintah terhadap mitigasi dampak serangan siber masih perlu ditingkatkan.

Sebagai contoh, walaupun kasus serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Surabaya telah memasuki fase antiklimaks, bukan berarti semua jaringan dan data-data di dalamnya aman. Onno mewanti-wanti agar para pejabat pemerintah tidak menyepelekan dan menganggap semua baik-baik saja.

"Walaupun dikasih kunci, walaupun pusat datanya bisa kembali berjalan, kemungkinkan besar si penyerang punya salinan semua data kita. Jadi sama aja data sudah bocor parah," jelasnya ketika dihubungi Bisnis, dikutip Sabtu (13/7/2024).

Onno menekankan jangan pernah main-main dengan serangan siber, apalagi ransomware. Semua perangkat yang terinfeksi harus melalui audit forensik terlebih dahulu sebelum dioperasikan lagi, demi memastikan semua jaringan telah bersih.

"Lantas, harus menyiapkan back-up yang terstruktur, kalau bisa dengan bantuan kecerdasan buatan [AI] atau machine learning untuk mendeteksi gejala ransomware. Selain itu, perlu ada monitor aktivitas aparatur negera, terutama admin pemerintahan agar jangan sembarangan klik dan download," tambah Onno.

Menurut Onno, masih banyak aparatur negara yang terbilang ceroboh dalam mengurus data-data krusial negara. Oleh sebab itu, skema reward-punishment terkait awareness akan keamanan siber di setiap kantor pemerintah pun semakin urgen.

Selain itu, audit ISO27001 secara serius dan siklus Plan-Do-Check-Act secara sistematis juga menjadi kunci agar instansi pemerintah ke depan bisa lebih kuat memitigasi dampak serangan siber.

"Banyak instansi pemerintah abai dengan ASN yang lalai dan ceroboh soal data. Kalau mau bukti analisis betapa cerobohnya mereka, lewat dorking sederhana menggunakan Google pun bisa ada banyak sekali dokumen pemerintah yang membocorkan username, password, bahkan data pribadi," tambahnya.

Terakhir, pemerintah harus punya awareness dan kerendahan hati untuk meminta bantuan sumber daya manusia (SDM) terampil di Tanah Air yang paham betul urusan cyber security luar-dalam.

Pasalnya, pria yang berpengalaman mengoperasikan kuliah cyber security di opencourse.itts.ac.id ini mengakui menjadi ahli dalam cyber security memang sulit. Onno menggambarkan dari sekitar 21.000 orang yang ikut kuliahnya, rata-rata hanya ada 20 orang yang bisa lulus mengerjakan dengan sempurna.

Selain itu, Onno menyarankan instansi pemerintah mau menggunakan jasa keamanan siber lokal dengan harga yang pantas, sebab Indonesia sebenarnya tidak kekurangan SDM keamanan siber yang mumpuni dan tidak kalah dari produk-produk luar negeri.

"Sekarang ini ada perbedaan harga antara jasa produk lokal vs produk luar. Akibatnya, beberapa teman terpaksa bekerja sama dengen vendor luar supaya ada cap 'luar negeri' supaya bisa dapat harga yang pantas. Jadi instansi pemerintah harusnya mulailah menghargai produk buatan SDM dalam negeri," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Anak usaha Telkom Group, PT Sigma Cipta Caraka (Telkomsigma) memberikan kabar terbaru atas insiden serangan Brain Cipher ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya. Telkomsigma merupakan pengelola PDNS 2.

VP Legal & Compliance Telkomsigma Reza Topobroto mengatakan bahwa hingga saat ini Telkomsigma selaku salah satu bagian dari kerja sama operasi (KSO) terus aktif mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta mitra terkait lainnya dalam upaya pemulihan (recovery) data secara intensif.

“Melalui aktivasi crisis center SCC yang beroperasi 24x7 always on, serta memastikan pemulihan layanan dapat dikendalikan dengan efektif dan aman,” kata Reza kepadaBisnis, Rabu (10/7/2024).

Selain itu, Reza menyampaikan bahwa Telkomsigma juga fokus melaksanakan prosedur disaster recovery plan (DRP) dan menunggu hasil digital forensik dari badan yang ditunjuk pemerintah.

Sayangnya, perusahaan yang merupakan bagian dari Telkom Group itu enggan berkomentar lebih jauh atas terjadinya insiden serangan ransomware.

“Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kemenko Polhukam sebagai narasumber tunggal dalam insiden serangan ransomware terhadap PDNS 2,” tuturnya.

Insiden serangan ransomware telah melumpuhkan sistem PDNS 2 yang dikelola Telkomsigma pada Kamis (20/6/2024) lalu. Perlu diketahui, PDNS 2 mengelola 282 instansi kementerian/lembaga.

Berdasarkan catatan Kemenkominfo, per 26 Juni 2024, sebanyak 85% atau 239 instansi yang terdampak atas insiden serangan Brain Cipher ransomware. Sementara itu, hanya 15% atau 43 instansi yang tidak terdampak.

Jika melihat urutan kejadiannya, telah ditemukan upaya penonaktifan fitur keamanan Windows Defender mulai 17 Juni 2024 pukul 23.15 WIB yang memungkinkan aktivitas malicious (berbahaya) beroperasi.

Aktivitas malicious mulai terjadi pada 20 Juni 2024 pukul 00.54 WIB, di antaranya melalui instalasi fail malicious, penghapusan filesystem penting, dan penonaktifan layanan berjalan. Pada 20 Juni 2024, pukul 00.55 WIB, diketahui Windows Defender mengalami crash dan tidak bisa beroperasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Aliansi Keamanan Siber untuk Rakyat (Akamsi) mendesak agar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya, pascaterjadinya insiden serangan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 pada Kamis (20/6/2024) lalu. Aliansi ini juga mendesak agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memecat Budi Arie Setiadi.

Berdasarkan pantauanBisnis, hingga pukul 14.21 WIB, massa yang melakukan unjuk rasa di depan Gedung Kemenkominfo membawa sejumlah spanduk bertuliskan ‘Kartu Merahkan Budi Arie', 'Budi Arie Out!!!', hingga poster yang bertuliskan 'This is Menteri Giveaway'.

Selain itu, terlihat pula seseroang yang berpura-pura mengenakan topeng wajah Menkominfo. Seruan 'Mundur Si Budi Sekarang Juga' juga menggema di depan Gedung Kemenkominfo.

“Mundur, Pak!” seru massa yang lain.

Ketua BEM Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera Andrian menilai bahwa aksi ini dilakukan lantaran Budi Arie Setiadi telah gagal melakukan tugas sebagai seorang Menkominfo.

“Aksi ini pada dasarnya menuntut untuk Budi Arie [Menkominfo] mundur karena hak kita sebagai warga negara sudah dirampas dengan bocornya PDNS, Budi Arie telah gagal melakukan kinerjanya,” kata Andrian saat ditemuiBisnisdi depan Gedung Kemenkominfo di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Menurut Andrian, semestinya Menkominfo Budi mengikuti langkah yang sama dengan Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kemenkominfo Semuel A. Pangerapan yang melepas jubahnya.

“Dia nggak tahu malu [jika Menkominfo Budi Arie Setiadi tidak mundur] karena sudah seharusnya ketika seseorang melakukan kesalahan, seharusnya dia merasa malu, Budi Arie seharusnya mengikuti langkah Dirjen Aptika [untuk mundur],” ujarnya.

Sementara itu, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) memandang keputusan Presiden Jokowi sangat politis dalam menunjuk Budi Arie Setiadi sebagai menkominfo tanpa mempertimbangkan aspek kapabilitas.

Direktur Eksekutif SAFEnet Nenden Sekar Arum mengatakan bahwa masyarakat tidak diberikan kejelasan terkait kasus PDNS 2 yang telah terjadi selama berminggu-minggu

“Tuntutan kami meminta tanggung jawab pemerintah dengan mendorong Budi Arie mundur dari jabatannya karena ada ketidakbecusan dia menjabat dan Jokowi yang menunjuk Menkominfo yang tidak kapabilitas, terbagi jatah,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Nenden menuturkan bahwa pihaknya tengah memformulasikan layangan gugatan atas terjadinya insiden ini. “Kemungkinan kami akan melakukan gugatan untuk Menkominfo dan Presiden tetapi kami sedang memformulasikan,” ujarnya.

Kepala Divisi Kebebasan Berekspresi SAFEnet Hafizh mengatakan bahwa setidaknya sudah ada 25.800 warganet yang setuju untuk mendesak agar Menkominfo mundur.

Di sisi lain,Bisnissudah mencoba menghubungi Menkominfo Budi Arie Setiadi melalui pesan singkat dan panggilan via WhatsApp. Namun, Budi Arie menolak panggilan telepon dariBisnis.

SAFEnet menjelaskan bahwa desakan itu dengan mempertimbangkan sejumlah hal.Pertama, PDNS 2 telah mengalami serangan ransomware Brain Cipher yang mengakibatkan kerugian besar bagi, masyarakat Indonesia, termasuk ancaman terhadap keamanan data pribadi, sulitnya mengakses layanan publik, dan kerugian materiil serta imateriil yang signifikan.

Kedua, Budi Arie Setiadi selaku Menteri Komunikasi dan Informatika, telah gagal melaksanakan tugasnya untuk melindungi data pribadi warga dan memastikan keamanan siber nasional.

Ketiga, diperlukan langkah tegas dan segera untuk memastikan keamanan data, hak-hak digital, serta pemulihan kepercayaan publik.

Adapun, gerakan Akamsi ini terdiri atas Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Aliansi Pendidikan Gratis (Apatis), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Blok Politik Pelajar (BPP), Indonesian Corruption Watch (ICW), Interpelago UIN Jakarta, Jemari IKJ, Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Lokataru Foundation, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti memastikan bahwa data BPJS aman dari serangan, di tengah ramainya kasus serangan ransomware ke Pusat Data Nasional (PDN).

Ghufron mengaku sudah berkoordinasi dengan Dukcapil (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil), kemudian bekerja sama dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) dan KemenKominfo.

“Termasuk ransomware yang terakhir itu kita sudah ada, termasuk ISO [standar Internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi] khusus untuk pengamanan siber, itu kita juga sudah dapat,” terangnya ketika ditemui usai peluncuran Face Recognition BPJS Kesehatan (FRISTA) di Jakarta, Senin (8/7/2024).

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi menuturkan data kependudukan tidak turut menjadi korban serangan ransomware pada PDNS.

Hal ini lantaran data Dukcapil tidak atau belum bergabung dengan PDNS. Pihaknya memiliki data center yang dikelola langsung oleh Kemendagri.

“Alhamdulillah data kita kemarin belum bergabung dengan PDN sementara. Tapi, ini menjadi pembelajaran bagi kami sungguh untuk berbenah dari segi data,” jelasnya.

Ghufron juga menyampaikan rasa prihatin mengenai serangan yang terjadi pada PDNS beberapa waktu lalu, dan belum cadangan data (back up) yang cukup sehingga menjadi persoalan.

Dia menegaskan BPJS Kesehatan sangat memperhatikan mengenai persoalan keamanan data pribadi.

Sebelumnya, BPJS Kesehatan meluncurkan Face Recognition BPJS Kesehatan (FRISTA) dalam pelayanan Jaminan Kesehatan Keuangan (JKN) untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi layanan.

"Sistem face recognition yang digunakan dalam FRISTA mampu mengenali wajah baik pada foto, video, maupun secara real-time dengan tingkat keakuratan yang tinggi," jelas Ghufron.

Inovasi ini kemudian mendapat dukungan dengan Addendum Kelima Perjanjian Kerjasama Direktorat Jenderal Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan BPJS Kesehatan.

Adapun, perjanjian dengan nomor 100.4.7.1/7412/DUKCAPIL dan 203/KTR/0423 dalam hal nilai kemiripan atas akses data kependudukan berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan foto wajah.

Bisnis.com, JAKARTA — Pakar keamanan siber menyebut bahwa kunci dekripsi yang dibagikan kelompok peretas Brain Cipher untuk membuka file di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 belum dapat dipergunakan.

Hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan Dirjen Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Semuel A. Pangerapan saat melakukan konferensi pers terkait pengunduran dirinya. Dia menyebut kunci dekripsi bisa dipergunakan untuk membuka file PDNS 2 yang terkunci.

“Namun, berdasarkan sumber internal BSSN [Badan Siber dan Sandi Negara] bahwadecryptortersebut belum dapat dipergunakan untuk membuka file yang terkunci dan masih terus dicoba,” kata Pengamat dan Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha kepadaBisnis, dikutip pada Minggu (7/7/2024).

Sebelumnya, Kemenkominfo menyatakan bahwa kunci enkripsi yang diberikan peretas Brain Cipher telah berhasil membuka sampel data PDNS 2 di Surabaya.

Direktur Jenderal Aplikasi & Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan bahwa saat ini sistem layanan PDNS 2 tetap dilakukan pemulihan, seiring dengan kunci yang diberikan secara percuma dari peretas. Semuel menyampaikan bahwa pemulihan data itu sedang dilakukan, sebab ada banyak data yang dikunci.

“Kami juga mendapatkan [kunci dekripsi], tetapi ini sedang dikerjakan, dan kita sudah coba di spesimen kita memang berhasil dibuka tapi kita belum tahu karena kan dikunci banyak. Itu sedang dikerjakan oleh teman-teman teknis,” kata Semuel dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Lebih lanjut, Semuel menyampaikan bahwa semua orang bisa mengunduh kunci dekripsi ransomware yang diberikan secara gratis dari Brain Cipher.

“Tadi malam, kita mencoba di spesimen yang kita miliki, itu bisa dibuka, itu saja, saya tidak tahu lebih lanjut,” ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa tim teknis telah mengambil data dari kunci dekripsi itu. “Apa itu spesimen? Waktu itu kita mengambil data, data yang dikunci ini, kita cobain kunci itu [dari Brain Cipher], itu yang dilaporkan, nanti ada waktunya untuk dijelaskan secara teknis,” jelasnya.

Meski demikian, Semuel mengaku dirinya tidak memiliki data lebih banyak terkait hal itu. Sebab, per 1 Juli 2024, Semuel telah mengundurkan diri dari jabatannya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto memastikan peningkatan keamanan server Pusat Data Nasional (PDN) tengah ditingkatkan usai Ransomware.

Hadi mengatakan bahwa nantinya PDN yang merupakan pengganti Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya yang diretas bakal diberikan kemampuan pencadangan atau backup data berlapis.

"Pemerintah saat ini terus meningkatkan kemampuan PDN, pengganti PDNS 2 di Surabaya untuk bisa memiliki kemampuan backup berganda, backup berlapis, dengan pengamanan yang baik," ujarnya di Kemenkopolhukam, Jumat (5/7/2024).

Selain itu, Hadi juga menuturkan bahwa layanan PDNS 2 di Surabaya telah kembali normal per 1 Juli 2024. Dengan demikian, masyarakat saat ini bisa bisa menggunakan layanan PDNS tersebut.

"Pelayanan masyarakat yang menggunakan digital, per 1 Juli kemarin sudah berjalan normal. Pelayanan masyarakat sudah bisa dirasakan oleh masyarakat," tambahnya.

Sebagai informasi, gangguan server PDN disebabkan oleh serangan ransomware LockBit 3.02. LockBit bukanlah virus, melainkan salah satu grup peretas atau operator ransomware yang aktif sejak 2019 dan awalnya bernama ABCD.

Grup peretas itu sempat menginfeksi Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan menggunakan Ransomware-as-a-Service (RaaS) yang merupakan warisan dari Lockbit dan Lockbit 2.0. LockBit, yaitu varian terbaru versi 3.0 atau juga dikenal dengan Lockbit Blackz.

Serangan tersebut memiliki kemampuan yang mampu menyesuaikan berbagai opsi selama kompilasi dan eksekusi muatan. LockBit 3.0 menggunakan pendekatan modular dan mengenkripsi muatan hingga eksekusi, yang menghadirkan hambatan signifikan untuk analisis dan deteksi malware.

Pada Selasa (2/7/2024), akun X atau Twitter @stealthmole_int mengunggah bahwa peretas Brain Cipher akan merilis kunci dekripsi PDNS 2 secara cuma-cuma.

Benar saja, pada Rabu (3/7/2024) Brain Chiper menetapi janjinya. Mereka menyertakan tautan kunci dan petunjuk untuk membuka kunci eknripsi PDNS yang diserang ransomware.