JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner KPU Kota Jakarta Timur, Rio Verieza, menyampaikan permintaan maaf kepada paguyuban RW Pondok Bambu terkait salah makna atas pesan yang disampaikannya mengenai sikap RW se-Pondok Bambu.

Pernyataannya menimbulkan persepsi bahwa para RW tersebut mendukung pengunduran diri terduga pelaku pelecehan, anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) berinisial A (23).

"Itu info yang kami dapatkan dari teman-teman PPS dan PPK. Selain itu, momentum keluarnya para RW dari grup terjadi saat kasus korban pelecehan mencuat. Bisa dicek tanggalnya, yakni 28 sampai 30 September 2024," jelas Rio, di Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Rio juga menegaskan bahwa pendampingan terhadap korban adalah tanggung jawab KPU karena kejadian pelecehan terjadi pada jam kerja di Kantor PPS.

"Melakukan advokasi atau pendampingan kepada korban adalah kewajiban kami karena yang bersangkutan merupakan anggota PPS. Peristiwa pelecehan terjadi saat jam kerja di Kantor PPS," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa tuntutan agar pelaku mundur dari jabatan Ketua RW adalah permintaan korban, tanpa intervensi KPU.

"Terkait tuntutan permintaan maaf dan pengunduran diri pelaku, itu murni permintaan korban, kami hanya mendampingi sesuai kewajiban advokasi," kata Rio.

Sebelumnya, Rio menyebut Ketua RW-12, SS, belum menepati janjinya untuk mundur setelah mengakui perbuatannya dalam mediasi pada 24 September 2024.

Pada pertemuan tersebut, korban meminta pelaku meminta maaf secara terbuka dan mundur dari jabatannya, dan pelaku pun mengakui perbuatannya karena khilaf.

Menanggapi hal ini, Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar mengonfirmasi bahwa Ketua RW-12 telah resmi mengundurkan diri.

"Beliau sudah mengundurkan diri dan masalah ini telah diselesaikan secara kekeluargaan," ujar Anwar, Jumat (18/10/2024), sembari menyebut penyelesaian dilakukan melalui mekanisme keadilan restoratif.

Jakarta: Universitas Pelita Harapan (UPH) membenarkan kasus kekerasan seksual oleh dosen di jurusan Musik, Mario Santoso. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) UPH telah mengambil langkah tegas berupa pemecatan terhadap Mario.

"UPH menegaskan bahwa Mario Santoso (terlapor) telah dikenakan sanksi administratif berat," tulis tim corporate communication UPH dalam keterangan tertulis kepada Medcom.id, Selasa, 22 Oktober 2024.

Mario sudah tidak lagi mejadi dosen UPH sejak tanggal 16 Oktober 2024. Sehingga, Mario bukan lagi bagian dari sivitas akademika UPH.
"Seluruh proses penyelidikan hingga penegakan sanksi menjadi bukti nyata bahwa UPH tidak menoleransi adanya kasus kekerasan seksual dan akan memberikan sanksi tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku," tulis keterangan tersebut.

Penegakan sanksi itu juga menjadi wujud komitmen UPH menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Berikut kronologi penyelidikan kasus kekerasan seksual:

27 September 2024: Satgas PPKS menerima laporan mengenai dugaan tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh Terlapor. Investigasi segera dilakukan dengan mengikuti prosedur penanganan kasus kekerasan seksual. Terlapor sudah tidak lagi menjalankan tugas sebagai dosen.

Temuan Penyelidikan: Laporan diterima dari mahasiswa/i serta rekan dosen yang melaporkan adanya perilaku dan komunikasi Terlapor yang dianggap tidak wajar dan di luar konteks akademik.

3 Oktober 2024: Berdasarkan hasil penyelidikan, Satgas PPKS merekomendasikan sanksi kepada pimpinan universitas mengacu pada ketentuan Peraturan Rektor.

16 Oktober 2024: Seluruh tahapan administratif selesai dilaksanakan dan terlapor resmi sudah tidak lagi menjadi dosen di UPH. Terlapor juga mengakui dan menyesali perbuatannya.

20 Oktober 2024: Para pelapor meminta agar identitas dirahasiakan dan tidak disebarluaskan serta menyampaikan harapan untuk masalah ini tidak diperpanjang kembali karena terlapor sudah menerima sanksi dari pihak Universitas.

UPH mendorong seluruh mahasiswa, dosen, dan staf untuk melaporkan kejadian kekerasan yang dialami atau disaksikan melalui Satgas PPKS. Laporan dapat disampaikan ke satgas.ppks@uph.edu.

Satgas PPKS UPH dibentuk pada 22 Desember 2022. Tim Satgas PPKS UPH berfungsi sebagai pusat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UPH.

Satgas PPKS dibentuk berdasarkan aturan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Satgas PPKS UPH memiliki peran penting dalam upaya menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan seksual, melalui upaya preventif, penanganan kasus, dan pendampingan korban.

Baca juga: Kekerasan Seksual di Kampus Bakal Hancurkan Kesehatan Mental

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Bisnis.com, JAKARTA -- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menggelar sidang perdana kasus Tia Rahmania melawan Bonnie Triyana dan PDIP dalam sengketa terkait dugaan penggelembungan suara pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 pada hari ini, Kamis (10/10/2024).

Selain Bonnie dan Mahkamah PDIP, Tia juga menggugat Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Bawaslu Banten.

Dalam sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, sidang perdata itu digelar di ruangan Soebekti 2 yang dimulai 11.00 WIB.

"Agenda sidang pertama [penggugat Tia Rahmania]," dalam SIPP dikutip Kamis (10/10/2024).

Adapun dalam petitumnya, Tia meminta PN Jakpus agar mengabulkan semua gugatannya yakni, menyatakan penggugat tidak terbukti melakukan penggelembungan suara sebanyak 1.629 suara sebagaimana putusan Mahkamah PDIP tertanggal (14/8/2024).

"Menyatakan penggugat sebagai pemilik suara yang sah berdasarkan Formulir D hasil Pleno Tingkat KPU Kabupaten Lebak dan Pandeglang sebanyak 37.359 suara dari PDIP berdasarkan hasil Pleno Rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu 2024 tanggal 28 Februari sampai dengan tanggal 4 Maret 2024," dalam petitum yang diajukan Tia.

Tia Gugat KPU ke PTUN

Selain itu, Tia juga telah mengajukan gugatannya terhadap KPU RI di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan itu didaftarkan ke PTUN pada (7/10/2024) dan teregister dalam nomor perkara 363/G/2024/PTUN.JKT.

"Perkara 363/G/2024/PTUN.JKT [tergugat KPU RI]," dalam SIPP PTUN.

Hanya saja, untuk poin gugatan Tia Rahmania terhadap KPU RI ke PTUN itu belum ditampilkan di SIPP.

Sekadar informasi, Ria Rahmania adalah bekas kader PDIP. Dia sejatinya telah ditetapkan sebagai calon legislatif terpilih di Daerah Pemilihan alias Dapil Banten I. Namun demikian, statusnya sebagai caleg terpilih dipersoalkan oleh Bonnie Triyana.

Bonnie kemudian mengajukan keberatan ke Bawaslu. Di sisi lain, Mahkamah PDIP kemudian menjatuhkan sanksi pemberhentian karena Tia dianggap menggelembungkan suara. PDIP lalu mengajukan Bonnie untuk menggantikan Tia sebagai caleg terpilih yang kemudian dilantik sebagai anggota DPR pada pekan lalu.

MUNA, iNews.id - Seorang guru honorer di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra) diberhentikan sepihak oleh kepala sekolah. Tindakan kepala sekolah itu diduga karena suami guru tersebut beda pilihan politik terkait dukungan Pilkada Muna 2024.

Tidak hanya itu, Sartika dikeluarkan dari data pokok pendidikan atau dapodik tertingung sejak 1 Oktober 2024.

Kabar pemberhentian Sartika membuat heboh sejumlah guru lainnya. Mereka menilai, Sartika merupakan sosok guru honorer yang tidak pernah lalai terhadap tugasnya.

Untuk memperoleh keadilan, Sartika berencana melaporkan kepala sekolah tersebut ke Dinas Pendidikan Kabupaten Muna.

Sartika juga mengelak jika dirinya dikaitkan dengan politik praktis atau menjadi salah satu tim sukses salah satu pasangan calon. “Tidak ada (dukungan calon) apalagi tim sukses,” ucap Sartika.

Kabid Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Diknas Munda, Laode Sarmin mengatakan, masih akan menelusuri terkait pemberhentian tenaga honorer guru tersebut.

“Kita telusuri dan dalami dulu. Kalau tidak terbukti nanti akan diaktifkan lagi sebagai guru honorer,” ucapnya.

Editor: Kastolani Marzuki

LEBAK, iNews.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten menemukan fakta mengejutkan terkait kasus caleg terpilih Tia Rahmania yang dipecatPDI Perjuangan karena dituding menggelembungkan suara. 

Dari hasil penelusuran, Bawaslu Banten tidak menemukan bukti kuat terkait keterlibatan Tia Rahmania dalam penggelembungan suara. Namun sebaliknya, Bawaslu menemukan fakta baru bahwa panitia pemilihan kecamatan atau PPK terbukti terlibat dalam manipulasi suara tersebut.

“Bawaslu Banten menemukan fakta baru bahwa panitia pemilihan kecamatan atau ppk terbukti terlibat dalam manipulasi suara Tia Rahmania ke Bonnie Triyana,” ungkap Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Banten, Badrul Munir, Sabtu (28/9/2024).

Badrul mengatakan, dalam persidangan tidak ditemukan cukup bukti keterlibatan Tia Rahmania dalam pengalihan suara.

Bawaslu, kata dia, menemukan tujuh PPK yang melakukan manipulasi suara formulir D hasil dengan C hasil tingkat kecamatan yang digunakan sebagai rekapitulasi tingkat kabupaten.

Sebelumnya, Tia Rahmania telah diberhentikan mahkamah PDIP karena dinilai telah menggelembungkan perolehan suara. Sehingga, PDIP menggantikan Tia Rahmania dengan Bonnie Triyana sebagai anggota DPR Dapil Banten 1.

Editor: Kastolani Marzuki

Bisnis.com, JAKARTA -- Tia Rahmania berseteru dengan PDI Perjuangan (PDIP). Tia semula telah ditetapkan sebagai anggota DPR terpilih PDIP dari Daerah Pemilihan Banten 1. Namun pada awal September 2024 lalu, Mahkamah Partai memecatnya karena dugaan penggelembungan suara pada Pemilihan Legislatif alias Pileg 2024 lalu.

Juru Bicara PDIP Chico Hakim mengungkap bahwa pemecatan Tia bermula dari putusan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Banten pada 13 Mei 2024, di mana delapan kecamatan di Dapil Banten 1 (Lebak-Pandeglang) terbukti bersalah melakukan tindak pelanggaran penggelembungan suara.

Pada 14 Agustus 2024, Mahkamah Partai PDIP menyidangkan kasus Tia Rahmania dan Rahmad Handoyo dari Dapil Jateng V. Mahkamah Partai memutus keduanya terbukti melakukan penggelembungan suara dan melanggar kode etik dan disiplin partai.

Sekitar dua pekan setelahnya, DPP PDIP mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Hal itu lantaran Tia menjadi salah satu anggota DPR terpilih untuk lima tahun ke depan dari Dapil Banten 1.

Adapun pada 3 September 2024, Mahkamah Etik/Badan Kehormatan PDIP melalui sidang etik akhirnya memberhentikan Tia Rahmania dan Rahmad Handoyo atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi.

"Mahkamah Etik memutus keduanya bersalah dan menjatuhkan hukuman pemberhentian," ujarnya kepada Bisnis.

Sebagai konsekuensi pemecatan Tia dan Rahmad sebagai kader, DPP pada 13 September 2024 mengirimkan surat pemberhentian keduanya kepada KPU. Lalu, 10 hari setelahnya atau 23 September KPU merilis Keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR.

Artinya, kehadiran Tia pada acara pembekalan untuk anggota DPR terpilih oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) berada pada hari yang sama SK KPU itu diterbitkan di situs resmi.

Untuk itu, Chico pun memastikan tidak ada kaitan antara kritik terbuka Tia di acara tersebut ke Ghufron dengan pemecatannya. "Sama sekali tidak [ada hubungannya, red]," lanjut Chico.

Tia Rahmania Melawan

Sementara itu, Tia Rahmania mendatangi Bareskrim Polri usai kisruh pemecatannya oleh PDI Perjuangan (PDIP) hingga berujung batal ditetapkan sebagai anggota DPR terpilih 2024-2029.

Tia mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (27/9/2024), didampingi oleh kuasa hukumnya yaitu Jupriyanto Purba. Tia Rahmania adalah caleg DPR Dapil Banten 1 itu menyebut kedatangannya ke kepolisian hari untuk berkonsultasi ihwal langkah hukum yang akan dilakukan.

Tia mengaku kecewa terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengakomodasi putusan Mahkamah Partai PDIP. Dia dinyatakan terbukti melakukan pengalihan suara partai ke suara pribadi pada Pemilu 2024.

Padahal, lanjutnya, putusan Bawaslu yang melandasi putusan Mahkamah Partai itu tidak menyatakan Tia menggelembungkan suara.

"Saya bertujuan untuk membersihkan nama baik saya. Saya seorang dosen, saya juga seorang ibu, dan saya tidak ingin dikenal sebagai seseorang yang tidak berintegritas," ujarnya kepada wartawan di lobi Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (27/9/2024).

Perempuan yang juga berkarier sebagai dosen itu mengeklaim hanya ingin membersihkan namanya, tanpa keinginan untuk bisa terpilih lagi sebagai legislator Senayan. Dia membantah putusan internal PDIP bahwa dia mencuri suara rekannya sesama caleg.

Tia menuturkan, dia berani untuk melakukan perlawanan terhadap keputusan partai itu karena bimbingan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Kendati berencana untuk menempuh proses hukum, dia menyatakan tetap menghormati senior dan teman-temannya di PDIP.

"Keinginan saya untuk mendapatkan keadilan itu sesungguhnya atas bimbingan dan ilmu yang diberikan oleh Ketum PDIP ibu Megawati Soekarnoputri yang menyerukan untuk kita harus berani menyampaikan keadilan meskipun pahit," ujarnya.

Jakarta -

Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dipecat dari perusahaan lamanya tentu harus segera bangkit dan semangat mencari pekerjaan baru.

Saat melamar di sebuah perusahaan, pewawancara yang biasanya divisi human resources (HR) akan menanyakan beberapa hal, salah satunya ditanya soal alasan dipecat atau terdampak PHK. Pertanyaan ini membuat sebagian orang gugup karena khawatir penjelasannya justru menjadi bumerang, sehingga jadi tidak lolos tahap wawancara.

Lantas, bagaimana menyikapi pertanyaan tentang alasan dipecat atau terdampak PHK dari perusahaan sebelumnya? Simak tips menjawabnya dalam artikel ini.

Tips Menjawab Alasan Dipecat atau Terdampak PHK

Saat wawancara kerja, HR bisa saja menanyakan alasan kenapa kamu dipecat atau terdampak PHK dari perusahaan sebelumnya. Mengutip situs Enhancv, berikut tips menjawabnya:

1. Berkata Jujur

Ketika mendapat pertanyaan seperti itu, detikers harus menjawabnya dengan jujur. Jelaskan mengapa kamu bisa dipecat atau terdampak PHK dari tempat kerja sebelumnya.

Jawaban yang jujur lebih bisa diterima oleh perekrut daripada menjawab dengan alasan yang bertele-tele. Selain itu, kemungkinan besar HR akan menghubungi atasan kamu sebelumnya untuk memverifikasi cerita detikers.

2. Tetap Profesional

Walau harus bercerita secara terus terang, kamu harus tetap terlihat profesional di depan pewawancara. Saat menjelaskan apa yang terjadi, tetapi tenang dan sampaikan hal-hal tersebut dengan positif.

Sebaiknya hindari menggunakan kata-kata negatif dan cenderung menyerang perusahaan atau atasan detikers di tempat kerja sebelumnya. Langkah tersebut justru membuat HR menjadi ragu karena sikapmu yang kurang profesional di dunia kerja.

3. Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Menyampaikan alasan dipecat dari perusahaan sebelumnya bisa membantumu agar belajar dari pengalaman. Nah, coba jelaskan kepada pewawancara bahwa meski sudah dipecat, hal tersebut justru menyadarkanmu akan kesalahan-kesalahan di masa lalu yang tidak akan diulangi kembali.

Cara ini akan dipandang positif oleh HR. Soalnya, meski kamu sudah dipecat bukan berarti menyalahkan keadaan maupun orang lain, tapi justru membuatmu tersadar untuk lebih baik lagi ke depannya.

4. Promosikan Sisi Positif Kamu

Ketika ditanya alasan dipecat atau terdampak PHK, hal itu bisa menjadi titik balik untuk mempromosikan sisi positif kamu di bidang pekerjaan daripada terus-menerus menjual cerita sedih ke pewawancara.

Cukup sampaikan secara ringkas dan jujur tentang alasan kamu dipecat dari pekerjaan. Setelah itu, jelaskan kepada HR bahwa selama kamu bekerja masih memiliki hal-hal positif yang berdampak terhadap perusahaan.

Cara tersebut dapat mengubah arah pembicaraan, dari yang awalnya fokus terhadap kesalahanmu di masa lalu menjadi target yang detikers ingin raih bersama perusahaan baru.

Contoh Menjawab Alasan Dipecat atau Terdampak PHK

Setelah mengetahui tips-tipsnya, kini detikers tinggal mengolah kata-kata yang baik untuk menjawab pertanyaan tersebut. Agar tidak gugup, simak beberapa contohnya di bawah ini yang mengutip situs The Balance Money:

Contoh Jawaban Pertama

"Saya dipecat oleh perusahaan lama saya karena kurang cekatan. Saya bekerja tidak sesuai dengan keterampilan sehingga saya kewalahan dalam menghadapi tekanan. Tapi, pemecatan saya adalah berkah tersendiri. Sekarang saya memiliki kesempatan untuk mencari pekerjaan yang lebih sesuai dengan kualifikasi dan minat saya."

Contoh Jawaban Kedua

"Pekerjaan sebelumnya tidak berjalan dengan baik, jadi atasan saya dan saya sepakat bahwa sudah saatnya bagi saya untuk pindah ke posisi yang akan memberikan hasil yang lebih baik bagi kami berdua. Sekarang, saya melamar di perusahaan Bapak/Ibu karena saya sudah belajar dari pengalaman dan siap bekerja."

Contoh Jawaban Ketiga

"Saya terdampak PHK karena pabrik di tempat saya kerja sebelumnya menghentikan operasionalnya dan memilih mendirikan pabrik di negara lain. Sangat disayangkan karena atasan saya sebelumnya mengenal saya sebagai pribadi yang baik dan melakukan pekerjaan secara profesional. Selain itu, saya sudah lima kali mendapatkan penghargaan sebagai karyawan terbaik bulanan sepanjang 2023."

Demikian penjelasan mengenai cara menjawab alasan dipecat atau terdampak PHK saat interview kerja. Semoga bermanfaat!

(ilf/fds)

Bisnis.com, JAKARTA -- Tia Rahmania berencana untuk membuat laporan polisi usai pemecatannya oleh PDI Perjuangan (PDIP) melalui Mahkamah Partai. Laporan itu akan dilakukan setelah terbitnya putusan atas gugatan yang dilayangkan Tia kepada PDIP.

Penasihat hukum Tia, Jupriyanto Purba, mengatakan pihaknya mendatangi Bareskrim Polri untuk berkonsultasi terkait dengan upaya hukum yang ingin dilakukan. Namun, terangnya, pihak kepolisian meminta agar pihak Tia menunggu sampai gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memeroleh putusan hakim.

"Jadi kita diminta menunggu untuk sementara sampai proses gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeroleh keputusan. Itulah yang jadi konsultasi, karena ini menyangkut tentang Undang-undang Partai Politik," ujarnya kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (27/9/2024).

Menurut Jupryanto, Tia berencana melapor ke polisi karena keberatan atas putusan Mahkamah Partai PDIP. Putusan itu menyatakan bahwa Tia terbukti melakukan pengalihan suara partai ke suara pribadinya pada Pileg 2024 lalu.

Putusan Mahkamah Partai PDIP itu disebut berbeda dengan putusan Bawaslu Banten soal delapan PPK di dapil tersebut, yang terbukti bersalah melakukan penggelembungan suara. Jupryanto menilai putusan mahkamah merupakan tuduhan kepada kliennya.

Di sisi lain, Tia disebut belum menerima salinan putusan Mahkamah Partai PDIP yang menjatuhkannya sanksi pemecatan. Adapun pemberitahuan yang sudah diterima olehnya berupa surat pemecatan sebagai anggota partai.

"Jadi kita belum dapat sampai dengan saat ini. Baru yang kita dapatkan surat pemecatan sebagai anggota partai, itupun kemarin bukan pada saat [keputusan batal jadi anggota DPR terpilih, red] dikeluarkan KPU," papar Jupryanto.

Adapun Mahkamah Partai PDIP dinilai tidak berwenang memutuskan bahwa Tia melakukan kejahatan UU Pemilu berupa penggelembungan suara. Jupryanto mengatakan apabila adanya dugaan kejahatan pidana dimaksud, harus ditangani oleh penegak hukum terlebih dahulu.

Sementara itu, Tia mengaku kecewa terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengakomodasi putusan Mahkamah Partai PDIP. Dia dinyatakan terbukti melakukan pengalihan suara partai ke suara pribadi pada Pemilu 2024. Padahal, lanjutnya, putusan Bawaslu yang melandasi putusan Mahkamah Partai itu tidak menyatakan Tia menggelembungkan suara.

Dia menyampaikan bahwa upaya konsultasi yang dilakukan olehnya ke Bareskrim Polri untuk membersihkan namanya.

"Saya bertujuan untuk membersihkan nama baik saya. Saya seorang dosen, saya juga seorang ibu, dan saya tidak ingin dikenal sebagai seseorang yang tidak berintegritas," ujarnya pada kesempatan yang sama.

Adapun gugatan yang dilayangkan oleh pihak Tia di PN Jakarta Pusat terdaftar kemarin, Kamis (26/9/2024), dengan nomor perkara 603/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst. Perkara itu sudah masuk ke tahap persidangan.

Ada tiga pihak tergugat, salah satunya yakni Mahkamah Partai PDIP. Kemudian, ada Bonnie Triyana selaku caleg DPR terpilih yang menggantikan Tia.

Pihak tergugat lainnya yaitu Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya. Dalam putusan Mahkamah Partai, Tia disebut memindahkan sebanyak 251 suara milik Hasbi. Kemudian, terdapat tiga turut pihak tergugat yaitu DPP PDIP, KPU serta Bawaslu Banten.

Dalam petitum gugatan, Tia meminta Majelis Hakim menyatakan penggugat tidak terbukti melakukan penggelembungan suara sebanyak 1.629 suara sebagaimana dalam Putusan Mahkamah PDIP No.009/240514/I/MP/2024, tanggal 14 Agustus 2024.

Majelis Hakim juga diminta untuk menyatakan penggugat sebagai pemilik suara yang sah berdasarkan Formulir D hasil Pleno Tingkat KPU Kabupaten Lebak dan Pandeglang sebanyak 37.359 suara dari PDIP.

JAKARTA, KOMPAS.com – Tia Rahmania mengungkapkan, interupsi kepada Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron, beberapa waktu lalu, hanyalah ungkapan hati nurani yang spontan.

Interupsi tersebut disampaikan saat Ghufron hadir sebagai narasumber dalam acara pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi calon anggota DPR dan DPD terpilih yang digelar KPU bersama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) pada Minggu (22/9/2024).

"Saya rasa apa yang saya sampaikan itu adalah bentuk dari hati nurani saya saja. Ketika melihat background beliau dengan berbagai kasus yang ada, saya merasa perlu untuk menyuarakan harapan agar marwah KPK tetap dijunjung tinggi," ujar Tia, Jumat (27/9/2024).

Tia pun tak tahu apakah pemecatannya dari PDI-P yang membuatnya gagal dilantik jadi anggota DPR berhubungan dengan kritiknya pada Ghufron.

Ia menambahkan, sebagai perwakilan rakyat, ia merasa perlu menyuarakan aspirasi masyarakat terkait integritas KPK.

Menurutnya, penting bagi para pejabat publik, termasuk pimpinan KPK, untuk selalu menjaga kepercayaan yang diberikan kepada mereka.

"Saya juga berpikir bahwa apa yang saya lontarkan itu mungkin mewakili perasaan banyak masyarakat. Karena bagaimana pun, kami dipilih untuk mewakili suara mereka," tambah Tia.

Tia mengakui bahwa pernyataannya muncul sebagai bentuk kritik terhadap latar belakang dan keputusan-keputusan Ghufron yang dianggapnya perlu diperhatikan lebih jauh.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa tidak ada niat untuk menyinggung secara pribadi, melainkan lebih kepada menjaga lembaga KPK agar tetap bersih dan transparan.

"Saya hanya ingin memastikan bahwa KPK tetap menjadi lembaga yang berintegritas, yang mampu menjaga harapan rakyat dalam memberantas korupsi," tutup Tia.

Sebelumnya, Tia menginterupsi Nurul Ghufron yang sedang mempresentasikan materi tentang penguatan anti-korupsi dalam acara tersebut.

Saat itu, Ghufron membahas isu korupsi dan dampaknya terhadap tujuan negara, serta menyoroti masih adanya praktik penerimaan hadiah di kalangan penyelenggara negara.

“Izin ya pak, ini saya makin enek soalnya, pusing saya. Izin pak Nurul Ghufron yang terhormat, yang kita hormati, yang merupakan pimpinan KPK kita yang luar biasa,” ucap Tia.

“Pak Nurul Ghufron yang terhormat, daripada Bapak bicara yang teori seperti ini, kita semua tahu Pak, negara ini berada dalam kondisi tidak baik-baik saja. Mending Bapak bicara kasus Bapak, bagaimana Bapak bisa lolos dewas, Dewan Etik, kemudian di-PTUN kan sukses, bagaimana kasus Bapak memberikan rekomendasi pada ASN?” tambah Tia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI terpilih dari daerah pemilihan (Dapil) Banten I, Tia Rahmania mengaku hanya ingin memulihkan nama baiknya yang tercoreng karena dituduh melakukan tindak pidana penggelembungan suara Pemilu 2024.

Tia mengatakan, dirinya tidak berharap untuk kembali lagi menjadi anggota partai atau menduduki kursi legislatif, setelah terjadinya kasus pencemaran nama baik yang dia alami.

“Ini bukan bicara tentang kembalinya atau saya menjadi legislator kembali di periode 2024, tapi yang lebih tepat lagi adalah saya ingin membersihkan nama baik saya,” kata Tia di Mabes Polri, Jumat (27/9/2024).

Tia mengatakan, sebagai seorang dosen, dirinya tidak ingin dianggap sebagai seseorang yang tidak berintegritas karena tuduhan tersebut.

Tia juga menjalani perannya sebagai ibu, dan tak ingin anak cucunya menganggap dirinya melakukan kerja politik dengan cara yang jahat.

“Sebagai seorang ibu, saya tidak ingin anak saya, cucu saya, nanti ketika membaca rekam-rekam jejak digital, saya dianggap melakukan kerja-kerja politik dengan cara yang jahat, mencuri suara dari rekan saya,” ungkapnya.

“Kemudian sebagai seorang dosen juga, ada tanggung jawab moral dari saya, sebagai seorang pendidik yang harusnya mengajarkan nilai yang baik, malah tidak menjadikan contoh yang baik. Karena itulah yang sebenarnya menjadi sasaran saya,” tegas dia.

Dia menambahkan, keinginan dirinya untuk berjuang di atas kebenaran tidak lain berkat bimbingan dan ilmu dari Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri.

“Secara pribadi, keinginan saya untuk mendapatkan keadilan itu sesungguhnya adalah atas bimbingan dan ilmu yang diberikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri yang menyuruhkan untuk kita harus berani menyampaikan keadilan walaupun pahit sekalipun,” tegas dia.

Sebagai informasi, Tia dipecat dari PDI-P, dan posisi Tia sebagai anggota DPR RI terpilih yang akan dilantik pada 1 Oktober 2024, kini digantikan oleh calon anggota legislatif (Caleg) PDI-P, Bonnie Triyana.

Pemberhentian dan penggantian posisi Tia tertuang dalam Surat Keputusan KPU RI Nomor 1368 Tahun 2024, yang ditandatangani oleh Ketua KPU RI Mochamad Afifuddin pada 23 September 2024.

Bisnis.com, JAKARTA--PDI Perjuangan (PDIP) mengungkap kronologi temuan penggelembungan suara yang telah dilakukan kadernya bernama Tia Rahmania pada Pemilihan Legislatif alias Pileg 2024 hingga batal dilantik.

Ketua DPP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional PDIP, Ronny Talapessy menjelaskan perkara yang melibatkan Tia Rahmania itu berawal adanya permohonan pengajuan sengketa di internal partai oleh Bonny Triyana yang sudah dimulai 5 bulan lalu.

Bonny mengajukan permohonan tersebut karena ada putusan dari Bawaslu Provinsi Banten yang memutus 8 PPK di Kecamatan di Dapil Banten I, pada 13 Mei 2024.

"Jadi mereka terbukti bersalah karena telah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan Tia Rahmania dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi," tuturnya di Jakarta, Kamis (26/9/2024).

Menyikapi hal tersebut, Mahkamah Partai PDIP pada 14 Agustus 2024 lalu langsung menyidangkan perkara yang melibatkan Tia Rahmania.

"Mahkamah Partai memutus Tia Rahmania terbukti melakukan penggelembungan suara dan melanggar kode etik dan disiplin partai," katanya.

Kemudian, pada 30 Agustus 2024, DPP PDIP mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU, lalu pada 3 September 2024, Mahkamah Etik atau Badan Kehormatan PDIP menyidangkan perkara pelanggaran etik Tia Rahmania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi.

"Mahkamah Etik memutus Tia bersalah dan menjatuhkan hukuman pemberhentian," katanya.

Selanjutnya, pada 13 September 2024, DPP PDIP telah mengirimkan surat pemberhentian Tia Rahmania kepada KPU dan pada 23 September 2024, KPU merilis Keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI

"Jadi, kami sampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar di luar. Bukan karena apa yang dilakukan Saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhamnas kemudian Partai memecat Saudara Tia Rahmania ini. Tidak benar. Jadi, ini prosesnya sudah panjang," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA--Tia Rahmania tidak terima PDI Perjuangan (PDIP) memfitnahnya telah menggelembungkan suara di Daerah Pemilihan alias Dapil Banten I pada saat Pemilihan Legislatif alias Pileg 2024.

Penasihat hukum Tia Rahmania, Jupryanto Purba menegaskan bahwa tuduhan PDIP terhadap kliennya tidak benar dan fitnah serta tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Dia mengakui bahwa kliennya sudah pernah dilaporkan Bonnie Triyana ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran administratif pemilu.

Namun, menurutnya, putusan menyatakan bahwa kliennya tidak terbukti melakukan pelanggaran adninistrasi seperti yang telah dituduhkan Bonnie Triyana.

"Tia tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu. Hal tersebut tertuang di dalam no putusan nomor:002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/IV/2024," tuturnya dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (26/9).

Selain itu, dia juga mengemukakan kliennya juga sempat dilaporkan atas dugaan tindak pidana. Namun hasilnya, laporan tersebut tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana.

"Putusan laporan tindak pidana pemilu dengan nomor laporan : 005/REG/LP/PL/11.00/IV/2024 tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu dan tercantum pada Formulir Model B.18 Bawaslu Provinsi Banten," katanya.

Dia juga menilai bahwa tindakan mahkamah PDIP merupakan fitnah dan suatu kejahatan terhadap kehormatan seseorang.

"Fitnah itu, itu mau kita clearkan, kejahatan itu terhadap kehormatan seseorang. Besok kemungkinan laporannya," ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa kliennya baru tahu soal perubahan namanya di KPU pada hari Senin 23 September 2024 malam, hari yang sama ketika ia mengkritik keras Wakil KPK Nurul Ghufron.

"Sedangkan surat pemecatan fisiknya baru diantarkan ke rumah Tia pada hari ini yaitu Kamis 26 September 2024. Padahal surat itu telah ditanda tangani 13 September dan tidak pernah disampaikan ke Tia Rahmania, sehingga muncul dugaan adanya kelompok kejahatan yang sengaja ingin menjatuhkan Tia Rahmania menjelang pelantikannya," tuturnya.