Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mewajibkan kepemilikan Sertifikat Laik Operasi (SLO) untuk setiap instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), tak terkecuali PLTS Atap. Kepemilikan SLO dinilai penting untuk pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan dan mencegah terjadinya busur listrik pada instalasi tenaga listrik.

"Instalasi PLTS Atap sebelum dioperasikan wajib memiliki SLO. Instalasi PLTS Atap yang dinyatakan laik menghindarkan kita dari bahaya listrik atau busur listrik," kata Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM M.P. Dwinugroho dalam keterangan tertulis, Senin (7/10/2024).

Seperti diketahui, busur listrik merupakan pelepasan arus listrik (elektron) melintasi celah dalam suatu rangkaian listrik/instalasi listrik. Jika terus-menerus hal ini dapat meningkatkan suhu atau panas pada titik loncatan elektron tersebut sehingga dapat menimbulkan percik api.

Dalam mendukung pengembangan PLTS guna pemenuhan kewajiban SLO, saat ini jumlah badan usaha pelaksana usaha penunjang tenaga listrik di subbidang PLTS semakin meningkat. Hal itu terlihat dari semakin bertambahnya badan usaha jasa pembangunan dan pemasangan instalasi PLTS, Lembaga Inspeksi Teknik sebagai badan usaha pemeriksaan dan pengujian instalasi PLTS, dan pihak pabrikan atau industri dari pengembang PLTS Atap.

Dengan semakin banyaknya badan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang bekerja di subbidang PLTS, Nugroho berharap badan usaha dapat bersaing dan berkompetisi secara sehat dengan memberikan layanan berkualitas sesuai pedoman mutu dan tetap memperhatikan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.

Koordinator Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Wahyudi Joko Santoso menyampaikan poin-poin penting untuk mencegah terjadinya busur listrik. Salah satu hal yang perlu dilakukan adalah dengan diterapkannya keselamatan ketenagalistrikan pada seluruh tahapan kegiatan ketenagalistrikan.

"Pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan dari tahap perencanaan, pembangunan dan pemasangan, pemeriksaan dan pengujian, sampai tahap operasi dan pemeliharaan serta pengawasan instalasi tenaga listrik, " papar Wahyudi.

Sebelum beroperasi, instalasi tenaga listrik pada PLTS Atap harus terlebih dahulu dilakukan sertifikasi oleh Lembaga Inspeksi Teknik untuk memastikan bahwa instalasi telah berfungsi sesuai persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan laik dioperasikan.

Jumlah bank bangkrut di Indonesia pada 2024 mengalami lonjakan. Hingga Juni 2024, ada 12 bank bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Deputi Direktur Direktorat Pengembangan Perbankan OJK Zulkifli Salim mengatakan OJK telah menyiapkan pedoman resiliensi digital atau digital resilience guideline. Dia bilang dalam pedoman tersebut tidak hanya membahas ketahanan dari sisi siber, tapi juga daya saing produksi perbankan.

"Kami Departemen Pengaturan dan Perkembangan Perbankan (DPPP) itu tengah menyusun mungkin dalam waktu dekat, tiga minggu satu bulan ke depan digital resilience guideline. Teknologi itu tidak hanya membahas resiliensi di sisi siber attack. Tapi, ada side yang lain resiliensi dari sisi product competitiveness," kata Zulkifli dalam acara Digital Bank Summit, Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Lebih lanjut, dia menjelaskan kasus perbankan yang bangkrut bukan hanya terkena serangan siber. Namun, juga ada pengaruh dari kompetitif produk, seperti salah satu bank di Inggris, MoBank.

"Banyak kasus perbankan yg jatuh bukan hanya siber attack. Contoh di UK ada MobBank. Itu shareholder-nya Royal Bank of Scotland. Kurang besar apa itu, tapi ternyata nggak sukses. Ternyata customer engagement-nya kurang. Jadi ada resiliensi dari produk kompetitif," jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga tengah menyusun pedoman tata kelola pengguna teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) pada perbankan. Dia menyebut ada beberapa kasus penggunaan AI di perbankan yang justru tidak adil.

"Program kami juga tahun ini sedang menyusun AI guideline untuk banking Indonesia. Untuk perbankan ada beberapa kasus pengguna AI di luar negeri yang tidak fair. Makanya di Singapura sudah ada kaya fairness accountability and transparency dalam penggunaan AI," jelasnya.

Dia menekankan pihaknya tidak ingin penggunaan AI dalam perbankan justru menimbulkan masalah dan mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Dia mencontohkan, kasus penggunaan AI di Amerika Serikat. Di mana hanya ras-ras tertentu yang dapat pendanaan lebih kecil dibandingkan ras lainnya.

"Misalnya contoh di AS untuk ras tertentu, misalnya black people itu kemungkinan dapat kredit lebih slim dibandingkan yang western. Kami tidak mau penggunaan ai nanti justru untuk mengabaikan prinsip tadi," ucapnya.