Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri PUPR periode 2014 – 2024, Basuki Hadimuljono resmi dilantik sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) oleh Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (5/11/2024) di Istana Negara.

Pelantikan Basuki sebagai Kepala Otorita IKN berlangsung pada hari ini, Selasa (5/11/2024). Dirinya dilantik bersama sejumlah instrumen pejabat lembaga lainnya.

Saat resmi menjabat sebagai Kepala OIKN, Basuki tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp33,16 miliar berdasarkan laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode 2023.

Peronciannya, Basuki memiliki portofolio aset tanah dan bangunan senilai Rp16,32 miliar yang tersebar di berbagai kota. Mulai dari Sleman, Semarang, Bekasi, hingga Bogor.

Sementara itu, aset transportasi dan mesin tercatat sebesar Rp90 juta. Di mana Basuki memiliki koleksi motor gede Royal Enfield Bullet Classic tahun 2017 dan Mobil Toyota Crown Royal Saloon 3.0 tahun 2009.

Selanjutnya, kekayaan Basuki juga terparkir di kas dan setara kas dengan nilai mencapai Rp16,7 miliar. Pada saat yang sama, Basuki juga mencatatkan kepemilikan utang senilai Rp500 juta.

Berikut perincian kekayaan Basuki Hadimuljono:

Tanah dan Bangunan (Rp16,32 miliar)

1. Tanah Dan Bangunan Seluas 150 M2/45 M2 Di Kab / Kota Sleman, Hibah Tanpa Akta Rp375 juta

2. Tanah Seluas 541 M2 Di Kab / Kota Semarang, Hibah Dengan Akta Rp550 juta

3. Tanah Dan Bangunan Seluas 450 M2/100 M2 Di Kab / Kota Bekasi, Hasil Sendiri Rp3,15 miliar

4. Tanah Dan Bangunan Seluas 295 M2/125 M2 Di Kab / Kota Bogor, Hasil Sendiri Rp1,45 miliar

5. Tanah Seluas 393 M2 Di Kab / Kota Bogor, Hasil Sendiri Rp1,2 miliar

6. Tanah Dan Bangunan Seluas 575 M2/490 M2 Di Kab / Kota Bekasi, Hasil Sendiri Rp7 miliar

7. Tanah Seluas 100 M2 Di Kab / Kota Bekasi, Hasil Sendiri Rp100 juta

8. Tanah Dan Bangunan Seluas 541 M2/36 M2 Di Kab / Kota Bekasi, Hasil Sendiri Rp2,5 miliar

Alat Transportasi dan Mesin (Rp90 juta)

1. Motor, Royal Enfield Bullet Classic Tahun 2017, Hasil Sendiri Rp40 juta

2. Mobil, Toyota Crown Royal Saloon 3.0 G A/T Tahun 2009, Hasil Sendiri Rp50 juta

Harta Bergerak Lainnya (Rp547,35 juta)

Kas dan Setara Kas (Rp16,7 miliar)

Utang (Rp500 juta)

Bisnis.com, JAKARTA - Basuki Hadimuljono bakal lanjut memimpin Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara usai pensiun dari jabatannya sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Basuki menjelaskan bahwa dirinya bakal menjadi pejabat definitif Kepala Badan Otorita IKN (OIKN), menggantikan Bambang Susantono yang mundur dari jabatannya.

"Saya masih di OIKN, tapi sekarang Plt-nya sudah berhenti. Sekarang [surat keterangan bakal menjadi pejabat definitif] diurus oleh Bapak-Bapak Setneg," kata Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024).

Namun demikian, Basuki belum dapat memastikan kapan surat keputusan (SK) penetapan dirinya sebagai Kepala OIKN definitif bakal keluar. Yang jelas dia menegaskan bahwa hal itu bakal dilakukan dalam waktu secepat-cepatnya.

Di sisi lain, Basuki menyebut bahwa Presiden Prabowo memang berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan di IKN. Adapun, fokus pembangunan selanjutnya yakni pembangunan gedung-gedung parlemen dan lembaga yudikatif.

"Jadi dalam berapa tahun, dua tahun nanti bangunan Yudikatif dan Legislatif harus dibangun, seperti gedung DPR hingga gedung MPR," tegasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Basuki Hadimuljono sempat ditunjuk menjabat Pelaksana Tugas (Plt). Kepala OIKN per 3 Juni 2024. Kala itu dia ditunjuk Presiden Jokowi untuk menggantikan Bambang Susantono yang mundur dari jabatannya.

Kala itu, Jokowi juga menunjuk Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni sebagai Plt. Wakil Kepala Otorita IKN yang sebelumnya dijabat oleh Dhony Rahajoe

Sementara itu, pada Senin (21/10/2024) malam, Basuki melakukan proses serah terima jabatan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sertijab dilakukan Basuki kepada 2 menteri sekaligus yaitu kepada Dody Hanggodo selaku Menteri PU dan Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan Rakyat.

Hal tersebut dilakukan usai Prabowo melakukan nomenklatur pada tubuh Kementerian PUPR yang kini dipisah menjadi dua kementerian yaitu Kementerian Perumahan dan Kementerian Pekerjaan Umum.