Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan pemberi kerja wajib atau pengusaha mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia dalam semua jenis jabatan yang tersedia dibanding pekerja asing (TKA).

Hal itu termuat dalam putusan uji materi UU 6/2023 nomor perkara: 168/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Partai Buruh dkk, dibacakan pada Kamis (31/10).

Ketetapan itu merupakan putusan MK terhadap permohonan uji materi Pasal 81 angka 4 UU Cipta Kerja yang merevisi Pasal 42 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Mahkamah menegaskan bahwa setiap pemberi kerja wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia," kata Hakim Konstitusi Arief Hidayat membacakan pertimbangan putusan MK, Kamis (31/10).

Penggunaan pekerja asing dibolehkan jika jabatan tersebut belum diduduki oleh tenaga kerja Indonesia. Itupun harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri.

"Dalam hal jabatan belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, jabatan tersebut dapat diduduki oleh TKA. Namun demikian, penggunaan TKA pun dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri," sambung Arief.

Majelis hakim juga menegaskan kewajiban perusahaan untuk menunjuk pekerja lokal sebagai tenaga pendamping pekerja asing. Tujuannya, agar dapat terjadi alih teknologi dan keahlian dari TKA tersebut ke tenaga kerja Indonesia yang nantinya menggantikan pekerja asing tersebut.

MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Partai Buruh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan dua orang perseorangan, yaitu Mamun dan Ade Triwanto yang berprofesi sebagai buruh.

Tak hanya itu, dalam putusan berjumlah 687 halaman tersebut, Mahkamah meminta pembentuk UU segera membentuk UU Ketenagakerjaan yang baru dan memisahkan atau mengeluarkan dari yang diatur dalam UU Cipta Kerja.

Mahkamah menilai adanya kemungkinan perhimpitan norma antara UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dengan UU Cipta Kerja. Terutama terkait dengan norma dalam UU Ketenagakerjaan yang diubah, baik berupa pasal dan ayat, sulit dipahami secara awam, termasuk sulit dipahami oleh pekerja/buruh.

Jika semua masalah tersebut dibiarkan berlarut-larut dan tidak segera dihentikan/diakhiri, tata kelola dan hukum ketenagakerjaan akan mudah terperosok dan kemudian terjebak dalam ancaman ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berkepanjangan.

Dengan Undang-undang baru tersebut, MK memandang masalah adanya ancaman ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan materi/substansi Undang-undang ketenagakerjaan dapat diurai, ditata ulang, dan segera diselesaikan.

"Selain itu, sejumlah materi/substansi peraturan perundang-undangan yang secara hierarki di bawah undang-undang, termasuk dalam sejumlah peraturan pemerintah, dimasukkan sebagai materi dalam undang-undang ketenagakerjaan," ujar Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pembentuk Undang-undang (UU) untuk mengeluarkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Regulator, yakni pemerintah dan DPR diminta membentuk UU Ketenagakerjaan yang baru.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakan pemisahan ini diperlukan untuk menghindari perhimpitan norma antara UU Cipta Kerja dengan UU Ketenagakerjaan yang telah ada, terutama pada aspek yang diubah dalam UU 6/2023.

Mahkamah menilai norma-norma baru dalam UU Cipta Kerja sulit dipahami oleh masyarakat awam dan pekerja. Jika masalah tersebut dibiarkan berlarut-larut dan tidak segera dihentikan, maka tata kelola dan hukum ketenagakerjaan akan mudah terperosok dan kemudian terjebak dalam ancaman ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berkepanjangan.

"Dengan Undang-undang baru tersebut, masalah adanya ancaman ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan materi/substansi Undang-undang ketenagakerjaan dapat diurai, ditata ulang, dan segera diselesaikan," bunyi pertimbangan hukum MK yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Enny, Kamis kemarin (31/10).

"Selain itu, sejumlah materi atau substansi peraturan perundang-undangan yang secara hierarki di bawah Undang-undang, termasuk dalam sejumlah peraturan pemerintah, dimasukkan sebagai materi dalam Undang-undang ketenagakerjaan," imbuh Enny.

Putusan ini diberikan dalam perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Buruh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), dan sejumlah konfederasi buruh lainnya.

Dalam keputusan sepanjang 687 halaman tersebut, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil dan meminta agar segera dibentuk UU ketenagakerjaan yang baru dan terpisah dari UU Cipta Kerja.

MK juga menguraikan enam klaster dalil permohonan dalam putusan ini, antara lain terkait penggunaan tenaga kerja asing, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), pekerja alih daya, upah, pemutusan hubungan kerja, dan kompensasi.

Para hakim konstitusi menyatakan dengan adanya UU baru, masalah ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan substansi ketenagakerjaan dapat diatasi.

MK juga membahas jangka waktu PKWT yang saat ini menjadi lima tahun. Norma ini diatur dalam Pasal 56 ayat (3) UU 6/2003 dan dikhawatirkan menimbulkan ketidakpastian perlindungan hukum. Untuk itu, MK menyatakan bahwa dalil permohonan terkait PKWT ini juga beralasan secara hukum untuk sebagian.

Selain itu, terkait tenaga kerja asing, MK menegaskan pentingnya memperhatikan prioritas bagi tenaga kerja Indonesia dalam norma Pasal 42 ayat (4) UU 13/2003. Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyebutkan bahwa penggunaan frasa "hanya dalam" pada ketentuan ini dapat menimbulkan ketidakpastian.

MK pun mengabulkan sebagian dalil pemohon dan menekankan pentingnya pengutamaan tenaga kerja Indonesia dalam ketentuan tersebut.

Dalam aspek alih daya, MK meminta agar jenis pekerjaan yang dapat dialihkan melalui alih daya harus ditentukan oleh menteri untuk memberikan kejelasan dan perlindungan hukum bagi pekerja alih daya.

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menegaskan bahwa kejelasan ini penting agar tidak terjadi konflik antara perusahaan dan pekerja terkait status kerja dan hak-hak pekerja alih daya.

Putusan ini juga mencakup aspek waktu kerja lima hari, upah, dan ketentuan lainnya yang dianggap masih perlu diperjelas. MK berharap pemisahan UU ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja akan memperkuat kepastian dan keadilan bagi pekerja di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Meningkatnya populasi penduduk yang berusia 65 tahun ke atas di Jepang telah mencapai rekor tertinggi. Kondisi ini memicu kekhawatiran lebih lanjut tentang pergeseran demografi dan krisis tenaga kerja di negara tersebut.

Biro Statistik Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang mencatat, populasi negara ini secara keseluruhan menurun. Kendati begitu, segmen penduduk berusia 65 tahun ke atas mencapai 36,25 juta, merupakan angka tertinggi sepanjang masa, atau tumbuh hingga 29,3% dari populasi.

“Ini merupakan angka tertinggi di antara negara mana pun,” Menurut Biro Statistik Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang, melansir CNBC, Kamis (19/9/2024).

Bulan lalu, sebuah survei dari Teikoku Databank menunjukkan, 51% perusahaan di seluruh sektor di Jepang merasa kekurangan karyawan penuh waktu atau full time.

Penasihat Senior di Morgan Stanley MUFG Securities, Robert Feldman, menyampaikan, kekurangan tenaga kerja sama buruknya seperti sebelumnya. Hal ini utamanya dirasakan di industri padat karya seperti layanan makanan.

Sementara itu, jumlah pekerja Jepang yang berusia 65 tahun ke atas meningkat selama 20 tahun berturut-turut hingga mencapai rekor 9,14 juta pada 2023.

“Saat para pekerja lanjut usia ini mulai pensiun dari dunia kerja, tidak akan ada banyak pekerja muda yang menggantikan mereka,” kata Feldman memperingatkan.

Berdasarkan tren terkini, Institut Nasional Penelitian Kependudukan dan Jaminan Sosial memperkirakan proporsi penduduk lanjut usia di Jepang diperkirakan akan terus meningkat, mencapai 34,8% pada 2040.

Sementara itu, catatan penelitian terbaru dari Feldman dari Morgan Stanley memperkirakan bahwa berdasarkan tren demografi masa lalu, total angkatan kerja dapat turun dari sekitar 69,3 juta pada 2023 menjadi sekitar 49,1 juta pada 2050.

Adapun, pemerintah Jepang telah mengambil langkah-langkah usai menyadari kerugian ekonomi dan sosial yang dapat muncul akibat tren ini, di antaranya, dengan meluncurkan kebijakan seperti menyediakan lebih banyak dana untuk membesarkan anak dan dukungan untuk lebih banyak fasilitas penitipan anak di negara tersebut.

Pemerintah setempat juga mendukung aplikasi kencan publik yang bertujuan untuk mengajak orang Jepang bergaul, menikah, dan memiliki anak.

Kendati begitu, meningkatkan angka kelahiran tidak akan banyak membantu mengatasi kekurangan tenaga kerja dalam jangka pendek. Oleh karena itu, Jepang terus membuka diri terhadap migrasi lebih banyak selama beberapa tahun terakhir, mencapai rekor 2 juta pekerja asing pada 2024 dan menargetkan hingga 800.000 pekerja lagi selama lima tahun ke depan, menurut laporan media lokal.

Mengganti kerugian demografi yang diharapkan di negara tersebut selama beberapa dekade berikutnya akan mengharuskan negara tersebut menambah pekerja kelahiran luar negeri pada tingkat yang jauh lebih cepat, dalam jumlah puluhan juta, menurut Feldman.

“Saya tidak yakin hal itu akan terjadi, yang berarti bahwa sebagian besar penurunan tenaga kerja domestik harus diimbangi oleh peningkatan produktivitas kaum muda yang akan bertahan,” pungkasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Pemerintah (PP) No 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 12/2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara (IKN)

Aturan ini diundangkan dan mulai berlaku pada 12 Agustus 2024. Pemberian izin, insentif hingga ketentuan pekerja asing di IKN disesuaikan ulang oleh Jokowi.

Untuk aturan pekerja asing di IKN, terdapat dua sisipan ayat baru di pasal 22, yakni 2a dan 2b. Pemerintah sebelumnya membolehkan investor merekrut tenaga kerja asing di IKN untuk jabatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di Ibu Kota Nusantara," tulis pasal 22 ayat 2a, dikutip detikcom, Kamis (15/8/2024).

Lalu pada pasal 22 ayat 2b, pelaku usaha yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- Menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai Tenaga Kerja Pendamping Tenaga Kerja Asing

- Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh Tenaga Kerja Asing

- Memulangkan Tenaga Kerja Asing ke negara asalnya setelah perjanjian kerjanya berakhir

Secara umum, perubahan materi muatan pada beleid ini dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan dan pengembangan di IKN. Proyek ini disebut merupakan skala prioritas tinggi serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

"Oleh karenanya diperlukan kebijakan khusus yang dapat mendorong Pelaku Usaha dalam pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra Ibu Kota Nusantara sesuai dengan masa transisi pada Ibu Kota Nusantara," jelas beleid tersebut.

Pokok materi muatan perubahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain meliputi:

a. Perubahan penyebutan Daerah Mitra menjadi Daerah Mitra Ibu Kota Nusantara.

b. Penambahan fasilitas Penanaman Modal di Ibu Kota Nusantara dalam bentuk insentif bagi Pelaku Usaha dalam pemungutan pajak daerah khusus Ibu Kota Nusantara dan/atau retribusi daerah khusus Ibu Kota Nusantara.

c. Pemberian persetujuan lingkungan bagi Pelaku Usaha.

d. Penambahan pengaturan mengenai pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan penunjukan Tenaga Kerja Pendamping Tenaga Kerja Asing.

e. Pemberian insentif bagi Pelaku Usaha yang melaksanakan kewajiban hunian berimbang di Ibu Kota Nusantara.

f. Kriteria dan tahapan evaluasi, hak, kewajiban, larangan, dan peralihan HAT (Hak Atas Tanah) di wilayah lbu Kota Nusantara.

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -MANILA. Filipina telah memerintahkan pekerja asing yang bekerja di perusahaan perjudian online lepas pantai untuk meninggalkan negara itu dalam waktu dua bulan.

Hal tersebut ditegaskan oleh biro imigrasi Filipina pada hari Rabu, menyusul keputusan Presiden Ferdinand Marcos Jr untuk memberantas perusahaan judi online.

Melansir Reuters, Marcos telah melarang Operator Permainan Lepas Pantai Filipina (POGO) karena dugaan keterkaitan mereka dengan kejahatan, perdagangan manusia, dan penipuan keuangan.

Filipina memberikan waktu kepada regulator perusahaan judi hingga akhir tahun untuk menutup bisnis ini.

Kepala imigrasi Filipina Norman Tansingco mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pekerja asing memiliki waktu 59 hari untuk meninggalkan negara itu.

Sekitar 20.000 orang diperkirakan akan terkena dampak kebijakan tersebut, sebagian besar adalah warga negara China.

Dia menambahkan, pekerja asing yang tinggal di negara tersebut melebihi jangka waktu dua bulan akan dideportasi.

Kedutaan Besar China di Manila tidak segera menanggapi permintaan komentar.

POGO muncul pada tahun 2016 dan berkembang pesat hanya dalam beberapa tahun ketika perusahaan memanfaatkan undang-undang liberal untuk menargetkan pelanggan di China, di mana bisnis perjudian dilarang.

Pada puncaknya, sekitar 300 POGO beroperasi di Filipina. Namun pandemi virus corona dan peraturan pajak yang lebih ketat memaksa banyak orang untuk pindah atau bersembunyi.

Hanya 42 perusahaan yang sebagian besar berasal dari China yang masih memiliki izin usaha, dan secara langsung dan tidak langsung mempekerjakan sekitar 63.000 pekerja Filipina dan asing.

IDXChannel - Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Abdul Muis, mengatakan sistem pinjaman dari luar negeri terkadang mengharuskan para pekerja asing ikut dalam pekerjaan konstruksi di dalam negeri.

"Kalau kita selama ini di PU, pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya bantuan luar negeri, itu juga karena memang sudah perjanjiannya di- loan (pinjaman) -nya harus menggunakan tenaga ahli dari luar negeri," ujar Abdul Muis pada acara peluncuran Konstruksi Indonesia di Kementerian PUPR, Selasa (23/7/2024).

Meskipun, sudah banyak tenaga kerja konstruksi dari dalam negeri yang memiliki kompetensi yang cukup untuk menggarap proyek-proyek infrastruktur yang mengadopsi teknologi-teknologi baru.

"Bukan berarti menggunakan tenaga luar tapi kita tidak mampu, kita mampu. Tetapi mengikuti dari perjanjian pinjam loan-nya itu agar melibatkan, menggunakan tenaga dari luar sekaligus untuk transfer ilmu pengetahuan," kata dia.

Abdul Muis memberikan contoh misalnya rencana membangun proyek tol bawah laut di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mana kajian pembangunannya digarap oleh perusahaan asal Korea, Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd bersama PT Hutama Karya (Persero).

Konstruksi ini menurutnya harus melibatkan tenaga kerja dari luar negeri, karena proses studi dilakukan oleh asing.

"Tenaga-tenaga ahli kita sebetulnya sudah mampu melakukan itu (proyek teknologi tinggi), orang Indonesia mampu di sana, tetapi kesempatannya yang selama ini belum terbuka, belum ada. Pemerintah selama 10 tahun ini memberikan kesempatan untuk mereka mengimplementasikan kemampuannya di negeri sendiri," kata dia.

Kondisi tersebut berbeda dengan proyek-proyek yang dibangun dari 100 persen dana APBN yang akhirnya dapat menggunakan tenaga kerja konstruksi dari dalam negeri. Sebab, pendanaan tersebut diharapkan punya dampak ekonomi lanjutan dari dalam sebuah proyek infrastruktur.

"Tetapi kalau pekerjaan APBN itu semua tenaga kerja dari kita tidak ada yang dari luar," tuturnya.

(Febrina Ratna)