Jakarta -

Perusahaan ritel kopi Starbucks akan membuka gerai baru di Korea Selatan. Menariknya, gerai tersebut dibuka di perbatasan Korea Selatan sehingga pengunjung bisa melihat pemandangan ke Korea Utara.

Melansir SCMP, Rabu (06/11/2024), cabang yang akan dibuka tersebut berlokasi di observatorium Jogang, Kota Gimpo, Korea Selatan. Lokasi ini hanya berjarak 1,4 km dari garis perbatasan.

Observatorium ini terletak di Aegibong yakni sebuah bukit dengan ketinggian 154 meter di atas permukaan laut. Rencananya, gerai ini akan dibuka pada 27 November mendatang.

Pemerintah Kota Gimpo dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk menambah jumlah bus untuk perjalanan menuju wilayah tersebut.

Asal tahu saja, Starbucks membuka gerai pertamanya di Korea Selatan pada tahun 1999. Kini, perusahaan tersebut telah mengoperasikan 1.930 cabang di negara tersebut.

Dominasi Starbucks di negara ini cukup kuat. Perusahaan mampu bersaing dengan pesaing lokal yang harganya relatif murah. Perusahaan juga sudah terbiasa menerapkan strategi pemasaran untuk menarik perhatian.

Gerai baru Starbucks yang akan buka di observatorium Jogang merupakan kawasan militer. Nantinya, setiap pengunjung yang ingin datang akan diperiksa terlebih dahulu demi keamanan.

(acd/acd)

Jakarta -

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui cabang Tarakan terus menunjukkan upayanya dalam memberdayakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) khususnya di wilayah perbatasan negara. Kali ini, PNM memberikan pelatihan keuangan bagi warga desa di Kabupaten Nunukan, Kecamatan Sebatik yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Program Mba Maya (Merdeka dan Berdaya) Fase III menjadi salah satu upaya PNM meningkatkan daya saing serta ketahanan usaha warga desa di Nunukan. Pelatihan yang dihadiri 51 nasabah PNM Mekaar ini diharapkan dapat membantu nasabah ke depannya siap menghadapi tantangan pasar lintas negara dan menumbuhkan semangat inovasi bagi UMKM perbatasan.

"Kami ingin UMKM perbatasan ini tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang menjadi pelaku utama dalam perdagangan di kawasan strategis ini. Pelaku usaha kami dorong agar semakin percaya diri dan siap menghadapi peluang serta persaingan yang ada," ungkap Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi dalam keterangan tertulis, Senin (21/10/2024).

Terletak di ujung utara Kalimantan, Kabupaten Nunukan tidak hanya menyimpan keindahan alam, tetapi juga kekuatan ekonomi yang signifikan. Selain itu, Nunukan sekaligus menjadi titik kunci dalam perdagangan internasional karena berbatasan langsung dengan negara bagian Sabah, Malaysia.

Terlebih lagi, Kecamatan Sebatik yang unik, dengan sebagian wilayahnya berbatasan langsung dengan Malaysia, menjadi pusat interaksi ekonomi lintas negara.

"Aksesibilitas dan persaingan pasar lintas negara memerlukan strategi yang kuat. Kami harap diawali dengan pemahaman yang mumpuni terkait keuangan pelaku usaha di wilayah ini mampu memanfaatkan potensi tersebut, meningkatkan produktivitas, dan memperluas pasar mereka, baik di tingkat lokal maupun internasional," jelas Arief.

(anl/ega)

PALEMBANG, iNews.id- Sebanyak 349 prajurit dari Batalyon Arhanud 12 yang bertugas menjaga perbatasanIndonesia-Malaysia di Kalimantan telah kembali ke Kodam II Sriwijaya. Mereka tiba di Pelabuhan Boom Baru, Palembang pada Kamis (10/10/2024) sore.

Mereka menempuh perjalanan selama tujuh hari menggunakan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Teluk Lampung. Para prajurit ini telah menjalankan tugas selama 13 bulan di perbatasan, memeriksa lebih dari 3.000 patok perbatasan agar tidak bergeser. 

Selain itu, mereka juga melakukan pengamanan terhadap peredaran narkoba serta penyelundupan barang ilegal yang masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia (NKRI).

Dalam tugasnya, satu prajurit gugur karena tertimpa pohon saat terjadi bencana tanah longsor di perbatasan Kalimantan Utara. Meskipun demikian, Kodam II Sriwijaya mengapresiasi para prajurit yang telah purna tugas dan menjalankan tugas dengan baik.

Kasdam II Sriwijaya Brigjen TNI Aminton Manurung menyampaikan, setelah tiba dan kembali ke Kodam II Sriwijaya, para prajurit diberikan hak untuk cuti dan berkumpul bersama keluarga yang telah menanti. 

"Mereka ini kemarin kita berangkatkan 4 September 2023 sebanyak 350 orang tetapi sekarang yang kita terima 349 orang. Ada satu prajurit kita yang meninggal atas nama Praka Priggo meninggal tertimpa pohon saat terjadi bencana tanah longsor," ujar Brigjen TNI Aminton Pelabuhan Boom Baru, Palembang.

Selain itu, prajurit juga akan mendapatkan penghargaan atas dedikasi mereka sebelum kembali menjalankan tugas menjaga NKRI.

Editor: Kurnia Illahi

INDRAMAYU, iNews.id - Mantan anggota DPRDIndramayu, Robiin diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dia mengirimkan pesan minta tolong secara diam-diam melalui pesan singkat.

Pesan itu dikirim Robiin kepada rekan sesama mantan anggota DPRD di Indramayu. Dalam pesan itu, Robiin mengaku disekap di perbatasanThailand-Myanmar. 

Selain disekap, di sana dia juga mengalami penyiksaan. Robiin merupakan anggota DPRD Indramayu periode 2014-2019 dari Partai Nasdem. Robiin merupakan warga Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Informasi yang diperoleh, Robiin berangkat untuk mengadu nasib. Belakangan Robiin justru menjadi korban TPPO.

Kabar soal kondisi Robiin ini salah satunya disampaikan oleh Syaefudin yang merupakan Ketua DPRD Indramayu periode 2019-2024. 

“Beliau diduga menjadi korban human trafficking,” ujar Syaefudin, Rabu (9/10/2024).

Sesama mantan anggota legislatif, dia mendorong kepada para anggota DPRD Indramayu periode sekarang untuk membantu Robiin.

"Kami mendorong pemerintah daerah, pihak kepolisian dan stakeholder terkait lainnya supaya ada tindakan untuk segera dilakukan upaya penyelamatan,” katanya.

Selain Robiin, Syaefudin mengungkapkan, ada 36 Warga Negara Indonesia (WNI) lainnya yang juga disekap di sana. Total keseluruhan ada 37 orang, termasuk Robiin.

Sejauh ini, kata dia belum diketahui secara pasti bagaimana kondisi Robiin dan WNI lainnya. Dia  berharap ada tindak lanjut secepatnya dari pemerintah.

“Kami atas nama mantan pimpinan DPRD prihatin, apalagi dari 37 WNI itu salah satunya pak Robiin mantan anggota DPRD Indramayu,” katanya.

Sementara itu, mantan pimpinan DPRD Indramayu lainnya, Muhamad Sholihin mengungkapkan, dalam pesan itu Robiin juga meminta tolong secepatnya agar dia dan WNI lainnya dijemput pulang. Robiin dan WNI lainnya terus mendapatkan penyiksaan.

Bahkan, lanjut dia dalam pesan itu Robiin menyampaikan sudah tidak kuat lagi menahan siksaan tersebut. "Robiin mantan anggota DPRD Indramayu ini menjadi korban perdagangan orang di Myanmar, dia sudah 1 tahun lebih di siksa. Katanya sudah tidak kuat lagi karena terus disiksa,” ucapnya.

Editor: Kurnia Illahi

Badan Karantina Indonesia (Barantin) melakukan penguatan terhadap pengawasan dan layanan karantina bagi pengguna jasa di wilayah Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, sebagai wilayah perbatasan.

Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) Sahat M Panggabean mengatakan, hal tersebut menjadi salah satu tugas dan fungsi karantina dengan memastikan keamanan setiap komoditi yang masuk maupun keluar wilayah Karimun melalui satuan pelayanan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Tanjungbalai Karimun.

"Dengan adanya Satpel di Karimun ini bisa memastikan komoditi yang masuk ke Indonesia melalui Karimun harus bebas dari hama penyakit, isu keamanan pangan, demikian juga untuk ekspor, kita harus bisa menyiapkan layanan dengan baik," ungkapnya saat meresmikan Kantor Karantina Satuan Pelayanan Pelabuhan Tanjungbalai Karimun (Satpel Karimun), Rabu, 2 Oktober 2024.

Untuk memenuhi layanan itu, kata dia, telah diwujudkan melalui sinergitas dengan suatu layanan yang melibatkan institusi terkait. Program ini terbukti mampu menciptakan transparansi pada publik sehingga memperoleh 'rapor hijau'.

"Kolaborasi antar institusi di Karimun ini sudah berjalan bagus, terbukti dari laporan tim KPK yang memberikan rapor hijau. Artinya bahwa semua layanan institusi yang ada di border (pelabuhan) sudah baik dan direspons pelaku usaha," katanya.

Lebih lanjut, kata Sahat, capaian ini tentu tidak terlepas dari kerja sama yang kuat dari berbagai pihak di wilayah Karimun sebagai daerah perbatasan RI.

"Bahwa semua institusi itu sudah melakukan layanan secara digital, artinya di situ ada tranparansi, kepastian biaya dan waktu. Ini yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha sebagai upaya menjaga semua hal yang terkait dengan hama penyakit dan semacamnya," bebernya.

Menurutnya, secara geografis wilayah Kabupaten Karimun memiliki peluang yang sangat besar untuk dijadikan kawasan dari aktivitas ekspor setiap komoditi yang akan di kirim ke luar negeri atau sebaliknya.

"Karena posisinya ini sangat dekat dengan Malaysia dan Singapura. Kalau ini menjadi HAP-nya berbagai komoditi yang akan kita ekspor atau sebaliknya, maka benar - benar sangat strategis. Menurut saya ini tantangan, tapi saya yakin bisa terwujud," ungkapnya.

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan manfaat pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di sejumlah perbatasan Indonesia. Menurut Jokowi, PLBN mampu menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru.

Ia mencontohkan pasar di PLBN Motaain di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur yang kian ramai dikunjungi masyarakat. Bahkan warga negara Timor Leste juga ikut berbelanja di sana.

"Misalnya di Motaain, pasarnya berjalan, ramai sekali. Bahkan yang dari Timor Leste belanjanya di situ, ramai. Nanti coba minta ditunjukin Pak Mendagri gambarnya, ramai sekali," kata Jokowi di Timor Tengah Utara, Rabu (2/10/2024).

"Jadi titik-titik ekonomi baru seperti itu yang kita harapkan, tapi ekonomi rakyat, bukan ekonomi kelas atas. Jadi PLBN selain itu menunjukkan wajah Indonesia, representasi kemajuan Indonesia, tapi juga memunculkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru," bebernya.

Adapun hari ini Jokowi meresmikan 7 PLBN yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Menurut Jokowi pembangunan tujuh PLBN itu menelan anggaran Rp 1,3 triliun.

"Hari ini kita akan meresmikan tujuh Pos Lintas Batas Negara yang terpadu di Nusa Tenggara Timur, di Riau, Kepulauan Riau, di Kalimantan Barat, di Kalimantan Utara, di Papua Selatan dengan total biaya Rp 1,3 triliun. Uang yang tidak sedikit," imbuhnya.

Selama 10 tahun kepemimpinannya, Jokowi sudah membangun total 15 PLBN. Tujuh PLBN dibangun pada periode 2015-2019, sementara delapan PLBN dibangun pada 2020-2024.

Menurut Jokowi, PLBN mewakili wajah negara Indonesia dan mewakili kemajuan Tanah Air. selain itu pembangunan PLBN juga merupakan upaya pemerintah untuk pemerataan pembangunan hingga ke perbatasan.

"Oleh sebab itu 10 tahun yang lalu saya perintahkan untuk membangun semua pos lintas batas negara. Dan juga ini merupakan usaha kita untuk pemerataan pembangunan hingga sampai di perbatasan. Juga berfungsi sebagai bufferzone pertahanan negara kita Indonesia. Dan yang terakhir juga untuk mengembangkan titik-titik ekonomi baru yang ada di perbatasan," tutupnya.

(ily/das)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan pertumbuhan sentra ekonomi baru di wilayah perbatasan Indonesia, salah satunya di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Ya, yang sudah berjalan, misalnya di Motaain, pasarnya berjalan ramai sekali. Bahkan, warga dari Timor Leste pun banyak yang berbelanja di sana," ujar Jokowi kepada wartawan di Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT, Rabu (2/10).

Jokowi mengungkapkan sentra ekonomi di kawasan perbatasan ini tumbuh berkat keberadaan PLBN yang tidak hanya menjadi simbol kemajuan Indonesia, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat.

"Jadi PLBN selain itu menunjukkan wajah Indonesia, representasi kemajuan Indonesia, tapi juga memunculkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru," ungkap Jokowi.

Presiden Jokowi hari ini meresmikan 7 PLBN. Peresmian dilakukan secara simbolik di salah satu perbatasan di Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (2/10).

Jokowi menuturkan, pos batas negara ini merupakan salah satu infrastruktur yang diminta digarap sejak awal menjabat 10 tahun lalu. Jokowi menilai pos perbatasan ini menjadi simbol wajah negara.

"Dan juga ini merupakan usaha kita untuk pemerataan pembangunan hingga sampai di perbatasan. Juga berfungsi sebagai pertahanan negara kita Indonesia, dan yang terakhir juga untuk mengembangkan titik-titik ekonomi baru yang ada di perbatasan," tutur Jokowi.

Presiden Jokowi hari ini kembali meresmikan 7 pos lintas batas negara (PLBN). Peresmian dilakukan secara simbolik di salah satu perbatasan di Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (2/10).

Jokowi menuturkan, pos batas negara ini merupakan salah satu infrastruktur yang ia minta digarap sejak awal menjabat 10 tahun lalu. Jokowi menilai pos perbatasan ini menjadi simbol wajah negara.

"Dan juga ini merupakan usaha kita untuk pemerataan pembangunan hingga sampai di perbatasan. Juga berfungsi sebagai pertahanan negara kita Indonesia, dan yang terakhir juga untuk mengembangkan titik-titik ekonomi baru yang ada di perbatasan," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, sejak 2015-2024 telah kita bangun 15 pos lintas batas negara. 7 PLBN dibangun di 2015-2019, dan 8 PLBN dibangun 2020 sampai 2024.

"Hari ini kita akan meresmikan 7 pos lintas batas negara terpadu yang tersebar di Nusa Tenggara Timur, di Riau, Kepulauan Riau, di Kalimantan Barat, di Kalimantan Utara, di Papua Selatan dengan total biaya Rp 1,3 triliun, uang yang tidak sedikit," sambungnya.

PLBN Terpadu Napan di Timur Tengah Utara di NTT, kata Jokowi, anggarannya Rp 128 miliar. Yang kedua PLBN Serasan di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, anggaran Rp 145 miliar.

"Yang ketiga PLBN Jagowibabang ini di Kabupaten Bengkayang di Kalimantan Barat dibangun dengan anggaran Rp 224 miliar. Dan yang keempat PLBN Seinyamo di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, dibangun dengan biaya anggaran Rp 248 miliar," tuturnya.

Kemudian yang kelima PLBN Labang di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara dibangun dengan anggaran Rp 210 miliar. Adapun yang ke-6 PLBN Long Nawang di Kabupaten Malino Provinsi Kalimantan Utara dengan anggaran Rp 243 miliar. Dan yang ketujuh di Yetekun, di Distrik Ninati Kabupaten Boven Digul, Papua Selatan, dibangun dengan anggaran biaya Rp 127 miliar.

"Keberadaan PLBN terpadu ini agar meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Indonesia yang melintasi perbatasan, kemudian meningkatkan keamanan wilayah perbatasan dan mendorong pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru di perbatasan," tutur Jokowi.

Jakarta: Pemerintah bersama seluruh komponen mengupayakan pelayanan kesehatan maksimal bagi masyarakat, hingga ke daerah terluar dan pedalaman. TNI mendukung hal tersebut dengan pelayanan kesehatan gratis, salah satunya di Kampung Keikey, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

"Inisiatif Satgas Yonif 6 Marinir melaksanakan pelayanan kesehatan gratis kepada warga Kampung Keikey," kata Panglima HABEMA, Brigjen TNI Lucky Avianto, dalam keterangan tertulis yang dikutip, Jumat, 27 September 2024.

Menurut dia, pelayanan itu diberikan di tengah tugas Operasi Pengamanan Perbatasan Mobil RI-PNG. Satgas Yonif 6 Marinir, khususnya Pos Bravo pimpinan Letda Mar Alter, menginisiasi pelayanan kesehatan gratis untuk warga di Distrik Dekai tersebut.
"Kegiatan Teritorial ini dilakukan dalam rangka membantu kesulitan warga setempat dalam bidang kesehatan, yang merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat," kata Lucky.

Brigjen Lucky mengatakan satuan yang memiliki tim medis itu melayani berbagai keluhan kesehatan dari warga. Antara lain, pemeriksaan kesehatan umum, pengobatan penyakit ringan, pemberian vitamin, serta edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan dan menjalankan pola hidup sehat.

"Ini merupakan kepedulian TNI memberikan bantuan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya bidang kesehatan, dalam rangka mendukung upaya percepatan pembangunan di wilayah Papua," kata Lucky.

Pelayanan kesehatan itu menyedot animo masyarakat, dengan banyaknya waga Keikey yang hadir di Pos Bravo. Salah satu diantaranya terdapat Mama Ria Turnib yang mendapatkan pelayanan terhadap penyakit yang sedang dideritanya yakni flu, serta pemberian obat dan vitamin.

“Terima kasih Komandan Marinir. Saya lebih sehat sekarang. Tuhan memberkati," kata Mama Ria.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ADN)

MANADO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), fokus menyelesaikan persoalan data pemilih ganda, termasuk dengan data pemilih yang ada di wilayah perbatasan, jelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 ini.

Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Sulut, Lanny Ointu, mengatakan jika persoalan data pemilih ganda, masih menjadi hal yang perlu diseriusi, terutama setelah dilakukannya uji petik di lapangan, terutama di wilayah perbatasan.

"Semua data ganda ini harus diselesaikan pada level Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan juga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Ada tantangan teknis yang akan dihadapi terutama di wilayah perbatasan, terkait bukti validasi sebelum data bisa diverifikasi," kata Lanny, Senin (9/9).

Lanny juga berharap peran dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), di mana untuk penduduk atau pemilih di suatu wilayah yang datanya belum ada verifikasi, bisa diterbitkan surat keterangan.

KPU Sulut sendiri menggelar Rapat Koordinasi dengan KPU Gorontalo, terkait penyelesaian data pemilih ganda dan pemilih perbatasan ini.

Dalam rapat koordinasi tersebut, juga hadir Bawaslu yang ikut memberikan catatan terkait potensi kerawanan data pemilih ganda. Bawaslu dalam kesempatan itu, menyebutkan jika pihaknya terus mengawasi proses verifikasi faktual secara ketat untuk meminimalkan potensi sengketa di masa mendatang.

Hi!Sintang - Memasuki hari ketiga, banjir di Jalan Paralel Perbatasan Sintang-Malaysia hingga saat ini belum surut. Banjir tak hanya memutus akses jalan, tapi juga membuat Kecamatan Ketungau Hulu terisolir.

“Banjir belum surut, bahkan hari ini air makin naik,” ungkap Ramdi Nahum, Camat Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, Kamis, 29 Agustus 2024.

Akibat banjir yang terjadi, kata Ramdi Nahum, hampir seluruh Kecamatan Ketungau Hulu terhambat. “Kami ini kayak Kancil sekarang ini, ndak bisa kesana kemari. Karena dari Sepiluk banjir, Gupung juga banjir, tadi pagi di Pintas Keladan juga banjir, ndak bisa dilewati,” jelasnya.

Ramdi Nahum mengungkapkan, banjir terjadi di beberapa titik, yakni Sepiluk, Gupung, Tapang Engkabang dan Pintas Keladan. “Daerah itu banjir semua, baik akses dari dan menuju Balai Karangan, juga akses ke Sintang,” bebernya.

“Dengan adanya kondisi tersebut, bisa dikatakan Kecamatan Ketungau Hulu saat ini terisolir akibat banjir. Karena banjir, sembako juga tidak bisa masuk ke Ketungau Hulu karena mobil angkutan dari Balai Karangan dan Sintang tidak bisa masuk, jalan putus karena banjir. Semua jadi terhambat,” tukasnya.

Hi!Pontianak - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian yang juga selaku Ketua Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebut perbatasan dengan Malaysia yang ada di Kalimantan Barat rentan. Hal ini disampaikannya usai mencanangkan Gerakan Membangun Terpadu Daerah Perbatasan (Gerbangdutas) di Ruang Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Selasa, 27 Agustus 2024.

"Kali ini kita mengambil di Kalimantan Barat karena kita melihat pertama, ada beberapa pos lintas batas nasional yang sudah selesai dan kita resmikan. Yang kedua, kita melihat bahwa di perbatasan darat Kalimantan khususnya dengan Malaysia ini perlu diperkuat karena memang masih rentan," ungkap Tito.

Menurutnya, selain memperkuat perbatasan, perlu juga dilakukan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat yang tinggal di perbatasan agar nasionalisme meraka semakin kuat.

"Kita perlu memperkuat selain perbatasannya, pos lintas batasnya, juga membangun di daerah-daerah perbatasan tersebut agar masyarakatnya selain lebih sejahtera, ada pemerataan keadilan pembangunan. Kalau masyarakat kita di perbatasan sejahtera dan tercukupi dari dalam negeri kita sendiri, nasionalisme meraka akan makin kuat dan ini menjadi buffer zone atau zona pertahanan kita dari berbagai gangguan eksternal," tambahnya.

Pelaksanaan Gerbangdutas ke-12 Tahun 2024 ini diberi tajuk 'Pencanangan Gerbangdutas Jangka Menengah Tahun 2025-2029' dengan fokus pada penguatan konsepsi dan rumusan program pengelolaan dan pembangunan perbatasan negara tahun 2025 hingga 2029.