Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melaporkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester II Tahun 2023. Dari laporan tersebut, ditemukan sejumlah masalah dalam proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan secara total pihaknya telah menerima 2 laporan hasil pemeriksaan serta total 108 rekomendasi perbaikan. Dari dua laporan itu di antaranya ada laporan dan rekomendasi terkait proyek di IKN.

"Ada satu laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas pekerjaan-pekerjaan di Ibu Kota Nusantara (IKN) ada total 51 rekomendasi," kata Dody, dalam Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Namun ia menekankan, masalah tersebut kebanyakan lam bentuk masalah administrasi hingga teguran proses prosedur yang kurang sesuai. Tidak ada masalah dalam jalannya proyek tersebut.

"Kebanyakan adalah admin dan teguran proses prosedur kurang sesuai. Tapi alhamdulillah di sini tidak ditemukan inefisiensi untuk proyek-proyek IKN," terangnya.

Selain persoalan IKN, satu laporan lainnya yang diterima Kementerian PU ialah LHP Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) untuk Pengadaan Barang dan Jasa. Laporan itu menghasilkan 57 rekomendasi dengan nilai Rp 240,52 miliar.

Dari keseluruhan 108 rekomendasi perbaikan tersebut, Dody mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti sebanyak 99 rekomendasi. Angka ini tediri atas 53 rekomendasi PDTT dengan nilai Rp 229,3 miliar dan 46 rekomendasi atas pekerjaan-pekerjaan di IKN.

"Atas laporan hasil penerimaan PDTT pengadaan barang jasa untuk tahun anggaran (TA) 2022 dan semester II 2023 dapat kami infokan telah menindaklanjuti 53 rekomendasi, di mana 8 rekomendasi telah diterima oleh BPK RI sedangkan 45 dari kami sedang ditelaah ulang," ujarnya.

Sedangkan atas pembangunan infrastruktur IKN sebagai bagian pembangunan tahap I telah ditindaklanjuti 46 rekomendasi, di antaranya 9 telah diterima BPK. Sedangkan 37 lainnya dalam proses telaah ulang.

"Dengan demikian dari 99 (rekomendasi) yang telah kami tindak lanjuti, 17 telah diterima BPK, sedangkan 82 masih ditelaah ulang BPK," kata Dody.

Sebagai tambahan informasi, pada bulan Juni lalu temuan BPK terkait masalah pembangunan IKN ini sempat mendapat sorotan dari masyarakat. Temuan tersebut tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester II Tahun 2023.

Salah satu temuan BPK terkait IKN yakni persiapan pembangunan infrastruktur dianggap belum memadai, di antaranya terkait persiapan lahan pembangunan infrastruktur IKN yang masih terkendala.

"Persiapan lahan pembangunan infrastruktur IKN masih terkendala mekanisme pelepasan kawasan hutan, 2.085,62 Ha dari 36.150 Ha tanah masih dalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkannya hak pengelolaan lahan (HPL), serta belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah," bunyi laporan BPK, dikutip Senin (10/6/2024).

Masalah lainnya adalah pelaksanaan manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi untuk pembangunan infrastruktur IKN tahap I disebut belum optimal, di antaranya kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi untuk pembangunan IKN dan harga pasar material batu split dan sewa kapal tongkang tidak sepenuhnya terkendali.

Kemudian, pelabuhan bongkar muat untuk melayani pembangunan IKN disebut belum dipersiapkan secara menyeluruh, serta kurangnya pasokan air untuk pengolahan beton.

IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan progres pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah mencapai 53,13 persen yang terdiri dari 108 paket dari sejumlah divisi.

Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti, mengatakan progres pembangunan sebesar 53,13 persen tersebut terdiri dari sejumlah paket yang dibangun hingga akhir September 2024.

“Secara keseluruhan itu adalah 53,13 persen ini terdiri dari 14 paket pekerjaan dari sumber daya air, 38 paket dari Bina Marga, kemudian 41 Paket dari Cipta Karya dan 15 paket dari Perumahan,” kata Diana dalam rubrik Special Dialogue IDX Channel, Senin (14/10/2024).

Diana menjelaskan total progres pembangunan infrastruktur tersebut dikarenakan berdasarkan tiga tahapan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Ketiga tahapan pembangunan itu dilakukan semenjak tahun 2020 hingga September 2024.

“Kenapa 53 persen? Ini sebenarnya kita bagi menjadi tiga stage, tiga tahapan, tahap pertama itu yang dimulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 itu adalah 93,91 persen. Kemudian tahap kedua mulai dari Tahun 2022 sampai 2023 itu 63 persen dan tahap ketiga itu tahun 2023 sampai dengan 2024 itu 17,4 persen,” kata Diana.

Meski demikian, Diana tidak menampik pembangunan IKN juga melibatkan pihak-pihak lainnya. Ia menuturkan selain menggunakan alokasi dana APBN, sejumlah investor turut serta membangun sejumlah fasilitas yang menunjang infrastruktur IKN.

“Ada beberapa misalnya Hotel itu juga kemarin sudah selesai, Hotel Nusantara dan sudah bisa dimanfaatkan, ada rumah sakit kemudian ada PSSI juga sudah ada di sana ya dan ada beberapa fasilitas-fasilitas misalnya restoran dan sebagainya juga sudah ada di sana,” tutur Diana.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemindahan IKN menjadi bagian transformasi struktural Indonesia untuk membangun tata kehidupan yang lebih baik. Adapun transformasi yang terjadi di IKN merupakan bagian dari visi besar Indonesia untuk mewujudkan Indonesia emas 2045.

Jokowi menegaskan pemindahan ibukota negara tidak sekedar membangun gedung pemerintahan. Pemindahan IKN akan menjadi bagian transformasi struktural Indonesia untuk membangun tata kehidupan yang lebih baik.

Presiden menyampaikan pembangunan IKN tidak hanya berfokus pada perpindahan fisik gedung pemerintahan, tetapi mencerminkan perubahan pola pikir, budaya kerja, serta semangat untuk menghadapi tantangan masa depan. Presiden juga menyoroti pentingnya peran IKN dalam mengarahkan Indonesia menuju keberlanjutan.

Selain itu, presiden menekankan bahwa transformasi yang terjadi di IKN merupakan bagian dari visi besar Indonesia untuk mewujudkan Indonesia emas 2045.

“Mewujudkan pembangunan Indonesia sentris dalam rangka pemerataan dan keadilan, bukan hanya Jawa sentris tapi Indonesia sentris. Kemudian juga mewujudkan Indonesia Emas di 2045, 20 tahun yang akan datang target kita sudah mencapai GDP lebih dari USD23.000, GDP per kapita USD23.000,” ujar Jokowi.

(Febrina Ratna)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan pagu anggaran Rp 41,41 triliun untuk mendukung infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara (IKN).

Anggaran tersebut itu akan digunakan untuk infrastruktur Sumber Daya Air, infrastruktur bina marga, infrastruktur Cipta Karya sebesar, dan infrastruktur pembangunan perumahan.

“Untuk dukungan infrastruktur IKN tahun 2024 sebesar Rp 41,41 triliun. Ini akan digunakan untuk infrastruktur sumber daya air sebesar Rp 1,54 triliun yang mencakup pengendalian banjir Sungai Sepaku hingga pembangunan embung KIPP,” ujarnya saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Pembangunan infrastruktur Bina Marga mendapatkan alokasi terbesar, yakni Rp 18,91 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk pembangunan jalan akses menuju masjid di kawasan IKN, dermaga logistik, pembangunan jalan tol Seksi 1 hingga Seksi 6C-1, serta jalan akses Bandara VVIP.

Selanjutnya, alokasi infrastruktur Cipta Karya sebesar Rp 12,91 triliun akan digunakan untuk pembangunan kantor-kantor kementerian, mulai dari Kantor Kementerian PUPR hingga kantor OIKN.

Adapun proyek pembangunan perumahan dialokasikan Rp 8,05 triliun akan dimanfaatkan untuk optimalisasi dan pengelolaan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) IKN, dukungan Smart Technology Rusun ASN, hingga hunian modular TNI.

Progres Pembangunan IKN

Menteri Basuki juga membeberkan progres pembangunan IKN yang mencakup 108 paket pekerjaan, yang telah mencapai 50,4 persen.

Rinciannya, progres batch pertama pada 2023 untuk 40 paket pekerjaan mencapai 91,4 persen. Lalu batch kedua 31 paket, progresnya mencapai 56,3 persen. Serta batch ketiga 37 paket, dengan progres 14 persen.

Dari paket pekerjaan itu untuk pengendalian banjir DAS Sanggai 1A KIPP dengan progres selesai 100 persen, dan pembangunan 22 embung di KIPP progres 100 persen. Kemudian penanganan banjir Sungai Sepaku sudah mencapai 51 persen.

“Ini agak terlambat karena pembebasan lahan yang baru saja disepakati oleh masyarakat pada bulan lalu,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan pagu anggaran Rp 41,41 triliun untuk mendukung infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara (IKN).

Anggaran tersebut itu akan digunakan untuk infrastruktur Sumber Daya Air, infrastruktur bina marga, infrastruktur Cipta Karya sebesar, dan infrastruktur pembangunan perumahan.

“Untuk dukungan infrastruktur IKN tahun 2024 sebesar Rp 41,41 triliun. Ini akan digunakan untuk infrastruktur sumber daya air sebesar Rp 1,54 triliun yang mencakup pengendalian banjir Sungai Sepaku hingga pembangunan embung KIPP,” ujarnya saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Pembangunan infrastruktur Bina Marga mendapatkan alokasi terbesar, yakni Rp 18,91 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk pembangunan jalan akses menuju masjid di kawasan IKN, dermaga logistik, pembangunan jalan tol Seksi 1 hingga Seksi 6C-1, serta jalan akses Bandara VVIP.

Selanjutnya, alokasi infrastruktur Cipta Karya sebesar Rp 12,91 triliun akan digunakan untuk pembangunan kantor-kantor kementerian, mulai dari Kantor Kementerian PUPR hingga kantor OIKN.

Adapun proyek pembangunan perumahan dialokasikan Rp 8,05 triliun akan dimanfaatkan untuk optimalisasi dan pengelolaan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) IKN, dukungan Smart Technology Rusun ASN, hingga hunian modular TNI.

Progres Pembangunan IKN

Menteri Basuki juga membeberkan progres pembangunan IKN yang mencakup 108 paket pekerjaan, yang telah mencapai 50,4 persen.

Rinciannya, progres batch pertama pada 2023 untuk 40 paket pekerjaan mencapai 91,4 persen. Lalu batch kedua 31 paket, progresnya mencapai 56,3 persen. Serta batch ketiga 37 paket, dengan progres 14 persen.

Dari paket pekerjaan itu untuk pengendalian banjir DAS Sanggai 1A KIPP dengan progres selesai 100 persen, dan pembangunan 22 embung di KIPP progres 100 persen. Kemudian penanganan banjir Sungai Sepaku sudah mencapai 51 persen.

“Ini agak terlambat karena pembebasan lahan yang baru saja disepakati oleh masyarakat pada bulan lalu,” katanya.