Bisnis.com, SERANG – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan sepanjang tahun ini hingga Agustus 2024, pemerintah telah membayarkan bunga utang senilai Rp315,6 triliun.

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR Kemenkeu ⁠Riko Amir menyampaikan, realisasi pembayaran bunga utang ini on track atau masih dalam jalur, di mana outlook tahun ini senilai Rp499 triliun.

“Hingga Agustus 2024 Rp315,6 triliun, ini dalam koridor Rp499 triliun sampai dengan akhir tahun yang kita bayarkan,” ungkapnya dalam Media Gathering APBN 2024, Kamis (26/9/2024).

Riko menuturkan pihaknya terus optimistis sampai akhir tahun, pembiayaan untuk defisit termasuk pembayaran bunga utang dapat dilakukan sesuai rencana pada tahun ini.

Mengutip Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2025, pada tahun 2024 kondisi pasar keuangan sangat volatile, yang berdampak pada peningkatan beban bunga yang ditanggung oleh pemerintah.

Secara historis sejak 2020, pembayaran bunga utang cenderung meningkat.

Pada 2020 tercatat pemerintah membayar bunga utang senilai Rp314,1 triliun. Kemudian pada 2021 pemerintah membayar bunga utang senilai Rp343,5 triliun.

Kemudian pada 2022 pembayaran utang kembali naik, menjadi Rp386,3 triliun, pada 2023 senilai Rp439,9 triliun, dan Rp499 triliun pada outlook 2024.

Sementara tahun depan, pemerintah berencana membayar bunga utang senilai Rp552,9 triliun.

Sumber: Fox Business | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. David Rubenstein, seorang miliarder dan salah satu pendiri Carlyle Group, memberikan peringatan serius mengenai beban utang pemerintah federal Amerika Serikat yang terus meningkat.

Menurutnya, tingginya biaya pembayaran bunga atas utang nasional yang melonjak, di tengah defisit anggaran yang membesar, dapat menjerumuskan negara ke dalam masalah keuangan yang signifikan.

Kondisi Utang Nasional Amerika Serikat: Mengabaikan Masalah atau Menunggu Krisis?

Selama penampilannya di acara "Cavuto: Coast to Coast" di jaringan FOX Business, Rubenstein menyatakan bahwa meskipun utang nasional lebih dari US$35 triliun dan defisit anggaran yang membengkak bukanlah perhatian utama bagi pemilih saat ini, ini hanyalah masalah waktu hingga krisis keuangan menghantam.

"Orang-orang di Kongres mungkin belum menyadari besarnya masalah ini," ungkap Rubenstein.

"Namun, ketika mereka akhirnya menyadari bahwa ini adalah masalah besar dan krisis mulai terjadi, barulah orang-orang akan lebih memperhatikanny," katanya.

Beban Bunga Utang Mengungguli Anggaran Pertahanan

Rubenstein mengungkapkan kekhawatirannya bahwa pembayaran bunga atas utang nasional telah melebihi anggaran pertahanan negara, yang merupakan indikator yang jelas bahwa Amerika Serikat berada dalam bahaya.

Menurut laporan dari Kantor Anggaran Kongres (CBO), pada tahun fiskal 2024 hingga Agustus, pemerintah federal telah mengeluarkan sekitar US$870 miliar untuk pembayaran bunga utang, yang meningkat sebesar US$227 miliar (atau 35%) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan suku bunga yang tinggi. Sebagai perbandingan, anggaran untuk Medicare mencapai US$847 miliar, sementara anggaran Departemen Pertahanan hanya sebesar US$753 miliar.

Dengan demikian, pembayaran bunga utang sekarang menjadi kategori pengeluaran terbesar kedua dalam anggaran federal, hanya diungguli oleh jaminan sosial (Social Security), yang menyerap lebih dari US$1,3 triliun pada periode yang sama.

Defisit Anggaran yang Membengkak dan Risiko Krisis Keuangan

Rubenstein juga menekankan bahwa defisit anggaran tahunan sebesar US$2 triliun dari total anggaran sekitar US$6,5 triliun tidak dapat terus dipertahankan. Ia mengutip pepatah dalam ekonomi: "Jika sesuatu tidak bisa terus berlanjut selamanya, maka itu tidak akan bertahan."

Hal ini merujuk pada ketidakmampuan pemerintah federal untuk terus menumpuk utang tanpa mengatasinya secara serius. Dengan defisit yang terus membengkak, Rubenstein memperingatkan bahwa "sesuatu yang buruk akan terjadi" jika langkah-langkah penyehatan keuangan tidak segera diambil.

Tantangan bagi Presiden Selanjutnya

Kondisi ini diperparah oleh dua kandidat presiden terdepan, yaitu mantan Presiden Donald Trump dan Wakil Presiden Kamala Harris, yang masing-masing mengusulkan pemotongan pajak atau peningkatan kredit pajak tanpa menyertakan rencana signifikan untuk mengurangi defisit anggaran.

Rubenstein mengungkapkan bahwa pada akhirnya, setiap rencana kebijakan yang diajukan harus disertai dengan sumber dana yang jelas.

"Kongres harus menghadapi masalah ini pada tahun depan," ujarnya.

"Anda tidak bisa terus-menerus menjalankan defisit sebesar US$2 triliun per tahun tanpa memikirkan bahwa di suatu titik, sesuatu yang buruk akan terjadi," tambahnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksikan pembayaran bunga utang luar negeri pada tahun 2024 akan mencapai Rp 44,6 triliun. Angka ini akan melampaui pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar 110,2%.

Kemenkeu menjelaskan, kondisi tersebut dipengaruhi oleh kondisi pasar keuangan di mana tingkat suku bunga acuan masih bertahan pada level yang tinggi sebagai imbas dari kebijakan higher for longer oleh The Fed yang memicu kenaikan cost of fund.

Selain itu, tren penguatan Dolar Amerika yang ditunjukkan oleh peningkatan Indeks Dolar AS (DXY) turut mempengaruhi beban pembayaran bunga utang dalam mata uang asing.

"Namun demikian, anggaran bunga utang dalam negeri diharapkan masih mencukupi untuk membiayai beban bunga utang dalam rupiah," tulis Kemenkeu dalam Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN 2024, dikutip Kamis (11/7).

Meskipun sejak awal tahun terjadi peningkatan tingkat imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN), diharapkan kondisi pasar keuangan akan mulai kondusif pada kuartal IV-2024, di mana pasar memperkirakan The Fed akan mulai melakukan perubahan rezim kebijakan sebagai awal dari shifting dari hawkish menuju dovish sehingga pasar menjadi lebih kondusif dan akomodatif.

"Dengan demikian, peningkatan bunga utang luar negeri diharapkan tidak berdampak terlalu memberatkan APBN, dimana secara total pembayaran bunga utang hanya naik sebesar 0,3% dari APBN tahun 2024," katanya.

Asal tahu saja, outlook pembayaran bunga utang tahun 2024 akan mencapai Rp 498,95 triliun atau 100,3% dari APBN 2024. Pembayaran bunga utang ini terdiri atas pembayaran bunga dalam negeri sebesar Rp 454,36 triliun atau 99,5% dari APBN 2024 dan bunga utang luar negeri sebesar Rp 44,59 triliun atau 110,2% dari APBN 2024.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah memperkirakan realisasi pembayaran bunga utang akan mencapai Rp 498,95 triliun atau 100,3% dari target APBN 2024. Kenaikan realisasi bunga utang terjadi karena fluktuasi nilai tukar rupiah yang mempengaruhi beban pembayaran bunga utang dalam mata uang asing.

Dalam APBN 2024, pemerintah menargetkan realisasi bunga utang sebesar Rp 497,31 triliun. Namun, dari dinamika perekonomian yang terjadi diperkirakan nilai bunga utang akan membengkak Rp 1,5 triliun menjadi Rp 498,95 triliun. Nilai bunga utang Rp 497,31 triliun terbagi dalam Rp 454,36 triliun atau 99,5% dari APBN tahun 2024, dan bunga utang luar negeri Rp 44,59 triliun atau 110,2% dari APBN tahun 2024. Kenaikan pembayaran bunga utang sejalan dengan tren peningkatan suku bunga global yang mendorong kenaikan imbal hasil SBN dan suku bunga acuan, pelemahan nilai tukar rupiah, dan peningkatan stok utang dalam bentuk pinjaman.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan belanja untuk pembayaran bunga utang pada tahun 2024 ini akan meningkat sekitar Rp 1,5 triliun dari rencana awal sebesar Rp 497,31 triliun dalam APBN 2024.

Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), Banjaran Surya Indrastomo, mengatakan, peningkatan pembayaran bunga utang tahun 2024 yang diprakirakan lebih tinggi dibandingkan rencana awal terutama didorong oleh perbedaan asumsi dasar makro ekonomi yang digunakan selama penyusunan APBN 2024.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) APBN 2024 menggunakan nilai tukar sebesar Rp 15.000, dan Yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun sebesar 6,70%.

Namun demikian, seiring kondisi ketidakpastian akibat tensi geopolitik yang berlangsung lebih lama yang mendorong penurunan inflasi global dalam jalur yang lebih lambat, maka suku bunga tinggi berlangsung lebih lama.

Bahkan terjadi peningkatan suku bunga domestik, sehingga realisasi nilai tukar tercatat lebih depresiatif dan yield cenderung lebih tinggi.

Hingga 9 Juli 2024, Banjaran bilang, rata-rata nilai tukar adalah sebesar Rp 15.918 per dolar AS, dan yield SBN adalah sebesar 6,81%. Untuk itu, terdapat perbedaan asumsi nilai tukar sebesar Rp 918, dan yield sebesar 11 basis poin (bps).

"Perbedaan asumsi tersebut tidak hanya akan berdampak pada pembayaran bunga utang, tapi juga ke belanja pemerintah lainnya," kata Banjaran.

Dengan perbedaan tersebut, berdasarkan analisis sensitivitas APBN 2024, dirinya memperkirakan akan berdampak ke bertambahnya defisit sebesar Rp 58,2 triliun. Di sisi lain, penerimaan negara berpotensi lebih rendah, capaian lima bulan awal di tahun 2024 baru sebesar 40,1% dari APBN.

"Dengan demikian, maka ruang fiskal memang berpotensi lebih terbatas tahun ini," terangnya.

Di tahun depan, Banjaran menduga pembayaran bunga utang akan tetap tinggi dan meningkat seiring dengan peningkatan outstanding utang negara dan ketidakpastian yang tinggi yang berpotensi menahan apresiasi nilai tukar, meski di kondisi suku bunga yang diprakirakan sudah lebih rendah dari tahun ini.

Oleh karena itu, efisiensi belanja bunga utang menjadi penting. Efisiensi itu antara lain melalui optimalisasi strategi rencana penambahan utang baru tahun anggaran berjalan, antara lain melalui penentuan komposisi dan timing pengadaan utang tahun berjalan.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan belanja untuk pembayaran bunga utang pada tahun ini akan membengkak. Hal ini imbas nilai tukar rupiah yang terus melemah.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto mengatakan bahwa pembayaran bunga utang meningkat sekitar Rp 1,5 triliun, yakni dari sebesar Rp 497,31 triliun menjadi sekitar Rp 498 triliun lantaran depresiasi rupiah.

"Jadi sekitar Rp 1,5 triliun deviasi. Ya di antaranya kan kurs, enggak banyak berubah hanya sekitar Rp 1,5 triliun," kata Suminto di Gedung DPR RI, Selasa (9/7).

Kendati membengkak, Suminto bilang, biaya pembayaran bunga utang tersebut masih sesuai dengan prediksi pemerintah. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah mengurangi porsi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) pada tahun ini sebesar Rp 241,6 triliun.

"Jadi masih on track, makanya outlook kita hanya deviasi Rp 1,5 triliun dari Rp 497 triliun ke Rp 498 triliun koma sekian, dan itu karena kurs tadi karena kan penerbitan juga berkurang," katanya.

Mengutip Buku II Nota Keuangan APBN 2024, Pembayaran bunga utang mengalami tren peningkatan seiring dengan penambahan outstanding utang pemerintah, dimana dari alokasi pembayaran bunga utang tahun 2019 sebesar Rp 275,9 triliun meningkat menjadi Rp 441,4 triliun pada tahun 2023.

Pembayaran bunga utang didominasi oleh bunga utang dalam negeri mengingat porsi instrumen SBN yang dominan dalam portofolio utang.

Pemerintah telah berkomitmen untuk mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber domestik untuk mendukung upaya kemandirian pembiayaan. Melalui kerja sama pembiayaan yang telah dilakukan antara Pemerintah dan Bank Indonesia, bunga utang berhasil ditekan agar tidak membebani APBN dan menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah-panjang.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2024 tercatat sebesar US$ 140,2 miliar, meningkat dibandingkan dengan posisi pada akhir Mei 2024 sebesar US$ 139,0 miliar.

Jika dilihat dari komponennya, cadangan devisa Juni 2024 ini terdiri dari, valuta asing sebesar US$ 125,3 miliar, naik dari Mei 2024 US$ 124,1 miliar, IMF Reserve sebesar US$1,042 miliar, turun dari Mei 2024 US$ 1,048 miliar.

Kemudian, SDRs sebesar US$ 7,297 miliar, turun dari Mei 2024 US$ 7,352 miliar, komponen Emas sebesar US$ 5,878 miliar, turun dari Mei 2024 US$ 5,911 miliar, dan komponen aset cadangan devisa lainnya US$ 633,4 juta, naik dari Mei 2024 US$ 627,1 juta.

Ekonom Bank Danamon Hosianna Evalia Situmorang menyampaikan, komponen cadangan devisa valuta asing terdiri dari utang luar negeri, penerimaan ekspor, devisa hasil ekspor (DHE) dan Foreign Direct Investment (FDI).

Ana sapaan akrab Hosianna menyampaikan, melihat posisi cadangan devisa saat ini, nampaknya pemerintah masih mampu membayar utang jatuh tempo dalam beberapa tahun ke depan.

“Kita lihat masih cukup ya, karena kan tools devisa pemerintah kan cukup banyak. Seperti SDR salah satunya itu kan bisa diambil bisa juga enggak oleh pemerintah,” tutur Ana kepada Kontan, Minggu (7/7).

Di samping itu, Ana juga melihat ruang fiskal Indonesia saat ini masih fleksibel, sehingga pemerintah masih leluasa dalam mengelola cadangan devisa, namun tetap menyesuaikan dengan perkembangan dan momentum global.

Ia menambahkan, jika suku bunga global bergerak turun, maka ada baiknya pemerintah lebih memanfaatkan utang dari pinjaman luar negeri atau menerbitkan global bonds.

Sebaliknya jika suku bunga global masih tinggi, diutamakan menerbitkan obligasi domestik.
“Disamping memang menaikkan cadangan devisa dari ekspor, FDI dan juga DHE,” ungkapnya.

Untuk diketahui, total utang jatuh tempo Indonesia pada 2025-2029 mencapai Rp 3.748,24 triliun, dengan proporsi utang terdiri dari 70,75% atau Rp 5.889,20 triliun merupakan utang yang berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) domestik, 17,20% atau Rp 1.433,90 triliun berasal dari SBN valuta asing, dan 12,06% atau Rp1.005,32 triliun dari pinjaman.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Bukan belana modal, belanja pemerintah pusat mayoritas digunakan untuk pembayaran bunga utang dan belanja pegawai.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mencatat, komposisi belanja pemerintah pusat masih didominasi pembayaran bunga utang dan belanja pegawai. Sedangkan belanja modal terus menurun setiap tahunnya.

Direktur Program Indef Eisha M. Rachbini menilai, seharusnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah paling banyak disalurkan melalui belanja modal, sebab akan besar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sebagai contoh, pada 2023 lalu, proporsi anggaran belanja pegawai tercatat sebesar 18,8%, pembiayaan bunga utang sebesar 19%. Sedangkan proporsi belanja modal hanya sebesar 11,3%.

“Untuk 2024 dan 2025 ketika kita tau akan ada banyak utang jatuh tempo, dan ini dirasa masih cukup tinggi dibandingkan belanja pegawai atau belanja modal,” tutur Eisha dalam agenda diskusi publik Indef, Kamis (4/7).

Indef mencatat, pada tahun ini jumlah proporsi pembayaran bunga utang juga meningkat yakni dari 19% pada 2023 menjadi 20,3% pada 2024. Sedangkan belanja modal turun menjadi 10% dibandingkan 11,3% pada 2023.

Untuk diketahui, pemerintah akan membayar bunga utang sebesar Rp 497,3 triliun. Pembayaran bunga utang itu meningkat 11,55% dari realisasi pembayaran bunga utang di 2023 yang sebesar Rp 439,88 triliun.

Sebelumnya, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai, beban bunga utang tersebut sudah cukup membebani ruang fiskal yang semakin terbatas, di samping adanya kewajiban pemerintah membayar utang jatuh tempo.

Jika dibandingkan dengan anggaran belanja negara, pembayaran bunga utang tersebut setara 14,96% dari anggaran belanja negara tahun ini yang nilainya mencapai Rp 3.325,1 triliun.

“Di sisi lain, upaya meningkatkan penerimaan negara juga semakin tidak mudah di saat ekonomi global melambat dan harga komoditas melesu,” tutur Eko.