Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - LONDON. Inggris berencana menerbitkan obligasi lebih banyak. Dananya akan digunakan untuk mendanai rencana anggaran pemerintah Buruh yang baru.

Kantor Pengelolaan Utang Inggris merevisi rencana penerbitan obligasi untuk tahun keuangan ini sebesar £19,2 miliar pound setara dengan US$ 24,9 miliar menjadi £ 296,9 miliar, lebih banyak dari dari proyeksi jajak pendapat Reuters yang memperkirakan penerbitan obligasi London sebesar £ 294 miliar.

"Pasar obligasi memiliki rekam jejak yang sangat kuat, termasuk tahun ini dalam menyesuaikan diri dengan perubahan pasokan obligasi. Dan kami berharap revisi kewenangan ini akan diserap dengan lancar oleh pasar," kata CEO Debt Management Office (DMO) Jessica Pulay dikutip Reuters.

Penerbitan tahun ini berada di jalur yang tepat untuk menjadi yang tertinggi kedua setelah penerbitan di 2020-2021 saat pandemi COVID-19.

Pulay memangku jabatan puncak di DMO pada bulan Juli, menggantikan Robert Stheeman yang menghabiskan 21 tahun di pucuk pimpinan lembaga tersebut.

Rencana anggaran belanja pemerintah Inggris secara tahunan juga akan meningkat sebesar £ 70 miliar per tahun dalam waktu lima tahun. Di mana hanya £ 36 miliar yang akan ditutupi dengan pajak.

Selama empat tahun ke depan, peramal anggaran memperkirakan DMO perlu meningkatkan utang sebesar £ 1,063 triliun atau £ 120 miliar lebih banyak dari yang diramalkan pada saat anggaran bulan Maret.

Pulay mengatakan, secara keseluruhan pasar obligasi telah bereaksi cukup positif terhadap rencana revisi penerbitan DMO.

Untuk tahun fiskal ini, peningkatan terbesar akan terjadi pada obligasi berjangka panjang dengan jatuh tempo lebih dari 15 tahun dengan penerbitan meningkat menjadi £ 59,2 miliar pound dari £ 50 miliar saat rencana penerbitan terakhir diperbarui pada bulan April.

"Alasan mengapa kami mengumumkan sedikit peningkatan pada obligasi berjangka panjang mencerminkan kinerja yang kuat dari program berjangka panjang sejauh ini tahun ini," kata Pulay. Dia menambahkan, investor lebih bersemangat untuk membeli lebih banyak obligasi berjangka panjang ini di sindikasi dan setelah lelang DMO reguler daripada yang terjadi pada jatuh tempo yang lebih pendek.

Ketika ditanya apakah peningkatan penerbitan obligasi berjangka panjang kemungkinan akan mendorong biaya pinjaman lebih tinggi, Pulay mengatakan sulit untuk berspekulasi.

"Tetapi saya pikir kita perlu memperhitungkan kinerja yang kuat yang telah kita lihat di lelang kita dan memang sindikasi kita hingga saat ini, sebagai indikator tingkat permintaan yang kuat yang ada untuk obligasi berjangka panjang saat ini," kata Pulay.

Jakarta -

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan sederet arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam mengelola Kementerian Keuangan. Prabowo meminta beberapa hal, mulai dari penerimaan negara tinggi hingga pengelolaan utang yang baik.

Pertama, Anggito memaparkan Prabowo meminta agar Kementerian Keuangan bisa menjaga kredibilitas fiskal APBN. Ruang fiskal harus dijaga dengan baik.

"Arahan dari Prabowo supaya membuat kredibilitas dari fiskal kita, fiscal space-nya harus lebih luas," ungkap Anggito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Arahan yang kedua, Prabowo meminta agar Kementerian bisa meningkatkan penerimaan negara. Namun, syaratnya harus melakukan kebijakan penarikan yang tidak mengganggu perekonomian.

"Penerimaan bisa lebih tinggi kalau kita lakukan enforcement yang benar tanpa mengganggu atau mendistorsi ekonomi. Ruang untuk itu ada," beber Anggito.

Anggito melanjutkan Prabowo meminta agar alokasi anggaran bisa lebih dibuat efisien. Selain itu pengelolaan utang harus dijaga dengan baik dan berkelanjutan.

"Termasuk melalui alokasi yang efisien, tepat sasaran dan pengelolaan utang yang berkelanjutan. Ada juga beberapa hal detil yang kita bicarakan di internal," pungkas Anggito.

(kil/kil)

JAKARTA - PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) hari ini mengumumkan bahwa perseroan telah berpartisipasi dalam penawaran tender sukarela atas saham PT Siloam Hospitals Tbk (SILO). Sebagai hasilnya LPKR telah menjual 18,57% kepemilikannya di SILO. Dengan demikian, kepemilikan Perseroan di SILO turun menjadi 29,09%.

Transaksi strategis ini memungkinkan LPKR untuk mengurangi tingkat utang. Presiden Direktur LPKR Marlo Budiman mengatakan, transaksi ini menandai sebuah langkah maju dalam penyelarasan strategis perseroan terhadap bisnis utama di bidang real estat.

?Meskipun kami mengurangi kepemilikan saham di SILO, kami tetap berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan dan kesuksesan SILO sebagai pemegang saham strategis,? katanya dalam siaran pers, Kamis (19/9/2024).

Selanjutnya LPKR memperkuat fokusnya pada bisnis real estat dengan tetap mempertahankan kepentingan strategis pada SILO sebagai penyedia layanan kesehatan terkemuka di Indonesia. Sejak pendirian rumah sakit pertamanya di Lippo Village pada 1992, LPKR telah membangun SILO menjadi jaringan layanan kesehatan terkemuka dengan 41 rumah sakit dan lebih dari 70 klinik di seluruh Indonesia.

Keputusan mengurangi kepemilikan saham SILO tersebut merupakan bagian dari strategi LPKR yang lebih luas untuk berkonsentrasi pada bisnis operasional kawasan yang terintegrasi penuh. Di mana meliputi land banking, pengembangan kota mandiri, perumahan, lahan industri, perhotelan, mal gaya hidup, dan taman pemakaman.

Perseroan menerima dana tunai Rp6,9 triliun dari transaksi ini, setelah dikurangi pajak. Sekitar Rp3,9 triliun akan digunakan untuk membayar utang, termasuk obligasi dolar perseroan dan pinjaman lainnya. Sisanya akan digunakan untuk investasi lebih lanjut, penyelesaian proyek, modal kerja dan tujuan korporasi lainnya. Dari transaksi ini, utang bersih LPKR diproyeksikan akan turun menjadi Rp4,3 triliun.

LPKR tetap optimistis namun berhati-hati terhadap masa depan bisnis Perseroan. Dengan keyakinan bahwa langkah ini akan meningkatkan fleksibilitas keuangan dan memperkuat posisi Perseroan di industri real estate.

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti kebiasaan masyarakat Indonesia yang sering menyoroti jumlah utang pemerintah. Asal tahu saja bahwa jumlah utang pemerintah per akhir Juli 2024 mencapai Rp 8.502,69 triliun atau 38,68% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman.

Sri Mulyani menilai pandangan tentang besarnya nominal utang pemerintah dipengaruhi perspektif politik. Ia meminta masyarakat tidak mengkhawatirkan hal yang berlebihan karena pemerintah selama ini mengelolanya dengan sangat hati-hati.

"Masyarakat Indonesia terbiasa terus-menerus melihat utang itu lebih pada nominalnya. Ya memang ada distorsi dari sisi political perspektif versus dari sisi teknokrasi pengelolaan utang Indonesia," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (28/8/2024).

Sri Mulyani menjelaskan SBN merupakan instrumen investasi dan moneter Bank Indonesia (BI) untuk menjaga likuiditas keuangan. Ada satu masa tertentu di mana BI dan pemerintah sepakat bahwa BI akan menggunakan SBN.

"Dalam negara di mana bond marketnya sudah cukup dalam dan likuid, maka kita menerbitkan SBN cukup banyak untuk sebagai instrumen moneter. Kalau kemudian disebutkan 'jumlah utang pemerintah termasuk SBN', padahal SBN itu revolve 1 tahun, orang itu bisa agak histeris gitu melihatnya. Padahal itu adalah sesuatu lebih kepada instrumen dari sisi treasury likuiditas," jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebut pihaknya terus mensosialisasikan kondisi utang pemerintah secara transparan agar tidak memunculkan kekhawatiran berlebihan dari masyarakat. Melihat kondisi di sejumlah negara, ia menilai rasio utang pemerintah Indonesia saat ini masih jauh lebih baik.

"Kita lihat beberapa negara, makin dia mature dan dalam bonds market-nya, mereka nggak lagi ngomongin tentang jumlah utang berapa, kecuali memang kalau defisitnya kronis seperti banyak negara yang kemudian menyebabkan debt to GDP ratio-nya itu sudah di atas 60% bahkan di atas 100%," tuturnya.

"Kalau untuk Indonesia yang sekarang ini masih di 38-39%, kita itu sebetulnya lebih fokus membuat pasar obligasi kita makin dalam dan makin likuid sehingga cost issuance dan beban utang bisa ditekan, bukan kepada masalah angkanya gede," tambahnya.

Lihat juga Video: Jusuf Hamka Bertemu Mahfud, Bahas Utang Negara yang Belum Dibayar

[Gambas:Video 20detik]

(aid/rrd)

JAKARTA - Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini menyebut tata kelola utang negara di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama dua periode sejak 2014 hingga 2024 terlampau serampangan. Akibatnya utang negara mencapai tiga kali lipat dibanding masa pemerintahan Presiden ke-enam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Jadi utang dari Jokowi itu meningkat dari warisan SBY Rp2.600 triliun menjadi Rp8.300 triliun, naik tiga kali lipat. Ini adalah kebijakan yang serampangan dalam kebijakan fiskal dan tidak bisa ditolerir," kata Didik dalam diskusi bertajuk "Dilema Kabinet Prabowo dalam Bingkai Koalisi Besar" yang dilakukan Universitas Paramadina, Kamis (11/7/2024).

Beban utang yang sudah sangat berat akibat kebijakan keuangan negara yang dilakukan Jokowi, akan dirasakan pada saat pembayarannya. Dimana bukan hanya utang pokoknya, tapi juga bunga hutangnya yang terlanjur tinggi.

"Bayar bunganya itu Rp497 triliun, bunganya tinggi. Itu 10 kali (lipat) dengan tingkat bunga di Jepang dan negara lain. Siapa yang menikmati? Investor, orang-orang kaya, mereka mengeruk dari pajak masyarakat," tuturnya.

Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) itu memandang, seharusnya dalam menentukan kebijakan utang pemerintah mempertimbangkan beberapa hal pokok, terutama dalam segi kemampuan dan juga dampaknya.

"Harus dihitung juga kemampuan membayar, yaitu ekspor kita, cadangan devisa," jelas Didik.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah memperkirakan realisasi pembayaran bunga utang akan mencapai Rp 498,95 triliun atau 100,3% dari target APBN 2024. Kenaikan realisasi bunga utang terjadi karena fluktuasi nilai tukar rupiah yang mempengaruhi beban pembayaran bunga utang dalam mata uang asing.

Dalam APBN 2024, pemerintah menargetkan realisasi bunga utang sebesar Rp 497,31 triliun. Namun, dari dinamika perekonomian yang terjadi diperkirakan nilai bunga utang akan membengkak Rp 1,5 triliun menjadi Rp 498,95 triliun. Nilai bunga utang Rp 497,31 triliun terbagi dalam Rp 454,36 triliun atau 99,5% dari APBN tahun 2024, dan bunga utang luar negeri Rp 44,59 triliun atau 110,2% dari APBN tahun 2024. Kenaikan pembayaran bunga utang sejalan dengan tren peningkatan suku bunga global yang mendorong kenaikan imbal hasil SBN dan suku bunga acuan, pelemahan nilai tukar rupiah, dan peningkatan stok utang dalam bentuk pinjaman.