Jakarta: Sejumlah artikel di Kanal Nasional Medcom.id menjadi yang terpopuler sepanjang Senin, 5 Agustus 2024. Mulai dari pemilik daycare Wensen School atau tempat penitipan anak di Depok, Jawa Barat, Meita Irianty, yang tengah hamil hingga Bareskrim Polri kembali memanggil terhadap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani untuk menggali sosok T.

Berikut tiga berita terpopuler kemarin:

1. Pemilik Daycare Tersangka Penganiaya Balita Sedang Hamil, Dirawat di RS Polri

Pemilik daycare Wensen School atau tempat penitipan anak di Depok, Jawa Barat, Meita Irianty, diketahui tengah hamil. Tersangka penganiayaan balita itu dilarikan ke Rumah Sakit (RS) Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur sejak Minggu, 4 Agustus 2024.

"Masih dirawat di RS Polri karena keluhan kesehatan yang berhubungan karena kehamilannya," kata Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati (Karumkit) Brigjen Hariyanto saat dikonfirmasi, Senin, 5 Agustus 2024.

Baca Juga: 6 Guru Diperiksa Kasus Penganiayaan Balita oleh Pemilik Daycare di Depok

Hariyanto tak menyebut usia kehamilan Meita. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, usia kehamilan Meita menginjak empat bulan.

Selengkapnya baca di sini

2. Pencucian Uang Eks Gubernur Malut, KPK Panggil Pejabat Kementerian ESDM

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral pada Ditjen Minerba, Kementerian ESDM Tri Winarno dipanggil hari ini, 5 Agustus 2024.
“(Saksi) TW pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Senin, 5 Agustus 2024.

Tri dipanggil KPK sebagai saksi dalam kasus ini. Menurut Tessa, ada empat orang lain yang juga dipanggil penyidik hari ini, yakni DL, FJR, RMM, dan IG.

Selengkapnya baca di sini

3. Kepala BP2MI Diperiksa Kembali soal Inisial T

Bareskrim Polri kembali memanggil terhadap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani hari ini, 5 Agustus 2024. Polri masih menggali sosok T, pengendali judi online yang diungkap Benny.

"Iya, tanggal 5 direncanakan (klarifikasi lanjutan Benny Rhamdani)," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko saat dikonfirmasi, Senin, 5 Agustus 2024.

Baca Juga: Kepala BP2MI: Sosok T Kebal Hukum karena Belum Tertangkap

Trunoyudo tak memerinci waktu klarifikasi lanjutan terhadap Benny. Sementara itu, Benny belum merespons pertanyaan soal agenda klarifikasi lanjutan hari ini. Agenda pemeriksaan hari ini merupakan permintaan Benny.

Selengkapnya baca di sini

(AZF)

Jakarta: Bareskrim Polri kembali memanggil terhadap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani hari ini, 5 Agustus 2024. Polri masih menggali sosok T, pengendali judi online yang diungkap Benny.

"Iya, tanggal 5 direncanakan (klarifikasi lanjutan Benny Rhamdani)," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko saat dikonfirmasi, Senin, 5 Agustus 2024.

Trunoyudo tak merinci waktu klarifikasi lanjutan terhadap Benny. Sementara itu, Benny belum merespons pertanyaan soal agenda klarifikasi lanjutan hari ini. Agenda pemeriksaan hari ini merupakan permintaan Benny.
Sejatinya, Benny diagendakan diperiksa kembali pada Kamis, 1 Agustus 2024, karena pemeriksaan pada Senin, 29 Juli 2024 belum selesai. Namun, Benny tidak bisa hadir dengan alasan tengah berada di luar kota. Dia akhirnya bersurat kepada pihak Bareskrim untuk penundaan jadwal pemeriksaan.

"Kepala BP2MI tidak hadir undangan klarifikasi lanjutan. Mengirim surat mohon penundaan undangan (klarifikasi). (Jadwal) silakan tanya ke Kepala BP2MI," kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro saat dikonfirmasi, Kamis, 1 Agustus 2024.

Djuhandani mengatakan pada pemeriksaan pertama dengan 22 pertanyaan, pihaknya belum memeriksa pada pokok permasalahan. Yakni soal identitas T yang dimaksud Benny sebagai pelaku penempatan pekerja migran ilegal untuk judi online dan scamming online di Kamboja.

"(Sebanyak) 22 pertanyaan itu kan dari dia kondisi sehat tidak, kemudian pribadi itu kan kewajiban ditanya, lalu tugas pokok tanggung jawabnya dia. Lalu, ditanya tentang tentang rapat terbatas, lalu begitu setelkan video itu beliau minta ditunda pemeriksaan," ungkap Djuhandani.

Benny ungkap pengendali judi online di Kamboja

Sebelumnya, Benny mengungkap bahwa bisnis judi online di Tanah Air dikendalikan seorang berinisial T. Pelaku mengendalikan bisnis judi online dan scamming atau penipuan online di Indonesia dari Kamboja.

"Saya cukup menyebut inisialnya T saja paling depan, yang (inisial) kedua saya enggak perlu saya sebut. Dan ini saya sebut di depan presiden. Boleh ditanya ke Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD saat itu. Presiden kaget, Pak Kapolri kaget, agak cukup heboh rapat terbatas saat itu," kata Benny beberapa waktu lalu.

(ADN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Metro Jaya menangkap 66 orang yang terdiri dari pemilik dan operator situs judi online. Para tersangka disebut mengoperasikan 30 situs judi online.

"Tim gabungan Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan pengungkapan terhadap 66 orang pelaku yang berperan sebagai penyelenggara ataupun memperlancar kegiatan perjudian online," ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Wira Satya Triputra saat konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2024).

Tiga puluh situs judi online yang teridentifikasi bukan merupakan satu jaringan yang terpadu. Ada satu atau dua tersangka yang mungkin mengoperasikan satu situs bersama-sama. Namun, ada juga sekelompok tersangka yang mengoperasikan beberapa situs sekaligus.

Dari 66 tersangka yang ditangkap, satu orang diketahui berperan sebagai pembuat situs web. Kemudian, tujuh orang merupakan pemilik website. Selebihnya bekerja sebagai admin atau pengelola rekening.

Wira menjelaskan, para penjudi wajib membuat akun dan menyetor sejumlah uang sebagai deposit ke dalam rekening, e-wallet atau pulsa ke halaman situs judi online tersebut sebelum bermain jud .

Selain itu, terlihat beberapa wanita muda yang ikut ditangkap dan menjadi tersangka dalam kasus ini. Mereka disebut berperan sebagai admin dan customer service website.

Para admin direkrut oleh sanak keluarga atau teman mereka sendiri yang sudah lebih dulu bekerja di website-website judi online.

"Adapun permainan judi yang ditawarkan pada website perjudian online di antaranya: slot live casino, domino, bakarat, tambak ikan, blackjack, poker, roulette, judi olahraga, dan lainnya," lanjut Wira.

Sementara itu, website-website yang teridentifikasi antara lain: Pokkawin, King1111, 200bett, Royal Domino, Higgs Domino, Boss Domino, Joker King, pandekar388, briscater67M, danauspin168, vipslot78, classbett, lanet388, indobett88, nagaspin4d, alfaspin78, wordspin78, Telagascatter, Sohib88, Pasar300, Air500, LBF500, Hitam69, dan Harta788.

Masing-masing situs judi online ini mulai beroperasi di waktu yang berbeda. Ada yang baru satu bulan beroperasi, ada juga yang sudah satu tahun.

Polda Metro Jaya memastikan telah berkoordinasi dengan Kominfo untuk memblokir website-website terlarang ini.

Untuk saat ini, penyidik masih menghitung jumlah perputaran dana dalam website-website judi online yang telah teridentifikasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sindikat judi online yang digerebek di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Kamis (4/7/2024), merupakan bagian jaringan internasional di Kamboja.

"Sindikat ini ternyata masuk ke dalam jaringan judi online di Kamboja," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Andri Kurniawan saat dikonfirmasi, Kamis (11/7/2024).

Saat ini, Andri dan jajarannya masih menyelidiki jaringan judi online tersebut dari tujuh tersangka yang sudah ditangkap.

Dari para tersangka, penyidik juga menggali keterangan berapa besar keuntungan yang didapat sindikat ini dalam perputaran judi online.

"Untuk berapa nominalnya masih kami dalami. Nanti kami sampaikan dalam konferensi pers," jelas Andri.

Diberitakan sebelumnya, enam orang diciduk saat polisi menggerebek markas judi online. Para tersangka tertangkap tangan sedang mengoperasikan situs judi.

"Perjudian online ini dioperasikan oleh enam orang tersangka dengan inisial FAF (26), AE (39), YGP (20), FH (21), GF (21) dan FAP (19)," ucap Andri.

Dari pendalaman terhadap keenam tersangka, polisi juga menangkap satu orang berinisial MHP (41). MHP menampung uang para penjudi ke rekening pribadinya.

"MHP selaku pemilik rekening penampung hasil kejahatan," tutur Andri.

Kata Andri, sindikat ini juga kerap meretas situs pemerintahan dan akademik. Caranya, yakni dengan mengubah tampilan situs pemerintahan menjadi laman judi online dengan tujuanmemasarkan situs mereka.

"Tersangka memasarkan situs judi online dengan cara meretas dan mengubah tampilan situs pemerintah maupun pendidikan," ucap Andri.

rekening yang diblokir atas permintaan Kominfo dan aparat penegak hukum sejak Januari 2023 hingga Juni 2024 mencapai 214 rekening

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI telah melakukan pemblokiran rekening terhadap 214 rekening yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online/daring hingga periode Juni 2024.

Jika dirinci, berdasarkan data perseroan, jumlah rekening terkait judi online yang diblokir BNI pada Januari hingga Desember 2023 tercatat 106 rekening. Kemudian, pada Januari hingga Juni 2024, tercatat sebanyak 108 rekening yang telah diblokir.

"Jadi total jumlah rekening yang diblokir atas permintaan Kominfo dan aparat penegak hukum sejak Januari 2023 hingga Juni 2024 mencapai 214 rekening," kata Direktur Utama BNI Royke Tumilaar melalui keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut perseroan, pemblokiran rekening terhadap ratusan rekening terkait judi online itu merupakan wujud nyata BNI dalam mendukung upaya pemerintah menciptakan ekosistem digital yang sehat dan bebas dari praktik perjudian yang meresahkan masyarakat.

Dalam memerangi judi online, Royke menjelaskan bahwa BNI menerapkan sistem deteksi khusus untuk mengidentifikasi rekening yang terindikasi judi online. Sistem ini menggunakan parameter khusus yang dirancang untuk mendeteksi pola-pola transaksi yang mencurigakan.

Dengan menerapkan sistem tersebut, BNI dapat secara proaktif mencegah dan menangani transaksi yang melanggar hukum sekaligus melindungi nasabah yang tidak terlibat.

Di sisi lain, BNI turut mengimbau seluruh nasabah untuk berhati-hati dalam bertransaksi dan tidak menggunakan layanan perbankan untuk kegiatan judi online.

Royke mengatakan langkah-langkah yang diambil BNI ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku tetapi juga menunjukkan komitmen bank dalam menjaga reputasi sebagai lembaga keuangan yang bertanggung jawab.

Komitmen BNI dalam memerangi judi online ini juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk memberantas perjudian online yang meresahkan masyarakat.

"Melalui upaya yang konsisten dalam menangani isu-isu sensitif seperti judi online, BNI berupaya untuk menciptakan lingkungan perbankan yang aman dan terpercaya bagi seluruh nasabah," kata Royke.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

OJK mendorong perbankan untuk melakukan profiling nasabah-nasabah dengan lebih baik dan terus menyempurnakan sistem IT.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang masyarakat yang melakukan jual beli rekening belum dapat dipastikan memiliki tingkat literasi yang memadai untuk memahami risiko terkait rekening yang diperjualbelikan.

Oleh sebab itu, OJK terus berkoordinasi dengan intens kepada pihak bank dan pihak terkait, untuk memastikan customer due diligence (CDD) dan enhanced due diligence (EDD) berjalan dengan baik.

“OJK mendorong perbankan untuk melakukan profiling nasabah-nasabah dengan lebih baik dan terus menyempurnakan sistem IT untuk dapat mendeteksi transaksi fraud dan pencucian uang yang berkaitan dengan judi online,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK Friderica Widyasari Dewi, di Jakarta, Rabu.

Friderica menyebutkan bahwa pemilik rekening yang melakukan jual beli rekening memiliki risiko hukum. Pemilik rekening tersebut berpotensi menjadi pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dan dianggap turut serta dalam mendukung kegiatan judi online.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pihaknya telah berkirim surat ke perusahaan perbankan untuk meminta mereka memperkuat sistem pengawasan terhadap transaksi-transaksi terindikasi judi online, termasuk perilaku nasabah yang melakukan jual beli rekening.

OJK meminta bank untuk melakukan beberapa penguatan, salah satunya memperkuat fungsi satuan kerja dalam penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) yang diharapkan dapat menjadi satuan kerja pemberantasan tindak pidana ekonomi, termasuk judi online, fraud, dan lain sebagainya.

“Kemudian, kami meminta agar bank mengintensifkan upaya untuk meminimalisir terjadinya jual beli rekening. Ini tentu terkait juga dengan masalah edukasi publik yang harus dilakukan oleh teman-teman perbankan kepada para nasabahnya dan edukasi mengenai hak dan kewajibannya ketika dia mendapatkan rekening bank itu,” kata Dian.

Terkait masalah jual beli rekening, Dian mengakui sulitnya untuk mendeteksi indikasi kegiatan tersebut pada saat nasabah membuka rekening di bank. Mengingat hal itu, langkah edukasi kepada nasabah harus lebih ditonjolkan.

Dian mengatakan, parameter untuk pendeteksian indikasi judi online terus disempurnakan dengan mengandalkan sistem teknologi informasi (IT) dan sistem anti-fraud yang sudah dimiliki oleh bank.

Menurut dia, pemberantasan aksi jual beli rekening dan judi online memiliki parameter yang sangat khusus, berbeda dengan parameter yang dipakai untuk pendeteksian pencucian uang yang skalanya besar.

“Kalau transaksi judi online kadang-kadang hanya melibatkan uang Rp10 ribu, dan ini yang sebelumnya tidak terdeteksi. Sekarang parameter itu sudah kita pakai, untuk transaksi yang kecil tetapi sering dan dilakukan penarikan yang segera, itu juga salah satu indikator,” kata Dian pula.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mengungkapkan, perseroan telah mengintegrasikan tiga langkah utama dalam mengidentifikasi rekening-rekening yang terindikasi digunakan untuk judi online (judol).

Langkah pertama yang dilakukan bank plat merah tersebut yaitu aktif melakukan pencarian situs judi online yang menggunakan rekening Bank Mandiri atau web crawling.

“Dengan langkah ini, Bank Mandiri dapat mendeteksi situs yang terindikasi menyalahgunakan rekening Bank Mandiri sebagai penampungan dana hasil judi online,” kata Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.

Langkah selanjutnya, Bank Mandiri melakukan analisis anomali transaksi untuk mengetahui lonjakan transaksi yang tidak wajar pada rekening tertentu.

Dengan metode itu, Bank Mandiri dapat segera mengidentifikasi aktivitas transaksi yang mencurigakan, termasuk transaksi terkait judi online, sehingga tindakan penanganan dapat segera diambil.

Langkah terakhir, Bank Mandiri memanfaatkan teknologi analisa algoritma tingkat lanjut atau external cyber threat intelligence pada data keamanan siber dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi website judi online yang secara ilegal menyalahgunakan identitas Bank Mandiri.

Selain upaya internal, Bank Mandiri juga aktif bekerja sama dengan lembaga berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kolaborasi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait rekening yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online.

Melalui kolaborasi antar-kementerian dan lembaga, Ali mengatakan bahwa tindakan lebih lanjut dapat dilakukan secara efektif untuk memblokir rekening-rekening yang terbukti digunakan untuk kegiatan ilegal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Tak hanya itu, Bank Mandiri juga melakukan enhanced due diligence (EDD) terhadap pemilik rekening yang diblokir tersebut, untuk proses verifikasi dan pengkinian data nasabah. Selain itu, data pemilik rekening tersebut juga dimasukkan ke dalam daftar hitam agar tidak bisa membuka rekening baru di Bank Mandiri di masa datang.

“Untuk memperkuat upaya pemberantasan judi online, Bank Mandiri juga menerapkan prinsip know your customer (KYC) secara ketat saat pembukaan rekening baru,” ujar Ali.

Melalui penerapan prinsip ini, Bank Mandiri memastikan bahwa setiap calon nasabah telah diperiksa dengan cermat untuk mencegah dan meminimalisir penyalahgunaan rekening oleh pelaku judi online.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Bank Mandiri dalam menjaga integritas layanan perbankan dan melindungi nasabah dari potensi risiko akibat aktivitas ilegal.

Ali menyampaikan, Bank Mandiri berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap aktivitas transaksi yang mencurigakan. Bank Mandiri, imbuh Ali, memastikan layanan perbankannya tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Kami juga mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan aktivitas mencurigakan terkait judi online kepada pihak berwenang atau langsung ke Bank Mandiri," kata Ali.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa perbankan telah melakukan pemblokiran terhadap 6.056 rekening yang terindikasi dengan aktivitas judi online. Jumlah tersebut didasarkan dari data Kemenkominfo.

“OJK juga meminta perbankan untuk menutup rekening yang berada dalam Customer Identification File (CIF) yang sama,” ujar Dian dalam konferensi pers Hasil RDK Bulanan Juni 2024, Jakarta, Senin (8/7).

Hingga Juni 2024, Dian mengatakan bahwa OJK telah meminta bank untuk melakukan pemblokiran lebih dari 7 ribu rekening yang terindikasi terkait dengan perjudian online.

OJK juga meminta kepada bank untuk melakukan profiling yang hasilnya dikirimkan ke sistem administrasi bernama SIGAP. Nantinya, antar-bank juga akan saling bertukar data terkait rekening yang digunakan transaksi judi online.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

OJK juga meminta perbankan untuk menutup rekening yang berada dalam Customer Identification File (CIF) yang sama

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyampaikan perbankan telah melakukan pemblokiran terhadap 6.056 rekening yang terindikasi dengan aktivitas judi online/daring dari data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

“OJK juga meminta perbankan untuk menutup rekening yang berada dalam Customer Identification File (CIF) yang sama,” ujar Dian dalam konferensi pers Hasil RDK Bulanan Juni 2024 di Jakarta, Senin.

Hingga Juni 2024, Dian mengatakan bahwa OJK telah meminta bank untuk melakukan pemblokiran lebih dari 7 ribu rekening yang terindikasi terkait dengan perjudian online.

OJK juga meminta kepada bank untuk melakukan profiling yang hasilnya dikirimkan ke sistem administrasi bernama SIGAP. Nantinya, antar-bank juga akan saling bertukar data terkait rekening yang digunakan transaksi judi online.

Sebelum Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 diterbitkan, menurut Dian, OJK sebenarnya sudah melakukan langkah-langkah pemblokiran.

Kini dengan adanya Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online, langkah-langkah menjadi lebih terkoordinasi sehingga bisa menutup segala jalur kemungkinan yang menopang transaksi perjudian online.

“Tentu dari kita, pemblokiran ini akan terus dilakukan oleh kita. Ini sesuai dengan kewenangan kita. Di samping itu juga melakukan kampanye massal itu, apakah itu secara bersama-sama atau masing-masing bank kepada para nasabahnya terutama kepada publik secara keseluruhan,” jelas Dian.

Pada beberapa waktu yang lalu, ujar Dian, OJK telah mengirim surat kepada bank-bank dan meminta mereka untuk memperkuat sistem pengawasannya terhadap transaksi-transaksi judi online serta perilaku nasabah yang melakukan jual-beli rekening.

OJK meminta bank untuk melakukan beberapa penguatan, salah satunya memperkuat fungsi satuan kerja dalam penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) yang diharapkan dapat menjadi satuan kerja pemberantasan tindak pidana ekonomi, termasuk judi online, fraud dan lain sebagainya.

Kemudian, OJK meminta bank untuk mengintensifkan upaya meminimalisir terjadinya jual-beli rekening. Hal ini, ujar Dian, tentu terkait dengan masalah edukasi publik yang harus dilakukan oleh perbankan kepada para nasabahnya serta edukasi mengenai hak dan kewajiban nasabah ketika mendapatkan rekening bank.

OJK juga mengharapkan agar bank mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi (IT) dalam mengidentifikasi tindak kejahatan ekonomi, termasuk judi online.

Dengan transaksi judi online yang banyak setiap harinya melalui rekening bank, ujar Dian, tentu sistem IT yang akan menjadi andalan pemberantasan judi online ke depan.

“Kita sudah sepakat untuk terus meningkatkan kampanye secara masif di seluruh perbankan, termasuk tadi juga ada asosiasi BPR, asosiasi Bank Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) juga hadir melalui Zoom, terkait dengan bagaimana bahaya dan konsekuensi perjudian judi online ini,” kata Dian.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024