Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu Duta Besar Amerika Serikat (AS) Kamala Shirin Lakhdhir, Senin (4/11). Pertemuan ini membahas dukungan AS dalam pembangunan infrastruktur Indonesia, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN).

AHY mengatakan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Asta Cita, pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Pembangunan diharapkan berkontribusi pada pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Kami membahas berbagai potensi dan peluang kerja sama strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat," kata AHY dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

"Kami juga membahas beberapa program aksi yang menyentuh masyarakat, khususnya terkait akses air bersih, sanitasi, dan pendidikan, serta potensi kerja sama lain yang bisa meningkatkan kualitas dan kapasitas pembangunan infrastruktur kita ke depan," sambungnya.

Pertemuan ini menandakan sinyal positif dan perhatian besar dari Amerika Serikat terhadap urgensi agenda pembangunan infrastruktur yang berdampak nyata bagi Indonesia. Menurutnya, pertemuan ini menjadi momen berharga mengingat dalam waktu dekat akan diperingati 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan AS.

"Mudah-mudahan Indonesia dan Amerika Serikat bisa terus menjalin berbagai kerja sama yang saling menguntungkan dan membawa kesejahteraan bagi masing-masing negara," ujarnya.

Sementara itu, Duta Besar AS untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdhir mengatakan, AS bangga mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan di seluruh Indonesia, termasuk inovasi smart city di Nusantara. Selain itu juga investasi dalam penarikan modal komersial untuk proyek pelabuhan, pembangunan perkotaan, dan kendaraan listrik.

"Saya berharap dapat bekerja sama, membangun hubungan bilateral yang kuat, untuk terus mempromosikan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia," kata Kamala.

Saksikan juga video: AHY Ungkap Prabowo Temui SBY di Cikeas

[Gambas:Video 20detik]

(shc/ara)

Jakarta -

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto kepadanya pada saat sidang kabinet digelar. Sidang kabinet itu dilaksanakan sebelum Prabowo melakukan lawatan ke sejumlah negara.

Nusron mengatakan Prabowo memintanya untuk fokus dalam upaya penataan ulang tanah negara. Penataan ini dilakukan agar penggunaan lahannya lebih bermanfaat.

"Pesannya beliau, kendalikan negara dengan baik. Kalau dari kami (ATR/BPN) concern-nya adalah menata ulang tanah negara supaya penggunaannya lebih berkeadilan, lebih mengutamakan pemerataan ekonomi, tapi juga tidak menafikan keberlanjutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi," kata Nusron dalam keterangannya, Kamis (7/11/2024).

Dia menjelaskan tanah negara yang dimaksud, yakni tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah habis masa berlakunya. Selain itu, tanah terlantar, tanah dari pelepasan kawasan hutan, tanah hasil dari penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, hingga tanah negara lainnya yang mencakup ke dalam Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Nusron menegaskan penataan ulang tanah negara juga sejalan dengan tujuan reforma agraria. Reforma agraria mempunyai peran penting dalam upaya pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, serta penyelesaian konflik agraria. Tujuan tersebut tak lain untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

Di sisi lain, Nusron menyebut rapat kali ini menjadi momen bagi Presiden Prabowo berkumpul bersama seluruh jajaran Kabinet Merah Putih sebelum orang nomor satu di Indonesia itu melakukan kunjungan ke sejumlah negara, seperti China dan Amerika Serikat.

"Pak Presiden mau menghadiri banyak acara di luar (negeri). Ada KTT APEC, ada G20, ada kunjungan ke Cina dan ada kunjungan ke Amerika," jelas Nusron.

(kil/kil)

Jakarta -

Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman melangsungkan rapat perdana bersama Komisi V DPR RI dan sejumlah mitra kerja kementerian/Lembaga (KL). Ia memaparkan fokus utama dari kementerian baru ini dalam beberapa waktu ke depan.

Iftitah mengatakan, pada mulanya persoalan transmigrasi ditangani di level direktorat dan masuk ke dalam ranah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT). Menurutnya, saat ini fokus utamanya bukan hanya sekedar memindahkan orang.

"Fokus utama kami bukan lagi sekedar memindahkan orang yang di masa lalu sering diplesetkan hanya memindahkan kemiskinan dari tempat lama ke tempat baru," kata Ifititah, di Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

"Tetapi ke depan kami ingin sungguh-sungguh bekerja sepenuh hati untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan meningkatkan produktivitas para transmigran," sambungnya.

Iftitah menjelaskan, upaya untuk meningkatkan produktivitas para transmigran ini akan dilakukan melalui berbagai peran pada aktivitas ekonomi, termasuk swasembada pangan. Hal ini diharapkan agar para transmigran bisa ikut serta memberi kontribusi pada pendapatan negara dan pertumbuhan ekonomi.

"Dengan tercapainya peningkatan pendapatan dan pemerataan kesejahteraan dari transmigran dan masyarakat sekitarnya diharapkan dapat memperkokoh persatuan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI," ujarnya.

Selain itu, ia memastikan pendekatan transmigrasi ke depan tidak hanya fokus secara ekonomi tetapi juga dengan mengedepankan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) termasuk pembangunan karakter bangsa dan pendekatan sosial budaya.

Lebih lanjut, Iftitah pun mengambil contoh konsep transmigrasi di Papua. Katanya, pihaknya akan fokus melaksanakan revitalisasi 10 kawasan transmigrasi yang sudah ada saat ini di Papua. Iftitah mengatakan, apabila dibutuhkan transmigrasi di sana maka akan mengutamakan transmigrasi lokal

"Jika dibutuhkan transmigrasi yang dilakukan adalah mengutamakan transmigrasi lokal yaitu memindahkan penduduk dalam satu wilayah Papua, buka mendatangkan penduduk dari luar wilayah," kata dia.

Iftitah juga memastikan bahwa secara regular dan berjenjang Kementerian Transmigrasi akan melakukan evaluasi ketat agar fokus utama terkait tujuan peningkatan kesejahteraan itu benar-benar tercapai.

(hal/kil)

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan cita-cita besar Presiden Prabowo Subianto mewujudkan pemerataan.

Hal tersebut tercermin dari hadirnya Kementerian Transmigrasi yang berada di bawah koordinasi AHY. Seperti namanya, Kementerian Transmigrasi mendorong pemindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya, namun daerah tujuan migrasi sudah dilengkapi oleh ketersediaan infrastruktur.

"Ini bisa mempercepat proses transmigrasi sehingga orang juga yakin berpindah tempat itu bukan hanya mengembara tanpa tujuan, tetapi justru ada kejelasan, ada kepastian karena disiapkan infrastruktur yang mendukung," ujar AHY saat ditemui di Kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

Seperti diketahui, ada lima Kementerian teknis yang berada langsung dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yaitu Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Transmigrasi.

"Kita harapkan kolaborasi ini bisa mempercepat proses transmigrasi, sehingga orang juga yakin berpindah tempat karena disiapkan infrastruktur yang mendukung, bukan hanya kehidupan, tapi juga pekerjaan dan produktivitasnya," kata AHY.

Lewat program transmigrasi ini diharapkan bisa menciptakan pemerataan penduduk sehingga tidak lagi terkonsentrasi di satu wilayah, dan terjadi perputaran ekonomi baru di wilayah yang menjadi tujuan migrasi.

"Jadi ini penting sekali, itulah mengapa hadirnya Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang baru ini saya rasa dengan tujuan untuk segera mengintegrasikan berbagai upaya yang tadi penuh dengan tantangan," tutur AHY.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta -

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia belum mengungkap kursi menteri yang akan diberikan presiden terpilih Prabowo Subianto kepadanya. Namun, Bahlil mengungkapkan pembicaraannya dengan Prabowo di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta saat pemanggilan calon menteri beberapa waktu lalu.

"Saya belum tahu karena yang mengumumkan untuk menteri-menteri itu kan pada saat dari...ya antara itulah 20 atau 21 (Oktober)tapi yang mengumumkan itu adalah Pak Presiden sendiri," kata Bahlil di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Bahlil mengatakan, waktu itu diajak berbincang Prabowo membahas sejumlah hal. Salah satunya membahas kedaulatan sumber daya alam dan pemerataan sumber daya alam.

"Jadi kemarin saya datang dan diajak untuk berdiskusi tentang negara, tentang kedaulatan dalam mengelola sumber daya alam. Terus bagaimana pemerataan kekuasaan sumber daya alam untuk dipakai kesejahteraan rakyat," katanya.

Bahlil mengatakan, masalah kedaulatan energi juga dibahas. Kemudian, bagaimana upaya mendorong lifting minyak dan gas bumi (migas).

"Terus bagaimana orang-orang daerah jangan dizalimi. Harkat orang daerah harus kita jaga. Terus misalnya Pak Prabowo kan selalu berbicara tentang kedaulatan dalam mengelola sumber daya alam sesuai Pasal 33," ungkapnya.

(acd/das)

Jakarta -

Pemerataan ekonomi dan pembangunan perlu dilakukan hingga ke desa-desa terpencil di Indonesia. Untuk mewujudkan itu, pemerintah melakukan berbagai upaya, salah satunya penyaluran dana desa. Selama satu dekade terakhir, jumlah Desa Mandiri yang melonjak signifikan menjadi 17.203 desa.

Dalam kurun waktu 10 tahun, pemerintah menyalurkan Rp 609,68 triliun Dana Desa kepada 75.265 desa di seluruh Indonesia. Selain dana desa, cara lainnya untuk membuat desa jadi lebih maju adalah dengan menghadirkan layanan birokrasi yang andal.

Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) meluncurkan Learning Management System (LMS) Pamong Desa. Peluncuran LMS Pamong Desa dilakukan dalam rangka percepatan peningkatan kapasitas aparatur desa dan pengurus kelembagaan desa secara optimal dan merata kepada seluruh jajaran pemerintah desa yang tersebar di 75.265 desa.

Tenaga Ahli Menteri Dalam Negeri Suhajar Diantoro menyampaikan bahwa metode pembelajaran pelatihan peningkatan kapasitas secara konvensional yang memerlukan pertemuan secara tatap muka memiliki berbagai keterbatasan, mulai dari waktu, mobilisasi peserta hingga tempat kegiatan acara. Dengan adanya LMS Pamong Desa, perangkat desa dapat mengakses materi pelatihan secara online kapan saja dan di mana saja, sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas yang lebih cepat dan merata di seluruh pelosok Indonesia.

"Jika kita terus menggunakan pembelajaran klasikal (tatap muka), dengan jumlah pamong desa yang begitu banyak, mengumpulkan mereka secara fisik akan memakan waktu yang lama. LMS hadir sebagai solusi, karena pamong desa bisa belajar mandiri melalui pembelajaran daring," ujar Suhajar dalam keterangan resmi, Rabu (16/10/2024).

LMS Pamong Desa ini memungkinkan perangkat desa secara mandiri mengakses modul-modul pelatihan, mengikuti kursus yang disediakan, serta mendapatkan sertifikasi atas keahlian yang mereka peroleh. LMS juga dilengkapi dengan fitur interaktif yang memungkinkan pamong desa berkomunikasi dengan fasilitator maupun sesama peserta, menjadikan pembelajaran lebih dinamis dan aplikatif.

Suhajar menyoroti bahwa keberhasilan implementasi LMS Pamong Desa sangat bergantung pada tiga faktor penting. Pertama, dukungan aktif dari pemerintah daerah agar program ini dapat berjalan secara efektif di lapangan. Peran pemerintah daerah diharapkan bisa mendorong pamong desa di wilayahnya untuk memanfaatkan LMS dan memastikan bahwa program ini menjadi bagian dari kebijakan peningkatan kapasitas perangkat desa.

Faktor kedua adalah jaringan internet. Meski pemerintah pusat telah membangun jaringan Palapa Ring yang mencakup wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia, Suhajar menekankan bahwa penguatan jaringan internet di tingkat lokal masih sangat diperlukan, terutama di daerah-daerah terpencil. Ia juga menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyisihkan sebagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperkuat infrastruktur jaringan internet sampai ditingkat desa.

Suhajar menyebutkan bahwa program BAKTI dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi belum sepenuhnya tuntas. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari pemerintah daerah menjadi penting untuk memastikan seluruh desa memiliki akses internet yang memadai guna mendukung LMS ini.

Faktor ketiga adalah peran aktif semua pemangku desa. Pamong desa sebagai ujung tombak pembangunan desa diharapkan dapat berperan aktif dalam memanfaatkan LMS ini. Selain itu, Ditjen Bina Pemdes dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) di tingkat kabupaten/kota dapat memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan penggunaan LMS serta pengenalan fitur-fitur yang tersedia.

"Pamong desa harus belajar dan beradaptasi dengan teknologi ini. Kami akan memastikan mereka mendapatkan dukungan yang memadai agar bisa memanfaatkan LMS dengan maksimal," ungkap Suhajar.

Suhajar menambahkan bahwa LMS ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur desa secara signifikan dan memberikan dampak yang positif dalam percepatan pembangunan desa. Jika ketiga faktor ini berjalan dengan baik - dukungan pemda, penguatan infrastruktur jaringan, dan partisipasi pamong desa - maka kita akan melihat peningkatan kapasitas aparatur desa yang masif. Ini membutuhkan komitmen bersama dari semua pihak,

LMS Pamong Desa juga sejalan dengan program prioritas pemerintah untuk memperkuat pemerintahan desa yang mandiri dan berdaya saing tinggi, serta mendukung visi Presiden dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa. Program ini akan terus dikembangkan dan dioptimalkan agar dapat menjangkau seluruh desa di Indonesia, termasuk yang berada di daerah terluar, tertinggal, dan terpencil.

Dengan peluncuran LMS ini, diharapkan pamong desa bisa lebih cepat meningkatkan kapasitasnya dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa, demi mewujudkan desa-desa yang maju, mandiri, sejahtera, dan bahagia.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sunarso mengungkapkan kunci agar Indonesia bisa keluar dari middle income trap (perangkap pendapatan menengah). Menurutnya, berdasarkan World Bank pendapatan per kapita Indonesia harus berada di atas US$ 4.465.

"Berdasarkan kajian Bappenas, Indonesia diperkirakan akan keluar dari jebakan kelas pendapatan menengah pada tahun 2041 jika asumsi rata-rata pertumbuhan ekonomi minimal 6% terpenuhi," kata Sunarso dalam keterangan tertulis, Senin (14/10/2024).

Dalam Forum Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, pada Rabu (10/9), Sunarso menjelaskan hasil kajian BRI faktor. Ia mengatakan yang paling menentukan pertumbuhan ekonomi 6% adalah investasi pada human capital atau nilai ekonomi dari pengalaman dan keterampilan pekerja.

Ia pun merinci pembentukan human capital perlu didorong oleh tiga faktor. Pertama, Indonesia harus fokus dalam memaksimalkan kebutuhan nutrisi dan pangan.

"Maka menjadi penting, kita fokus untuk memiliki strategi yang khusus, spesifik, dan visioner untuk masalah ketahanan pangan," ujar Sunarso.

Kedua, negara punya tugas untuk menyejahterakan rakyat sebab hal ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dia mengatakan, cara terbaik untuk menyejahterakan rakyat adalah dengan memberikan mereka pekerjaan.

"Jadi semua orang pada usia produktif memang harus bekerja. Kalau begitu, pemerataan kesempatan kerja itu menjadi penting," kata Sunarso.

Lebih lanjut, Sunarso menilai dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif untuk mendapatkan pemerataan kesempatan kerja. Hal ini termasuk unsur pemerataan serta partisipasi masyarakat untuk ikut tumbuh dan berkembang.

"Investasi yang penting adalah human capital, dan kalau mau memperbaiki human capital, perbaiki dulu nutrisi dan pangan. Dan kemudian kita tunggu, untuk pemerataan butuh inklusivitas pertumbuhan," pungkasnya.

(akd/akd)

JAKARTA - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) boleh dibilang menjadi salah satu tonggak penting pencapaian pembangunan selama 10 tahun era Presiden Joko Widodo (Jokowi). IKN menjadi magnet pertumbuhan ekonomi baru, sehingga tidak lagi hanya tertumpu di Pulau Jawa.

IKN sekaligus wujud pengarusutamaan simbol identitas bangsa, green economy, green energy, smart transportation, dan tata kelola pemerintahan yang efesien dan efektif sebagai milestone transformasi besar bangsa Indonesia.

Merunut aspirasinya, IKN sebagai milestone transformasi besar bangsa Indonesia, sejak awal memang dirancang sebagai katalis untuk membuka potensi ekonomi Indonesia secara keseluruhan, mendorong pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. IKN Nusantara menjadi simbol identitas bangsa serta pusat gravitasi ekonomi baru yang diharapkan dapat membawa efek pengganda pemerataan ke wilayah luar Jawa menuju Indonesia Maju 2045.

IKN diharapkan akan mampu menyebarluaskan manfaat pembangunan ekonomi. Jika IKN dipindah ke provinsi yang memiliki konektivitas dengan provinsi lain yang baik, peningkatan arus perdagangan lebih dari 50% wilayah Indonesia dapat terjadi. Di samping itu juga akan menurunkan kesenjangan antarwilayah karena pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa mendorong perdagangan antarwilayah, mendorong investasi di provinsi ibu kota negara baru dan sekitarnya, serta mendorong diversifikasi ekonomi, sehingga tercipta nilai tambah ekonomi pada sektor non-tradisional di berbagai wilayah.

Kendati belum sepenuhnya rampung, dampak positif pembangunan IKN telah dirasakan oleh para pelaku usaha di sekitarnya, khususnya di Kalimantan Timur. Salah satu yang merasakan berkahnya adalah pengusaha lokal yang menyediakan jasa penyewaan transportasi.

Widya Christina Manalu, pengusaha biro perjalanan wisata dan jasa transportasi, mengaku usahanya meningkat sejak pembangunan IKN dimulai. Keuntungan itu, kata dia, memungkinkan dirinya melakukan pengembangan usaha, membangun aset baru dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.

Perempuan yang akrab disapa Widya ini mengaku mendapat tambahan pemasukan puluhan juta sejak adanya pembangunan IKN. Jasa travel miliknya yang berada di Kota Balikpapan, sejak IKN dibangun, mengalami peningkatan permintaan secara signifikan. Unit-unit mobil miliknya kerap mondar-mandir dari Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan menuju IKN.

"Kami sebenarnya melayani jasa perjalanan saja, hanya vendor yang menyediakan kendaraan. Kebetulan ada beberapa unit, beberapa kali saya cek memang sering mengantar ke IKN. Rata-rata yang kami antar adalah pekerja konstruksi di IKN," tuturnya.

Menurut Widya, sejak tahun 2022 saat pertama kalinya Titik 0 dibuka, wisatawan yang datang ke IKN melonjak. Saat pejabat-pejabat dari daerah-daerah lain juga bergantian mengunjungi Kalimantan Timur, lonjakan permintaan jasa transportasi meningkat.

"Kebetulan kami ada unit mobil besar dan kecil, untuk jasa pengantaran kami memanggunakan mobil besar dan kecil. Tapi waktu pejabat-pejabat sering datang, unit-unit ekstra sudah sering disewa semua dan itu sering," ujarnya.

Dia juga bercerita mengenai lonjakan drastis pada tahun 2024 jelang upacara HUT RI ke-79 di IKN. Menurutnya, nyaris semua pengusaha transportasi di Kaltim kejatuhan durian runtuh. "Jelang upacara HUT RI kemarin, itu lonjakan pendapatan sangat drastis. Tidak hanya pejabat dan pengusaha yang mencari unit, tapi warga lokal juga. Sejak awal Bulan Agustus, pendapatan jasa transportasi nonstop," paparnya gembira.

Widya pun bersyukur pemerintahan Jokowi memilih membangun IKN di Kaltim. Tidak hanya pengusaha besar yang mendapat keuntungan, kata dia, semua pedagang menengah kecil juga kebanjiran pekerjaan. Selain pengusaha biro perjalanan, UMKM dan sektor pariwisata pun menurutnya kembali bangkit.

"Tadinya kita pikir IKN itu ya pembangunan kota gitu kan, ternyata pembangunan itu membangkitkan geliat ekonomi di masyarakat. Bahkan pedagang pentol keliling itu ada yang sukses berjualan di IKN. Sektor pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif semua ikut dibangun," cetusnya.

Widya mengaku sangat senang dengan geliat pembangunan IKN. Investasi yang datang, kata dia, tidak sekadar ke proyek utama, tapi para pelaku usaha di sekitarnya pun ikut naik kelas. "Kami beruntung, dan kami bersyukur sekali dengan usaha Bapak Jokowi ini. Semua berkembang pesat," katanya.

Pembangunan IKN tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga oleh dunia usaha. Menariknya, IKN bahkan berhasil memperkuat sektor UMKM. Puluhan Ribu UMKM terlibat dalam berbagai kegiatan, mulai dari penyediaan kuliner, suvenir, hingga produk fesyen yang berkaitan dengan pembangunan IKN.

Hal senada diungkapkan salah satu pelaku usaha rental mobil, Awi (50), yang mengaku jasanya sudah digunakan sejak awal pembangunan IKN. Dia mengatakan dia sering mengantar tamu setiap adanya kunjungan dari Kepresidenan maupun dari dinas lainnya.

"Selama di IKN ini sejak mulai pembangunan pertama, jadi sudah dua tahun yang lalu, setiap ada kunjungan mau PUPR, mau Kepresidenan, mau dinas-dinas apapun ya sering kami dipakai, artinya di-rental gitu," kata Awi kepada MNC Portal Indonesia.

Awi mengaku pembangunan IKN ini sangat berdampak bagi dirinya selaku pelaku usaha di bidang transportasi dan pelaku usaha lainnya. "Kalau yang saya lihat dan saya rasakan itu, dampaknya bagi kami masyarakat kecil itu positif sekali, yang jelas pelaku rental mobil berjalan. Terus yang saya lihat di lingkungan warung-warung, rumah kos ataupun guest house itu sangat meningkat dengan adanya IKN ini," sambung dia.

Dia menambahkan, saat sudah ada tol yang memangkas waktu perjalanan, hal itu juga sangat menguntungkan bagi masyarakat yang ada di Kalimantan. "Pembangunan tol ya sangat mendukung sekali dan sangat berarti sekali bagi masyarakat. yang dulu mungkin kita ke Samarinda itu memakan waktu 3 jam, sekarang bisa 1,5 jam. Terus yang kalau ke IKN biasanya kalau kita lewat 38 itu 2,5 jam sekarang bisa 1,5 jam itu sudah sampai IKN. Jadi ya sangat membantu dan mendukung," tuturnya.

Karena itu, Awi berharap, pembangunan IKN terus dilakukan hingga selesai setelah ada peralihan kepemimpinan dari Presiden Jokowi ke Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Sebab, menurut dia, pembangunan IKN tersebut memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat pelaku usaha di Kalimantan.

"Harapannya ya kalau kami ya maju terus, biar yang jelas maju di Kalimantan, biar pelaku usaha di sini juga maju, itu aja. Yang pertama sudah seperti ini, sayang kalau tidak dilanjutkan, itu aja, harapan kami ya tetap harus dilanjutkan," pungkasnya.

JAKARTA - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) boleh dibilang menjadi salah satu tonggak penting pencapaian pembangunan selama 10 tahun era Presiden Joko Widodo (Jokowi). IKN menjadi magnet pertumbuhan ekonomi baru, sehingga tidak lagi hanya tertumpu di Pulau Jawa.

IKN sekaligus wujud pengarusutamaan simbol identitas bangsa, green economy, green energy, smart transportation, dan tata kelola pemerintahan yang efesien dan efektif sebagai milestone transformasi besar bangsa Indonesia.

Merunut aspirasinya, IKN sebagai milestone transformasi besar bangsa Indonesia, sejak awal memang dirancang sebagai katalis untuk membuka potensi ekonomi Indonesia secara keseluruhan, mendorong pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. IKN Nusantara menjadi simbol identitas bangsa serta pusat gravitasi ekonomi baru yang diharapkan dapat membawa efek pengganda pemerataan ke wilayah luar Jawa menuju Indonesia Maju 2045.

IKN diharapkan akan mampu menyebarluaskan manfaat pembangunan ekonomi. Jika IKN dipindah ke provinsi yang memiliki konektivitas dengan provinsi lain yang baik, peningkatan arus perdagangan lebih dari 50% wilayah Indonesia dapat terjadi. Di samping itu juga akan menurunkan kesenjangan antarwilayah karena pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa mendorong perdagangan antarwilayah, mendorong investasi di provinsi ibu kota negara baru dan sekitarnya, serta mendorong diversifikasi ekonomi, sehingga tercipta nilai tambah ekonomi pada sektor non-tradisional di berbagai wilayah.

Kendati belum sepenuhnya rampung, dampak positif pembangunan IKN telah dirasakan oleh para pelaku usaha di sekitarnya, khususnya di Kalimantan Timur. Salah satu yang merasakan berkahnya adalah pengusaha lokal yang menyediakan jasa penyewaan transportasi.

Widya Christina Manalu, pengusaha biro perjalanan wisata dan jasa transportasi, mengaku usahanya meningkat sejak pembangunan IKN dimulai. Keuntungan itu, kata dia, memungkinkan dirinya melakukan pengembangan usaha, membangun aset baru dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.

Perempuan yang akrab disapa Widya ini mengaku mendapat tambahan pemasukan puluhan juta sejak adanya pembangunan IKN. Jasa travel miliknya yang berada di Kota Balikpapan, sejak IKN dibangun, mengalami peningkatan permintaan secara signifikan. Unit-unit mobil miliknya kerap mondar-mandir dari Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan menuju IKN.

"Kami sebenarnya melayani jasa perjalanan saja, hanya vendor yang menyediakan kendaraan. Kebetulan ada beberapa unit, beberapa kali saya cek memang sering mengantar ke IKN. Rata-rata yang kami antar adalah pekerja konstruksi di IKN," tuturnya.

Menurut Widya, sejak tahun 2022 saat pertama kalinya Titik 0 dibuka, wisatawan yang datang ke IKN melonjak. Saat pejabat-pejabat dari daerah-daerah lain juga bergantian mengunjungi Kalimantan Timur, lonjakan permintaan jasa transportasi meningkat.

"Kebetulan kami ada unit mobil besar dan kecil, untuk jasa pengantaran kami memanggunakan mobil besar dan kecil. Tapi waktu pejabat-pejabat sering datang, unit-unit ekstra sudah sering disewa semua dan itu sering," ujarnya.

Dia juga bercerita mengenai lonjakan drastis pada tahun 2024 jelang upacara HUT RI ke-79 di IKN. Menurutnya, nyaris semua pengusaha transportasi di Kaltim kejatuhan durian runtuh. "Jelang upacara HUT RI kemarin, itu lonjakan pendapatan sangat drastis. Tidak hanya pejabat dan pengusaha yang mencari unit, tapi warga lokal juga. Sejak awal Bulan Agustus, pendapatan jasa transportasi nonstop," paparnya gembira.

Widya pun bersyukur pemerintahan Jokowi memilih membangun IKN di Kaltim. Tidak hanya pengusaha besar yang mendapat keuntungan, kata dia, semua pedagang menengah kecil juga kebanjiran pekerjaan. Selain pengusaha biro perjalanan, UMKM dan sektor pariwisata pun menurutnya kembali bangkit.

"Tadinya kita pikir IKN itu ya pembangunan kota gitu kan, ternyata pembangunan itu membangkitkan geliat ekonomi di masyarakat. Bahkan pedagang pentol keliling itu ada yang sukses berjualan di IKN. Sektor pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif semua ikut dibangun," cetusnya.

Widya mengaku sangat senang dengan geliat pembangunan IKN. Investasi yang datang, kata dia, tidak sekadar ke proyek utama, tapi para pelaku usaha di sekitarnya pun ikut naik kelas. "Kami beruntung, dan kami bersyukur sekali dengan usaha Bapak Jokowi ini. Semua berkembang pesat," katanya.

Pembangunan IKN tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga oleh dunia usaha. Menariknya, IKN bahkan berhasil memperkuat sektor UMKM. Puluhan Ribu UMKM terlibat dalam berbagai kegiatan, mulai dari penyediaan kuliner, suvenir, hingga produk fesyen yang berkaitan dengan pembangunan IKN.

Hal senada diungkapkan salah satu pelaku usaha rental mobil, Awi (50), yang mengaku jasanya sudah digunakan sejak awal pembangunan IKN. Dia mengatakan dia sering mengantar tamu setiap adanya kunjungan dari Kepresidenan maupun dari dinas lainnya.

"Selama di IKN ini sejak mulai pembangunan pertama, jadi sudah dua tahun yang lalu, setiap ada kunjungan mau PUPR, mau Kepresidenan, mau dinas-dinas apapun ya sering kami dipakai, artinya di-rental gitu," kata Awi kepada MNC Portal Indonesia.

Awi mengaku pembangunan IKN ini sangat berdampak bagi dirinya selaku pelaku usaha di bidang transportasi dan pelaku usaha lainnya. "Kalau yang saya lihat dan saya rasakan itu, dampaknya bagi kami masyarakat kecil itu positif sekali, yang jelas pelaku rental mobil berjalan. Terus yang saya lihat di lingkungan warung-warung, rumah kos ataupun guest house itu sangat meningkat dengan adanya IKN ini," sambung dia.

Dia menambahkan, saat sudah ada tol yang memangkas waktu perjalanan, hal itu juga sangat menguntungkan bagi masyarakat yang ada di Kalimantan. "Pembangunan tol ya sangat mendukung sekali dan sangat berarti sekali bagi masyarakat. yang dulu mungkin kita ke Samarinda itu memakan waktu 3 jam, sekarang bisa 1,5 jam. Terus yang kalau ke IKN biasanya kalau kita lewat 38 itu 2,5 jam sekarang bisa 1,5 jam itu sudah sampai IKN. Jadi ya sangat membantu dan mendukung," tuturnya.

Karena itu, Awi berharap, pembangunan IKN terus dilakukan hingga selesai setelah ada peralihan kepemimpinan dari Presiden Jokowi ke Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Sebab, menurut dia, pembangunan IKN tersebut memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat pelaku usaha di Kalimantan.

"Harapannya ya kalau kami ya maju terus, biar yang jelas maju di Kalimantan, biar pelaku usaha di sini juga maju, itu aja. Yang pertama sudah seperti ini, sayang kalau tidak dilanjutkan, itu aja, harapan kami ya tetap harus dilanjutkan," pungkasnya.

JAKARTA - Kiprah Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun infrastrukturselama 10 tahun kepemimpinannya menjadi bukti investasi strategis pemerintah dalam memacu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi demi mengangkat kesejahteraan rakyat Indonesia.Selama 10 tahun masa pemerintahannya, beragaminfrastruktur menjadi fokus Presiden Jokowi, mulai darilayanan dasar, konektivitas, pangan, hingga energi.

Di masanya,pembangunan bandara hingga pelabuhan dilakukan Jokowi di seluruh wilayah Nusantara. Pembangunan infrastruktur ini didasari pemahaman bahwa konektivitas menjadi kunci pemerataan ekonomi bagi negara kepulauan ini. Dengan beragam infrastruktur baru tersebut,konektivitas terbuka, dan peluang ekonomi pun muncul. Dampak lanjutannya, daya saing meningkat seiring makin efisiennyawaktu serta biaya logistik.

"Kita tahu dari pembangunan infrastruktur ini kita bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024. Kita mampu memperkuat persatuan karena akses yang lebih merata dan berkeadilan. Daya saing itu yang ingin kita raih dari pembangunan-pembangunan yang ada, selain pemanfaatan infrastruktur itu untuk rakyat," ujar Presiden Jokowi di Jakarta, Rabu 31 Juli 2024.

Secara kasat mata, dengan pembangunan infrastruktur-infrastruktur tersebut Indonesia berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24% menjadi 14% di tahun 2023.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi melalui paparan kinerja 10 tahun sektor perhubungan menyampaikan komitmen kementeriannya untuk melaksanakan 3 KPI (Key Performance Indicator) utama yaitu Meningkatkan Konektivitas Nasional, Meningkatkan Kualitas Pelayanan serta Meningkatkan Keselamatan Transportasi. Semua itu berorientasi pada prinsip Indonesia Sentris sebagai perwujudan hadirnya negara bagi masyarakat.

"Indikator kinerja Kemenhub telah sejalan dengan pesan Presiden yakni pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat. Kami juga secara konsisten melaksanakan arahan Presiden agar pengembangan dan pembangunan infrastruktur transportasi dapat menghubungkan antarkawasan dan antarwilayah," jelas Menhub.

Adapun pembangunan berfokus dalam mendukung pengembangan sarana dan prasarana transportasi di wilayah daerah tertinggal, terluar, terdepan dan perbatasan (3TP), mendukung destinasi pariwisata super prioritas (DPSP), mendukung Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah. "Pembangunan infrastruktur transportasi di daerah-daerah, baik bagian barat maupun timur Indonesia untuk memastikan konektivitas antarwilayah bahkan hingga ke pelosok pegunungan dapat terjalin dengan baik," ujarnya.

Pada sektor transportasi laut, Kemenhub membangun pelabuhan nonkomersil, kapal perintis, subsidi tol laut hingga menciptakan rute-rute pelayaran yang saling terhubung. "Kami membangun pelabuhan-pelabuhan berstandar nasional. Dan sejalan dengan arahan presiden, dwelling time di pelabuhan kini sudah berkurang menjadi 3-4 hari saja," lanjut Menhub.

Sektor transportasi udara menorehkan sejumlah pencapaian, meliputi peningkatan on time performance penerbangan, tercapainya penyelenggaran jembatan udara serta terbangunnya sejumlah bandara baru.

Namun, langkah pemerintah menggerakkan pembangunan di sektor transportasi selama kurun waktu 10 tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi bukan tanpa tantangan. Menhub mengatakan, salah satu tantangan besar adalah munculnya triple planetary crisis, yakni perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kelangkaan sumber daya, juga merebaknya pandemi Covid-19.

"Pada saat Covid-19, kita melihat bagaimana upaya Presiden memimpin kabinet untuk menyelesaikan Covid-19 dengan baik dan Alhamdulillah berhasil dengan baik, pertumbuhan ekonomi membaik dan inflasi terkendali," tutur Menhub Budi.

Menjangkau Daerah 3TP

Selama 10 tahun masa kepemimpinan Presiden Jokowi sejak 2014-2024, Indonesia telah melihat banyak pengembangan infrastruktur transportasi udara yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah 3TP (terluar, terpencil, tertinggal, dan perbatasan).

?Pembangunan infrastruktur transportasi udara di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan, di antara pencapaian utama yang telah dicapai adalah pembangunan 27 bandara baru,? ungkap Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan M Kristi Endah Murni di Jakarta, 9 Mei 2024.

Dalam periode 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia berhasil memperluas jaringan bandara dengan membangun bandara di seluruh wilayah, termasuk di daerah 3TP. ?Hal ini telah meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau," ujarnya.

Berikut daftar 27 bandara baru yang dibangun sepanjang 10 tahun era Presiden Jokowi:
- Bandara Letung Anambas, Kepulauan Riau
- Bandara Tambelan, Kepulauan Riau
- Bandara Haji Muhammad Sidik Muara Teweh, Kalimantan Tengah
- Bandara Maratua, Kalimantan Timur
- Bandara Morowali, Sulawesi Tengah
- Bandara Siau, Sulawesi Utara
- Bandara Miangas, Sulawesi Utara
- Bandara Koroway Batu, Papua
- Bandara Kertajati, Jawa Barat
- Bandara Tebelian, Kalimantan Barat
- Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto, Kalimantan Timur
- Bandara Buntu Kunik, Sulawesi Selatan
- Bandara Kabir, Nusa Tenggara Timur
- Bandara Namniwel, Maluku
- Bandara Werur, Papua
- Bandara Rokot Sipora, Sumatera Barat
- Bandara Ngloram, Jawa Tengah
- Bandara Siboru, Papua Barat
- Bandara Nabire Baru, Papua Tengah
- Bandara Kediri, Jawa Timur
- Bandara Singkawang, Kalimantan Barat
- Bandara Banggai Laut, Sulawesi Tengah
- Bandara Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara
- Bandara Mandailing Natal, Sumatera Utara
- Bandara Pohuwato, Gorontalo
- Bandara Kulon Progo, Yogyakarta
- Bandara Sobaham, Yahukimo

Dari 27 bandara di atas, Bandara Sobaham yang sedang dalam pembangunan diperkirakan rampung pada akhir tahun 2024. Selain pembangunan bandara baru, juga telah dilakukan rehabilitasi dan pengembangan fasilitas bandara, dengan tujuan untuk meningkatkan standar layanan dan keselamatan penerbangan. Fasilitas-fasilitas baru dan ditingkatkan seperti landas pacu yang diperpanjang, terminal yang diperluas, dan berbagai rehabilitasi lainnya. Setidaknya terdapat 64 bandara yang direhabilitasi dan dikembangkan.

?Pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi udara selain bertujuan meningkatkan aksesibilitas ke daerah 3TP, pemerintah berharap untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah yang sebelumnya terpinggirkan. Ini menciptakan peluang investasi baru, menggerakkan sektor pariwisata, dan memperluas pasar bagi produk-produk lokal,? jelas Kristi.

Dia menambahkan, infrastruktur transportasi udara juga memiliki dampak positif secara sosial dengan memfasilitasi akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial lainnya di daerah terpencil. Hal ini membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Tidak hanya itu, pembangunan infrastruktur transportasi udara juga berkontribusi pada peningkatan keamanan, baik dalam hal transportasi barang maupun mobilitas manusia. Dengan menyediakan sarana transportasi yang lebih aman dan efisien, pemerintah dapat memperkuat kedaulatan negara dan melindungi kepentingan nasional.

?Dengan berbagai pencapaian dan manfaat tersebut, pembangunan infrastruktur transportasi udara di Indonesia akan terus menjadi salah satu prioritas utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan secara merata di seluruh pelosok negeri,? tuturnya.

Merekatkan Nusantara, MeretasKesenjangan

Dalam 10 tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi, tercatatsebanyak50 pelabuhan baru dibangun yang tersebar di seluruh Nusantara. Terbaru, Presiden Jokowi meresmikan Makassar New Port (MNP), Sulawesi Selatan, pada Februari 2024, yang merupakan hub untuk meningkatkan efisiensi biaya logistik di Timur Indonesia.

Sejalan dengan visi Indonesia sebagai negara maritim, pelabuhan menjadi kunci utama konektivitas antardaerah melalui jalur laut. Keberadaan infrastruktur ini memudahkan distribusi logistik ke pelosok Tanah Air, sehingga menekan biaya atau disparitas harga barang yang dulunya cukup tinggi. Melalui program Tol Laut yang menjadi salah satu fokus pemerintah, beberapa pelabuhan besar dihubungkan agar menjadi ekosistem konektivitas yang mumpuni.

Mahakarya Jokowi di sektor pelabuhan pun mendapat apresiasi besar dari masyarakat. Ferry Yahya, seorang karyawan swasta, menilai sepanjang satu dekade fokus pemerintah mengejar ketertinggalan infrastruktur dari negara-negara lainnya di Asia Tenggara telah membuahkan hasil yang baik. ?Kalau kita melihat secara jujur mengatakan semasa Jokowi ini infrastruktur sangat luar biasa, beliau mengejar ketertinggalan dibandingkan dengan negara tetangga kita Malaysia, itu sangat luar biasa,? ujar Ferry kepada MNC Portal, Minggu (22/9/2024).

Bahkan, dia memandang keberadaan 50 pelabuhan sebagai komitmen Jokowi mendorong bangkitnya makroekonomi nasional dan lokal. Pasalnya, Indonesia sebagai negara kepulauan memerlukan transportasi laut yang kuat, infrastruktur pelabuhan, sarana armada kapal, hingga bongkar muat yang memadai untuk menopang geliat ekonomi.

?Saya pikir apa yang dilakukan pembangunan infrastruktur itu dalam upaya untuk mendekatkan atau memeratakan pembangunan, apa yang dilakukan beliau di Papua misalnya itu suatu hal yang patut kita acungkan jempol,? ucapnya.?Makin dekatnya konektivitas antarprovinsi, terutama di Indonesia Timur, terutama di Maluku yang memerlukan banyak sekali memerlukan perjalanan melalui laut, termasuk menekan biaya logistik,? ujarnya.

Ferry bahkan menilai bahwa Presiden Jokowi telah meletakkan dasar infrastruktur yang kuat bagi Indonesia. Pelabuhan, jalan tol, jembatan, bandara, dan beragam jenis infrastruktur fisik lainnya merupakan investasi jangka panjang. Artinya, manfaat dan kegunaannya bakal lebih dirasakan oleh generasi-generasi mendatang. ?Demikian juga dengan Tol Laut, termasuk pelabuhan, banyak sekarang yang dibuka, memang tidak dirasakan dalam waktu singkat, pasti akan kita rasakan jangka menengah dan jangka panjang, itu akan terasa, jangka panjangnya akan sangat bermanfaat,? pungkas dia.

Senada, Riadi Dwi Kuntoro, seorang warga DKI Jakarta, menilai bahwa isu pemerataan ekonomi antara Pulau Jawa dan daerah lainnya di Indonesia menjadi konsentrasi Jokowi selama 10 tahun terakhir. Fokus pembangunan yangJawa-sentris dan berpotensi memicu disintegrasi bangsa perlahan-lahan ditekan dengan memasifkan pembangunan infrastruktur di daerah, khususnya melalui pembangunan pelabuhan laut.

?Bagus banget, karena pemerataan ekonomi tentunya itu menjadiconcern ya, karena kesenjangan kita di Barat dan Timur sangat tinggi sekali ya. Contohnya, harga bahan pokok, BBM, mungkin adanya pelabuhan yang berada di setiap daerah di Indonesia bisa menekan kesenjangan tersebut. Jadi harga-harga di jawa dan daerah lain bisa merata,? ungkap Riadi saat ditemui MNC Portal.

Ekosistem konektivitas transportasi laut yang telah diinisiasi Presiden Jokowi pun diharapkan terus dilanjutkan dan diperkuat oleh pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Audi, warga DKI sekaligus pekerja swasta berharap capaian-capaian gemilang di sektor infrastruktur di era Jokowi dapat dilanjutkan oleh Prabowo.

?Kalau mungkin ditingkatkan lagi, terutama di pelabuhan karena negara kita kan negara maritim ya. Dengan adanya pelabuhan suplai barang semakin tinggi di daerah, sehingga masyarakat di Indonesia Timur bisa merasakan hal yang sama seperti di Indonesia barat soal kebutuhan,? tuturnya.

Jakarta -

Sebanyak 93% warga Jepang banyak pindah ke kota atau urbanisasi, mulai dari Tokyo, Osaka, Kyoto, hingga kota megapolitan lainnya. Banyak desa-desa yang ditinggalkan meski punya potensi ekonomi yang bagus.

Demikian diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang berupaya mendorong penguatan desa sebagai sentra ekonomi baru. Hal ini dinilai penting agar pemerataan pembangunan bisa terealisasi.

Dia menegaskan penguatan desa perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya urbanisasi. Pasalnya, ketika terjadi urbanisasi sebagaimana yang terjadi di negara Jepang dan Korea Selatan, maka akan menimbulkan permasalahan lain yang lebih berat seperti demografi penduduk yang tak seimbang.

"Jepang, 93% penduduknya sudah di kota, Tokyo, Osaka, Kyoto, megapolitan. Apa yang terjadi dengan adanya urbanisasi itu? Desa-desa ditinggalkan, padahal punya potensi untuk memberikan kontribusi pembangunan," kata Tito dikutip dari Antara, Selasa (9/10/2024).

Menurutnya, desa harus dibuat menjadi sentra ekonomi yang betul-betul hidup agar terjadi pemerataan pembangunan.

"Kita harus melakukan, membuat desa-desa ini menjadi sentra-sentra ekonomi yang betul-betul hidup. Jangan mengandalkan kerja kota saja. Yang kedua kita berusaha, kita menginginkan agar ada pemerataan pembangunan, jangan dinikmati orang kota saja," katanya.

Adapun penguatan desa sejalan dengan visi-misi awal yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo. Dalam pemerintahannya, Jokowi menegaskan komitmennya terkait membangun Indonesia dari pinggiran, yaitu salah satunya dengan memperkuat desa. Tito juga menyampaikan desa dan kelurahan memiliki peran yang sangat penting karena berada di garis depan pembangunan dan berhadapan langsung dengan masyarakat.

"Bukan bupati, bukan wali kota, bukan gubernur, bukan Menteri Dalam Negeri, tapi kepala desa dan lurah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, di garis depan yang bertemu langsung, dan mengetahui persoalan," jelas Tito.

Dia menambahkan pemerintah juga telah membuat berbagai macam program untuk membangun desa. Hal ini dibuktikan dengan dibuatnya regulasi atau Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang direvisi menjadi UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Melalui regulasi ini, desa bukan lagi sekadar kumpulan komunitas biasa, tetapi menjadi bagian dari sistem pemerintahan.

"Yang kedua, dibuat kelembagaan desa dan daerah tertinggal. Dan yang ketiga, yang paling penting sekali, adalah adanya anggaran desa," tegasnya.

Dengan berbagai dukungan yang diberikan oleh pemerintah tersebut, dirinya berharap desa tidak hanya menjadi sentra ekonomi baru. Namun, desa juga mampu menciptakan lapangan kerja, berkontribusi dalam pembangunan, dan mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Untuk mewujudkannya, kepala desa perlu memiliki kemampuan, termasuk wirausaha (entrepreneurship) yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes).

"Kunci, rekan-rekan kepala desa harus memiliki skill, bukan hanya pemimpin yang kuat, strong leader. Strong leader itu dia punya power/kekuasaan, punya pengikut rakyat, tapi juga punya konsep untuk berpikir (desa) mau di bawa ke mana," pungkas dia.

(fdl/fdl)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengandalkan Visi Indonesia Digital (VID) 2045 untuk dapat mewujudkan pemerataan konektivitas digital yang lebih maksimal menumbuhkan ekosistem digital di Indonesia.

"Peningkatan coverage dan kualitas infrastruktur telekomunikasi menjadi kunci untuk meningkatkan penetrasi internet di Indonesia. Sebagai salah satu alternatif peta jalan transformasi digital nasional, Visi Indonesia Digital (VID) 2045 mencantumkan beberapa strategi peningkatan jaringan layanan internet broadband," kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi kepada ANTARA, Sabtu.

Di dalam peta jalan VID 2045, pemerintah telah menyiapkan setidaknya lima strategi untuk meningkatkan jaringan layanan internet mulai dari peningkatan infrastruktur kabel laut.

Lalu mendorong penggunaan berbagai kombinasi teknologi seperti fiber to home, fixed wireless access, dan seluler, selanjutnya menerapkan strategi infrastructure sharing di berbagai daerah dan penguatan skema universal service obligation (USO).

Tidak hanya itu, Pemerintah juga menerapkan langkah terbuka untuk penggunaan teknologi kombinasi jaringan fiber,wireless, satelit GSO dan NGSO, serta teknologi non-terrestrial network (NTN) lainnya dengan demikian bisa menunjang infrastruktur yang sifatnya terrestrial.

Terakhir, dalam hal kolaborasi pemerintah merencanakan joint planning dengan operator telekomunikasi sehingga menciptakan iklim kompetisi yang sehat serta insentif yang tepat bagi operator telekomunikasi.

Terkhusus untuk di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) yang memiliki kesulitan ekstra dalam penyediaan konektivitas digital, Budi mengatakan pemerintah terbuka dan mengajak pelaku industri telekomunikasi untuk berkolaborasi dengan skema yang berkelanjutan.

"Kami mendorong model bisnis yang berkelanjutan untuk memastikan keberlangsungan penyediaan layanan internet di daerah terpencil, seperti yang telah diterapkan pada kerja sama pemanfaatan aset (KSPA) BTS (Base Transceiver Station) 4G BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi) dengan para operator seluler," katanya.

Selain menantikan kolaborasi dengan pihak swasta, BAKTI Kominfo dalam mendukung pemerataan infrastruktur di daerah 3T ke depannya merencanakan penguatan jaringan-jaringan yang telah ada. Integrasi jaringan yang dimaksud di antaranya seperti BTS 4G hingga pemanfaatan Satelit Republik Indonesia (SATRIA)-1.

BAKTI Kementerian Kominfo juga menyiapkan program pelatihan kepada masyarakat di daerah 3T untuk mengasah keterampilan digitalnya sehingga konektivitas digital yang telah tercipta bisa dimanfaatkan dengan lebih maksimal.

"Pada dasarnya, Kominfo berkomitmen untuk mempercepat transformasi digital dan mengatasi kesenjangan digital dengan memperkuat infrastruktur telekomunikasi yang sudah ada," tutup Budi.

Sebelumnya, dalam Pidato Kenegaraan HUT ke-79 RI, Presiden Joko Widodo turut membahas capaian pemerintah pada sektor teknologi dan digitalisasi.

Ia menyebutkan penetrasi internet yang makin mendominasi merupakan bagian penting dalam menumbuhkan ekosistem digital di masa depan.

"Cakupan internet yang terus ditingkatkan hingga mencapai 79 persen di tahun 2024, ini akan menjadi ekosistem yang baik untuk mendorong digitalisasi UMKM dan pengembangan startup Indonesia sehingga akan melahirkan semakin banyak entrepreneur muda yang berkualitas di negeri ini," kata Presiden Joko Widodo dalam Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-79 RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (16/8).

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024