Paris: Presiden Prancis Emmanuel Macron pada hari Senin, 27 Agustus 2024 telah menolak membentuk pemerintahan sayap kiri guna mengakhiri kebuntuan politik di parlemen Prancis, menyebut bahwa tindakan tersebut adalah ancaman untuk "stabilitas institusi", melansir DW.

Macron telah mencari Perdana Menteri (PM) Prancis setelah jajak suara pada bulan Juli yang dimenangkan oleh koalisi partai sayap kiri New Popular Front (NFP) yang memenangkan 190 kursi, terbanyak di parlemen namun gagal mendapatkan suara mayoritas absolut untuk membentuk pemerintahan.

Koalisi NFP berisikan partai-partai sayap kiri berupa France Unbowed (LFI), partai-partai sosialis, partai-partai komunis, dan partai hijau.
Melansir DW, pengumuman Macron menuai banyak kecaman dari sayap kiri. Ketua partai Hijau mengatakan bahwa pengumuman Macron itu memalukan, pemimpin anggota parlemen LFI Mathilde Panot mengancam Macron dengan kemungkinan pemakzulan.

"Rakyat harus melengserkan Macron untuk menjaga demokrasi" ujar Tondelier, melansir DW.
Koordinator nasional LFI Manuel Bompard sebut pengumuman Macron "tidak bisa diterima dan kudeta anti-demokrasi". Serta Pemimpin LFI Jean-Luc Melenchon di X menyebut Macron telah menciptakan "situasi dengan keparahan yang luar biasa serta menyerukan "respons yang tegas dan kuat" dari publik dan politisi.

Adapun ketua Partai Komunis menyerukan "mobilisasi besar-besaran rakyat" dan menolak putaran pembicaraan baru dengan Macron, melansir DW.

Sebelum ini, sudah ada tekanan dari pendukung NFP agar Macron memilih Perdana Menteri dari Sayap Kiri. Melansir Antara, sekitar 50 protes terjadi di Prancis berdasarkan lembaga penyiaran BFMTV pada 18 Juli, mendesak Macron memilih PM dari koalisi sayap kiri.

Di hari yang sama, NFP gagal memenangkan jajak suara yang membuat Yael Braun-Pivet yang berasal dari partai bentukan Macron Renaissance terpilih kembali sebagai Presiden Majelis Nasional Prancis. Hal tersebut dikarenakan kerja sama Sentris dan Sayap Kanan serta pertikaian antara partai-partai sayap kiri di dalam koalisi NFP.

Siapa yang Macron akan pilih belum terlihat dan kejadian pada hari senin menunjukkan krisis politik di Prancis tidak akan berakhir dalam waktu mendekat.

(WAN)

Paris: Presiden Prancis, Emmanuel Macron, pada Selasa, 16 Juli, menerima pengunduran diri Perdana Menteri Gabriel Attal. Attal akan tetap menjabat sebagai caretaker hingga pemerintahan baru terbentuk, menurut kantor kepresidenan.

Dilansir dari Channel News Asia, sejak pemilihan umum awal bulan ini yang tidak menghasilkan mayoritas jelas, politik Prancis mengalami kebuntuan. Partai-partai di Majelis Nasional berebut untuk membentuk koalisi pemerintahan sementara pengganti Attal belum ditentukan. Istana Elysee menyatakan bahwa pemerintah sementara akan menangani urusan sehari-hari hingga pemerintahan baru terbentuk.

Macron akan meminta Attal untuk tetap menjabat selama beberapa minggu, kemungkinan hingga setelah Olimpiade Paris yang dimulai pada 26 Juli, memberikan lebih banyak waktu bagi partai politik untuk membangun koalisi setelah pemilihan parlemen 7 Juli lalu.

Krisis Sayap Kiri

Aliansi New Popular Front (NFP), yang mencakup Sosialis, Komunis, Hijau, dan Prancis Kiri Unbowed (LFI), memenangkan kursi terbanyak dengan 193 kursi di majelis rendah yang beranggotakan 577 orang. Sekutu Macron berada di urutan kedua dengan 164 kursi, sementara National Rally (RN) yang berhaluan kanan-jauh berada di urutan ketiga dengan 143 kursi.
Namun, NFP mengalami konflik internal, terutama antara LFI dan Sosialis yang lebih moderat, sehingga gagal menghasilkan kandidat konsensus untuk perdana menteri. Sosialis menolak Huguette Bello, kandidat dari partai komunis yang didukung sayap kiri lainnya. Sebaliknya, LFI menolak Laurence Tubiana, ekonom dan pakar iklim yang didukung Sosialis, Komunis, dan Partai Hijau.

Koalisi Masa Depan

Attal terpilih sebagai pemimpin kontingen Majelis Nasional partainya dan menyatakan akan berkontribusi pada munculnya mayoritas yang berfokus pada proyek dan ide. Macron dan Attal masih berharap menemukan mayoritas kanan-tengah di parlemen yang dapat mengecualikan LFI dan RN dari koalisi baru.

Macron menekankan pentingnya membentuk koalisi mayoritas atau pakta legislatif yang luas untuk mempertahankan pencapaian ekonomi dan mendukung keadilan sosial. Setelah pengunduran diri mereka, Attal dan anggota kabinet lainnya akan dapat menduduki kursi mereka di parlemen dan berpartisipasi dalam pembentukan koalisi. Parlemen akan bersidang kembali pada hari Kamis untuk mengisi jabatan Ketua Majelis Nasional dan posisi-posisi penting lainnya.

Keretakan muncul antara Attal dan mantan mentornya, Macron, yang disalahkan oleh Attal atas kekalahan dalam pemilihan umum hanya enam bulan setelah diangkat sebagai kepala pemerintahan termuda di Prancis pada usia 34 tahun. Meskipun tidak ada ketegangan yang terlihat antara keduanya pada rapat kabinet hari Selasa, hubungan mereka tampak dingin.

Macron masih memiliki waktu hampir tiga tahun sebagai presiden sebelum pemilihan umum 2027, ketika pemimpin sayap kanan Marine Le Pen diperkirakan akan kembali mencalonkan diri.

(Shofiy Nabilah)

(FJR)

Paris: Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mengimbau parlemen untuk membentuk koalisi luas dari ‘lembaga-lembaga republik’ dalam upaya mengakhiri kebuntuan politik setelah pemilu menampilkan hasil yang tidak meyakinkan.

"Saya meminta semua kekuatan politik yang mengakui diri mereka dalam institusi republik, supremasi hukum, demokrasi parlementer, orientasi Eropa, dan pertahanan kemerdekaan Prancis, untuk memulai dialog yang tulus dan adil untuk membangun mayoritas yang solid, dan menurut definisi pluralis," ujar Macron, mengutip dari VOA News.

Langkah ini tampaknya bertujuan untuk mengecualikan partai sayap kanan Marine Le Pen, Rally Nasional (RN), serta partai sayap kiri Jean-Luc Melenchon, France Unbowed (LFI). LFI merupakan bagian besar dari aliansi sayap kiri New Popular Front (NFP).
NFP memenangkan kursi terbanyak di Majelis Nasional pada hari Rabu, sementara kelompok sentris Macron berada di urutan kedua dan RN di urutan ketiga. Meski biasanya kelompok parlemen terbesar yang diminta membentuk pemerintahan, konstitusi tidak mewajibkan Macron untuk mengikuti hal tersebut.

"Hal terbaik yang dapat ia (Macron) lakukan untuk negara pada tahap ini adalah mengizinkan kelompok yang memenangkan kursi terbanyak, Front Populer Baru, untuk memerintah. Intrik-intrik lain akan benar-benar bermasalah dan berbahaya bagi demokrasi," ujar anggota NFP, Eric Coquerel.

Pemerintahan Perdana Menteri Gabriel Attal akan tetap berkuasa sementara pencarian penggantinya berlangsung, menjelang Olimpiade di Paris. Kelompok sentris Attal di parlemen sedang mencari kandidat baru untuk jabatan perdana menteri.

Dengan blok terbesar di Majelis Nasional, kelompok kiri Prancis ingin mengusulkan perdana menteri baru. "Presiden menolak untuk mengakui hasil dari kotak suara, yang menempatkan Front Populer Baru di depan dalam hal suara dan kursi," kata Melenchon dalam sebuah postingan di media sosial.

Hingga merilis suratnya pada hari Rabu, Macron tetap diam sejak pemilihan dan pergi untuk menghadiri KTT NATO. Aliansi NFP yang beraliran kiri telah menyatakan akan mengusulkan kandidat perdana menteri pada akhir minggu ini, meskipun setiap calon harus menghadapi mosi tidak percaya dari parlemen. (Shofiy Nabilah)

(FJR)

Paris: Koalisi sayap kiri baru di Perancis New Popular Front (NPF) yang baru-baru ini mendapatkan suara terbanyak di parlemen mengalahkan koalisi tengah dan sayap kanan.

Perancis telah mengumumkan rencana-rencana yang akan mereka dorong dalam parlemen Perancis. Para pemimpin NPF telah bertemu pada hari Senin dan mengumumkan rencana-rencana mereka.

Dilansir dari News Sky, Manuel Bompard, anggota partai France Unbowed yang menjadi bagian dari NPF menyatakan pada hari Senin bahwa Presiden Perancis harus menunjuk seorang dari NPF sebagai Perdana Menteri.
?
“Presiden harus menunjuk seorang dari New Popular Front sebagai Perdana Menteri untuk mengimplementasikan program NPF, seluruh program, dan hanya program” Ujar Bompard.

Program-program mereka berupa 90% pajak untuk pendapatan pertahun untuk warga Perancis dengan pendapatan melebihi 400,000 Euro per tahun.
Mereka juga akan mengurangi umur pensiun pekerja dari 64 tahun menjadi 60 tahun.
NPF berkomitmen untuk menggunakan 150 miliar euro dari pendapatan nasional selama 3 tahun mendatang dan mencoba memberi peningkatan 14% untuk gaji minimum.

Namun, program-program ini tidak akan mudah tercapai. NPF pada pemilu putaran kedua gagal mendapatkan suara yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan mayoritas.

NPF hanya mendapatkan 182 kursi di parlemen, sedangkan untuk membentuk pemerintahan mayoritas, dibutuhkan setidaknya 471 kursi.

Untuk mencoba melancarkan program-program mereka. NPF harus mencoba berkoalisi dengan partai-partai lain di parlemen.

(WAN)

PARIS, investor.id – Para pemimpin negara-negara Eropa turut gembira atas hasil pemilu Prancis. Pada Minggu (7/7/2024) dan Senin (8/7/2024), sejumlah pemimpin negara mengungkapkan "kebahagiaan" mereka atas terlaksananya pemilu Prancis, tepat setelah pemilu juga berlangsung di Inggris.

Perdana Menteri (PM) Spanyol Pedro Sanchez menjadi salah satu dari sejumlah pemimpin yang lebih dulu mengungkapkan komentarnya.

"Pekan ini, dua negara terbesar di Eropa memilih jalan yang sama dengan yang dipilih Spanyol setahun lalu (yakni) menolak sayap kanan ekstrem dan komitmen tegas terhadap sayap kiri sosial yang mengatasi masalah rakyat dengan kebijakan serius dan berani," unggahnya di platform media sosial X, Senin.

Ia menambahkan, baik Inggris maupun Prancis telah menyatakan “Ya” untuk kemajuan dan perkembangan sosial dan “No” terhadap kemunduran hak dan kebebasan.

"Tidak ada perjanjian atau pemerintahan dengan kelompok ekstrem kanan," imbuh Sanchez.

Selanjutnya, PM Polandia Donald Tusk juga berkomentar di X.

"Di Paris ada antusiasme, di Moskow ada kekecewaan, di Kiev ada kelegaan. Cukup untuk membuat Warsawa bahagia," tulisnya, mengutip ibu kota negara-negara Prancis, Rusia, Ukraina, dan Polandia.

Pula lewat platform X, Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva juga mengungkapkan dirinya turut merasa gembira.

"Sangat gembira dengan kebesaran dan kedewasaan kekuatan politik di Prancis yang bersatu melawan ekstremisme dalam pemilihan legislatif hari ini. Hasil ini, serta kemenangan partai Buruh di Inggris, memperkuat pentingnya dialog antara segmen progresif dalam membela demokrasi dan keadilan sosial," jelasnya.

"Mereka harus menjadi inspirasi bagi Amerika Selatan," imbuh presiden Brasil itu.

Pemimpin oposisi Yunani Nikos Androulakis juga mengomentari hasil pemilu di Prancis.

"Kemenangan besar bagi Prancis dan Eropa. Kemenangan besar bagi Republik. Dengan partisipasi kumulatif mereka di pemilu, rakyat Prancis membangun dinding pembatas terhadap ekstrem kanan, rasisme, dan intoleransi dan menjaga prinsip abadi Republik Prancis (yaitu) Kebebasan, Kesetaraan, dan Persaudaraan," ungkapnya lewat X.

Putaran kedua pemilu awal Prancis pada 7 Juli 2024 ditutup dengan Front Populer Baru (NPF) sayap kiri memenangkan kursi terbanyak di Majelis Nasional dengan 178 kursi. Aliansi Macron memperoleh 150 kursi, sedangkan National Rally (RN) sayap kanan ekstrem memperoleh 125 kursi.

Pemilu iitu mencatat tingkat partisipasi sebanyak 66,% dan tidak ada aliansi yang mencapai mayoritas absolut 289 kursi.

Keberhasilan RN sebelumnya di pemilu Parlemen Eropa mendorong Macron untuk membubarkan parlemen dan menyerukan pemilu awal, yang menghasilkan perubahan signifikan dalam distribusi kursi di antara partai-partai besar.

Di Inggris, Partai Buruh yang dipimpin Keir Starmer memenangi Dewan Rakyat atau majelis rendah parlemen dengan telak dengan perolehan 412 dari 650 kursi di majelis tersebut.

Partai Konservatif yang memimpin Inggris selama 14 tahun terakhir mengalami kekalahan besar. Partai Tory itu kehilangan 250 kursi, dari 471 menjadi 121, dengan memperoleh 23,7% suara.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Paris: Partai sayap kanan Prancis, National Rally berada di posisi ketiga dalam putaran kedua pemungutan suara dalam pemilihan parlemen. Tidak ada hasil dominan, membuat partai hasil berkoalisi jika ingin berkuasa penuh.

Partai sayap kanan Marine Le Pen diperkirakan akan muncul sebagai kekuatan dominan dalam politik Prancis menyusul keputusan Presiden Emmanuel Macron untuk mengadakan pemilihan dadakan.

Namun, koalisi New Popular Front (NPF) yang berhaluan sayap kiri diperkirakan akan memenangkan kursi terbanyak mencapai 182 dalam putaran kedua pemungutan suara pemilihan parlemen.
“Kelompok sentris Presiden Emmanuel Macron, Ensemble, diperkirakan akan memenangkan 163 kursi dengan National Rally (RN) di posisi ketiga dengan perkiraan 143 kursi,” menurut BFM TV, seperti dikutip Mers, Senin 8 Juli 2024.

Setelah RN muncul dari putaran pertama pemungutan suara sebagai partai yang unggul, partai-partai berhaluan tengah dan kiri sepakat untuk menarik 221 kandidat, termasuk 83 dari kubu Presiden Macron dan 132 dari NPF, untuk menghindari putaran ketiga.

Le Pen mengatakan, “kemenangan RN hanya tertunda”. Le Pen menambahkan bahwa ia "melihat benih-benih kemenangan di masa mendatang dalam hasil hari ini".

Ia juga menggambarkan posisi Macron sebagai "tidak dapat dipertahankan".

Jordan Bardella, presiden National Rally, mengatakan, "Kita telah dilemparkan ke dalam pelukan kaum ekstrem kiri dan Jean-Luc Melenchon."

Ia mengatakan koalisi yang dibentuk sebagai respons atas keberhasilan RN di putaran pertama telah "melumpuhkan" sistem politik Prancis dan Macron telah "mendorong negara itu menuju ketidakpastian dan ketidakstabilan".

"Saya tahu berapa banyak juta orang Prancis yang pasti frustrasi," tambah Bardella.

Kantor Macron mengatakan, "Presiden, sebagai penjamin lembaga kami, akan menghormati pilihan rakyat Prancis."

Dikatakan pula bahwa ia sedang menganalisis hasil tersebut dan menunggu gambaran lengkapnya.

(FJR)

Bisnis.com, JAKARTA - Partai sayap kanan pimpinan Marine Le Pen gagal memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) Prancis pada Minggu (7/7/2024).

Banyak sekutu Prancis merasa lega karena situasi terburuk telah terhindarkan, tetapi juga menyadari bahwa koalisi dari parlemen yang tidak memiliki mayoritas suara juga dapat menimbulkan masalah bagi Eropa.

Partai National Rally (RN) pimpinan Le Pen sebelumnya menjadi favorit untuk menduduki puncak jajak pendapat, sehingga meningkatkan risiko munculnya pemerintahan sayap kanan pertama di Prancis sejak Perang Dunia Kedua.

Le Pen juga dikhawatirkan akan mengacaukan kebijakan ekonomi dan luar negeri di ekonomi terbesar kedua di zona Eropa tersebut.

Secara khusus, sekutu Ukraina khawatir pemerintah yang dipimpin Le Pen akan bersikap lunak terhadap Moskow dan mengurangi bantuan militer yang diandalkan Kyiv sejak invasi Rusia 2022, meskipun partainya belakangan mengatakan Rusia merupakan ancaman.

Akan tetapi, semua kekhawatiran itu musnah, lantaran kekalahan Le Pen, Partai National Rally (PN) menandakan adanya perlawanan sementara terhadap gelombang gerakan sayap kanan di Eropa.

Sementara itu, Perdana Menteri Polandia, Donald Tusk menyatakan bahwa hasil tersebut membuat Rusia kecewa dan kelegaan bagi Ukraina.

"Di Paris ada antusiasme, di Moskow ada kekecewaan, di Kyiv ada kelegaan. Cukup untuk membuat Warsawa bahagia," kata Perdana Menteri Polandia, Donald Tusk pada X, dilansir Reuters, pada Senin (8/7/2024).

Beberapa reaksi awal dari luar negeri bersukacita karena ancaman langsung dari pemerintahan sayap kanan di Prancis telah dihindari.

Juru Bicara Kebijakan Luar Negeri untuk Partai Sosial Demokrat Kanselir Olaf Scholz di Jerman Nils Schmid mengatakan bahwa yang terburuk kini telah dihindari.

"Presiden secara politik melemah, meskipun dia tetap memegang peran utama mengingat posisi mayoritas yang tidak jelas. Membentuk pemerintahan akan menjadi rumit," kata Schmid kepada grup media Funke.

Kemudian, Partai Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengucapkan selamat kepada aliansi kiri, yang disebut New Popular Front (NPF), atas kemenangan yang menghentikan kelompok sayap kanan mencapai pemerintahan.

Sementara itu, Ketua Partai Sosialis PASOK di Yunani, Nikos Androulakis mengatakan bahwa rakyat Prancis telah membangun tembok untuk melawan kelompok sayap kanan, rasisme, dan intoleransi serta menjaga prinsip-prinsip abadi Republik Prancis, kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan.

Seperti diketahui, hasil exit poll Pemilu Prancis putaran kedua menunjukkan bahwa koalisi sayap kiri New Popular Front (NPF) berpotensi menguasai kursi parlemen.

Dilansir Al-Jazeera, lembaga jajak pendapat setempat memperkirakan NPF akan unggul dari koalisi berhaluan tengah Ensemble pimpinan Presiden Prancis Emmanuel Macron, serta partai sayap kanan National Rally (RN) yang dipimpin Marine Le Pen.

Meski begitu, tidak ada satu kelompok pun yang dinyatakan menang mutlak dengan suara mayoritas. NPF diproyeksikan meraih 177 kursi, Ensemble 148 kursi, sementara RN mendapatkan 142 kursi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemimpin Partai Patriots, Florian Philippot menegaskan bahwa Paris akan terus mendukung Kyiv, Ukraina terlepas dari hasil Pemilihan Umum (Pemilu) di Prancis.

Menurut politisi Prancis itu, retorika pemerintah Prancis tentang Rusia kemungkinan besar tidak akan berubah.

"Mengenai bantuan Prancis ke Ukraina, sayangnya tidak akan ada yang berubah. Paris akan terus mempersenjatai dan membiayai Kyiv, menundukkan rakyat Prancis ke Uni Eropa, NATO, dan Amerika Serikat," katanya, dilansirTASS, Senin (8/7/2024).

Menurutnya, tidak ada satupun kandidat yang ingin mengubah apapun dalam hubungan dengan Moskow, Rusia.

Adapun menurut hasil awal pemungutan suara pada Pemilu Prancis, New Popular Front (NPF) yang berhaluan kiri unggul dalam putaran kedua dan memperoleh 182 kursi di Majelis Nasional (majelis rendah parlemen).

DilansirAl-Jazeera, lembaga jajak pendapat setempat memperkirakan NPF akan unggul dari koalisi berhaluan tengah Ensemble pimpinan Presiden Prancis Emmanuel Macron, serta partai sayap kanan National Rally (RN) yang dipimpin Marine Le Pen.

Meski begitu, tidak ada satu kelompok pun yang dinyatakan menang mutlak dengan suara mayoritas. NPF diproyeksikan meraih 177 kursi, Ensemble 148 kursi, sementara RN mendapatkan 142 kursi.

Sementara itu, menurut Istana Elysee, Presiden Prancis Emmanuel Macron tidak akan berpidato setelah Pemilu awal di negara itu.

Macron menyatakan ingin menunggu data yang lebih akurat tentang distribusi mandat di parlemen baru untuk membuat keputusan yang diperlukan.

Saluran televisiBFMTVmelaporkan sebelumnya bahwa Macron diperkirakan akan menyampaikan pidato kepada rakyat setelah Pemilu untuk mengomentari hasilnya.

Sementara itu, terlepas dari hasil Pemilu, Macron berencana untuk mengunjungi Washington untuk menghadiri pertemuan puncak NATO, pekan depan.

REPUBLIKA.CO.ID, PARIS – Kemenangan partai politik sayap kanan pada putaran pertama pemilu Prancis berhasil diadang oleh koalisi sayap kiri dalam pemilihan tahap dua pada Ahad. Pengakuan atas kedaulatan Palestina jadi salah satu janji pertama yang diucapkan politikus sayap kiri.

Tidak ada partai yang memenangkan mayoritas dalam putaran kedua pemilihan parlemen Prancis pada Ahad, di mana seluruh 577 kursi Majelis Nasional diperebutkan. Menurut media Paancis Le Monde, aliansi sayap kiri Front Populer Baru memenangkan 182 kursi sementara Ensemble yang berhaluan tengah, yang didukung oleh Presiden Emmanuel Macron, memenangkan 168 kursi.

“Kami akan memiliki perdana menteri dari Front Populer Baru,” Jean-Luc Mélenchon, pemimpin sayap kiri Prancis, memposting di X pada Ahad malam. “Kami akan dapat memutuskan banyak hal melalui keputusan. Di tingkat internasional, kita harus setuju untuk mengakui Negara Palestina.”

Partai sayap kanan National Rally, yang dipimpin oleh Marine Le Pen, memenangkan 143 kursi. Ini sebuah hasil yang mengecewakan bagi partai tersebut setelah memimpin putaran pertama pemungutan suara seminggu yang lalu dan tampaknya berada dalam jarak yang sangat dekat untuk mendapatkan mayoritas.

Sebaliknya, kandidat pertengahan dan sayap kiri bekerja sama untuk mengalahkan koalisi sayap kanan, National Rally, dengan mengeluarkan kandidat mereka dari pencalonan di mana partai lain memiliki peluang lebih besar untuk menang.

Media Yahudi Forward melansir, kelompok sayap kanan sedianya musuh lama Yahudi Prancis. Pendiri National Rally, termasuk ayah Le Pen, Jean-Marie Le Pen, telah berulang kali dihukum karena ujaran kebencian dan penyangkalan Holocaust. Sedangkan Pierre Bousequet, yang bertugas di Waffen-SS Partai Nazi serta kandidat dalam pemilu ini juga dituduh antisemitisme.

Namun, di tengah sorotan terhadap genosida Israel di Jalur Gaza, Yahudi Prancis justru mendukung sayap kanan karena kelompok kiri di negara itu saat ini yang paling kritis terhadap negara Israel.

Patut dicatat bahwa tudingan antisemitisme di Eropa tak hanya soal rasisme terhadap etnis Yahudi. Kerap kali, kritik terhadap negara Israel juga dimasukkan dalam antisemitisme.

Ilmuwan politik Jean-Yves Camus mengatakan sebelum pemungutan suara bahwa ia merasa “terjebak” oleh kelompok sayap kiri, terutama ketika kaum Sosialis yang lebih moderat berkoalisi dengan partai Mélenchon.

“Kami cukup marah dan kecewa,” kata Camus. “Sebagai orang Yahudi, kami merasa dikhianati dan kami pikir akan lebih baik jika Partai Sosialis tidak menjalin aliansi dengan kelompok sayap kiri seperti ini.”

Banyak orang Yahudi Perancis mengatakan bahwa retorika pro-Palestina dari sayap kiri telah membuka pintu bagi antisemitisme. Menurut jajak pendapat yang dilakukan oleh Komite Yahudi Amerika (AJC) di Eropa, 92 persen orang Yahudi Prancis percaya bahwa kelompok kiri France Unbowed telah “berkontribusi” terhadap meningkatnya antisemitisme.

Kini, kebuntuan tampaknya terjadi di masa depan Prancis. Setelah pencalonan, Perdana Menteri Gabriel Attal yang berhaluan tengah dan memiliki akar Yahudi, mengatakan dia berencana untuk mundur.

Komunitas Yahudi yang berjumlah 500.000 jiwa di negara tersebut telah terguncang sejak serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober dan kampanye militer Israel berikutnya di Gaza, yang telah menghancurkan sebagian besar wilayah kantong tersebut. Prancis juga mengalami lonjakan antisemitisme sejak 7 Oktober.

Kejutan bagi sebagian orang Yahudi Perancis terjadi segera setelah kejadian 7 Oktober, ketika beberapa politisi sayap kiri menolak untuk secara eksplisit mengutuk serangan Hamas terhadap Israel. Le Pen, sementara itu, berupaya mengubah citra partainya, meninggalkan antisemitisme, mengecam serangan Hamas, dan mendorong posisi pro-Israel. Partai tersebut sekarang menekankan sikap anti-imigrasi dan Eurosceptic.

CRIF, sebuah organisasi payung Yahudi Perancis, telah mendesak komunitas tersebut untuk menolak kelompok sayap kanan dan sayap kiri. Namun menjelang pemungutan suara hari Minggu, ketika dihadapkan dengan kebangkitan France Unbowed, beberapa suara terkemuka Yahudi menyerukan masyarakat untuk memilih partai Le Pen. Salah satu ekspresi dukungan yang mencolok terhadap National Rally datang dari Serge Klarsfeld, seorang penyintas Holocaust Perancis yang terkenal karena memburu penjahat Nazi dan mendesak agar mereka diadili.

“Nasional Rally mendukung orang Yahudi, mendukung negara Israel,” kata Klarsfeld, 88 tahun, dalam wawancara yang disiarkan televisi secara nasional bulan lalu. “Ketika ada partai anti-Yahudi dan partai pro-Yahudi, saya akan memilih partai pro-Yahudi.”

Alain Finkielkraut, seorang filsuf terkemuka Perancis, juga mengatakan di majalah Le Point bahwa dia akan “mempertimbangkan mimpi buruk karena harus memilih National Rally untuk memblokir antisemitisme.” Sementara itu, sekelompok pemimpin komunitas Yahudi Prancis bertemu dengan Le Pen pada Senin.

Paris: Kejutan terjadi di pemilihan umum parlemen Prancis putaran kedua, di mana hasilnya berada di luar ekspektasi banyak orang.

Aliansi partai sayap kiri memperoleh kursi terbanyak, namun tidak berhasil memperoleh mayoritas kursi walau mengalahkan sayap kanan dan sentris. Hal ini menyebabkan parlemen Prancis berada dalam posisi menggantung, dan mungkin akan mengalami kebuntuan politik.

Hasil pemilu ini mengejutkan banyak pihak, di mana partai sayap kanan diprediksi meraih kursi terbanyak.
Melansir dari ITV pada Senin, 8 Juli 2024, hasil akhir pemilu Prancis hingga menunjukkan aliansi kiri New Popular Front atau Front Populer Baru mendapatkan 182 kursi. Sedangkan partai sentris pimpinan Presiden Emmanuel Macron meraih 163 kursi, dan Marine Le Pen dari sayap kanan National Rally (RN) 143 kursi.

Dengan hasil ini, tidak ada satu pun dari ketiga blok utama yang berhasil mencapai 289 kursi yang diperlukan untuk mengendalikan Majelis Nasional Prancis yang memiliki total 577 kursi.

Ketidakpastian politik ini berpotensi mengguncang pasar di Prancis dan ekonomi negara yang merupakan terbesar kedua di Uni Eropa. Situasi ini juga dapat memiliki dampak signifikan terhadap perang di Ukraina dan diplomasi global.

Perdana Menteri Gabriel Attal, yang berencana mengajukan pengunduran diri pada Senin ini, mengatakan bahwa, "Negara kami menghadapi situasi politik yang belum pernah terjadi sebelumnya dan bersiap untuk menyambut dunia dalam beberapa minggu." Dengan Olimpiade yang semakin dekat, ia mengatakan bahwa dirinya siap untuk tetap menduduki posisinya.

Baca juga: Pemilu Putaran Kedua Prancis Dimulai, Sayap Kanan di Atas Angin

Kiri Ekstrem

Macron menyerukan pemilu pada 9 Juni lalun untuk memberikan apa yang disebutnya sebagai ‘klarifikasi’ setelah peningkatan dukungan untuk partai sayap kanan dalam pemilu Parlemen Eropa.

Lonjakan suara sayap kanan memotivasi partai-partai kiri untuk bersatu dalam aliansi baru, yang berencana menjalankan program belanja publik yang mahal dan mengambil sikap tegas terhadap Israel terkait konflik dengan Hamas.

Macron menggambarkan aliansi kiri sebagai "ekstrem," dan memperingatkan bahwa program ekonominya bisa menghancurkan Prancis, yang sudah dikritik oleh pengawas Uni Eropa karena utangnya.

Namun, seiring proyeksi dan penghitungan suara yang menunjukkan Front Populer Baru memperoleh kursi terbanyak, para pemimpinnya segera mendorong Macron untuk memberi mereka kesempatan pertama membentuk pemerintahan dan mengusulkan perdana menteri untuk berbagi kekuasaan dengan presiden.

Pemimpin yang paling menonjol dari aliansi sayap kiri, Jean-Luc Mélenchon, mengatakan bahwa aliansinya "siap untuk memerintah."

Meskip National Rally gagal meraih mayoritas absolut yang akan memberikan Prancis pemerintahan sayap kanan pertama sejak Perang Dunia II, partai anti-imigrasi dengan hubungan historis dengan antisemitisme dan rasisme ini memperoleh kursi lebih banyak dari sebelumnya di Majelis Nasional.

Banyak pemilih menganggap bahwa menjaga sayap kanan dari kekuasaan merupakan hal penting. Mereka pun mendukung kandidat dari selain sayap kanan di putaran kedua.

Pemimpin National Rally, Marine Le Pen, yang diperkirakan akan mencalonkan diri sebagai presiden untuk keempat kalinya di tahun 2027, mengatakan bahwa pemilu ini merupakan langkah awal menuju "kemenangan di masa depan."

"Gelombang sedang naik," katanya. "Kali ini tidak naik cukup tinggi."

"Kenyataannya adalah bahwa kemenangan kita hanya tertunda," tambahnya. (Shofiy Nabilah)

(WIL)

Jakarta: Perdana Menteri Prancis Gabriel Attal, Minggu, 7 Juli 2024 malam, mengumumkan akan mengajukan pengunduran dirinya kepada Presiden Emmanuel Macron pada Senin, 8 Juli 2024 setelah koalisi partai pengusungnya, Ensemble, gagal mencapai kemenangan mayoritas pada putaran kedua pemilu parlemen yang dipercepat.

"Malam ini formasi politik yang saya wakili dalam kampanye ini tidak memiliki mayoritas, saya akan mengajukan pengunduran diri saya kepada presiden besok pagi," kata Attal.

Gabriel Attal memuji bahwa 'tidak ada yang ekstrem' yang mendapatkan kursi mayoritas untuk menjalankan pemerintahan Prancis.

Ia mengacu pernyataannya itu pada jumlah kursi yang diperoleh oleh partai sayap kanan Rassemblement National (RN) dan aliansi sayap kiri Nouveau Front populaire (NFP) yang mencapai mayoritas untuk memerintah negara tersebut.

NFP bisa memenangi 180 hingga 205 kursi di majelis rendah parlemen, yaitu Majelis Nasional, menurut proyeksi terbaru berdasarkan perkiraan perusahaan survei Ifop.

Aliansi sentris Ensemble, yang didukung oleh Presiden Macron, berada di peringkat kedua dengan kemungkina n perolehan kursi sebanyak 164 hingga 174, sementara RN yang dipimpin Marine Le Pen akan memperoleh 130 hingga 145 kursi.

Majelis Nasional memiliki total 577 kursi dan tidak satu pun dari tiga blok utama tersebut diproyeksikan memperoleh mayoritas absolut dengan 289 kursi.

Pemilu putaran pertama dilaksanakan pada 30 Juni dengan menghasilkan 76 calon terpilih, tanpa perlu ada putaran kedua.

RN sendiri memperoleh 29,26 persen suara (37 kursi). Angka itu meningkat hingga lebih dari 33 persen jika digabungkan dengan perolehan sekutu-sekutunya.

NFP mendapat 28,06 persen (32 kursi), sementara Ensemble menempati posisi ketiga dengan sedikit di atas 20,04 persen (dua kursi).

Macron membubarkan parlemen dan mengumumkan pemilu dini setelah RN meraih lebih dari 31 persen suara dalam pemilu Parlemen Eropa pada 9 Juni hingga mengalahkan blok sentris yang dipimpinnya. AFP PHOTO/Alain Jocard/Ludovic Marin

(CDE)

Bisnis.com, JAKARTA – Hasil exit poll Pemilu Prancis putaran kedua menunjukkan bahwa koalisi sayap kiri New Popular Front (NPF) berpotensi menguasai kursi parlemen.

Dilansir Al-Jazeera, lembaga jajak pendapat setempat memperkirakan NPF akan unggul dari koalisi berhaluan tengah Ensemble pimpinan Presiden Prancis Emmanuel Macron, serta partai sayap kanan National Rally (RN) yang dipimpin Marine Le Pen.

Namun demikian, tidak ada satu kelompok pun yang dinyatakan menang mutlak dengan suara mayoritas. NPF diproyeksikan meraih 177 kursi, Ensemble 148 kursi, sementara RN mendapatkan 142 kursi.

Kondisi itu disebut membuat situasi politik Prancis diliputi ketidakpastian. Pasalnya, konferensi tingkat tinggi (KTT) NATO akan digelar pada 9 Juli dan Olimpiade Paris menanti tiga pekan lagi.

Perdana Menteri (PM) Prancis Gabriel Attal mengatakan bakal mengundurkan diri pada hari ini, tetapi menyatakan siap untuk bertugas jika diperlukan, utamanya karena pergelaran Olimpiade.

“Negara kami sedang menghadapi situasi politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kami juga bersiap menyambut dunia dalam beberapa minggu,” kata Attal sebagaimana dikutip, Senin (8/7/2024).

New Popular Front merupakan koalisi anyar yang dibentuk pada bulan lalu, usai Macron menyerukan pemilihan cepat. Koalisi itu terdiri dari Partai Sosialis, Hijau, Komunis, serta kelompok ultra sayap kiri, France Unbowed.

Atas hasil pemilu tersebut, pentolan France Unbowed, Jean-Luc Melenchon menuntut agar kelompok sayap kiri diizinkan untuk segera membentuk pemerintahan.

“Konstituen sayap kiri yang bersatu telah menunjukkan bahwa mereka, dengan caranya sendiri, telah menggagalkan jebakan yang dibuat untuk negara ini. Dengan caranya sendiri, sekali lagi, hal ini telah menyelamatkan Republik,” ujarnya.

Adapun, National Rally masih memimpin pada putaran pertama pemilu yang berlangsung pada 30 Juni lalu. Marine Le Pen, yang digadang-gadang kembali mencalonkan diri sebagai presiden pada 2027, mengatakan bahwa hasil tersebut merupakan batu pijakan bagi kemenangan pada masa depan.

“Air pasang sedang meningkat. Kali ini kenaikannya tidak cukup tinggi, tetapi terus meningkat. Kemenangan kita hanya tertunda,” kata Le Pen.

Sementara itu, Kantor Kepresidenan Prancis mengatakan bahwa Macron saat ini tengah mencermati hasil pemilu.

“Presiden akan memastikan bahwa pilihan kedaulatan rakyat Prancis dihormati,” demikian pernyataan resmi yang diberikan.