JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota pemadam kebakaran Kota Depok Sandi Butar Butar menyebut bahwa mesin power take-off (PTO) pada unit mobil pemadam yang berfungsi untuk memadamkan api, tidak layak digunakan.

"Dikatakan bisa digunakan, bisa. Tapi layak, enggak. Semua mesin PTO di kota Depok (tidak layak)," ucap Sandi kepada Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Menurut Sandi, ketidaklayakan mesin PTO itu disebabkan karena perawatan tidak rutin oleh bagian bidang sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Damkar Pemkot Depok.

"Bohong kalau mereka melakukan perawatan berkala, setiap bulan, setiap minggu. Enggak ada. Kalau berani mereka cek, kan setiap tempat itu ada CCTV," ungkap dia.

Sandi menambahkan, pengabaian oleh itu tidak hanya terjadi pada mesin PTO, tetapi juga unit mobil pemadam secara keseluruhan.

Apabila ada mobil yang mengalami kerusakan suku cadang, petugas pemadam harus marah-marah terlebih dahulu, baru diperbaiki. Apabila pro aktif, perbaikan tidak kunjung datang.

"Kami ngomong dulu, kami ngoceh, marah-marah, baru dibawa ke bengkel," urai dia.

Lebih lanjut, Sandi mengungkapkan, tidak ada peremajaan alat atau unit mobil pemadam yang seharusnya dilakukan setiap tahun.

"Jadi itu bohong mereka, Itu unit, itu enggak dibawa ke Dishub, enggak uji kir, Itu cuma stiker doang, mereka melepas stiker, terus dipasang stiker baru, enggak ada namanya peremajaan seperti itu," lanjut dia.

Diketahui sebelumnya, Empat pegawai agen gas menjadi korban luka akibat kebakaran yang melanda tempatnya bekerja di Perumahan Tirta Mandala, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Rabu (7/11/2024) malam.

Lambatnya penanganan kebakaran disebabkan karena mobil atau unit pemadam yang diterjunkan ke tempat kejadian perkara (TKP) tidak berfungsi dengan baik.

"Jadi pada saat kita nyampe, kondisi sudah terbakar tuh agen gas, Bang. Saat itu sudah ada tiga korban pegawainya (yang terluka). Kita berusahalah memadamkan, pada saat kita berusaha memadamkan kita gunakan selang seadanya," ucap Sandi.

Lebih lanjut, Sandi menceritakan, ketika tim sudah bersiap untuk melakukan pemadaman, ternyata mesin tidak bekerja.

"Sudah siap menyemprot, pada saat dinyalakan mesinnya, mesinnya tidak berfungsi, Warga semua nilai dan menyaksikan kejadian itu," ungkap dia.

Pada saat itu, mesin power take-off (PTO) mengeluarkan asap ketika hendak digunakan untuk memadamkan api.

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Mohammad Idris berjanji membenahi sarana dan prasarana Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Depok, serta mengkaji kenaikan upah para petugas damkar.

Hal itu tertuang dalam surat jawaban Idris atas somasi terbuka yang dilayangkan 80 petugas damkar Kota Depok. Surat bernomor 180/691-Huk tersebut tertanggal Senin (4/11/2024) dan ditandatangani secara elektronik oleh Idris.

“Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok telah menganggarkan sarana dan prasarana secara bertahap agar operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok dapat berfungsi lebih baik dan layak,” bunyi poin ketiga surat tersebut, dikutip Kompas.com, Kamis (7/11/2024).

Idris berjanji akan mempertimbangkan tuntutan para petugas damkar terkait kenaikan upah sesuai dengan APBD Kota Depok.

“Berkaitan dengan kenaikan upah petugas damkar, akan dipertimbangkan sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok,” bunyi poin kelima surat.

Terkait permintaan pemberian santunan untuk keluarga Martinnius Reja Panjaitan, petugas damkar Depok yang gugur usai bertugas memadamkan kebakaran Pasar Cisalak, Jumat (18/10/2024), serta beasiswa pendidikan untuk anak Martin, Idris juga berjanji mempertimbangkan.

“Adapun pemberian penghargaan gelar dan tanda jasa akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,” jelas Idris.

Sebelumnya diberitakan, 80 petugas damkar Depok melayangkan somasi terbuka yang ditujukan kepada pemerintah Kota Depok, khususnya Wali Kota Mohammad Idris, Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono, dan Kepala Dinas Damkar Adnan Mahyudin.

Terdapat empat poin yang diminta para petugas damkar dalam somasi tersebut. Pertama, memperbaiki sarana dan prasarana damkar Kota Depok.

Kedua, melakukan audit internal terkait dugaan korupsi di Dinas Damkar Kota Depok yang hasilnya harus disampaikan ke publik.

Ketiga, menaikkan upah petugas damkar dari Rp 3,2 juta, hingga serendah-rendahnya setara dengan UMP Kota Depok senilai Rp 4,9 juta.

Keempat, Martinnius Reja Panjaitan, petugas Damkar yang meninggal dunia usai bertugas di kebakaran Pasar Cisalak, Cimanggis, Jumat (18/10/2024), memperoleh plakat register Pemkot Depok sebagai pahlawan damkar. Serta membiayai pendidikan anaknya sejak sekarang hingga pendidikan tinggi.

DEPOK, KOMPAS.com - Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Nina Suzana, mengonfirmasi bahwa pihaknya belum menerima surat somasi terbuka yang dilayangkan petugas pemadam kebakaran (Damkar) Depok.

Somasi ini diajukan melalui kuasa hukum 80 petugas Damkar Depok, Deolipa Yumara, di depan Kejaksaan Negeri (Kejari) pada Rabu (23/10/2024).

“Surat somasinya belum diterima ya,” ujar Nina saat dikonfirmasi, Jumat (25/10/2024).

Nina menambahkan, Pemkot Depok akan segera menanggapi isi somasi setelah dokumen tersebut diterima.

“Kalau sudah ada (somasi), apa yang dikonfirmasi dalam surat tersebut akan dijawab sesuai kewenangan,” kata Nina.

Somasi ini ditujukan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, khususnya kepada Wali Kota Mohammad Idris, Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono, dan Kepala Dinas Damkar Adnan Mahyudin.

Dalam somasi tersebut, terdapat empat tuntutan utama dari petugas Damkar.

Pertama, perbaikan sarana dan prasarana Damkar Kota Depok.

Kedua, pelaksanaan audit internal terkait dugaan korupsi di Dinas Damkar yang hasilnya harus diumumkan kepada publik.

Ketiga, permintaan kenaikan upah petugas Damkar dari Rp 3,2 juta menjadi setara dengan UMP Kota Depok sebesar Rp 4,9 juta.

Tuntutan terakhir terkait pengakuan bagi Martinnius Reja Panjaitan, petugas Damkar yang gugur usai bertugas pada kebakaran di Pasar Cisalak, Cimanggis, Jumat (18/10/2024).

Para petugas meminta agar Martinnius diberikan penghargaan sebagai pahlawan Damkar oleh Pemkot Depok, serta biaya pendidikan anaknya hingga jenjang tinggi.

DEPOK, KOMPAS.com - Kuasa hukum 80 petugas pemadam kebakaran (Damkar) Depok, Deolipa Yumara menyampaikan, somasi yang dilayangkan kepada Pemkot adalah harapan terakhir sebelum menggugat secara hukum.

"Kita somasi pemerintah kota Depok supaya bekerja, kalau enggak bisa bekerja kita minta mereka diganti, tapi ini kan kita masih mengharapkan mereka bekerja," kata Deolipa kepada Kompas.com, Jumat (25/10/2024).

Deolipa membacakan somasi terbuka di depan Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok pada Rabu (23/10/2024) lalu demi menerima tanggapan dan perubahan dari Pemkot selama tujuh hari ke depan.

"Kita pakai somasi ini, kalau mereka dalam tujuh hari kerja kemudian membereskan ini semua, ya bagus berarti, kita tidak perlu lagi menggugat," tutur Deolipa.

Jika situasi masih stagnan dan pejabat Pemkot tidak menggubris somasi tersebut, Deolipa akan mengajukan gugatan citizen lawsuit, yaitu gugatan warga kepada pemerintah.

Menurut dia, sudah ada 11 warga Depok dari berbagai wilayah memintanya mewakili mereka membuat gugatan tersebut.

"Kalau enggak ada respons, kita kencangkan saja, memang harus digugat. Jadi minggu depan ya, paling gugatannya masuk Kamis atau Jumat," kata Deolipa.

Sebelumnya diberitakan, petugas Damkar Depok melayangkan somasi terbuka yang ditujukan kepada Pemkot, khususnya Wali Kota Mohammad Idris, Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono, dan Kadis Damkar Adnan Mahyudin.

Terdapat empat poin yang disampaikan dalam somasi tersebut.

Pertama, memperbaiki sarana dan prasarana Damkar Kota Depok.

Kedua, melakukan audit internal terkait dugaan korupsi di Dinas Damkar Kota Depok yang hasilnya harus disampaikan ke publik.

Ketiga, menaikkan upah petugas Damkar dari Rp 3,2 juta hingga serendah-rendahnya setara dengan UMP Kota Depok senilai Rp 4,9 juta.

Keempat, memberikan plakat register Pemkot Depok kepada mendiang Martin sebagai pahlawan Damkar, serta membiayai pendidikan anaknya sejak sekarang hingga pendidikan tinggi.

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Rizky Suryarandika

Sekolah Dasar Negeri Pondok Cina (SDN Pocin) 1, Jalan Margonda Raya, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat (Jabar), ibarat rumah hantu. Pohon gugur di mana-mana, atap genteng tua menghitam, dan sampah berserakan. Kondisi itu kontras dengan hingar bingar di sepanjang Jalan Margonda Raya yang dapat terlihat jelas.

Republika.co.id menengok secara langsung kondisi sekolah di jalan strategis tersebut pada Selasa (13/8/2024). Tak ada hawa kehidupan di sekolah itu. Tak ada pula tawa dan tangis yang biasa bergema dari sebuah SD yang dipenuhi anak kecil.

Pagar dan pintu sekolah yang dipantau Republika.co.id malah digembok. Alhasil, Republika.co.id hanya dapat melihat bangunannya dari luar dan samping saja. Namun itu sudah cukup untuk mengetahui betapa terbengkalainya bangunan itu.

Aroma pesing pun terpancar kuat di pintu masuk SDN Pocin 1. Nampaknya, bangunan itu sudah menjelma menjadi toilet umum. Maklum saja, ojek online dan pedagang asongan biasa mangkal di sekitaran SDN Pocin 1. Apalagi ada halte disana yang biasa digunakan untuk duduk-duduk.

"Yang di sini biasa jaga namanya Pak Hendra, tapi lagi nggak ada, nggak tahu kapan balik lagi. Dia bukan orang sini," kata pedagang minuman di depan SDN Pocin 1, Aep kepada Republika.co.id di lokasi.

Aep mengungkapkan, saat SDN Pocin 1 masih aktif, siswa-siswanya biasa jajan dagangannya. Tapi Aep kini tak bisa mengandalkan penjualan dari para siswa SD. "Sekarang yang beli paling orang yang lewat saja, sama ojol. Kalau dulu banyak anak SD jajan ke sini," ujar Aep.

Hal senada disampaikan Gofar yang sedang mangkal berjualan batagor. Gofar menyaksikan sepinya SDN Pocin 1 tanpa ada aktivitas manusia sejak tak lagi digunakan. Walau demikian, Gofar tetap kadang mangkal di sana karena lokasinya strategis dekat penyeberangan orang.

"Yang beli itu orang-orang yang nyeberang ke sini dari arah Pocin (stasiun Pondok Cina), banyak tuh yang beli orang kantoran, anak kampus," ujar Gofar.

Bangunan SDN Pocin 1 resmi ditinggalkan semenjak siswanya direlokasi ke gedung baru di Jalan Pinang, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok. SDN Pocin 1 lantas dimerger dengan SDN 5 Pocin.

Sehingga gedung SDN Pocin 5 menjelma menjadi SDN Pocin 1. Perubahan nama itu terjadi sejak 23 Desember 2023 sesuai edaran Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok.

Bangunan SDN Pocin 1 sejatinya telah berdiri dan berfungsi sebagai tempat pendidikan sejak tahun 1946. Bangunan itu termasuk aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Tapi kini sudah dinonaktifkan.

Pemkot Depok melalui Wali Kota M Idris semula merencanakan gedung bersejarah SDN Pocin 1 dijadikan masjid lewat dana bantuan dari Provinsi Jabar. Tapi pembangunan itu ditentang habis-habisan. Buntutnya, rencana itu dibatalkan M Ridwan Kamil selaku gubernur Jabar periode 2018-2023.

Wali Kota Depok Mohammad Idris mengaku, belum bisa memastikan kelanjutan proyek pembangunan Masjid Agung Depok yang sebelumnya direncanakan dibangun di lahan SDN Pocin 1. Kondisi itu lantaran dana pembangunan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar telah dicabut.

"Jadi kalau sekarang belum ada (pembangunan). Kan duitnya juga sudah dicabut, Gubernurnya juga sudah hilang (tuntas masa jabatan). Itu (pembangunan) sih urusan nanti, sekarang kan Gubernur juga sudah cabut duitnya," jelas Idris di Balai Kota Depok, Rabu (4/10/2023).

Pemkot Depok menang...

Pemkot memang telah menang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait lahan di SDN Pocin 1. Tapi para orang tua siswa sempat mengajukan banding.

Walau demikian, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta tetap menolak upaya banding dari orang tua siswa SDN Pocin 1 terhadap Wali Kota Depok M Idris. PTTUN Jakarta menguatkan putusan PTUN Bandung.

"Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 44/G/TF/2023/PTUN.BDG. tanggal 11 September 2023 yang dimohonkan banding," demikian bunyi amar putusan dilihat di situs Mahkamah Agung (MA), Selasa (23/1/2024).

Keputusan penolakan gugatan banding wali murid SDN Pocin 1 itu tertuang dalam amar putusan nomor 314/B/TF/2023/PT.TUN.JKT. Perkara tersebut diputus dalam rapat musyawarah majelis hakim PTTUN Jakarta pada Senin (8/1/2024) oleh hakim ketua majelis, Santer Sitorus.

Sayangnya, kini sekolah itu menjadi tidak terurus. Siswa sudah terusir dari sekolah. Sementara rencana pembangunan masjid tidak jelas kepastiannya.