Pemkot Palembang akan menjadikan Lawang Borotan sebagai destinasi wisata baru. Bangunan peninggalan era kolonial Belanda itu dinilai potensial untuk dikembangkan.

Hal tersebut disampaikan Pj Wali Kota Palembang, Ucok Abdulrauf Damenta, saat koordinasi tentang Lawang Borotan dengan Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Maudi Nurdika.

"Sisi luar Lawang Borotan akan direvitalisasi untuk menyambut Tahun Baru. Bakal ada sentra UMKM, wisata malam, area parkir juga akan ditata. Ini program jangka pendek," ujar Damenta.

Di area tersebut juga akan disiapkan pula aksi teatrikal tentang Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II dan Perang 5 Hari 5 Malam,

Lawang Borotan maknanya adalah pintu belakang dan merupakan salah satu pintu paling penting di Benteng Kuto Besak (BKB) di masa itu.

Lawang Borotan memiliki tinggi sekitar 7 meter dan lebar 6 meter. Konstruksinya dari batu bata dan kapur tanpa memakai rangka besi.

Lokasi Lawang Borotan di sisi kanan Benteng Kuto Besak. Posisinya berseberangan dengan Kantor Wali Kota Palembang, sehingga mudah dijangkau karena berada di pusat kota.

"Kami mohon izin dan restu dan akan segera melakukan perbaikan," kata Damenta.

Damenta juga memaparkan tentang konsep penataan BKB, kawasan Kambang Iwak; jogging track, air mancur, anjungan, serta Gedung Kesenian dan Balai Prajurit.

“Untuk Gedung Kesenian akan ada pertunjukan seni setiap bulan. Gedungnya juga bisa digunakan oleh masyarakat. Begitu juga Balai Prajurit. Nanti mungkin bisa berkolaborasi dengan Kodam II Sriwijaya,” jelasnya.

Pangdam II Sriwijaya, Mayjen TNI Maudi Nurdika, menyambut positif program maupun event-event yang akan dilaksanakan Pemkot Palembang.

Pangdam mengharapkan penataan wisata itu memberikan multiplier effect. Ada kuliner, tempat wisata dan pertunjukkan seni yang terintegrasi.

“Kami apresiasi dan dukung penuh. Memang perlu kolaborasi dengan stakeholders terkait. Intinya kamu men-support,” katanya

Pemkot Palembang terus berupaya mendorong masyarakat untuk memanfaatkan angkutan umum terintegrasi utamanya angkutan kereta LRT.

Dalam mewujudkan hal itu, pemerintah memberikan layanan transportasi yang aman, nyaman, mudah, dan murah bagi masyarakat.

Pj Wali Kota Palembang, A Damenta, melakukan pertemuan dengan Menhub, Budi Karya Sumadi, untuk membahas keberlanjutan pelaksanaan dan pengembangan Buy The Service (BTS), Kamis 3 Oktober 2024.

Hasil pembahasan, memastikan penyediaan angkutan umum terintegrasi yang aman dan nyaman di Kota Palembang berupa angkutan umum angkot feeder dan mikro bus feeder sebagai angkutan pengumpan bagi angkutan umum kereta LRT.

Pj Wali Kota Palembang, A Damenta, mengatakan beberapa pelaksanaan dan pengembangan yang akan dilakukan pada tahun 2025 nanti.

Yakni pelaksanaan lanjutan angkot feeder dilaksanakan di 7 koridor, pendanaannya melalui sharing, subsidi dengan dana APBD Kota Palembang sebanyak 2 koridor dan 5 koridor di subsidi dana APBN.

"Selanjutnya pengembangan angkutan mikro bus feeder di tahun 2025, yaitu kendaraan BTS Teman Bus akan dirubah menggunakan kendaraan mikro bus feeder dan dilakukan penataan rute (rerouting) sebanyak 4 koridor," ujarnya.

Dengan pendanaan sharing yaitu disubsidi dana APBD Kota Palembang sebanyak 1 koridor, 1 koridor di subsidi oleh Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan dan 2 koridor di subsidi dana APBN Kemenhub.

Selanjutnya berkaitan dengan Mou kerja sama pengembangan angkutan perkotaan Palembang akan diperluas, antara Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perkeretaapian, Pemerintah Kota Palembang, dan Pemprov Sumsel.

Pelaksanaan layanan Buy The Service (BTS) yang terkoneksi Light Rail Transit (LRT) serta Feeder angkutan darat yang beroperasi di Kota Palembang dinilai sukses oleh jajaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI.

Tingginya animo masyarakat untuk beralih ke angkutan massal ini masuk dalam pembahasan rapat khusus Pemkot Palembang bersama jajaran Kemenhub RI di Gedung Karsa Kemenhub, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Pj Wali Kota Palembang, A Damenta, mengatakan program BTS tahun 2025 mendapat dukungan penuh dari Kemenhub RI.

"Alhamdulilah hasil penyampaian rancangan pelaksanaan program BTS 2025 di Palembang terlihat ada gayung bersambut dari Pak Menteri Perhubungan," katanya.

Saat paparan di hadapan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Pj Wali Kota A Damenta di dampingi beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ia menjelaskan rencana keberlanjutan kerja sama transportasi darat terkoneksi LRT yang akan menjadi kota percontohan transportasi di Indonesia.

"Palembang ini termasuk kota besar, jadi sudah seharusnya seluruh transmoda connecting," ujarnya.

Saat ini, connecting transmoda darat telah memiliki 11 koridor yang beroperasi melayani kebutuhan transportasi masyarakat Palembang, selanjutnya di tahun 2025 akan ada penambahan armada baru di koridor baru.

"Alhamdulilah feeder akan menambah 2 koridor baru termasuk teman bus itu ada 4 dan di tahun 2025 nanti,” ungkapnya.

Menhub Budi Karya Sumadi, berharap Kota Palembang bisa menjadi kota percontohan transportasi di Indonesia karena telah sukses dalam penyediaan layanan BTS yang beroperasi di Kota Palembang.

"Sukses dengan BTS-nya, sebab Palembang ini termasuk kota besar layaknya Jakarta dan Bandung,” ujar Budi.

Saat ini, terdapat tujuh feeder yang beroperasi di Kota Palembang, lima di antaranya dibantu oleh Kemenhub sedangkan dua lainnya oleh Pemkot Palembang.

Oleh karena itu, Menhub sangat mendukung kelanjutan kerja sama di tahun 2025.

“Kota Palembang memperoleh subsidi paling banyak dari Kemenhub melalui Dirjen Perhubungan Darat berupa bantuan feeder dan BTS,” katanya.

Pemkot Palembang menerima penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI.

Untuk pencapaian kinerja tahun 2024 Pemkot Palembang mendapatkan predikat BB bersama dengan 16 pemerintah daerah lainnya, dan menjadi satu-satunya perwakilan dari Provinsi Sumsel yang meraih predikat tersebut.

Peningkatan predikat ini sebagai bentuk komitmen penuh Kota Palembang untuk mengupayakan peningkatan implementasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang memuat prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Selaras dengan perkembangan digitalisasi saat ini, Pemkot Palembang juga mengembangkan sebuah inovasi dalam bentuk aplikasi e-SAKIP Kota Palembang.

Melalui aplikasi e-SAKIP ini dilakukan monitoring capaian dan dialog kinerja secara berkala dan berjenjang dari atasan kepada bawahan, mulai dari level kota hingga ke perangkat daerah dan individu.

Ke depannya aplikasi e-SAKIP ini dapat diselaraskan dan di integrasikan dengan aplikasi e-KINERJA yang sudah berjalan selama ini untuk menunjukkan keseriusan Kota Palembang dalam mengupayakan perbaikan dan peningkatan kualitas implementasi kinerja pemerintahannya.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Pj Wali Kota Palembang, A Damenta dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas dalam acara SAKIP Award 2024 yang dilaksanakan di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu, 2 Oktober 2024.

Pj Wali Kota Palembang, A Damenta di dampingi Sekda dan Asisten III, mengatakan bahwa keberhasilan yang diraih ini bukan semata-mata karena kebijakan dirinya saja.

Melainkan pada kekompakan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengembangkan perencanaan berbasis kinerja yang terpadu, baik mulai dari level Kota hingga OPD itu sendiri.

“Predikat BB ini adalah akumulasi dari kekompakan semua OPD yang sama-sama memahami makna dan bagaimana menerapkan SAKIP. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Sekda, asisten dan seluruh Kepala OPD hingga staf yang telah bekerja keras sampai sejauh ini,” kata A Damenta.

Ia juga menyampaikan selamat untuk seluruh jajaran Pemkot Palembang dan semoga ke depannya peringkat yang didapatkan semakin meningkat.

"Menjadi salah satu Pemerintah Kota terbaik dalam hal Implementasi SAKIP dan Manajemen kinerja Pemerintah," ujarnya.

Sementara itu, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, berharap ajang penghargaan ini dapat meningkatkan kolaborasi antar pemerintah dalam menerapkan akuntabilitas kinerja yang progresif dan inovatif.

“Dengan memaksimalkan peran pemerintah daerah melalui upaya refocusing program dan kegiatan berdasarkan analisis efektivitas biaya (cost-effectiveness analysis) sehingga program dan kegiatan menjadi tepat sasaran dan mampu menjawab isu-isu strategis daerah,” ujar Anas.

Pemkot Palembang memutuskan harga sewa kios di Pasar 16 Ilir setelah direvitalisasi sebesar Rp 180 juta dan pedagang dapat dicicil selama 25 tahun.

Hal itu diputuskan setelah Pemkot Palembang melakukan rapat lanjutan terkait polemik Pasar 16 Ilir bersama pedagang, PT BCR selalu pengelola, dan Forkompinda, 1 Oktober 2024.

Pj Wali Kota Palembang, A Damenta, mengatakan pengerjaan revitalisasi Pasar 16 Ilir akan terus dilanjutkan dan harus mendapat dukungan semua pihak.

"Untuk pengelolaan baru harus ditaati dan dilaksanakan. Revitalisasi ini kita dukung bersama," katanya.

Terkait sewa kios, permintaan dari pedagang biaya penyewaan sebesar Rp 60 juta diangsur selama 25 tahun dinilai tidak realistis. Hal itu mengingat sejumlah fasilitas yang disediakan setelah revitalisasi selesai.

"Jadi harga sewa nantinya mulai dari Rp 180 juta dapat dicicil selama 25 tahun, per harinya pedagang hanya membayar tidak lebih dari Rp 20 ribu," jelasnya.

Perumda Pasar Palembang Jaya meminta para pedagang gedung Pasar 16 Ilir untuk melakukan daftar ulang tahap pertama pada 2-9 Oktober 2024 mendatang.

"Harga sudah ditetapkan dan mekanisme relokasi sudah disepakati sebelumnya dengan para pedagang," katanya.

Adapun pedagang yang sampai 9 Oktober 2024 nanti tidak melakukan pendaftaran maka akan dipindahkan ke Tempat Penampungan Sementara (TPS).

"Pedagang yang tidak mau pendaftar selama di periode itu artinya tidak mau lagi bergabung," katanya.

Selain itu, saat mendaftar para pedagang akan nantinya mendapatkan sertifikat sementara sembari menunggu proses pencetakan Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palembang.

Perumda Pasar juga telah menetapkan harga kios untuk 25 tahun ke depan mulai harga subsidi Rp180 juta sampai harga tertinggi Rp 337 juta.

"Bayar uang muka, kita akan proses sertifikatnya, mulai 10 Oktober 2024 kami akan update siapa yang sudah daftar untuk tetap di dalam gedung," katanya.

ASN di lingkup Pemkot Palembang diizinkan menghadiri kegiatan kampanye setiap pasangan calon (Paslon) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Diperbolehkan hadirnya ASN di kampanye itu disampaikan Pj Wali Kota Palembang Ucok Abdulrauf Damenta. Menurutnya kehadiran ASN saat rangkaian kampanye merupakan bentuk apresiasi terhadap Paslon yang maju dalam pesta demokrasi. "Diperbolehkan hadir saat kampanye pasangan calon pilkada serentak 2024, sebab ASN memiliki hak pilih," kata dia, Selasa 1 Oktober 2024. Selain itu, Damenta juga menuturkan ASN berhak untuk mendengarkan janji serta visi misi setiap Paslon jika terpilih. "Mendengarkan visi calon kepala daerah boleh. Hadir untuk mendengarkan dan menyimak visi para kandidat," kata dia. Menurutnya kehadiran ASN di acara kampanye Pilkada 2024 bukan sebagai tindakan ikut serta menyuarakan dukungan atau berkampanye bebas. Melainkan untuk mendengarkan serta mengetahui apa saja tujuan yang dijanjikan para paslon. "Yang tidak boleh itu, berpolitik praktis. seperti ikut dalam kegiatan dukung mendukung calon kepala daerah," kata dia. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Muhammad Yanurpan Yani menegaskan, ASN memang boleh hadir saat ada kampanye calon kepala daerah karena mereka bisa mendengar paparan paslon calon kepala daerah. "Mau mencoblos harus tahu dulu program visi misinya, jadi kalau datang secara masif hanya hadir mendengarkan saja boleh sesuai aturan Kemendagri," kata dia.

Untuk kesekian kalinya, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Palembang kembali raih penghargaan Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2024 dari Kementerian Investasi/BKPM. Adapun beberapa kategori yang diberikan dalam penghargaan tersebut, yakni penghargaan khusus kategori kawasan timur Indonesia, penghargaan khusus kategori Pemerintah Provinsi, penghargaan khusus kategori Pemerintah Kota, penghargaan khusus kategori Kabupaten, serta penghargaan khusus kategori Kementerian atau Lembaga. Diketahui, melalui penghargaaan yang diberikan kepada lebih dari 90 kota se-Indonesia, Pemerintah kota Palembang berhasil meraih Nominasi Investasi terbaik di Indonesia Tahun 2024 kategori Pemerintah Kota. Penghargaan yang diraih tersebut diterima langsung oleh Pemerintah kota Palembang dalam hal ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Palembang, Gunawan Gentimat MTP, Senin 30 September 2024 di Ballroom Hotel Mulia Jakarta. "Alhamdulillah kita kota Palembang berhasil meraih penghargaan dari Kementerian Investasi/BKPM," kata Gunawan. Disampaikan Gunawan, bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan tahunan yang dimana Pemerintah kota Palembang telah berhasil berhasil meraih penghargaan yang sama 3 kali berturut-turut sejak tahun 2022. "Dan ini yang ke tiga kalinya. Tentunya saya pribadi sebagai Kepala Dinas DPMPTSP kota Palembang tentu sangat bangga terkait dengan penghargaan ini," ujarnya. Kedepan, lanjut Gunawan, bahwa pihaknya akan berupaya untuk terus memaksimalkan setiap kinerjanya dalam pelayanan itu sendiri. "Sehingga penghargaan seperti ini akan terus kita raih. InsyaAllah ke jenjang penghargaan yang lebih luar biasa lagi," tutupnya.

Pemkot Palembang telah menerima informasi mengenai kondisi balita berusia sepuluh bulan berinisial MEP di Palembang yang memiliki kelainan kelamin ganda atau hipospadia sejak lahir. Pemkot Palembang juga menjamin semua pengobatan MEP. Bahkan Pj Wali Kota Palembang Ucok Abdulrauf telah mengintruksikan stakeholder terkait untuk membantu penanganan kesehatan MEP. Tak hanya itu Ucok bersama pemangku daerah di Kawasan Ulu mengunjungi lokasi tempat tinggal MEP. Ucok dan Dinas Kesehatan (Dinkes) langsung meminta kepengurusan KIS dibantu pihak camat dan lurah di sana. "Penanganan di RSUD Bari dan masih melakukan penanganan sementara sambil menunggu hasil dari ahli oleh dokter bedah," kata Ucok, Kamis 12 September 2024. Selain itu MEP juga telah memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS). Sebelumnya orangtua bayi Ellin Tri Utami mengaku tidak mempunyai jaminan kesehatan karena baru kembali ke Palembang. "Kami bersama Dinsos sudah memfasilitasi administrasi KIS, agar pasien dapat ditangani secara gratis," ujar Humas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bari Palembang Ruly Apriyadi. Ellin dan MEP merupakan orang Palembang yang sebelumnya tinggal di Bogor. Namun karena keadaan MEP terus mengalami penurunan berat badan dan saat di Bogor tidak mendapatkan bantuan kesehatan serta layanan penanganan pengobatan dan harus menjalani operasi, mereka pun memilih pulang ke kota asal. Orangtua MEP dan anaknya sementara tinggal di, Jalan KH Wahid Hasyim, Lorong Terusan, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan SU I Palembang. Ellin sempat meminta bantuan pemerintah untuk membantu biaya pengobatan dan tindak operasi sang anak. "Tadi pagi, pasien didampingi keluarga dan petugas Puskesmas 4 Ulu masuk ke RS Bari Palembang untuk dilakukan penanganan medis. penanganan dilakukan maksimal sesuai atensi langsung Pak Ucok (Pj Wako Palembang)," jelas dia. Sebelumnya Ellin orangtua MEP mengaku kesulitan mengobati sang anak jika tidak ada bantuan dari pemerintah. Kondisi MEP yang harus operasi membutuhkan biaya besar dan dirinya dan keluarga tidak memiliki jaminan kesehatan sebagai fasilitas pengobatan. Ellin bercerita, dengan kondisi MEP yang mengalami Hipospodia, anaknya itu sulit makan dan terus mendapati berat badam turun. "Sejak lahir sampai dengan umur sepuluh bulan, berat badan anak saya terus berkurang karena tidak mau makan, mungkin karena sakit," katanya, Rabu (11/9/2024).

Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dalam memberikan jaminan kesehatan terhadap masyarakat terus membuahkan hasil.

Selain meningkatnya jumlah masyarakat dalam menerima jaminan kesehatan, Pemkot Palembang juga berhasil meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) Awards.

Bahkan, predikat Universal Health Coverage (UHC) Awards yang diraih oleh Pemkot Palembang diapresiasi melalui sebuah piagam dan piala penghargaan yang diberikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia (RI), K.H. Ma’ruf Amin, Kamis 8 Agustus 2024.

Pj Wali Kota Palembang, A Damenta, melalui Kepala Dinas Kesehatan, dr. Fenty Aprina, mengatakan bahwa penghargaan yang diraih oleh Pemkot Palembang tersebut merupakan suatu penghargaan atas komitmen Pemkot dalam target UHC.

"Alhamdulillah, dengan cakupan lebih dari 98 persen dan tingkat kepesertaan lebih dari 90 persen, Pemkot Palembang berhasil mendapatkan penghargaan untuk kriteria utama," katanya.

Dengan diraihnya predikat Universal Health Coverage (UHC) Awards tersebut, diharapkan jumlah kepesertaan penerima jaminan kesehatan khusunya di Kota Palembang ke depan dapat dipertahankan. Bahkan lebih meningkat lagi.

"Targetnya seluruh masyarakat Kota Palembang mendapatkan jaminan kesehatan. Kemudian juga tentu peningkatan pelayanan kesehatannya," katanya.

Selain kepada Pemkot Palembang, Wapres RI, Ma'ruf Amin juga memberikan penghargaan kepada kepala daerah lainnya di 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota di Indonesia.

Wapres RI, K.H. Ma’ruf Amin, mengapresiasi target UHC di Indonesia yang telah terwujud di atas 98 persen dari total penduduk dengan lebih dari 275 juta jiwa yang terdaftar dalam Program JKN-KIS.

“Pencapaian ini tidak lepas dari peran sinergi dan kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan, kementerian/lembaga, dan seluruh Pemerintah Daerah,” kata Wapres.

Namun, Wapres mengingatkan bahwa evaluasi tetap diperlukan secara terus-menerus terhadap pelaksanaan program ini, terutama terkait permasalahan tunggakan peserta JKN-KIS dari kalangan mampu dan pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang macet.

“Saya berharap permasalahan ini tidak akan menghambat upaya BPJS Kesehatan dalam memastikan tersedianya fasilitas kesehatan yang berkualitas serta kemudahan akses bagi seluruh masyarakat. Khususnya di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan,” katanya.

Pj Wali Kota Palembang, A Damenta, memastikan revitalisasi Pasar 16 Ilir bakal terus berlanjut. Sejumlah pedagang pun akan direlokasi dalam waktu dekat.

Hal itu terungkap saat A Damenta bersama sejumlah jajaran melakukan peninjauan di Pasar 16 Ilir, Selasa, 6 Agustus 2024.

Dalam tinjauan itu, A Damenta, menyoroti sejumlah aspek yang harus menjadi perhatian khusus saat renovasi. Seperti; kerapian lapak pedagang dan saluran air.

"Saluran air semua sudah tertutup oleh lapak-lapak pedagang padahal itu tidak boleh dan akan diperbaiki kembali sebagai mana mestinya," katanya.

Selain itu, tata letak pedagang juga harus menjadi perhatian. Misalnya seperti adanya gudang penyimpanan minyak goreng yang ada di basement Pasar 16 Ilir yang dinilai dapat membahayakan.

"Minyak itu kalau tersulut api menimbulkan potensi bisa terbakar habis.

Kami mohon para pemilik lapak komunikasi dengan kami. Intinya revitalisasi ini untuk kenyamanan semua," katanya.

Selain itu, lapak pedagang yang ada di sekitar gedung utama juga akan direlokasi ke area yang lebih representatif. Seperti memanfaatkan area parkir yang ada di sekitar Dermaga Poin.

A Damenta menjelaskan, Pemkot pada dasarnya tidak mengganggu pedagang, melainkan hanya ingin menata kembali posisi berjualan dengan baik.

"Ayo sama-sama kita benahi bersama," katanya.

Direktur Utama Perumda Pasar Palembang Jaya, Abdul Rizal, mengatakan sudah beberapa kali mengadakan rapat terkait revitalisasi dan relokasi pedagang di Pasar 16 Ilir.

"Revitalisasi harus segera kita laksanakan, kalau tidak pasti akan berdampak kepada pedagang sendiri, pendapatan daerah, dan lainnya," kata dia.

Menurutnya, tahap pertama akan dimulai pekan depan, dan akan disiapkan Tempat Penampungan Sementara (TPS) untuk para pedagang.

"Jumlah petak itu semuanya 1.050 unit, kemudian yang berdagang cuma 439 pedagang. Sisanya itu ada satu orang punya lebih dari satu petak. Jadi rencana kita buat TPS itu sekitar 700 lebih di lapangan parkir," katanya.

Pj Wali Kota Palembang, A Damenta meninjau kawasna Car Free Day (CFD) yang berlokasi di Kambang Iwak. Hasilnya, kawasan itu akan ditata ulang agar lebih rapi sehingga masyarakat lebih nyaman, Minggu, 4 Agustus 2024.

Dalam kesempatan itu, Pj Wali Kota Palembang, A Damenta, bersama jajaran berkeliling jalan kaki mulai dari rumah dinas ke seputaran KI, Jalan Merdeka, hingga melewati Pasar 26 Ilir.

Menurutnya, saat ini lokasi CFD di KI sudah terlalu padat sehingga diperlukan penataan kembali.

"Sepertinya harus ada di buka segmen baru lagi untuk CFD karena sudah terlalu padat. Jadi KI ini mungkin nanti hanya untuk olahraga," kata A Damenta.

Apalagi tempat berjualan makanan dan pakaian yang menjadi satu di sekitar KI sudah tidak nyaman.

"Jadi harus kita buka lagi khusus CFD dan nanti akan kita lokalisir untuk penjual makanan, jualan pakaian dan lain-lain," lanjutnya.

Pemkot Palembang sudah mencari alternatif baru untuk dijadikan lokasi CFD, di antaranya mulai dari depan KFC KI, Jalan Mujahidin, dan tidak menutup kemungkinan juga Jalan Sudirman.

"Kawasan KI ini kita kembalikan fungsinya untuk olahraga, orang-orang jualan kita lokalisir karena antusias masyarakat sama beban area tidak memadai lagi," kata dia.

Selain itu, tempat parkir di kawasan CFD nantinya juga akan ditata kembali sehingga potensi terjadi kemacetan bisa diminimalisasi.

"Parkir diatur, hari minggu kantor-kantor tutup, saya minta tolong pemilik kantor yang bukan di bawah kewenangan Pemkot agar membuka parkirnya. Untuk mengatur parkir nantinya juru parkir kita siapkan," lanjutnya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang terus lakukan upaya penekanan angka stunting bahkan hingga target zero stunting tercapai.

Pj Wali Kota Palembang, A Damenta, salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui gerakan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita dan ibu hamil berisiko.

"Melalui kegiatan ini juga, kita dapat memberikan edukasi terhadap masyarakat. Mencegah itu lebih sulit daripada mengobati," katanya.

Dijelaskan Damenta, dalam pencegahan, terdapat banyak perilaku yang berbeda. Terdapat banyak hal yang ada dalam pencegahan, mulai dari usia dini, pra-nikah hingga ke pernikahan.

"Edukasi itulah yang harus terus dijalankan," lanjutnya.

Oleh karena itu pentingnya peran serta seluruh stakeholder ataupun seluruh lapisan masyarakat. Mulai dari PKK hingga ke Posyandu serta Puskesmas yang terlibat dalam penanganan stunting ini.

"Kami Kota Palembang ini harus zero stunting," katanya.