JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menemukan proses coklit (pencocokan dan penelitian) oleh petugas panitia pemutakhiran daftar pemilih (pantarlih) KPU tak sesuai prosedur di hampir 27.000 keluarga.

Adapun proses coklit telah berakhir sejak 24 Juli lalu, setelah dilangsungkan selama sebulan.

Pertama, ada kepala keluarga (KK) yang belum dicoklit tetapi justru ditempeli stiker coklit oleh pantarlih. Jumlahnya mencapai 9.794 (0,04 persen) KK.

"Hal ini terdapat di 27 provinsi. Provinsi dengan jumlah kejadian terbanyak (di atas 100 kejadian) ialah Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung," ungkap Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenty, melalui keterangan resmi pada Jumat (26/7/2024).

"Kejadian paling sedikit (di bawah 10 kejadian) terdapat di Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Riau, Sulawesi Tenggara, DIY Yogyakarta," jelas dia.

Kedua, sebaliknya, ada KK yang sudah dicoklit oleh pantarlih, namun mereka tidak menerima/ditempeli stiker coklit.

Jumlahnya mencapai 17.050 (0,07 persen) KK yang tersebar di 29 provinsi.

"Provinsi dengan jumlah kejadian terbanyak (di atas 1.000 kejadian) ialah Sumatera Utara, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, Kalimantan Barat. Kejadian paling sedikit (di bawah 10 kejadian) terdapat di Kalimantan Tengah," ujar Lolly.

Namun demikian, secara umum, hampir semua keluarga sudah dicoklit untuk Pilkada 2024 dan menerima stiker coklit.

Jumlahnya, menurut hasil pengawasan Bawaslu RI, mencapai 23.388.820 (99,88 persen).

Sebagai informasi, proses coklit dilakukan berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Kementerian Dalam Negeri) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024.

Proses coklit dilakukan oleh pantarlih hingga 24 Juli nanti dengan metode sensus, yakni mendatangi langsung kediaman warga yang identitasnya tercatat di dalam dua data tadi.

Selanjutnya, hasil coklit akan disusun dalam Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP), sebelum melalui serangkaian validasi dan verifikasi data kembali menjadi daftar pemilih sementara dalam melalui serangkaian validasi dan verifikasi data kembali menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan kemudian Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024.

JAKARTA,KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Bekasi telah menyelesaikan proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih untuk Pilkada 2024.

"Masih ada tersisa tiga hari, Kota Bekasi sendiri sudah menyelesaikan coklit 100 persen," ujar Komisioner KPU Kota Bekasi Faris Ismu Amir, kepada wartawan, Senin (22/7/2024).

Setelah coklit, tahapan selanjutnya yakni memperoleh daftar pemilih sementara (DPS) pada Pilkada 2024.

"Masa pencoklitan 30 hari ya, dari tanggal 24 Juni hingga 24 Juli. Proses belum selesai, setelah ini kita mendapatkan daftar pemilih sementara," kata Faris.

Ia juga meminta kepada masyarakat yang belum masuk data DPS segera melaporkan untuk dilakukan coklit agar tidak kehilangan hak pilih pada Pilkada 2024.

"Kalau untuk DPS itu bulan Agustus. Jadi jika masyarakat belum masuk bisa langsung melaporkan dan akan segera dilakukan coklit," ujar Faris.

"Melaporkan ke kelurahan, PPK, Bawaslu bisa dan ke Kantor KPUD Kota Bekasi juga bisa. Intinya DPS itu bisa berubah, tetapi DPT tidak bisa berubah," tambah dia.

BEKASI, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Bekasi menyebut tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih (coklit) untuk Pilkada 2024 sudah mencapai 93 persen.

Coklit dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih).

"Tanggal 17 Juli 2024 sudah 93 persen, sisa tujuh persen, sekitar seminggu lagi selesai," ujar Komisioner KPU Kota Bekasi Faris Ismu Amir di Yayasan Jamrud Biru, Mustikasari, Mustika Jaya, kota Bekasi, Rabu (17/7/2024).

Coklit dimulai pada 24 Juni hingga 25 Juli 2024 yang melibatkan 7.131 petugas pantarlih.

Menurut Faris, petugas pantarlih menemui beberapa kendala saat melakukan coklit. Salah satunya yakni tak ada orang di rumah saat petugas datang.

"Tidak menemukan orang di rumah, kalau enggak ada orang siapa yang mau didata dan dicocokkan. Ada juga pantarlih yang dikira tagihan utang meski sudah menggunakan atribut," ujar Faris.

Dalam bertugas, pantarlih menggunakan aplikasi E-Coklit yang merupakan sistem elektronik untuk mengelola data pemilih agar lebih efisien dan akurat.

KPUD Kota Bekasi mengeklaim tidak ada petugas pantarlih yang menyerahkan tugas ke orang lain atau joki saat melakukan coklit.

"Sampai saat ini enggak ada. Pantarlih yang dilantik atas namanya, bisa jadi sibuk lalu diserahkan ke orang lain atau joki, di Kota Bekasi enggak ada itu," ujar Faris.

Menurut Faris, jika ada joki pantarlih di Kota Bekasi, petugas resminya akan langsung diberikan sanksi.

"Kalau ada temuan pasti dari Panwas, sanksi ada joki pantarlih pemecatan," ujar Faris.