Jakarta -

Pemerintah Indonesia tengah menggencarkan program cetak sawah baru seluas 3 juta hektare guna memastikan ketahanan pangan di tengah tantangan global dan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Program ini menjadi bagian dari langkah strategis dalam menghadapi ancaman krisis pangan global serta menjaga stabilitas nasional di sektor pertanian.

Menurut Wakil Menteri Pertanian RI (Wamentan), Sudaryono dengan proyeksi pertumbuhan penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 330 juta pada tahun 2050, kebutuhan akan bahan pangan juga meningkat pesat.

"Saat ini, lahan pertanian yang ada sudah semakin terbatas akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan industri dan perumahan. Oleh karena itu, cetak sawah baru menjadi solusi krusial untuk memperluas area produksi beras, komoditas pangan utama bangsa," ujar Sudaryono dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10/2024).

Ia menjelaskan program yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo tersebut selain karena faktor domestik, juga lantaran dinamika global juga berperan penting dalam urgensi cetak sawah ini.

"Ketidakpastian ekonomi global, perubahan iklim, dan terganggunya rantai pasokan pangan internasional akibat berbagai konflik geopolitik, termasuk perang Rusia-Ukraina, memperparah kondisi pangan dunia. Indonesia, sebagai negara dengan populasi besar, tak bisa bergantung pada impor pangan," kata pria yang akrab disapa Mas Dar itu.

"Kemandirian dalam sektor pertanian menjadi semakin vital untuk menghadapi ketidakpastian ini," sambungnya.

Sudaryono juga menyampaikan program cetak sawah ini tentu akan diintegrasikan dengan program pertanian modern yang memanfaatkan teknologi, seperti penggunaan benih unggul, irigasi modern, dan mekanisasi pertanian.

"Ini bukan hanya tentang memperluas lahan, tetapi juga memastikan produktivitas pertanian bisa meningkat signifikan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat," ungkap pria yang berasal dari keluarga petani tersebut.

Lebih lanjut, cetak sawah juga menjadi bagian dari strategi nasional untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan. Meski Indonesia telah swasembada beras beberapa tahun terakhir, ancaman krisis pangan global mengingatkan betapa pentingnya meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri agar tetap dapat memenuhi kebutuhan di masa depan.

Pemerintah saat ini juga menargetkan cetak sawah ini tentu akan menciptakan lapangan kerja baru di sektor pertanian dan mendorong perekonomian desa.

"Cetak sawah bukan hanya upaya peningkatan ketahanan pangan, tetapi juga cara untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan," terang Sudaryono.

Dengan langkah strategis ini, Indonesia diharapkan mampu menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus siap menghadapi perubahan dan ketidakpastian kondisi global yang semakin kompleks.

(prf/ega)

Jakarta -

Penduduk Indonesia terbaru berjumlah 282.477.584 jiwa. Jumlah itu berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri per semester I-2024.

Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setyabudi mengatakan jumlah penduduk Indonesia itu meningkat 1.752.156 jiwa jika dibandingkan semester II-2023. Dalam setahun jumlah penduduk naik kurang lebih 3,3 juta.

"Kalau kita kaji ternyata jumlah penduduk kita per semester terus naik. Pada semester I-2023 jumlahnya 279.118.866 jiwa, semester II-2023 naik menjadi 280.725.428 jiwa, kemudian naik lagi menjadi 282.477.584 jiwa di semester I-2024," kata Teguh dalam Rilis Data Kependudukan Bersih Indonesia, Rabu (7/8/2024).

Dari total 282,4 juta penduduk tersebut, diketahui 142.569.663 jiwa di antaranya merupakan laki-laki dan sisanya 139.907.921 jiwa merupakan seorang perempuan. Sebaran penduduk paling banyak di Pulau Jawa 55,93%, disusul Sumatera 21,81%, Sulawesi 7,36%, Kalimantan 6,18%, Bali & Nusa Tenggara 5,56%, Papua 2% dan Maluku 1,17%.

"Dari 282.477.584 jiwa ini, yang merupakan wajib KTP El sebesar 207.889.876 jiwa, ini yang usianya 17 tahun ke atas. Berapa banyak yang sudah melakukan perekaman KTP El? Saat ini yang terekam 97,19%, target akhir tahun ini 99,4% insyaallah tinggal sedikit lagi," ucap Teguh.

Tercatat provinsi dengan jumlah penduduk tertinggi adalah Jawa Barat sejumlah 50.489.208 jiwa, disusul Jawa Timur 41.714.928 jiwa dan Jawa Tengah 38.280.887 jiwa. Sedangkan provinsi dengan penduduk terkecil adalah Papua Selatan sejumlah 545.861 jiwa, disusul Papua Barat 569.910 jiwa dan Papua Barat Daya 616.132 jiwa.

Di level kabupaten/kota, tertinggi berada di Bogor yakni sejumlah 5.664.537 jiwa, disusul Bandung 3.773.104 jiwa dan Tangerang 3.373.149 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk kabupaten/kota terkecil ada di Kepulauan Seribu sejumlah 30.414 jiwa, Tana Tidung 29.291 jiwa dan Supiori 27.159 jiwa.

Dari total jumlah penduduk Indonesia, tercatat paling banyak usia produktif yakni 15-64 tahun sejumlah 196.558.195 jiwa (69,58%), disusul usia muda 0-14 tahun sebanyak 64.833.766 jiwa (22,95%) dan usia tua di atas 65 tahun sebanyak 21.085.623 (7,46%).

"Kita bersyukur dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045, 69,58% adalah usia produktif dan ini diharapkan bisa menopang laju pertumbuhan Indonesia untuk menjadi 3 atau 4 besar negara di dunia. Ini adalah modal yang sangat besar," harap Teguh.

(aid/rrd)

Jakarta: Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi mengungkapkan bahwa sebanyak 202.054.251 jiwa atau 97,19 persen masyarakat Indonesia telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik.

"Berapa banyak yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik? Alhamdulillah berkat seluruh Dinas Dukcapil yang ada di provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia, saat ini masyarakat yang sudah terekam 97,19 persen atau setara 202.054.251 jiwa," ujar Teguh dalam Rilis Data Kependudukan Bersih Semester I Tahun 2024 di Jakarta, Rabu, 7 Agustus 2024.

Apabila dirinci, sambung Teguh, sekitar 67 kabupaten/kota sudah 100 persen atau lebih melakukan perekaman KTP elektronik.

"Kok bisa lebih? Karena juga melakukan pelayanan terhadap penduduk daerah lain," jelasnya.

Selain itu, ada pula daerah yang capaian perekaman KTP elektroniknya berkisar 80 hingga 99 persen sebanyak 412 kabupaten/kota. Lalu ada 18 kabupaten/kota yang capaian perekaman KTP elektroniknya berkisar 60 sampai
79,99 persen.

Selain itu, ada juga daerah yang capaian perekaman KTP elektroniknya di bawah 60 persen, yakni 17 kabupaten/kota.

Menurut Teguh, Dukcapil tidak akan tinggal diam mengenai capaian perekaman KTP elektronik tersebut. Pihaknya akan segera terjun ke daerah yang cakupan layanan administrasi kependudukannya rendah.

"Kita akan lakukan percepatan di situ, ada afirmasi di situ kita topang, pemerintah pusat akan terjun di situ," ujar Teguh.

Hal ini dilakukan untuk mencapai target perekaman KTP elektronik sebanyak 99,04 persen pada tahun 2024. Untuk itu, Dukcapil akan terus melakukan jemput bola, terutama bagi masyarakat yang masuk kelompok rentan. MI/Agung Wibowo

(CDE)

Jakarta -

Jumlah penduduk Indonesia terbaru mencapai 282.477.584 jiwa. Jumlah itu berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri per semester I-2024.

Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setyabudi mengatakan jumlah penduduk Indonesia itu meningkat 1.752.156 jiwa jika dibandingkan pada semester II-2023. Dalam setahun jumlah penduduk naik kurang lebih 3,3 juta.

"Kalau kita kaji ternyata jumlah penduduk kita per semester terus naik. Pada semester I-2023 jumlahnya 279.118.866 jiwa, semester II-2023 naik menjadi 280.725.428 jiwa, kemudian naik lagi menjadi 282.477.584 jiwa di semester I-2024," kata Teguh dalam Rilis Data Kependudukan Bersih Indonesia, Rabu (7/8/2024).

Dari total 282,4 juta penduduk tersebut, diketahui 142.569.663 jiwa di antaranya merupakan laki-laki dan sisanya 139.907.921 jiwa merupakan seorang perempuan. Sebaran penduduk paling banyak di Pulau Jawa 55,93%, disusul Sumatera 21,81%, Sulawesi 7,36%, Kalimantan 6,18%, Bali & Nusa Tenggara 5,56%, Papua 2% dan Maluku 1,17%.

"Dari 282.477.584 jiwa ini, yang merupakan wajib KTP El sebesar 207.889.876 jiwa, ini yang usianya 17 tahun ke atas. Berapa banyak yang sudah melakukan perekaman KTP El? Saat ini yang terekam 97,19%, target akhir tahun ini 99,4% insyaallah tinggal sedikit lagi," ucap Teguh.

Tercatat provinsi dengan jumlah penduduk tertinggi adalah Jawa Barat sejumlah 50.489.208 jiwa, disusul Jawa Timur 41.714.928 jiwa dan Jawa Tengah 38.280.887 jiwa. Sedangkan provinsi dengan penduduk terkecil adalah Papua Selatan sejumlah 545.861 jiwa, disusul Papua Barat 569.910 jiwa dan Papua Barat Daya 616.132 jiwa.

Di level kabupaten/kota, tertinggi berada di Bogor yakni sejumlah 5.664.537 jiwa, disusul Bandung 3.773.104 jiwa dan Tangerang 3.373.149 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk kabupaten/kota terkecil ada di Kepulauan Seribu sejumlah 30.414 jiwa, Tana Tidung 29.291 jiwa dan Supiori 27.159 jiwa.

Dari total jumlah penduduk Indonesia, tercatat paling banyak usia produktif yakni 15-64 tahun sejumlah 196.558.195 jiwa (69,58%), disusul usia muda 0-14 tahun sebanyak 64.833.766 jiwa (22,95%) dan usia tua di atas 65 tahun sebanyak 21.085.623 (7,46%).

"Kita bersyukur dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045, 69,58% adalah usia produktif dan ini diharapkan bisa menopang laju pertumbuhan Indonesia untuk menjadi 3 atau 4 besar negara di dunia. Ini adalah modal yang sangat besar," harap Teguh.

(aid/rrd)

Jakarta -

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mencatat jumlah penduduk Indonesia per semester I-2024 mencapai 282.477.584 jiwa. Jumlah itu naik 1.752.156 jiwa jika dibandingkan dengan semester II-2023.

"Kalau kita kaji ternyata jumlah penduduk kita per semester terus naik. Pada semester I-2023 jumlahnya 279.118.866 jiwa, semester II-2023 naik menjadi 280.725.428 jiwa, kemudian naik lagi menjadi 282.477.584 jiwa di semester I-2024. Artinya dalam satu tahun penduduk kita naik kurang lebih 3,3 jutaan," kata Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi dalam Rilis Data Kependudukan Bersih Indonesia, Rabu (7/8/2024).

Dari total 282,4 juta penduduk tersebut, diketahui 142.569.663 jiwa di antaranya merupakan laki-laki dan sisanya 139.907.921 jiwa merupakan seorang perempuan. Sebaran penduduk paling banyak di Pulau Jawa 55,93%, disusul Sumatera 21,81%, Sulawesi 7,36%, Kalimantan 6,18%, Bali & Nusa Tenggara 5,56%, Papua 2% dan Maluku 1,17%.

"Dari 282.477.584 jiwa ini, yang merupakan wajib KTP El sebesar 207.889.876 jiwa, ini yang usianya 17 tahun ke atas. Berapa banyak yang sudah melakukan perekaman KTP El? Saat ini yang terekam 97,19%, target akhir tahun ini 99,4% insyaallah tinggal sedikit lagi," ucap Teguh.

Tercatat provinsi dengan jumlah penduduk tertinggi adalah Jawa Barat sejumlah 50.489.208 jiwa, disusul Jawa Timur 41.714.928 jiwa dan Jawa Tengah 38.280.887 jiwa. Sedangkan provinsi dengan penduduk terkecil adalah Papua Selatan sejumlah 545.861 jiwa, disusul Papua Barat 569.910 jiwa dan Papua Barat Daya 616.132 jiwa.

Di level kabupaten/kota, tertinggi berada di Bogor yakni sejumlah 5.664.537 jiwa, disusul Bandung 3.773.104 jiwa dan Tangerang 3.373.149 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk kabupaten/kota terkecil ada di Kepulauan Seribu sejumlah 30.414 jiwa, Tana Tidung 29.291 jiwa dan Supiori 27.159 jiwa.

Dari total jumlah penduduk Indonesia, tercatat paling banyak usia produktif yakni 15-64 tahun sejumlah 196.558.195 jiwa (69,58%), disusul usia muda 0-14 tahun sebanyak 64.833.766 jiwa (22,95%) dan usia tua di atas 65 tahun sebanyak 21.085.623 (7,46%).

"Kita bersyukur dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045, 69,58% adalah usia produktif dan ini diharapkan bisa menopang laju pertumbuhan Indonesia untuk menjadi 3 atau 4 besar negara di dunia. Ini adalah modal yang sangat besar," harap Teguh.

(aid/rrd)

IDXChannel - Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menyebut masyarakat Indonesia masih terjebak pinjaman online (pinjol) ilegal.

Padahal literasi keuangan masyarakat terus ditingkatkan. Berdasarkan hasil SNLIK 2024, indeks literasi keuangan penduduk Indonesia mencapai 65,43 persen, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02 persen.

Artinya dari 100 orang usia 15-79 tahun, terdapat 65 orang yang terliterasi keuangan dengan baik (Well Literate). Mereka memiliki aspek pengetahuan, keyakinan, keterampilan, sikap dan perilaku.

"Namun demikian, tingkat pemahaman masyarakat tersebut seringkali dikalahkan dengan perilaku serba instan dan greedy dari masyarakat serta kemudahan akses di era digital," kata Friderica dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Dia pun menegaskan upaya pemberantasan entitas keuangan ilegal harus dilakukan secara kolaboratif. Tidak hanya penguatan literasi atau pemahaman keuangan, tetapi juga penguatan regulasi dan penegakan hukum.

"Dari sisi edukasi, masyarakat harus paham tentang prinsip 2L yaitu logis (bunga/deviden wajar) dan legal (berizin OJK), termasuk memahami pentingnya tidak memberikan data identitas pribadi atau akses seluler selain yang diperbolehkan ketentuan, yaitu CAMILAN (Camera, Microphone dan Location)," tutur Widyasari.

Dari sisi regulasi, UU P2SK memberikan angin segar tentang upaya pemberantasan aktivitas keuangan ilegal, yaitu melalui norma hukum, amanat pembentukan Satuan Tugas, dan sanksi pidana, yaitu pidana penjara 5-10 tahun dan pidana denda Rp1 miliar hingga Rp1 triliun.

"Dari sisi penegakan hukum, OJK terus mendorong mekanisme penegakan hukum melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti), termasuk mendorong pembentukan Anti Scam Centre," tutur Friderica.

Adapun program-program dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan antara lain satu rekening satu pelajar (KEJAR), mendorong percepatan akses keuangan di daerah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota melalui program Kredit/Pembiayaan MelawanRentenir (K/PMR), Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP), Ekosistem Keuangan Inklusif di perdesaan, perluasan agen laku pandai dan beberapa program lainnya.

(Febrina Ratna)