Sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan perubahan kondisi lalu lintas, Transjakarta telah menyiapkan beberapa pengalihan rute. Halaman all [405] url asal
JAKARTA, KOMPAS.com – PT Transjakarta melakukan pengalihan rute akibat aksi unjuk rasa di DPR RI. Seperti diketahui, demo yang berangsur tidak kondusif membuat massa pendemo melakukan blokade tol dan jalan di depan Gedung DPR/MPR.
Direktur Operasional dan Keselamatan PT Transjakarta, Daud Joseph mengatakan, sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan perubahan kondisi lalu lintas, Transjakarta telah menyiapkan beberapa pengalihan rute.
"Sesuai dengan perkembangan kondisi lalu lintas, kami telah menyiapkan pengalihan rute jika pihak kepolisian menilai jalur tersebut tidak bisa dilewati," ujar Joseph, dalam keterangan tertulis, Kamis (22/8/2024).
KOMPAS.com/Baharudin Al Farisi Sejumlah pelajar membaur dengan peserta aksi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (22/8/2024).
Sementara itu, Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Kusuma Wardhani mengatakan, bagi masyarakat yang terdampak oleh demo dan membutuhkan informasi terkait layanan Transjakarta dapat menggunakan aplikasi TJ: Transjakarta.
Aplikasi ini dapat diunduh di App Store maupun Play Store dan memungkinkan pengguna untuk memantau rute Transjakarta, waktu kedatangan, tarif, serta lokasi halte terdekat.
“Kami memantau terus kondisi di lapangan dan berharap pelayanan kami dapat tetap berjalan dengan baik di setiap halte,” ucap Ayu.
- Arah Pluit Bus selepas pelayanan di Semanggi ambil kiri turun ke bawah ke jalur Koridor 1 - TL Sarinah keluar jalur - TL Bank Indonesia belok kiri - Jalan Kebon Sirih - Hotel Millenium belok kiri - Jalan Fachrudin - Jati Baru Lurus - Jalan Cideng Barat - TL Tarakan belok kiri - Tomang - Tanjung Duren.
- Arah Pinang Ranti Bus selepas pelayanan di Halte Tanjung Duren di TL Tomang belok kiri - RS Tarakan - belok kanan Jalan Cideng Barat - Jati Baru - Jalan Kebon Sirih - ambil jalur Koridor 1 - Semanggi dan pelayanan awal di Halte Widyacandra arah Pinang Ranti.
- Pelayanan Pluit - Pinang Ranti (9) dialihkan dari Pluit via Koridor 1
- Pelayanan Grogol - PGC (9A) Perdanan dialihkan dari Pinang Ranti via Koridor 1
Bisnis.com, JAKARTA - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) melakukan pengalihan rute dari arah Pluit dan Arah Pinang Ranti akibat aksi demo yang semakin tidak kondusif.
Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Kusuma Wardhani menjelaskan mengingat pendemo di depan DPR MPR sudah tidak kondusif dan tol diblokade mahasiswa sekitar jam 15:50 WIB, maka dari itu di ambil tindakan pengalihan jalur VIA KOR 1.
Secara lebih rinci yaitu arah pluit di mana bus selepas pelayanan di semanggi ambil kiri turun ke bawah ke jalur kor 1 - TL Sarinah keluar jalur -TL Bank Indonesia belok kiri - Jln. Kebon Sirih - Hotel Millenium belok kiri - Jln. Fachrudin - Jati Baru Lurus - Jln. Cideng Barat - TL Tarakan belok Kiri-Tomang - Tanjung Duren.
Sementara arah Pinang Ranti yaitu bus selepas pelayanan di halte tanjung duren di TL tomang belok kiri - RS Tarakan- belok kanan Jalan Cideng Barat - Jati Baru - Jalan Kebon Sirih - ambil jalur kor 1- Semanggi & pelayanan awal di halte Widya Candra arah pinang ranti.
Ayu menjelaskan Pelayanan Pluit-Pinang Ranti (9) dialihkan dari pluit via koridor 1. Sementara itu Pelayanan Grogol-PGC (9A) Perdanan dialihkan dari pinang ranti via koridor 1.
Sebelumnya, terdapat beberapa informasi pengalihan yang terus dilakukan Transjakarta di platform X. Beberapa di antaranya adalah pemendekan rute beberapa koridor hingga pengalihan rute.
Seperti yang diketahui, sejumlah kelompok dari berbagai elemen masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa guna menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada usai Baleg DPR menyepakati revisi tersebut pada Rabu (21/8) dan rencananya RUU akan disahkan DPR pada Kamis (22/8).
Para aktivis ini menyuarakan bahwa ada dugaan revisi UU Pilkada sebagai upaya untuk menganulir dua putusan MK terkait pilkada, yaitu Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII oleh Badan Legislasi DPR RI dan pemerintah lewat revisi UU Pilkada.