REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan, DPR tidak akan mengesahkan RUU Pilkada menjadi undang-undang (UU) sebelum masa pendaftaran calon di Pilkada 2024 dilakukan. Artinya, persyaratan pencalonan kepala daerah tetap akan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Meski demikian, KPU tetap harus berkonsultasi dengan DPR untuk menyusun Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan usai adanya putusan MK. Apalagi, khusus untuk syarat usia calon kepala daerah, sudah ada putusan Mahkamah Agung (MA) sebelum adanya putusan MK.

"Masing-masing rezimnya MA dan MK kan berbeda kewenangan. MK melakukan judicial review pada tatanan yang berbeda dengan MA," kata dia di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Menurut Dasco, pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu aturan mengenai syarat usia calon kepala daerah. Apalagi, KPU juga akan berkonsultasi dengan DPR untuk menentukan PKPU tentang pencalonan.

Ia menilai, dalam putusannya MK menyatakan tak bisa menganulir judicial review yang dilakukan MA. Pasalnya, dua lembaga itu memiliki kewenangan yang berbeda dalam melakukan judicial review.

"Nah itu tinggal bagaimana menerjemahkannya nanti. Jadi kita akan minta KPU yang akan menuangkan dengan PKPU setelah menuangkan konsultasi dengan DPR," kata Dasco.

Diketahui, dalam putusan MA, batas minimal usia kepala daerah dihitung sejak pelantikan kepala daerah terpilih. Sementara putusan MK mengatur batas minimal usia calon kepala daerah sejak penetapan pasangan calon.

Apabila menggunakan putusan MA, putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, dipastikan bisa maju di pilgub. Namun, apabila menggunakan putusan MK, Kaesang dinyatakan tak memenuhi persyaratan batas usia.

"Itu kan ada PKPU. PKPU-nya akan dikonsultasikan ke DPR dan tentunya PKPU itu akan dibuat oleh KPU. Mungkin bisa nanti diikuti, ada rapat konsultasi antar-KPU dan Komisi II DPR pada Senin dan mungkin jawabannya baru bisa terjawab pada hari itu," kata Dasco soal batas usia calon kepala daerah.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Menkopolhukam Mahfud MD mengingatkan Ketua partai politik dan anggota Dewan Pimpinan Rakyat (DPR) agar tidak melanggar konstitusi dengan mengesahkan revisi Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah atau RUU Pilkada.

Melalui akun X resminya @mohmahfudmd, Mahfud menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi atau MK merupakan tafsir resmi konstitusi yang setingkat dengan Undang-Undang (UU).

“Yth. Pimpinan Parpol dan para anggota DPR.Putusan MK adalah tafsir resmi konstitusi yang setingkat UU. Berpolitik dan bersiasat utk mendapat bagian dalam kekuasaan itu boleh dan itu memang bagian dari tujuan kita membangun negara merdeka,” tulis Mahfud dalam akun X miliknya, Kamis (22/8/2024).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut menyampaikan dalam permainan berpolitik tentu ada prinsip demokrasi dan konstitusi yang mengatur didalamnya.

Jika nantinya ada sebuah pelanggaran konstitusi dalam berpolitik, lanjutnya, maka efeknya akan sangat berbahaya bagi bangsa ini kedepannya.

“Adalah sangat berbahaya bagi masa depan Indonesia jika melalui demokrasi prosedural (konspirasi dengan menang-menangan jumlah kekuatan hanya dengan koalisi taktis) siapa punmerebut kue-kue kekuasaan dengan melanggar konstitusi,” ujarnya.

Lebih lanjut, eks cawapres Ganjar Pranowo ini tidak mempermasalahkan adanya pembagian kekuasaan dalam berpolitik.

Namun, Mahfud mengingatkan pembagian kekuasaan tersebut berada di koridor konstitusi yang tepat dan tidak melanggarnya.

“Silahkan ambil dan bagi-bagi kue kekuasaan. Sesuai konstitusi Anda berhak melakukan dan mendapat itu. Tetapi tetaplah dalam koridor konstitusi agar Indonesia selamat. Berbuatlah tapi. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia,” cuit Mahfud.