Bisnis.com, JAKARTA - DPP Partai Golkar menegaskan tidak ada pembahasan calon ketua umum di Rapat Pleno Dewan Pakar beberapa hari lalu.

Sekretaris Dewan Pakar DPP Partai Golkar, Ganjar Razuni mengatakan dalam aturan di Partai Golkar, seluruh dewan pakar tidak boleh membahas figur-figur calon ketua umum Partai Golkar, kecuali pada saat Munas Partai Golkar.

Dia juga menjelaskan pembahasan dalam Rapat Pleno Dewan Pakar Partai Golkar beberapa hari lalu adalah untuk menyimak dan mendengarkan pandangan sekaligus pendapat para anggota terkait Munas yang akan dibuka Presiden Jokowi.

"Dewan Pakar sama sekali tidak membahas figur-figur calon ketua umum, sebab biarlah itu menjadi kewenangan Munas XI Partai Golkar," tuturnya di Jakarta, Minggu (18/8/2024).

Ganjar menegaskan jika ada kader Partai Golkar yang sudah berbicara ihwal ketua umum, maka hal tersebut adalah pendapat pribadi, tidak mewakili Partai Golkar.

"Itu adalah pendapat pribadi dia, bukan pendapat institusi Dewan Pakar Partai Golkar, karena bukan diputuskan dan ditetapkan dalam Rapat Pleno Dewan Pakar Partai Golkar," katanya.

Selain itu, Rapat Pleno Dewan Pakar juga membahas agar pemilihan legislatif (Pileg) DPR/DPRD dikembalikan menggunakan sistem proposional tertutup.

Kendati demikian, proses seleksi calon anggota legislatif harus bersifat terbuka dan dapat dikontrol publik melalui scoring serta beragai instrumen penilaian lainnya dengan prinsip prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela (PD2LT).

"Dan tidak berpotensi pada masalah hukum yang melekat pada pribadi yang bersangkutan," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golongan Karya (Golkar) diagendakan menggelar rapat pleno di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa (13/8/2024) sekitar pukul 19.00 WIB. Rapat pleno itu dilakukan usai Airlangga Hartarto mengundurkan diri sebagai ketua umum (Ketum) Partai Golkar.

Ketua DPP Partai Golkar Meutya Hafid mengatakan, ada tiga fokus pembahasan dalam rapat pleno itu. Pertama, dalam rapat itu akan dilakukan pembacaan surat pengunduran diri Airlangga. Surat itu nantinya akan disahkan dalam rapat.

"Nanti disahkan di sini dan itu menjadi de jure Pak Airlangga telah berhenti secara de jure," kata dia di Kantor DPP Partai Golkar, Selasa (13/8/2024).

Ia menambahkan, pembahasan kedua adalah penetuan jadwal Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar. Setelah itu, baru akan dilakukan pembahasan untuk menentukan jadwal Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.

Meutya mengatakan, pembukaan rapat pleno itu akan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus. Setelah itu, baru para peserta rapat akan berembuk untuk menentukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketum Partai Golkar.

"Insya Allah sudah kami capai untuk musyawarah mufakat, lalu akan dipimpin plt ketum yang sudah dipilih untuk menentukan jadwal rapimnas, jadwal munas, dan lain-lain," kata dia.

Ia mengatakan, nantinya Plt Ketum Partai Golkar akan menentukan jadwal Rapimnas dan Munaslub sesuai pernyataan yang disampaikan Airlangga. Rencananya, dalam rapat pleno itu juga akan langsung ditentukan jadwal Munaslub Partai Golkar.

"Malam ini insya Allah sudah ada keputusan," ujar Meutya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar memastikan pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar tak mempengaruhi rekomendasi pasangan calon (paslon) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Ketua Dewan Pembina Bappilu Partai Golkar Idrus Marham menjelaskan, rekomendasi paslon pada Pilkada 2024 merupakan keputusan institusional Partai Golkar, bukan hanya keputusan Airlangga selaku ketua umum.

Karena itu, keputusan rekomendasi yang telah diambil tetap berlaku mengikat meskipun terjadi perubahan kursi kepemimpinan.

"Keputusan-keputusan yang sudah diambil itu adalah keputusan institusional, keputusan partai, bukan hanya keputusan Airlangga Hartarto. Karena itu keputusan partai, tentu itu berlaku meskipun terjadi perubahan ketua umum," kata Idrus dalam program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Selasa (13/8/2024).

Idrus juga mengatakan bahwa tidak ada persoalan mengenai rekomendasi paslon yang sudah dikeluarkan dengan adanya plt ketua umum.

Sebab, plt ketua umum tetap melaksanakan keputusan-keputusan yang sudah ditetapkan oleh Airlangga, meskipun tetap saja akan ada catatan tertentu.

"Kecuali mungkin ada catatan-catatan. Tapi di tingkat KIM, dan yang paling penting dibicarakan dengan calon-calon yang sudah ditetapkan," imbuh dia.

Sebagaimana diberitakan, melalui keterangan video, Airlangga mengumumkan pengunduran diri sebagai ketua umum Partai Golkar pada Minggu, 11 Agustus 2024.

Dalam pengumumannya tersebut, Airlangga menyampaikan bahwa surat pengunduran dirinya sudah diajukan secara resmi sejak Sabtu, 10 Agustus 2024 malam.

"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim serta atas petunjuk Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai ketua Umum DPP Partai Golkar," ujar Airlangga dalam video yang diterima Kompas.com, Minggu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu mengaku mundur demi menjaga keutuhan Partai Golkar dan menjamin stabilitas transisi pemerintahan yang akan segera berlangsung.

"Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan datang terjadi dalam waktu dekat," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan politisi Partai Golkar Jusuf Hamka mengatakan dirinya mengetahui kabar soal siapa pihak yang menyebabkan Airlangga Hartarto mundur dari Ketua Umum DPP Golkar.

"Oh denger banyak, I know too much, but i don't want to talk to much (saya tahu banyak, tapi saya tidak mau bicara terlalu banyak)" kata Jusuf Hamka setelah menyerahkan surat pengunduran diri dari kepengurusan Partai Golkar di gedung DPP Partai Golkar, Senin (12/8/2024).

Pria yang akrab disapa Babah Alun itu lebih memilih untuk tidak berbicara soal itu lantaran dirinya tidak mau lagi mencampuri urusan internal Partai Golkar.

Babah Alun pun sempat ditanyai soal beberapa nama, salah satunya Bahlil Lahadalia yang diisukan terlibat dalam mundurnya Airlangga. Namun demikian, dia enggan menanggapi hal tersebut.

Babah Alun hanya meyakini bahwa mundurnya Airlangga dari jabatan orang nomor satu di Golkar karena pengaruh dari pihak-pihak tertentu. "Kalaupun itu (mundur dari ketum Golkar) karena keinginan beliau pribadi, saya juga ragu," kata Babah Alun.

Sebelumnya, Airlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Golkar di Jakarta, Ahad (11/8).

Dalam video resmi yang disiarkan Partai Golkar di Jakarta, Minggu, Airlangga menjelaskan alasan dia mundur karena ingin menjaga keutuhan Partai Golkar dan memastikan stabilitas selama transisi pemerintahan dari Presiden RI Joko Widodo ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Lihat halaman berikutnya >>>

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai ketua umum DPP Partai Golkar,” kata Airlangga dalam video tersebut.

Airlangga melanjutkan pengunduran dirinya sebagai ketua umum Golkar terhitung sejak Sabtu malam (10/8).

“Selanjutnya, sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan AD/ART organisasi yang berlaku,” kata Airlangga dalam video yang sama.

Airlangga melanjutkan proses selanjutnya yang berjalan di internal Golkar, termasuk terkait dengan penunjukan pelaksana tugas (plt.) ketua umum dan persiapan menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) bakal berlangsung damai, tertib, dan tetap menjunjung tinggi muruah Partai Golkar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi ketua umum Partai Golkar sangat mengejutkan. Tanpa ada tanda-tanda riak di internal, langkah Airlangga memunculkan spekulasi liar tentang adanya 'cawe-cawe' dari eksternal atau pihak di luar partai bergambar pohon beringin.

Partai Golkar membantah mundurnya Airlangga Hartarto dari posisi ketua umum terkait dengan spekulasi politik masuknya Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke jajaran elite partai. Ketua DPD Partai Golkar Ace Hasan Syadzil menegaskan, mundurnya Airlangga murni karena keputusan pribadi.

Sedangkan spekulasi yang mengaitkan dengan Jokowi, kata dia, sampai saat ini tak ada gelagatnya di internal Partai Beringin. “Tidak ada rencana seperti itu,” kata Ace di Kantor DPP Partai Golkar di Jakarta Barat, Ahad (11/8/2024) malam.

Spekulasi politik tentang masuknya Jokowi ke Partai Golkar kembali mengemuka setelah Airlangga pada Ahad (11/8/2024) siang, resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai ketua umum Partai Golkar. Airlangga sudah menyampaikan pengunduran dirinya di kepengurusan partai sejak Sabtu (10/8/2024) malam.

Seiring pengumuman pengunduran diri itu, muncul spekulasi yang menyebut Jokowi bakal mengambil alih kepemimpinan Partai Golkar, atau menjadikannya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Ace mengaku, sampai saat ini belum ada pembahasan mengenai siapapun yang bakal menggantikan Airlangga di pucuk kepemimpinan Partai Golkar.

Bahkan, kata dia, pembicaraan tentang penunjukan sebagai pelaksana tugas (Plt) ketua umum, baru akan dibahas pada rapat pleno internal partai pada Selasa (13/8/2024) mendatang. Ace mengakui banyak mendengar spekulasi politik di luaran yang mencuatkan nama-nama Plt.

Bahkan, yang disebut-sebut pengganti ketua umum definitif. Seperti munculnya nama Agus Gumiwang Kartasasmita dan Bahlil Lahadalia. Termasuk, perihal spekulasi tentang penguatan jajaran Dewan Pembina Partai Golkar dengan masuknya Jokowi. “Itu hak mereka untuk berbicara. Tetapi, sampai saat ini belum ada yang membicarakan itu,” begitu kata Ace.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, pun menambahkan, mundurnya Airlangga Hartarto sebagai ketua umum, tak menggambarkan situasi yang pecah di internal partainya. Pun tak menggangggu jalannya roda organisasi partainya itu.

Doli menegaskan, mekanisme internal yang sesuai AD/ART Partai Golkar akan menjadi rel dalam merespons mundurnya Airlangga. Hal yang sama juga akan diberlakukan dalam menunjuk Plt ketua umum yang mengisi kursi yang ditinggalkan Airlangga.

“Bagi Golkar, pengunduran diri institusi ketua umum itu, bukan sesuatu yang mengganggu perjalanan roda organisasi Partai Golkar. Karena insya Allah, partai ini sudah sangat berpengalaman, sudah bisa berjalan sesuai dengan mekanisme yang selama ini menjadi rujukan,” begitu kata Doli, Ahad (11/8/2024).

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai kabar yang mengejutkan. "Hal tersebut sangat mengejutkan karena ini dalam rangka pilkada serentak, dan muncul kejadian politik yang dalam kategori kami suatu hal yang luar biasa yang menyentuh aspek kedaulatan partai," kata Hasto.

Oleh sebab itu, Hasto telah melapor kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait dengan dinamika politik nasional, termasuk Airlangga mundur dari jabatan ketua umum. Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa partainya tidak mau campur tangan terhadap rumah tangga partai politik lain.

"Akan tetapi, tentu saja terhadap apa yang terjadi itu sangat mengejutkan, dan kami prihatin karena kami juga bisa merasakan suasana kebatinan di balik itu," jelasnya.

Hasto menyatakan bahwa pihaknya prihatin karena Airlangga yang mundur dari ketum partai termasuk tantangan bagi bangsa dan partai politik untuk menunjukkan kedaulatan sebagai partai yang mengemban amanah dari rakyat.

"PDI Perjuangan memiliki pengalaman buruk pada masa Orde Baru ketika berbagai intervensi-intervensi kekuasaan itu dilakukan yang tujuannya adalah untuk mengerdilkan demokrasi, menjauhkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Ray Rangkuti menanggapi pernyataan mundur Airlangga Hartarto sebagai ketua umum. Ia mengatakan, hal tersebut jelas sangat mengejutkan dunia politik Indonesia.

Menurut dia, alasan Airlangga tidak terdengar logis, jelas, dan konstitusional. "Pengunduran diri AH (Airlangga Hartarto) itu terdengar aneh, tiba-tiba, dan tentu saja mengejutkan," kata dia melalui pesan kepada Republika, Ahad (11/8/2024).

Direktur Eksekutif Lingkar Madani itu menjelaskan, umumnya ketum partai akan mundur ketika melakukan tindakan hukum, tidak bisa menjalankan program, atau melanggar aturan partai. Menurut dia, tiga hal ini tidak ditemukan dalam pemunduran diri Airlangga.

Sebaliknya, menurut Ray, Airlangga justru sukses membawa Partai Golkar meningkatkan perolehan suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pada saat yang sama, Airlangga juga sukses pula memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung Partai Golkar.

"Tidak ada alasan konstitusional, rasional dan kinerja yang memungkinkan tuntutan pemunduran diri AH," ujar dia.

Ia menambahkan, dalam beberapa kesempatan, Airlangga juga selalu mengungkap kesuksesannya selama memimpin Partai Golkar. Di sisi lain, tidak terdengar desakan dari internal partai yang ingin melengserkan Airlangga.

Bahkan, Airlangga juga sudah menerima dukungan dari berbagai organisasi sayap partai untuk melanjutkan kepemimpinannya di Partai Golkar. Mengingat, pelaksanaan Musyawarah Nasional Partai Golkar sudah makin dekat.

"Maka, kesimpulan dari semua yang disebutkan di atas, pengunduran diri ini sebagai sesuatu yang sulit dinalar," kata dia.

Ray menilai, pengunduran diri Airlangga akan berimplikasi terhadap kesiapan Partai Golkar menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Apalagi, pendaftaran pasangan calon kepala daerah akan dibuka dalam waktu tak sampai satu bulan lagi.

"Artinya, paling lambat minggu ketiga Ketum baru Golkar sudah ditetapkan. Dan, apakah nasib KIM plus akan terancam? Kita tunggu saja lanjutannya," ujar Ray.

Airlangga resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pemimpin partai. Hal tersebut disampaikan Airlangga melalui rekaman video yang diterima wartawan di Jakarta, pada Ahad. Dalam rekaman itu, Airlangga mengaku mundur untuk mempertahankan keutuhan Partai Golkar dan menjaga stabilitas selama transisi pemerintahan.

“Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar, dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar,” begitu kata Airlangga.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai munculnya poster Gibran Rakabuming Raka menjadi Ketua Umum Golkar menunjukkan suatu motif politik. "Kemudian ada yang menggunakan itu bagi kepentingan kekuasaan," kata Hasto di kawasan Senayan, Jakarta, Ahad (11/8/2024).

Setelah Airlangga Hartarto mundur dari posisi Ketua Umum Partai Golkar, beredar poster dari Koalisi Muda Pembaharuan Golkar (KMPG) disertai foto putra Presiden RI Joko Widodo dengan tulisan Deklarasi Gibran Rakabuming Raka for Ketum Golkar 2024—2029.

Hasto mengharapkan setiap partai politik dapat menjaga kedaulatan partai. "Kami, PDI Perjuangan, mendoakan agar partai politik, setiap partai politik, betul-betul dapat menjaga kedaulatannya yang berada di tangan anggota. Kedaulatan itu bukan berada di pucuk kekuasaan," katanya mengingatkan.

Pada kesempatan itu, Hasto mengatakan bahwa kabar pengunduran diri Airlangga Hartarto tersebut telah dilaporkan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Hal tersebut sangat mengejutkan karena ini dalam rangka pilkada serentak, dan muncul kejadian politik yang dalam kategori kami suatu hal yang luar biasa yang menyentuh aspek kedaulatan partai," katanya.

Menurut dia, Airlangga merupakan sosok komunikator maupun rekan yang membangun kerja sama politik yang baik.

"Di dalam pilkada, kami banyak bekerja sama dengan Partai Golkar, selain dengan partai yang lain seperti Gerindra, PKB, PPP, Perindo, Hanura, dan juga Partai Amanat Nasional," ujarnya.

Lihat halaman berikutnya >>>

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pemimpin partai. Hal tersebut disampaikan Airlangga melalui siaran pers video yang diterima wartawan di Jakarta, Ahad (11/8/2024).

Airlangga menyatakan pengunduran dirinya tersebut resmi pada Sabtu, 10 Agustus 2024 malam. Airlangga mengaku mundur untuk mempertahankan keutuhan Partai Golkar dan menjaga stabilitas selama transisi pemerintahan.

“Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan mengundurkan diri sebagai ketua umum Partai Golkar,” begitu kata Airlangga dalam siaran pers video yang diterima Republika di Jakarta, Ahad (11/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai munculnya poster Gibran Rakabuming Raka menjadi Ketua Umum Golkar menunjukkan suatu motif politik. "Kemudian ada yang menggunakan itu bagi kepentingan kekuasaan," kata Hasto di kawasan Senayan, Jakarta, Ahad (11/8/2024).

Setelah Airlangga Hartarto mundur dari posisi Ketua Umum Partai Golkar, beredar poster dari Koalisi Muda Pembaharuan Golkar (KMPG) disertai foto putra Presiden RI Joko Widodo dengan tulisan Deklarasi Gibran Rakabuming Raka for Ketum Golkar 2024—2029.

Hasto mengharapkan setiap partai politik dapat menjaga kedaulatan partai. "Kami, PDI Perjuangan, mendoakan agar partai politik, setiap partai politik, betul-betul dapat menjaga kedaulatannya yang berada di tangan anggota. Kedaulatan itu bukan berada di pucuk kekuasaan," katanya mengingatkan.

Pada kesempatan itu, Hasto mengatakan bahwa kabar pengunduran diri Airlangga Hartarto tersebut telah dilaporkan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Hal tersebut sangat mengejutkan karena ini dalam rangka pilkada serentak, dan muncul kejadian politik yang dalam kategori kami suatu hal yang luar biasa yang menyentuh aspek kedaulatan partai," katanya.

Menurut dia, Airlangga merupakan sosok komunikator maupun rekan yang membangun kerja sama politik yang baik.

"Di dalam pilkada, kami banyak bekerja sama dengan Partai Golkar, selain dengan partai yang lain seperti Gerindra, PKB, PPP, Perindo, Hanura, dan juga Partai Amanat Nasional," ujarnya.

Lihat halaman berikutnya >>>

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pemimpin partai. Hal tersebut disampaikan Airlangga melalui siaran pers video yang diterima wartawan di Jakarta, Ahad (11/8/2024).

Airlangga menyatakan pengunduran dirinya tersebut resmi pada Sabtu, 10 Agustus 2024 malam. Airlangga mengaku mundur untuk mempertahankan keutuhan Partai Golkar dan menjaga stabilitas selama transisi pemerintahan.

“Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan mengundurkan diri sebagai ketua umum Partai Golkar,” begitu kata Airlangga dalam siaran pers video yang diterima Republika di Jakarta, Ahad (11/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Politikus Partai Golkar Andi Sinulingga mengungkap skenario internal partai Beringin setelah Airlangga Hartarto mengundurkan diri. Ia mengatakan Bahlil Lahadalia akan dipilih sebagai ketua umum menggantikan Airlangga Hartarto. Sementara Agus Gumiwang Kartasasmita, bakal mengisi pos sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar.

“Munas ini, akan secepatnya. Bahlil (Lahadalia) akan menjadi ketua umum,” begitu kata Andi saat dihubungi Republika dari Jakarta, Ahad (11/8/2024). “Plt-nya, nanti Agus Gumiwang yang ditunjuk.”

Airlangga Hartarto, Ahad (11/8/2024) resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Pengunduran dirinya itu, kata dia, sudah resmi sejak Sabtu (10/8/2024) malam.

Dalam pengunduran dirinya itu, Airlangga tak menyebutkan nama-nama calon penggantinya sementara, atau Plt, pun juga elite partainya untuk posisi defenitif. Namun, Airlangga mengatakan, pengunduran dirinya tersebut, untuk memastikan soliditas partai. Pun sekaligus untuk membuat jalan mulus transisi pemerintahan. Airlangga, di pemerintahan saat ini adalah sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Sementara nama-nama yang disebut Andi, bakal menjadi Plt, pun ketua umum defenitif juga merangkap jabatan di pemerintahan. Agus Gumiwang, selain menjadi Wakil Ketua Umum Partai Golkar, saat ini juga sebagai Menteri Perindustrian. Sedangkan Bahlil, yang merupakan salah-satu elite Partai Golkar, juga merangkap jabatan di pemerintahan saat ini sebagai Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Namun, spekulasi nama-nama yang muncul pascapengunduran diri Airlangga Hartarto itu, dibantah oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Ahmad menegaskan, belum ada penunjukkan Plt, apalagi ketua umum defenitif setelah Airlangga mundur. Kata dia, mekanisme internal partainya, mengharuskan penunjukkan Plt melalui rapat pleno setelah ketua umum mengumumkan pengunduran diri. Dan rapat pleno itu, baru akan digelar partainya, pada Selasa (13/8/2024) mendatang.

“(Plt) belum. Nanti kita tentukan. Ada mekanisme organisasi setelah ketua umum mengundurkan diri, nanti akan ada rapat pleno untuk menunjuk Plt,” begitu kata Ahmad Doli saat ditemui di Kompleks Widya Chandra di Jakarta Selatan, Ahad (11/8/2024).

“Selasa (13/8/2024) rencananya,” kata dia menjawab kapan repat pleno digelar. Artinya kata dia, selama rapat pleno belum digelar, belum ada nama Plt yang ditunjuk. Apalagi, kata Ahmad, soal ketua umum defenitif. Ahmad menerangkan, dalam ketentuan partai, seorang ketua umum dapat digantikan apabila terkait dengan tiga hal.

“Pertama misalnya terkena masalah hukum, kemudian berhalangan tetap, atau mengundurkan diri,” begitu ujar Ahmad.

Dari pengunduran diri tersebut, kata Ahmad, akan dilakukan rapat pleno untuk menentukan siapa Plt. Tugas Plt sebagai komandan sementara internal partai, untuk mempersiapkan pemilihan ketua umum defenitif.

“Jadi semuanya nanti akan kita bicarakan pada saat rapat pleno. Kita ini, punya aturan, partai ini besar, sampai menjadi partai tertua karena selama ini kita komitmen dengan aturan-aturan yang sudah kita sepakati,” kata Ahmad.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar termasuk kabar yang mengejutkan.

"Hal tersebut sangat mengejutkan karena ini dalam rangka pilkada serentak, dan muncul kejadian politik yang dalam kategori kami suatu hal yang luar biasa yang menyentuh aspek kedaulatan partai," kata Hasto di kawasan Senayan, Jakarta, Ahad (11/8/2024).

Menurut dia, Airlangga merupakan sosok komunikator maupun rekan yang membangun kerja sama politik yang baik.

"Di dalam pilkada, kami banyak bekerja sama dengan Partai Golkar, selain dengan partai yang lain seperti Gerindra, PKB, PPP, Perindo, Hanura, dan juga Partai Amanat Nasional," ujarnya.

Oleh sebab itu, Hasto telah melapor kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait dengan dinamika politik nasional, termasuk Airlangga mundur dari jabatan ketua umum.

Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa partainya tidak mau campur tangan terhadap rumah tangga partai politik lain.

"Akan tetapi, tentu saja terhadap apa yang terjadi itu sangat mengejutkan, dan kami prihatin karena kami juga bisa merasakan suasana kebatinan di balik itu," jelasnya.

Hasto menyatakan bahwa pihaknya prihatin karena Airlangga yang mundur dari ketum partai termasuk tantangan bagi bangsa dan partai politik untuk menunjukkan kedaulatan sebagai partai yang mengemban amanah dari rakyat.

"PDI Perjuangan memiliki pengalaman buruk pada masa Orde Baru ketika berbagai intervensi-intervensi kekuasaan itu dilakukan yang tujuannya adalah untuk mengkerdilkan demokrasi, menjauhkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat," katanya.

Ketum Golkar....Lihat halaman berikutnya >>>

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pemimpin partai. Hal tersebut disampaikan Airlangga melalui siaran pers video yang diterima wartawan di Jakarta, Ahad (11/8/2024).

Airlangga menyatakan pengunduran dirinya tersebut resmi pada Sabtu, 10 Agustus 2024 malam. Airlangga mengaku mundur untuk mempertahankan keutuhan Partai Golkar dan menjaga stabilitas selama transisi pemerintahan.

“Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan mengundurkan diri sebagai ketua umum Partai Golkar,” begitu kata Airlangga dalam siaran pers video yang diterima Republika di Jakarta, Ahad (11/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — DPP Partai Golkar membantah sudah ada penunjukan pelaksana tugas (Plt) ketua umum. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan, penunjukkan Plt sebagai pengganti sementara Airlangga Hartarto yang mengundurkan diri dari ketua umum, baru akan ditentukan pada Selasa (13/8/2023).

“(Plt) belum. Nanti kita tentukan. Ada mekanisme organisasi setelah ketua umum mengundurkan diri, nanti akan ada rapat pleno untuk menunjuk Plt,” begitu kata Ahmad Doli saat ditemui di Kompleks Widya Chandra, di Jakarta Selatan, Ahad (11/8/2024).

“Selasa (13/8/2024) rencananya,” kata dia menjawab kapan repat pleno digelar.

Ahmad menjelaskan, nama-nama yang bermunculan tentang Plt, baru akan ditentukan dalam rapat pleno tersebut. Ahmad pun membantah spekulasi yang beredar tentang nama-nama Plt, pun ketua umum definitif.

Artinya, kata dia, selama rapat pleno belum digelar, belum ada nama Plt yang ditunjuk. Apalagi, kata Ahmad, soal ketua umum definitif. Ahmad menerangkan, dalam ketentuan partai, seorang ketua umum dapat digantikan apabila terkait dengan tiga hal. “Pertama misalnya terkena masalah hukum, kemudian berhalangan tetap, atau mengundurkan diri,” begitu ujar Ahmad.

Airlangga diketahui sudah resmi mengundurkan diri pada Sabtu (10/8/2024) malam. Dan dari pengunduran diri tersebut, kata Ahmad, akan dilakukan rapat pleno untuk menentukan siapa Plt. Tugas Plt tersebut, kata Ahmad yang akan menjadi komandan sementara internal partai, untuk mempersiapkan pemilihan ketua umum defenitif.

“Jadi semuanya nanti akan kita bicarakan pada saat rapat pleno. Kita ini punya aturan, partai ini besar, sampai menjadi partai tertua karena selama ini kita komitmen dengan aturan-aturan yang sudah kita sepakati,” begitu kata Ahmad.

Setelah Airlangga Hartarto resmi mengundurkan diri sebagai ketua umum Partai Golkar, sejumlah nama disebut-sebut sudah ditunjuk menjadi Plt. Nama-nama tersebut,seperti Agus Gumiwang Kartasasmita yang merupakan wakil ketua umum. Airlangga Hartarto dan Agus Gumiwang saat ini dua politikus elite Partai Golkar yang juga merangkap sebagai menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selain itu, muncul juga nama Bahlil Lahadalia, yang disebut-sebut akan menggantikan posisi Airlangga sebagai ketua umum. Bahlil juga saat ini dalam jabatan menteri di Kabinet Indonesia Maju.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam memperkirakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agus Gumiwang akan menjadi ketua umum. Perkiraannya itu setelah Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari jabatan ketua umum.

"Setelah Airlangga mundur, gabungan dua gerbong kekuatan yang dibawa kader Golkar Bahlil Lahadalia dan Agus Gumiwang bergabung menjadi satu. Besar kemungkinan Agus Gumiwang yang dikabarkan sempat berseteru dengan kekuatan Airlangga akan menduduki posisi Ketua Umum Partai Golkar," kata Umam dalam keterangannya, Ahad (11/8/2024).

Selain itu, dia mengatakan gabungan kekuatan Agus dan Bahlil dapat menjadi jembatan untuk memfasilitasi bergabungnya Presiden RI Joko Widodo dan keluarganya pascapurnatugas pada tanggal 20 Oktober 2024.

Umam berpendapat Airlangga mundur dari posisi Ketua Umum Partai Golkar tidak lepas dari benturan antarkekuatan di internal partai tersebut sejak menjelang Pemilu 2024. Menurut dia, faksi-faksi kekuatan di internal Golkar memiliki agenda kepentingan ekonomi dan politik yang beragam. Misalnya, mempertahankan kedaulatan politik partai dari intervensi eksternal, ada pula yang mencoba bersimbiosis dengan kekuatan eksternal yang dekat dengan kekuasaan untuk memengaruhi dan mengendalikan keputusan politik strategis partai.

Ia mengatakan faksi-faksi di internal Golkar bergerak kembali pada masa Pilkada 2024. Hal itu karena langkah dan keputusan Airlangga di sejumlah pilkada dianggap kurang tegas dan sering memunculkan ketidakpastian. "Oleh karena itu, operasi politik berjalan hingga memunculkan informasi spekulatif adanya pergerakan pemeriksaan lanjutan oleh lembaga penegak hukum atas isu lama yang belum ada kejelasan informasinya," kata dia.

Walaupun demikian, kata dia, masa kepemimpinan Airlangga selama memimpin Partai Golkar patut diapresiasi. "Ia mampu menorehkan prestasi gemilang dengan memperoleh 102 kursi parlemen nasional, atau meningkatkan 17 kursi yang setara dengan 18 persen kekuatan parlemen," jelasnya.