Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dan menyita berbagai bukti terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

Penyitaan dilakukan setelah delapan hari melakukan penggeledahan di Jawa Tengah.Penggeledahan dilakukan di Semarang, Kudus dan Salatiga selama 17-25 Juli 2024.

Tim penyidik menggeledah 10 rumah pribadi,46 kantor dinas atau OPD Pemkot Semarang, kantor DPRD Jawa Tengah, 7 kantor swasta serta 2 kantor pihak lainnya.Selama penggeledahan, penyidik menyita dokumen-dokumen APBD 2023-2024 beserta perubahannya, dokumen pengadaan masing-masing dinas serta dokumen berisi catatan tangan.

"Uang sekitar Rp1 miliar dan mata uang asing 9.650 euro, barang bukti elektronik berupa handphone, laptop, dan media penyimpanan lainnya, serta puluhan unit jam tangan yang diduga terkait perkara tersebut," jelas Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Selanjutnya, penyidik akan meminta klarifikasi atas bukti-bukti tersebut kepada pihak-pihak terkait.Adapun lembaga antirasuah, terang Tessa, sudah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus tersebut.

"KPK telah menetapkan empat tersangka. Dua pihak swasta, dua penyelenggara negara," ungkap juru bicara berlatar belakang penyidik itu.

Di sisi lain, KPK hari ini memeriksa Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri sebagai saksi dalam kasus tersebut. Dia juga sebelumnya dipanggil bersamaan dengan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita, namun politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu meminta penjadwalan ulang karena harus menghadiri rapat paripurna.

"Yang bersangkutan kemarin sudah menyampaikan surat permintaan penjadwalan ulang di tanggal 1 Agustus 2024 mengingat hari ini yang bersangkutan akan menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024," ucap Tessa.

Sejalan dengan hal tersebut, Ita dan Alwin dikabarkan masuk ke dalam daftar pencegahan atau larangan bepergian ke luar negeri oleh KPK. Dua orang lainnya yaitu Martono (Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia atau Gapensi Semarang), serta Rahmat Jangkar (swasta).

Solo: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke empat tempat di lingkungan pendidikan tinggi, dua di antaranya adalah perguruan tinggi yang berada di Jawa Tengah, Selasa, 30 Juli 2024. Sidak tersebut terkait laporan masyarakat tentang dugaan kecurangan penerimaan mahasiswa baru 2024.

Diketahui, salah satu PTN adalah UNS. Dikonfirmasi terkait itu, Plt Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Prof Ahmad Yunus membenarkan kedatangan KPK ke UNS Solo, Selasa pagi, 30 Juli 2024.

"Iya benar info itu. Tadi kami menerima kedatangan didampingi Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Kedokteran. Karena datangnya ke Fakultas Kedokteran," ujarnya, di Solo, Selasa, 30 Juli 2024.
Menurutnya, kedatangan KPK tersebut untuk memonitor proses penerimaan mahasiswa baru. Yunus membantah adanya penggeledahan oleh KPK.

"Iya mulai pendaftaran (mahasiswa baru), terutama kedokteran. Enggak (penggeledahan), setahu saya itu ke FK menanyakan daya tampung berapa, seleksi jalur apa, UKT berapa, IPI baru berapa, apakah seperti dulu ada yang besar. Saya jelaskan semua. Bukan penggeledahan," bebernya.

Ia menambahkan, KPK berada di UNS sekitar satu jam. "Pagi kok, sebentar saja. Tidak hanya UNS, banyak universitas lain juga. Rutin itu," ungkapnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke empat tempat di lingkungan Pendidikan tinggi, dua di antaranya adalah perguruan tinggi yang berada di Jawa Tengah. Sidak terkait laporan masyarakat terkait dugaan kecurangan penerimaan mahasiswa baru 2024.

"Sidak dilakukan di Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan atau BPPP dan juga di Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan atau BSKAP Kemendikbudristek, serta dua perguruan tinggi di wilayah Jawa Tengah," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers Kegiatan Sidak Proses Penerimaan Mahasiswa Baru di YouTube KPK, Selasa, 30 Juli 2024.

Nurul menjelaskan sidak di BPPP dan BSKAP lantaran kedua lembaga ini berwenang dalam pelaksanaan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB). Sementara itu, dua perguruan tinggi negeri di Jawa Tengah tersebut sebagai sampel yang menggelar jalur mandiri.

Dia menuturkan, dalam sidak itu, petugas KPK mengambil data penerimaan mahasiswa baru 2024. Adapun, setelah data-data diambil selanjutnya bakal dianalisis lebih lanjut.

"Data yang peroleh tersebut akan dilakukan analisis oleh tim KPK dan langkah-langkah perbaikannya akan dibahas bersama dengan Kemendikbudristek," beber Nurul.

Nurul menyebut sidak untuk memberikan efek kejut kepada instansi atau unit kerja penyelenggaraan pelayanan publik sebagai langkah perbaikan ke depan. Sidak tidak disampaikan lebih dahulu tapi dilakukan mendadak untuk memastikan identifikasi masalah objektif.

(WHS)

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan cegah atau larangan ke luar negeri terhadap empat orang terkait dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. Surat cekal tersebut menyusul penyidikan yang dilakukan KPK setelah menggeledah kantor Wali Kota Semarang, Rabu (17/7/24).

“KPK telah mengeluarkan surat keputusan nomor 888 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk dan atas nama empat orang, yaitu dua orang dari penyelenggara negara dan dua orang lainnya dari pihak swasta,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Dijelaskan Tessa, larangan bepergian ke luar negeri tersebut berkaitan dengan proses penyidikan yang tengah dilakukan KPK. Ada beberapa dugaan korupsi yang tengah diusut dalam proses penyidikan kali ini.

“Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK yaitu dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023 sampai dengan 2024,” tutur Tessa.

Selain dugaan korupsi pengadaan barang, KPK juga menyidik dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang. Serta ada pula dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023 hingga 2024.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Jawa Timur (Jatim) pada 8 Juli 2024 sampai dengan 12 Juli 2024. Upaya paksa itu berkaitan dengan dugaan suap dana hibah.

“KPK melakukan serangkaian tindakan berupa penggeledahan pada beberapa rumah,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 12 Juli 2024.

Tessa enggan memerinci pemilik rumah yang digeledah. Yang jelas, lokasinya ada di Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Tulungagung, Gresik, Blitar, Madura, Bangkalan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Sumenep.
Dari sejumlah lokasi itu, KPK menyita beberapa barang. Salah satunya, duit ratusan juta rupiah yang diyakini penyidik berkaitan dengan kasus ini.

"Uang kurang lebih Rp380 juta, dokumen terkait pengurusan dana hibah, kuitansi, dan catatan penerimaan uang bernilai miliaran rupiah, bukti setoran uang ke bank, bukti penggunaan uang untuk pembelian rumah,” ujar Tessa.

Ada juga ponsel dan sertifikat rumah yang disita penyidik. Tak dijelaskan dari lokasi mana sejumlah barang itu disita.

“(Turut disita) salinan sertifikat rumah dan dokumen-dokumen lainnya serta barang elektronik berupa handphone dan media penyimpanan yang diduga punya keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik dan akan terus didalami oleh penyidik," ucap Tessa.

Baca juga: KPK Persilakan Penggeledahan Rumah Tim Hukum PDIP Dilaporkan ke Dewas

Informasi penggeledahan oleh KPK di Jatim sudah terdengar sebelumnya. Upaya paksa itu dipastikan bukan operasi tangkap tangan (OTT) seperti kabar yang beredar di sana.

Kasus ini sebelumnya menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak. Dia sudah dinyatakan bersalah dan divonis sembilan tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa, 29 September 2023. Sahat didakwa bersalah menerima suap dana hibah Pemprov Jatim senilai Rp39,5 miliar.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sahat T Simanjuntak dengan penjara selama 9 tahun," kata Ketua Majelis Hakim I Dewa Suardhita. Vonis 9 tahun penjara ini lebih rendah daripada tuntutan jaksa KPK. Pada sidang sebelumnya 8 September, Sahat dituntut jaksa 12 tahun penjara.

Selain vonis penjara 12 tahun, terdakwa Sahat juga dikenai denda Rp1 milliar subsider 6 bulan. Politisi Partai Golkar tersebut juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp39,5 miliar.

Apabila tidak mampu membayar, harta benda terdakwa akan disita jaksa untuk dilelang dan hasilnya diserahkan negara. Jika hartanya tidak mencukupi maka harus diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun.

(AGA)