Jakarta -

Menteri BUMN Erick Thohir melakukan pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara). Pertemuan itu dilakukan di Kantor Kementerian BUMN, Kamis malam (7/11/2024)

Erick mengatakan dalam pertemuan itu membahas bagaimana dukungan BUMN untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto yakni 3 juta rumah rakyat. Pihaknya akan memetakan aset BUMN yang konteksnya perumahan untuk mendukung program tersebut.

"Jadi kita tadi punya kesepakatan akan memetakan seluruh aset BUMN yang tentu konteksnya perumahan, di mana yang memang untuk perumahan rakyat. Lalu juga di mana yang memang perumahan menengah nantinya. Bagaimana sukseskan program Bapak Presiden Program 3 juta rumah dan kita punya komitmen yang sama," ujar Erick usai pertemuan.

Erick mengatakan dukungan BUMN untuk program tersebut bisa menggandeng Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) dan KAI Properti. Dia mencontohkan selama ini lahan-lahan BUMN bidang perumahan sangat efektif digunakan.

"Ya kan kita ada Perumnas, terus ada kereta api. Dan teman-teman sudah melihat beberapa proyek percontohan bagaimana di lahan-lahan kereta api itu menjadi efekti dan terjadi subsidi silang antara yang mampu sama yang membutuhkan," ungkapnya.

Selain itu, Erick dan Ara juga membahas skema pembiayaan untuk mendorong proyek perumahan rakyat. Utamanya, pemerintah akan membuat skema pembiayaan agar masyarakat dapat mencicil lebih lama sehingga bisa lebih murah. Hal ini juga akan berlaku untuk perumahan kelas menengah.

"Kita akan mendorong juga scheme financing, di mana mortgage ini yang tadi 15 tahun kalau bisa jadi 30 tahun. Supaya kembali membantu masyarakat yang memang sudah punya budget tertentu, dengan ditarik 30 tahun, dia akan cicilannya jauh lebih murah. Ini bukan rumah rakyat, tapi ini menyeluruh ya, baik rumah rakyat, menengah, ataupun yang kelas lainnya," tuturnya.

Dia mengatakan terkait pembiayaan akan didorong agar dapat lebih murah. Hal itu diharapkan bisa mendorong masyarakat juga menaikkan daya belinya.

"Karena tadi berbagai cicilan terutama yang penting seperti rumah bisa diperpanjang," tutur Erick.

Sementara Ara menyampaikan perlunya dukungan program perumahan dari BUMN, untuk 3 hal utama. Pertama, harga tanah bagaimana harus bisa menjadi lebih murah.

Kedua, efisiensi bahan bangunan. Ketiga ,insentif untuk masyarakat yang mendapatkan rumah rakyat.

"Pajak-pajak yang harusnya buat rakyat jangan lagi dibebani harusnya diberikan insentif ini termasuk buat perumahan untuk rakyat terutama rakyat kecil," terang Ara.

(ada/hns)

Jakarta -

Rencana penerapan sistem bayar tol tanpa setop atau Multi Lane Free Flow (MLFF) di Tanah Air hingga saat ini belum menunjukkan titik terang. Padahal sebelumnya, uji coba percontohannya direncanakan pada akhir 2024.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PU, Triono Junoasmono mengatakan, saat ini pihaknya tengah dalam tahap negosiasi dengan Hungaria.

"Ini lagi disiapkan dengan teman-teman semua. Sekarang masih proses negosiasi sama teman-teman BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol)," kata Triono, ditemui di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Adapun proses negosiasi ini telah berjalan cukup lama. Dalam catatan detikcom, negosiasi telah berlangsung sejak bulan Agustus lalu. Dengan demikian, sudah dua bulan berlalu.

Saat ditanya lebih lanjut penyebab utama negosiasi yang berjalan lama ini, Triono tidak menjelaskan secara rinci. Menurutnya, saat ini PT Roatex Indonesia Tol System (RITS) selaku badan usaha pelaksana (BUP) sedang menyiapkan poin-poin usulannya.

"Poin-poinnya sudah disampaikan dari pihak Roatex Indonesia lagi menyiapkan. Nanti disampaikan kepada kita, kita kaji lalu kita diskusi lagi kepada mereka. Itu kan proses negosiasi seperti itu," ujarnya.

Triono juga tidak merincikan poin apa yang akhirnya membuat negosiasi tersebut berjalan lama. Namun ia tak menampik bahwa proses negosiasi ini masih cukup Panjang.

"Kita upayakan bisa segera lah. Kalau targetnya (selesai negosiasi) di BPJT mungkin. Tapi targetnya kita berharap mudah-mudahan bisa segera," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Basuki Hadimuljono yang pada kala itu masih menjabat Menteri PUPR memastikan bahwa sistem bayar tol tanpa setop atau MLFF ini jadi diimplementasikan di Indonesia tahun ini.

Proses negosiasi masih terus berjalan dengan Hungaria. Meski begitu, menurutnya penerapan sistem tersebut di Tanah Air masih tetap berjalan sesuai rencana.

"MLFF sekarang sedang negosiasi dengan Hungaria full team, sampai hari ini masih dinegosiasikan," kata Basuki di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, ditulis Minggu (6/10/2024).

Basuki juga memastikan bahwa uji coba percontohan akan tetap dilangsungkan pada akhir 2024. Rencananya, lokasi penerapan perdananya tetap dilakukan di Tol Bali Mandara, sebelum akhirnya diterapkan ke ruas-ruas tol lainnya.

"Termasuk, kalau yang piloting tetap kita pakai Desember, tetap kita akan operasikan tapi manajemennya, operasionalnya lagi dinegosiasi kembali," terangnya.

MLFF merupakan hasil kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Hungaria. Proyek ini diinisiasi pada saat kunjungan Perdana Menteri Hungaria, Victor Orbán ke Indonesia pada tahun 2016. Pemerintah Hungaria berinvestasi 100% dari proyek ini dengan nilai investasi Rp 4,5 triliun dalam bentuk kerja sama pemerintah dan badan Usaha (KPBU).

Proses penggodokan sistem ini pun berjalan cukup panjang, dengan berbagai tantangan mulai dari masalah internal di PT Roatex Indonesia Tol System (RITS) selaku badan usaha pelaksana (BUP), hingga uji coba sistem yang belum berhasil.

Pemerintah berencana menerapkan MLFF di Indonesia secara bertahap. Untuk awalannya, yang akan diterapkan ialah sistem single lane free flow (SLFF). SLFF merupakan sistem pembayaran tanpa setop yang dilakukan hanya satu jalur dan masih akan tetap menggunakan penghalang atau barrier.

(shc/kil)

Jakarta - PT Bukit Asam Tbk (PTBA) meluncurkan Pilot Plant (pabrik percontohan) Wood Pellet dari Kaliandra Merah di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, Kamis (24/10/2024). Pengembangan Wood Pellet adalah untuk bahan bakar campuran batu bara (cofiring) di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari program budidaya Kaliandra Merah untuk biomassa yang telah dimulai PTBA pada tahun 2023. Saat ini kapasitas produksi yang mampu dihasilkan dari Pilot Plant sebanyak 200 kg per jam.

Hendra Gunawan, Direktur Teknik & Lingkungan Minerba Kementerian ESDM, menyampaikan apresiasi kepada PTBA yang telah memberikan contoh inisiatif strategis dalam upaya manajemen karbon dan penurunan emisi.

"Dengan peluncuran Pilot Plant Wood Pellet milik Bukit Asam ini, kita berharap dapat menginspirasi lebih banyak pihak, khususnya di sub sektor mineral dan batu bara untuk berinovasi dalam penggunaan energi yang ramah lingkungan. Semoga Pilot Plant Wood Pellet milik Bukit Asam ini dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan untuk kedepannya," kata Hendra Gunawan dalam keterangan tertulis, Senin (28/10/2024).

Arsal Ismail, Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA), mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen mendukung transisi energi demi mencapai target Net Zero Emission pada 2060 yang ditetapkan Pemerintah. Salah satu upayanya yakni pengembangan Wood Pellet dari Kaliandra Merah.

"Kami memiliki visi menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan. PTBA terus bertransformasi untuk mencapai visi tersebut dalam upaya menghadirkan energi tanpa henti untuk negeri. Wood Pellet dari Kaliandra Merah ini diharapkan dapat menjadi sumber energi alternatif yang ramah lingkungan," kata Arsal Ismail.

Dia menambahkan, pembangunan pabrik Wood Pellet juga merupakan wujud komitmen PTBA dalam mendukung dekarbonisasi di industri pertambangan.

"Langkah ini diharapkan dapat berkontribusi pada penurunan emisi karbon di sektor pertambangan melalui pencampuran biomassa dan batu bara," ujar Arsal.

Pembangunan Pilot Plant yang fokus pada inovasi energi terbarukan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara PTBA dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta. (ily/rrd)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar Anugerah Masjid Percontohan dan Ramah pada Oktober 2024. Perhelatan ini bertujuan untuk memberi penghargaan kepada masjid-masjid yang telah berupaya menjadi masjid percontohan dan ramah di berbagai kategori.

“Anugerah ini digelar untuk memberi penghargaan kepada sejumlah masjid yang menjadi percontohan dan ramah di berbagai kategori, sekaligus menginspirasi masjid lainnya untuk bisa menjadi nominator berikutnya,” ujar Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Kemenag, Adib di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Anugerah Masjid Percontohan dan Ramah 2024 akan dihelat melalui berbagai tahapan yang melibatkan sosialisasi, penilaian, dan penganugerahan masjid percontohan di tingkat nasional. Pada periode Juni hingga Juli 2024, Kemenag pusat bersama Kanwil Kemenag provinsi, Kemenag kabupaten/kota, Kantor Urusan Agama (KUA), dan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) di seluruh tingkatan akan melakukan sosialisasi program masjid percontohan. Sosialisasi ini bertujuan untuk mendorong masjid-masjid mempersiapkan diri dengan memperbaiki kondisi fisik masjid dan portofolionya di Sistem Informasi Masjid (SIMAS).

“Selanjutnya, dilakukan koordinasi dan konsolidasi antara Kemenag daerah dan Pemda untuk persiapan penilaian, pembinaan, termasuk mendukung perbaikan masjid-masjid. Pembinaan untuk menata idarah-imarah-riayah masjid, juga mewujudkan masjid yang ramah,” kata Adib.

Penilaian masjid percontohan mencakup sejumlah kategori, yaitu: Masjid Raya Percontohan, Masjid Agung Percontohan, Masjid Besar Percontohan, Masjid Jami’ Percontohan, Masjid Bersejarah Percontohan, dan Masjid Tempat Publik Percontohan. Sedangkan untuk kategori masjid ramah yaitu Masjid Ramah Anak dan Perempuan, Ramah Difabel dan Lansia, Ramah Lingkungan, Ramah Keragaman, dan Ramah Musafir serta Dhuafa.

Tim penilai/juri akan dibentuk oleh Kemenag pusat, Kanwil Kemenag provinsi, dan Kemenag kabupaten/kota melalui Surat Keputusan Tim yang telah disiapkan. “Proses ini akan berlangsung tanggal 16 hingga 31 Juli 2024, di mana pengusulan, seleksi, dan penetapan di level kabupaten/kota akan dilakukan. Kemenag kabupaten/kota akan mengusulkan maksimal 10 nama masjid terpilih untuk 10 kategori masjid percontohan ke Kanwil provinsi,” sambungnya.

Selanjutnya, lanjut Adib, pada 1 hingga 28 Agustus 2024, akan dilakukan tahap penilaian, seleksi, dan penetapan di tingkat provinsi oleh Tim Penilai Kanwil Kemenag. Tim tersebut akan menilai setiap masjid yang diusulkan dari setiap kabupaten/kota dan menetapkan maksimal 11 masjid percontohan provinsi untuk 11 kategori, termasuk Masjid Raya.

Sementara itu, penilaian, cek lokasi, seleksi, dan penetapan tingkat nasional akan berlangsung pada 29 Agustus hingga 31 September 2024. Nominasi dari 34 provinsi akan dinilai, dicek lokasi, diseleksi, dan ditetapkan maksimal 33 masjid percontohan nasional untuk 11 kategori.

“Pada periode 1 hingga 13 Oktober 2024, akan dilakukan pembuatan video profil Masjid Percontohan dan Ramah Nasional. Video ini akan dipublikasikan untuk memperlihatkan nilai baik dari setiap masjid percontohan kepada masjid-masjid lainnya,” papar Adib.

Puncak acara, imbuhnya, akan digelar pada 14 hingga 16 Oktober 2024, di mana penganugerahan Masjid Percontohan dan Ramah Tingkat Nasional 2024 akan dihelat dalam acara Internasional Symposium on Innovative Masjid (ISIM) 2024 di Jakarta. “Kegiatan ini lebih dari sekadar kompetisi melainkan upaya untuk mereplikasi dan melekatkan nilai-nilai baik di suatu masjid ke masjid lainnya,” ujar Adib.