JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar pidana Agus Surono menyebut, kerusakan lingkungan bisa dihitung sebagai kerugian negara atau actual loss.

Keterangan ini Agus sampaikan ketika dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi pada tata niaga timah dengan terdakwa eks Direktur Utama PT Timah Tbk Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dan kawan-kawan.

Mulanya, Hakim Anggota Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Fahzal Hendri menanyakan apakah kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang bisa dihitung sebagai kerugian negara.

Sementara, kata Fahzal, Mahkamah Konstitusi (MK) Melalui putusannya menyatakan bahwa kerugian negara harus bersifat nyata.

“Apakah kerugian itu (lingkungan) bisa dianggap kerugian negara?” tanya Hakim Fahzal di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Menurut Agus, jika kerugian akibat kerusakan lingkungan itu bisa dihitung secara jelas dengan kaidah yang berlaku, maka dampak kerusakan ekologi bisa dihitung sebagai kerugian nyata.

Meski demikian, Agus mengaku dirinya bukan ahli kerugian lingkungan sehingga tidak bisa menjelaskan lebih jauh.

“Soal begini kerugian ekologi itu mungkin sudah dibayarkan mungkin tidak diserahkan ke negara. Apakah itu bisa dikatakan sebagai potensial loss atau actual loss?“ tanya Hakim Fahzal lagi.

“Yang berkaitan dengan kerusakan dan seterusnya itu nyata dan pasti,” jawab Agus.

Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga Rp 300 triliun.

Mantan Direktur Utama PT Timah Tbk, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, eks Direktur Keuangan PT Timah Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan crazy rich Helena Lim.

Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis yang menjadi perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT).

Bersama Mochtar, Harvey diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah untuk mendapat keuntungan.

Harvey menghubungi Mochtar dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah.

Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, Harvey dan Mochtar menyepakati agar kegiatan akomodasi pertambangan liar tersebut di-cover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah.

Selanjutnya, suami Sandra Dewi itu menghubungi beberapa smelter, yaitu PT Tinindo Internusa, CV Venus Inti Perkasa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Sariwiguna Binasentosa untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Harvey meminta pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan. Keuntungan tersebut kemudian diserahkan ke Harvey seolah-olah sebagai dana corporate social responsibility (CSR) yang difasilitasi oleh Helena selaku Manager PT QSE.

Dari perbuatan melawan hukum ini, Harvey Moeis bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara Rp 420 miliar.

“Memperkaya terdakwa Harvey Moeis dan Helena Lim setidak-tidaknya Rp 420.000.000.000,” papar jaksa.

Atas perbuatannya, Harvey Moeis didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Tahun 2010 tentang TPPU.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung akan menghadirkan crazy rich Helena Lim sebagai "saksi mahkota" untuk terdakwa suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis.

Dalam persidangan dugaan korupsi pada tata niaga komoditas timah di PT Timah Tbk dengan terdakwa Helena dan kawan-kawan, Jaksa meminta izin kepada majelis hakim untuk menghadirkan para terdakwa dalam persidangan lain sebagai saksi pada Senin (7/10/2024).

"Satu lagi Yang Mulia, mohon izin, hari Senin itu kebetulan para terdakwanya yang ada di sini, itu digunakan untuk jadi saksi, untuk perkara Harvey Moeis," kata Jaksa pada penghubung sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2024).

Mendengar permohonan ini, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Rianto Adam Pontoh lantas menanyakan siapa saja terdakwa dimaksud.

Sebab, Dalam persidangan itu perkara Helena disidangkan bersma eks Direktur Utama PT Timah Tbk Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, eks Direktur Keuangan PT Timah Tbk Emil Ermindra, dan Beneficiary Owner PT Stanindo Inti Perkasa, M.B. Gunawan.

"Yang untuk Harvey Moeis, Helena," ujar jaksa.

Sementara itu, Riza, Emil, dan Gunawan menjadi saksi mahkota dalam perkara klaster pegawai negeri sipil (PNS).

"Hari?" tanya Hakim Adam.

"Hari Senin juga," jawab jaksa.

Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga Rp 300 triliun.

Suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis yang merupakan perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT) bersama Mochtar diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah untuk mendapat keuntungan.

Harvey menghubungi Mochtar dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah.

Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, Harvey dan Mochtar menyepakati agar kegiatan akomodasi pertambangan liar tersebut di-cover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah.

Selanjutnya, suami Sandra Dewi itu menghubungi beberapa smelter, yaitu PT SIP, CV VIP, PT SBS, dan PT TIN, untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Harvey meminta pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan.

Keuntungan tersebut kemudian diserahkan ke Harvey seolah-olah sebagai dana coorporate social responsibility (CSR) yang difasilitasi oleh Manager PT QSE, Helena Lim.

Dari perbuatan melawan hukum ini, Harvey Moeis bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara Rp 420 miliar “Memperkaya terdakwa Harvey Moeis dan Helena Lim setidak-tidaknya Rp 420.000.000.000,” papar jaksa.

Atas perbuatannya, Harvey Moeis didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Tahun 2010 tentang TPPU.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris pribadi pemilik PT Sariwiguna Binasentosa (SBS) Robert Indarto, Imelda mengaku membeli dollar Amerika Serikat (AS) di money changer milik crazy rich Helena Lim, PT Quantum Skyline Exchange (QSE).

Keterangan ini Imelda sampaikan ketika dicecar Jaksa Penuntut Umum sebagai saksi dugaan korupsi tata niaga timah yang menjerat Helena, eks Direktur Utama PT Timah Tbk Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dan kawan-kawan.

Usai mengulik hubungan pekerjaan Imelda dengan Robert, jaksa mendalami apakah ia pernah diperintahkan untuk menukar rupiah ke dollar.

"Apakah saudara saksi pernah mendapat perintah dari Pak Robert Indarto untuk menukar mata uang rupiah menjadi mata uang dollar?" tanya jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2024).

Imelda mengaku, sejak menjadi sekretaris pribadi Robert pada 2018, ia pernah diperintahkan untuk membeli valuta asing (Valas).

"Perintahnya bapak mau beli US Dollar terus saya cari rate yang terendah," jawab Imelda.

Jaksa lantas mengulik apakah Robert pernah merekomendasikan money changer tertentu.

Menurut Imelda, Robert hanya menyebutkan beberapa money changer. Salah satunya PT QSE.

"Paling coba kamu tanya ke Quantum gitu. Atau coba tanya ke temen saya, dia bilang," ujar Imelda.

Setelah itu, ia menghubungi pihak PT QSE melalui aplikasi WhatsApp. Setelah melakukan tawar menawar dan mendapatkan kesepakatan, ia akan mengabarkan hasilnya kepada Robert.

Bos smelter Timah swasta itu kadang meminta Imelda menghubungi pegawainya bernama Elly untuk mentransfer rupiah ke PT QSE.

Menurut Imelda, selama ini transaksi yang pernah dilakukan memcapai Rp 7,8 miliar.

"Di BAP ada 1,4 (miliar); 1,7; 2,1; 2,1; dan 500 (juta)," kata Imelda.

Meski mendapat perintah menukar rupiah, Imelda mengaku tidak pernah menerima dollar AS yang telah dibeli.

Ia juga tidak pernah bertanya kepada Robert apakah uang dollar itu telah diterima.

"Pernah dikonfirmasi ke Pak Robert uang yang ditukar itu sudah didapat tidak?" tanya jaksa.

"Bapak tidak pernah tanya ke saya, jadi asumsi saya bapak sudah dapat," tutur Imelda.

Pada persidangan sebelumnya, pegawai Robert bernama Elly Kohari mengaku telah menyetorkan uang ke PT QSE sejumlah Rp 7,8 miliar.

Elly mengaku tidak mengetahui uang itu digunakan untuk apa. Sebab, tugasnya hanya menyetorkan uang.

Surat dakwaan jaksa menyebut, Helena diduga berperan memfasilitasi Harvey Moeis yang mewakili perusahaan smelter PT Refined Bangka Tin (RBT) dengan PT QSE.

Money changer milik Helena itu disebut menampung uang pengamanan senilai 500 hingga 700 dollar Amerika Serikat (AS) per ton.

Uang itu dikumpulkan dari perusahaan smelter yang menangani kerja sama smelter dengan PT Timah Tbk yakni, CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan PT Tinindo Inter Nusa.

Dana tersebut dikumpulkan seakan-akan menjadi Corporate Social Responsibility (CSR) dari para smelter yang mengambil bijih timah dari izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk.

Helena bersama suami aktris Sandra Dewi itu diduga menerima aliran uang Rp 420 miliar dari tindakan tersebut.

“Memperkaya Harvey Moeis dan terdakwa Helena setidak-tidaknya Rp 420.000.000.000,” kata jaksa.

Dalam perkara ini, jaksa mendakwa Harvey, Mochtar, Helena, dan para terdakwa lainnya melakukan korupsi secara bersama-sama.

Perbuatan mereka diduga menimbulkan kerugian keuangan negara dan kerugian lingkungan hingga Rp 300 triliun.

Bersama Mochtar, Harvey diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah untuk mendapat keuntungan.

Harvey menghubungi Mochtar dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah.

Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, Harvey dan Mochtar menyepakati agar kegiatan akomodasi pertambangan liar tersebut di-cover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan modus lima perusahaan smelter melakukan penambangan ilegal di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk pada 2015-2019.

Berdasarkan surat dakwaan, terdakwa kasus dugaan korupsi timah, Suranto Wibowo yang kala itu menjabat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyetujui Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) periode 20152-2019 untuk lima perusahaan smelter.

Kelima perusahaan smelter tersebut yakni, PT Refined Bangka Tin, CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Internusa. Masing-masing perusahaan ini menyertakan perusahaan afiliasinya.

Namun pada kenyataannya, isi RKAB tersebut ternyata disalahgunakan oleh kelima perusahaan smelter tersebut.

"Yang dengan RKAB tersebut seharusnya digunakan sebagai dasar untuk melakukan penambangan di wilayah IUP masing-masing perusahaan smelter dan afiliasinya," kata seorang jaksa dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024).

"Akan tetapi RKAB tersebut juga digunakan sebagai legalisasi untuk pengambilan dan mengelola bijih timah hasil penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk," sambung jaksa.

Dalam kasus ini, Suranto juga disebut telah melawan hukum karena tidak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan smelter beserta perusahan afiliasinya yang melakukan kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan RKAB.

Akibatnya, Jaksa mengatakan, tata kelola perusahaan pertambangan tidak terlaksana dengan baik, sehingga berdampak terhadap kerusakan lingkungan di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung.

"Karena pada kenyataanya RKAB yang telah disetujui tersebut hanya formalitas untuk mengakomodir pengambilan dan pengelolaan bijih timah secara ilegal dari wilayah IUP PT Timah Tbk," ungkap jaksa.

Selain itu, Suranto juga dianggap melawan hukum karena tidak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan pemegang Ijin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) yang bermitra dengan PT Timah Tbk sepanjang periode 2015-2019.

Imbas dari perbuatan Suranto tersebut, perusahaan pemilik IUJP yang bermitra dengan PT Timah Tbk dengan leluasa melakukan penambangan secara ilegal.

"Dan melakukan transaksi jual beli bijih timah kepada PT Timah Tbk selaku pemegang IUP, sehingga PT Timah Tbk seharusnya tidak membeli bijih timah yang berasal dari wilayah IUP-nya sendiri," imbuh jaksa.

Atas perbuatannya, Suranto Wibowo beserta dua terdakwa lain Amir Syahbana dan Rusbadi didakwa telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat bakal menggelar sidang perdana perkara dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015-2022, Rabu (31/7/2024).

Dalam sidang ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung bakal membacakan surat dakwaan kepada tiga mantan pejabat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Mereka yakni eks Kepala Bidang Pertambangan Mineral Logam pada Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Amir Syahbana, serta dua eks Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rusbani dan Sutanto Wibowo.

"Pukul 09.00 WIB sidang pertama di ruang Prof Muhammad Hatta Ali," demikian agenda sidang terdakwa Amir Syahbana, Rusbani dan Sutanto yang dimuat di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat.

Diketahui, dalam kasus timah ini total ada 22 tersangka ditetapkan Kejaksaan. Jumlah kerugian negara terkait perkara ini diperkirakan mencapai Rp 300 triliun.

Beberapa tersangka kasus timah ini di antaranya ada suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis selaku perpanjangan tangan PT RBT; Direktur Utama PT Timah 2016-2021, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPT); hingga crazy rich Pantai Indah Kapuk (PIK) sekaligus Manager PT QSE Helena Lim.

Para tersangka diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar atau ilegal di wilayah Bangka Belitung untuk mendapatkan keuntungan.

Ditangani 30 Jaksa

Kejagung RI telah menyiapkan 30 jaksa untuk menangani dugaan korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP di PT Timah Tbk tahun 2015-2022 tersebut.

Para jaksa akan berhadapan dengan 21 orang tersangka kasus korupsi dan 1 tersangka terkait perintangan penyidikan dalam persidangan mendatang.

"Berdasarkan informasi mungkin ada sekitar 30 jaksa yang akan dilibatkan dalam penanganan perkara ini," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Jumat 14 Juni 2024.

Menurut Harli, 30 jaksa tersebut akan berasal dari Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa-jaksa tersebut juga akan mendapatkan pengamanan khusus selama menangani kasus timah.

"Tentu terhadap semua jaksa yang menangani ini akan ada pengamanan pengamanan khusus terhadap mereka, dan itu sejak awal sudah kami lakukan," ujar Harli.

Harli juga memastikan para jaksa akan bekerja optimal dalam menyusun dakwaan ke para tersangka.

"Karena bagaimanapun jaksa harus bekerja secara baik ya khususnya dalam penyusunan surat dakwaan dan mempersiapkan segala sesuatu berkas perkara," kata dia.