Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB) Rini Widiyantini buka-bukaan terkait nasib tunjangan kinerja (tukin) para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah kementerian. Adapun pemindahan kementerian ini seiring dengan perombakan struktur kabinet di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Rini memastikan, tukin yang diterima ASN masih akan tetap mengacu pada kementerian tempat ia bekerja sebelum dipindahkan sehingga tidak akan ada penurunan tukin. Hal ini sembari menunggu rampungnya Peraturan Menteri PAN-RB (PermenPAN-RB).

"Kalau misalnya di kementerian yang berbeda-beda (penempatannya), maka tetap dia akan menggunakan (tukin) yang lama sambil kita sedang menyesuaikan juga PermenPAN-RB untuk penyesuaian," kata Rini, ditemui usai Rapat Kerja (Raker) Perdana dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Ia pun mencontohkan dengan tukin Kementerian Imigrasi. Adapun di pemerintahan sebelumnya, persoalan imigrasi masuk ke dalam lingkup Kementerian Hukum dan HAM. Dengan demikian, Kementerian Imigrasi nantinya akan mengikuti besaran tukin yang lama.

Tukin pegawai ASN sendiri berbeda-beda menyesuaikan jabatan dan asal kementerian. Ada kementerian yang tukinnya 80% dan ada juga yang sudah mencapai 100%. Rini menekankan kembali, untuk tahap awalnya ini tukin pegawai ASN yang pindah kementerian masih akan tetap mengacu pada tukin di kementerian lama.

"Ada yang dipindahkan ke mana, ada (kementerian) yang masih 80%, dia sudah 100 dan sebagainya, dia masih mengikuti yang lama dulu, sesuai dengan organisasi asal. Pokonya tidak merugikan ASN," ujarnya.

Rini mengatakan, proses transisi ini akan berlangsung hingga bulan Desember 2024. Proses tersebut pun telah berjalan secara bertahap sembari menunggu peraturan presiden (Perpres) dari seluruh kementerian/Lembaga (KL) yang akan menjadi acuannya diterbitkan. Seiring dengan itu, ke depan juga akan terbit aturan turunan lainnya.

"Transisi ini kan sampai bulan Desember harus kita selesaikan, mudah-mudahan nanti Januari sudah mulai ada peraturan. Jadi KemenPAN-RB lagi ngebut nih, banyak yang harus diselesaikan hari ini," kata dia.

Selaras dengan kebijakan menyangkut tukin ini, Rini juga memastikan kebijakan serupa terhadap gaji ASN yang pindah kementerian. Ia memastikan tidak akan mendatangkan dampak negatif terhadap para pegawai bersangkutan.

"Keberlangsungan dari penghasilan pegawai yang mengalami perpindahan tentunya tidak merugikan para pegawai bersangkutan. Bagi pegawai yang tidak berubah, tetap menerima penghasilan. Tapi kalau yang berpindah, menerima penghasilan sesuai KL aslinya," ujar Rini, dalam Raker.

Rini menambahkan, persoalan penggunaan dan pengalihan SDM ini juga diatur dalam Perpres No. 139 tahun 2024 atau Perpres Transisi. Di dalamnya, diatur terkait pertukaran-pertukaran fungsi kementerian hingga pemecahan substansi penggabungan, serta kedudukan SDM.

"Termasuk bagaimana kita bagi SDM yang menduduki jabatan dengan catatan SDM yang saat ini menjabat tetap menjalankan tugas dan fungsinya," katanya.

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan berkantor di ibu kota Nusantara (IKN) dari 10 September hingga 19 Oktober 2024. Hal tersebut diungkapkan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono.

"Rencana beliau berkantor itu sampai tanggal 19 Oktober, kemungkinan dari tanggal 10 September-19 Oktober dan ada beberapa di sela sela itu kegiatan rapat dan lain-lain, termasuk mungkin kunjungan kerja (kunker) dari IKN ke kota lainnya," kata Heru kepada wartawan, Jumat (6/9/2024).

Terkait perpindahan ASN yang tidak jadi dilakukan pada September, Heru menyebut ASN sekretariat presiden telah berkantor di IKN.

"Kalau setpres udah mulai di sana tapi kalau kementerian lain saya nggak tahu, intinya setneg yang bertugas sudah di sana sejak kemarin," kata Heru.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait arahannya yang meminta agar perpindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak dilakukan secara terburu-buru.

Menurut Jokowi, perpindahan ASN ke IKN tidak mudah sehingga harus dipersiapkan dengan baik.

"Ini pekerjaan besar, IKN itu pekerjaan yang sangat besar sekali. Jadi tidak segampang yang kita bayangkan pindah, langsung pindah, karena menyangkut pindah apakah rumahnya siap, apakah apartemennya siap," kata Jokowi.

(NIA DEVIYANA)

Rencana perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur nampaknya bakal mundur dari target. Seperti diketahui, wacana awalnya perpindahan ASN dilakukan pada September ini, namun nampaknya mundur.

Menteri PAN-RB Azwar Anas buka-bukaan arahan baru Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rencana tersebut. Dia mengisyaratkan perpindahan ASN ke IKN belum akan dilakukan dalam waktu dekat, meski sebelumnya ditarget bulan ini.

Anas mengatakan, Jokowi memberikan arahan agar perkantoran dan sistem digital di IKN disempurnakan terlebih dahulu sebelum PNS benar-benar dipindahkan ke IKN.

"Terkait perpindahan ASN ke IKN, sebenarnya di September ini telah siap beberapa hunian, yang ini siap untuk ASN pindah bertahap. Namun, arahan pak presiden ini perlu disempurnakan, perkantoran dan sistem digitalnya," sebut Anas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2024).

Jokowi, kata Anas, tak mau buru-buru memindahkan ASN ke IKN. Sebab, bukan hanya perpindahan fisik yang diinginkan Jokowi, ASN juga harus memiliki perubahan budaya kerja yang lebih fleksibel.

"Beliau ada arahan terbaru tak mau terburu-buru, menunggu penyempurnaan infrastruktur digital dan lain-lain. Karena kalau ASN ke IKN bukan hanya soal pindah kantor tapi berubah budaya digital, jadi infrastruktur digital selesai dan lain-lain," papar Anas.

Anas melanjutkan perpindahan ASN ke IKN sampai saat ini juga masih menunggu penyelesaian gedung perkantoran dan hunian ASN. Untuk hunian saja, sampai saat ini baru selesai 14 tower rusun ASN dari target pembangunan sebanyak 47 tower. Dari 14 tower yang sudah selesai pun butuh penyempurnaan.

Dia melanjutkan selama dua bulan ke depan semestinya sudah ada ASN yang bisa pindah. Namun, Jokowi meminta ada penyempurnaan terlebih dahulu soal perpindahan ASN.

Anas sudah menyiapkan nama-nama ASN yang akan dipindahkan ke IKN. Jumlahnya sekitar 1.700-an orang terdiri dari berbagai jabatan.

"Sekali lagi September dan Oktober ini mestinya sudah ada yang bisa pindah, tapi arahan Presiden ini disempurnakan dulu sehingga nanti akan ada arahan dari perpindahan, tapi Kemenpan sudah siapkan skema skema perpindahan, termasuk jabatan yang akan pindah," tegas Anas.

Simak Video: 11 Ribu ASN Bakal Dipindah ke IKN Mulai September 2024

[Gambas:Video 20detik]

Menteri PAN-RB Azwar Anas buka-bukaan arahan baru Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait perpindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Dia mengisyaratkan perpindahan ASN ke IKN belum akan dilakukan dalam waktu dekat, meski sebelumnya ditarget bulan ini.

Azwar mengatakan, Jokowi mengarahkan agar perkantoran dan sistem digital di IKN disempurnakan terlebih dahulu sebelum PNS benar-benar dipindahkan ke IKN.

"Terkait perpindahan ASN ke IKN, sebenarnya di September ini telah siap beberapa hunian, yang ini siap untuk ASN pindah bertahap. Namun arahan Pak Presiden ini perlu disempurnakan, perkantoran dan sistem digitalnya," sebut Azwar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2024).

Jokowi, kata Azwar, tak mau buru-buru memindahkan ASN ke IKN. Sebab, bukan hanya perpindahan fisik yang diinginkan Jokowi, ASN juga harus memiliki perubahan budaya kerja yang lebih fleksibel.

"Beliau ada arahan terbaru tak mau terburu-buru, menunggu penyempurnaan infrastruktur digital dan lain-lain. Karena kalau ASN ke IKN bukan hanya soal pindah kantor tapi berubah budaya digital, jadi infrastruktur digital selesai dan lain-lain," papar Azwar Anas.

Azwar Anas melanjutkan perpindahan ASN ke IKN sampai saat ini juga masih menunggu penyelesaian gedung perkantoran dan hunian ASN. Untuk hunian saja, sampai saat ini baru selesai 14 tower rusun ASN dari target pembangunan sebanyak 47 tower. Dari 14 tower yang sudah selesai pun butuh penyempurnaan.

Dia melanjutkan selama dua bulan ke depan semestinya sudah ada ASN yang bisa pindah. Namun, Jokowi meminta ada penyempurnaan terlebih dahulu soal perpindahan ASN. Azwar sendiri sudah menyiapkan nama-nama ASN yang akan dipindahkan ke IKN. Jumlahnya sekitar 1.700-an orang terdiri dari berbagai jabatan.

"Sekali lagi September dan Oktober ini mestinya sudah ada yang bisa pindah, tapi arahan Presiden ini disempurnakan dulu sehingga nanti akan ada arahan dari perpindahan. Tapi Kemenpan sudah siapkan skema skema perpindahan, termasuk jabatan yang akan pindah," tegas Azwar Anas.

Simak juga Video: Penampakan Rusun ASN di IKN

[Gambas:Video 20detik]