Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB) Rini Widiyantini buka-bukaan terkait nasib tunjangan kinerja (tukin) para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah kementerian. Adapun pemindahan kementerian ini seiring dengan perombakan struktur kabinet di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Rini memastikan, tukin yang diterima ASN masih akan tetap mengacu pada kementerian tempat ia bekerja sebelum dipindahkan sehingga tidak akan ada penurunan tukin. Hal ini sembari menunggu rampungnya Peraturan Menteri PAN-RB (PermenPAN-RB).

"Kalau misalnya di kementerian yang berbeda-beda (penempatannya), maka tetap dia akan menggunakan (tukin) yang lama sambil kita sedang menyesuaikan juga PermenPAN-RB untuk penyesuaian," kata Rini, ditemui usai Rapat Kerja (Raker) Perdana dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Ia pun mencontohkan dengan tukin Kementerian Imigrasi. Adapun di pemerintahan sebelumnya, persoalan imigrasi masuk ke dalam lingkup Kementerian Hukum dan HAM. Dengan demikian, Kementerian Imigrasi nantinya akan mengikuti besaran tukin yang lama.

Tukin pegawai ASN sendiri berbeda-beda menyesuaikan jabatan dan asal kementerian. Ada kementerian yang tukinnya 80% dan ada juga yang sudah mencapai 100%. Rini menekankan kembali, untuk tahap awalnya ini tukin pegawai ASN yang pindah kementerian masih akan tetap mengacu pada tukin di kementerian lama.

"Ada yang dipindahkan ke mana, ada (kementerian) yang masih 80%, dia sudah 100 dan sebagainya, dia masih mengikuti yang lama dulu, sesuai dengan organisasi asal. Pokonya tidak merugikan ASN," ujarnya.

Rini mengatakan, proses transisi ini akan berlangsung hingga bulan Desember 2024. Proses tersebut pun telah berjalan secara bertahap sembari menunggu peraturan presiden (Perpres) dari seluruh kementerian/Lembaga (KL) yang akan menjadi acuannya diterbitkan. Seiring dengan itu, ke depan juga akan terbit aturan turunan lainnya.

"Transisi ini kan sampai bulan Desember harus kita selesaikan, mudah-mudahan nanti Januari sudah mulai ada peraturan. Jadi KemenPAN-RB lagi ngebut nih, banyak yang harus diselesaikan hari ini," kata dia.

Selaras dengan kebijakan menyangkut tukin ini, Rini juga memastikan kebijakan serupa terhadap gaji ASN yang pindah kementerian. Ia memastikan tidak akan mendatangkan dampak negatif terhadap para pegawai bersangkutan.

"Keberlangsungan dari penghasilan pegawai yang mengalami perpindahan tentunya tidak merugikan para pegawai bersangkutan. Bagi pegawai yang tidak berubah, tetap menerima penghasilan. Tapi kalau yang berpindah, menerima penghasilan sesuai KL aslinya," ujar Rini, dalam Raker.

Rini menambahkan, persoalan penggunaan dan pengalihan SDM ini juga diatur dalam Perpres No. 139 tahun 2024 atau Perpres Transisi. Di dalamnya, diatur terkait pertukaran-pertukaran fungsi kementerian hingga pemecahan substansi penggabungan, serta kedudukan SDM.

"Termasuk bagaimana kita bagi SDM yang menduduki jabatan dengan catatan SDM yang saat ini menjabat tetap menjalankan tugas dan fungsinya," katanya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menyatakan 1.000 unit apartemen untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah siap untuk ditempati. Hanya saja ekosistemnya masih perlu disempurnakan sehingga pemindahan para abdi negara masih ditunda.

Penundaan pemindahan ASN ke IKN berdasarkan arahan terbaru Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan agar kelengkapan infrastruktur di IKN dituntaskan terlebih dahulu.

"Kalau yang IKN, arahan presiden terakhir menunggu ekosistemnya disempurnakan mulai dari sistem digital, apartemen dan lain-lain. Sebenarnya apartemen sudah ada yang siap lebih dari 500 unit sampai 1.000 unit, tetapi ekosistemnya minta disempurnakan," kata Anas kepada wartawan di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024).

Anas menyebut pada dasarnya pihaknya telah menyiapkan ASN dari seluruh instansi yang akan pindah ke IKN. Hanya saja dalam pelaksanaannya masih menunggu arahan.

"Sebenarnya kita sudah siapkan untuk seluruh instansi untuk pindah, kita siapkan baik by name by address, jabatannya dan lain-lain. Kita tinggal nunggu arahan dari presiden. Sekarang belum (ada yang pindah) karena memang beliau mengarahkan untuk disempurnakan sistem ekosistemnya," tuturnya.

Sebelumnya, Anas mengakui memang ada beberapa prasarana yang perlu disempurnakan seperti akses dari apartemen ke istana atau ke kantor. Ia menyebut jalanan di IKN masih berdebu.

"Ada infrastruktur jalan yang kadang masih berdebu. Begitu juga terkait sistem digital yang perlu dituntaskan," kata Anas di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (2/10).

Saat ditanya lebih lanjut mengenai target waktu pemindahan ASN ke IKN, Anas belum dapat memastikan. Tidak menutup kemungkinan pemindahan dilakukan pada era pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Ya tentu ini keputusan pemerintah yang baru untuk memutuskan ini (pemindahan ASN), tapi kita telah siapkan skenario," kata Anas.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menjelaskan soal pengisian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara (IKN). Saat ini pemindahan ASN ke IKN masih difinalisasi pemerintah.

ASN yang pindah ke IKN direncanakan terdiri dari ASN kementerian dan lembaga (K/L), formasi CPNS khusus IKN 2024, termasuk kuota khusus putra/putri terbaik Kalimantan Timur, serta mutasi pegawai ASN Pemda Kalimantan Timur. Skenario lainnya adalah melalui mutasi pegawai ASN Pemda ke OIKN dan/atau K/L yang ada di IKN.

"Hal ini dilakukan secara terbuka dan kompetitif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Anas dalam keterangan tertulis, Rabu (4/9/2024).

Adapun strategi yang disusun untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui pendekatanwhole government, yakni pengaturan pola kerja kolaboratif melalui fleksibilitas waktu dan lokasi, penyediaan fasilitas perkantoran IKN yang mendukungshared offices, dansingle digital platformuntuk meningkatkan kolaborasi kerja ASN.

"Konsep shared office mengedepankan konektivitas fisik dan digital yang dalam pengelolaan integrasi layanan digital perkantoran (digitalworkspace). Hal ini untuk memberikan fasilitas penerapan smart government oleh instansi yang beroperasi di IKN," ungkap Anas.

Fokus kebijakan pemindahan IKN saat ini adalah pada masa jangka pendek (short term). Jangka pendek ini merupakan fase pertama dan yang berlangsung pada tahun 2022-2024, berfokus pada perpindahan kelembagaan dan ASN serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di IKN melalui pola kerja digital.

"Di sisi lain akan disiapkan kebijakan jangka menengah (medium term) di fase kedua yang masih berfokus pada perpindahan kelembagaan dan ASN serta smart governance," jelas mantan Bupati Banyuwangi ini.

Selain pemindahan ASN ke IKN, Menteri Anas juga menyampaikan terkait penerimaan ASN yang meliputi PNS dan PPPK di tahun ini. Pemerintah telah menyiapkan kebutuhan ASN 2024 sejumlah 2.302.543, terdiri dari 429.183 untuk instansi pusat, 1.8367.333 untuk instansi daerah, dan 6.027 CPNS lulusan sekolah kedinasan.

Instansi pemerintah baik pusat dan daerah telah mengusulkan sebanyak 1.289.824 kebutuhan CASN dari 2,3 juta yang disiapkan. Penerimaan CASN tahun ini juga menjadi upaya pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN yang ditargetkan tahun ini rampung.

Lihat juga Video 'Ribuan Meterai Palsu dan BBM Subsidi Selundupan Disita Polres Tanjung Priok':

[Gambas:Video 20detik]

Pemerintah tengah mempersiapkan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, mulai dari sisi pembangunan infrastrukturnya maupun pemindahan pemerintahan. Diperkirakan, pada bulan September mendatang sekitar 1.700 pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pindah ke sana.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono memastikan hal tersebut. Menurutnya, saat ini sebanyak 14 tower telah rampung pembangunannya untuk bisa ditempati para ASN.

"Apartemen, sekarang sudah ada 47 yang kita bangun, saat ini 14 yang sudah jadi," kata Basuki, di acara ASN Talent Fest 2024 dan Anugerah ASN 2023, Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

"Ini akan siap kita tempati, Pak Menteri PAN-RB sudah siapkan tahapan pemindahan. Mungkin September ini 1.700 orang yang pindah," sambungnya.

Basuki mengatakan, setiap unit apartemen yang dihuni para ASN seluas 98 m2. Satu unit terdiri atas 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, 1 ruang keluarga, dan 1 ruang makan. Ia juga menekankan, apartemen tersebut telah dilengkapi oleh perabotannya atau fully furnished sehingga siap ditempati.

Dikonfirmasi lebih lanjut usai acara, Basuki bilang kalau tower yang saat ini sudah fully furnished dan siap ditempati berjumlah sekitar 10-12 tower. Nantinya akan ada skema khusus untuk penempatan hunian, di mana ASN jomlo kemungkinan akan sharing hunian, sedangkan yang berkeluarga mendapat satu unit.

"Tadi saya bilang luasannya 98 m2 tiga kamar, kalau masih jomlo dia sharing, tapi kalau yang keluarga ya satu (unit apartemen)," terang Basuki, ditemui usai acara.

Jokowi Minta ASN Jangan Buru-buru Pindah

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, mulanya kepindahan ASN memang dirancang untuk dilakukan bulan depan. Namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pemindahan ASN ke IKN tidak dilakukan secara terburu-buru.

"Semula September, terakhir arahan presiden jangan terburu-buru kalau ekosistemnya belum siap. Tadinya kita sudah siapin dengan jumlah apartemen yang sudah siap. Jadi kita tunggu nanti. karena arahan presiden ditunggu sampai ekosistemnya sudah berjalan, lalu sudah siap, baru dipersiapkan untuk pindah," kata Anas, dalam kesempatan yang sama.

Meski demikian, Anas menjamin kalau pihaknya telah menyiapkan skenarionya dan tinggal menunggu arahan Presiden Jokowi terkait pemindahannya dan kesiapan ekosistem di IKN sendiri.

"Jadi kami sudah mapping terkait skenario pemindahan ASN, termasuk seluruh KL nanti eselon I-nya siapa, eselon II-nya siapa, nama-namanya sudah ada, dan ini sudah kami mapping cukup lama bersama dengan para Sekjen di K/L, dan berapa yang akan pindah duluan di sana nanti disesuaikan dengan kesiapan tempat yang telah disiapkan oleh OIKN, salah satunya oleh beliau, Pak Basuki," terangnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah fasilitas di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur sudah siap menyambut kedatangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan bertugas. Pemerintah membuka sekitar 40 ribu kuota penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 untuk ditempatkan di IKN.

"Jangan khawatir dengan kesejahteraan dan Insyaallah di sana akan hidup layak. Jangan khawatir di sana juga ada mal, sekarang semua sedang di bangun. Termasuk rumah sakit internasional, sekolah internasional, dan lain-lain," kata Deputi Sosial Budaya Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Alimudin dalam ASN Festival 2024, di Jakarta, Sabtu (3/8/2024).

Selain sejumlah fasilitas umum, Alimudin menyebut pembangunan 21 tower rumah susun (rusun) hunian juga sudah rampung untuk ditempati ASN yang akan bertugas di sana. Oleh karena itu, dia mengajak para ASN untuk tidak khawatir terkait kesejahteraan jika dipindah tugaskan ke IKN di Kalimantan Timur.

Apalagi, kata Alimudin, Presiden Joko Widodo sudah menyatakan jika yang mau pindah pasti mendapat insentif. Menurut dia pembangunan IKN tahap awal di Kabupaten Penajam Paser Utara juga ikut mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut hingga 14,49 persen.

"Luar biasa jauh dari minimal lima persen pertumbuhan ekonomi. Kemudian (pertumbuhan ekonomi Provinsi) Kalimantan Timur itu tujuh koma sekian persen. Masyarakat lokal pendapatannya itu bisa menjadi lima kali lipat dari sekarang," ujarnya.

Alimudin yang mengaku sudah tinggal di Kalimantan Timur selama 33 tahun, bercerita bahwa transmigrasi di daerah itu juga sudah terjadi sejak tahun 1960-an.

"Jangan khawatir tentang pembawaan sosial di Kalimantan Timur. Dari tahun 1960-an itu transmigrasi terus ada di sana. Penduduk paling banyak di IKN itu adalah orang Jawa, kedua orang Bugis, Banjar," ungkap dia.

Di sisi lain, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menyiapkan 40 ribu kuota penerimaan CPNS dan PPPK 2024.

"Dari kuota itu, sekitar lima persen untuk jatah putra-putri Kalimantan Timur yang akan ditempatkan di Ibu Kota Nusantara (IKN)," kata Analis Kebijakan Utama Kemenpan-RB Arizal.

Menurut dia untuk ASN yang ditempatkan di IKN nantinya melekat di kementerian/lembaga dalam penerimaan 40.000 CPNS untuk tahun ini.

"Dalam waktu dekat ini akan ada seleksi. Ada afirmasi untuk putra-putri Kaltim untuk nanti bisa berkompetisi mengisi ASN, calon ASN, PNS itu yang nanti penempatannya di Kementerian/Lembaga yang ada di IKN," kata Arizal. Hal itu juga termasuk dengan ASN yang sekarang, baik pejabat eselon III dan IV di sekitar Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) lebih berpeluang untuk berkontribusi juga di Kementerian/Lembaga yang ada di IKN melalui mutasi dan juga akan diberikan afirmasi.

Tak hanya itu, ASN yang akan dipindah ke IKN harus menguasai literasi digital. "Nah jadi terkait dengan kompetensi ASN yang dipindah, ini memang diminta bahwa mereka yang menguasai literasi digital karena kerja di sana sudah sangat berubah," katanya.

Hal itu sesuai dengan Permenpan-RB Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur cara kerja baru dalam untuk membangun kompetensi dan kompetisi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan ada yang sudah mengajukan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Mereka adalah dokter dan ASN.

Bahkan, menurut Azwar Anas, yang mengajukan pindah ini sebenarnya tidak masuk dalam skenario pemindahan ke IKN.

"Sampai hari ini saya belum mendengar dan ada surat langsung ke saya ASN yang menolak. Justru yang sudah saya terima adalah ASN dan dokter yang tidak masuk dalam skenario pindah malah mengajukan diri untuk bisa dipindah. Untuk bisa diikutkan ke IKN," kata Anas kepada awak media, Jakarta, Senin (29/7/2024).

Dia menjelaskan mereka minta pindah ke IKN dengan berbagai macam alasan. Namun, yang paling disorotinya adalah ingin hidup sehat.

Pasalnya, udara di IKN segar dan jauh dari hiruk-pikuk keramaian. Dengan begitu, tinggal di IKN bisa membuat hidup nyaman.

"Mereka ingin hidup sehat, mereka ingin oksigen yang cukup, mereka ingin bisa nyaman hidup di sana. Saya lihat ada beberapa pertimbangan yang bukan hanya soal hirup piku keramaian, tapi sebagian mereka memang ingin hidup sehat di sana," jelasnya.

Sebelumnya, Anas telah membuat skema pemindahan ASN ke IKN. Dia menyebut pemindahan ini berdasarkan tingkat kesiapan hunian ASN di IKN.

Dia menjelaskan apabila sesuai dengan skema terakhir, sekitar 3.200 ASN yang akan pindah ke IKN. Dengan catatan, jumlah tersebut bisa tercapai apabila ada pembagian unit hunian dan kantor.

"Ini mengacu kepada kesiapan hunian yang ada di IKN, yang targetnya kurang lebih dalam waktu pendek, berarti kurang lebih kalau sesuai skenario terakhir, akan ada 3.200an ASN yang akan pindah.
Kalau sharing unitnya, tapi kalau tidak sharing ada 1.700-an," katanya.

1.740 Aparatur Sipil Negara (ASN) dijadwalkan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur September mendatang. Namun, jumlah ini bisa berubah sewaktu-waktu, menyesuaikan dengan kesiapan huniannya.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Aba Subagja mengatakan, jumlah ASN yang akan diberangkatkan ke IKN pada September mendatang dinamis menyesuaikan huniannya.

"Kesiapan hunian nanti di sana berapa, nanti yang bawa keluarga atau dia sendiri kan itu jadi perhitungan juga, pertimbangan," kata Aba kepada detikcom, Jumat (12/7/2024).

Menurutnya, jumlah ASN yang berangka e-IKN tahap pertama minimal mencapai 1.740 orang. Hal ini pun sebelumnya juga pernah disebutkan oleh Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah sewaktu-waktu.

"Kemarin Pak Menteri (Azwar Anas) bilang kan sesuai dengan hunian, 1.740 kalau kemarin. Tapi nanti karena ada scenario ada yang bawa keluarga, ada yang sharing hunian, itu kan nanti harus kita hitung lagi," jelasnya.

Selain jumlah ASN yang akan diberangkatkan ke IKN, pemerintah juga tengah mematangkan rencana pemberian insentif ke para ASN pionir yang pindah. Kementerian PAN-RB menyiapkan beberapa opsi, selaras dengan permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Harus dipertimbangkan keuangan negaranya. Macem-macem lah, termasuk juga dari sisi lain juga, apresiasi terhadap ASN-nya yang pindah," sebutnya.

Aba menjelaskan, ada sejumlah poin penting yang dipertimbangkan dalam insentif untuk para ASN pionir ini. Pertama, hunian yang memadai dan siapa saja yang menghuni. Kedua, bentuk tunjangannya, serta apresiasi untuk ASN terkait.

Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik

Sebagai tambahan informasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mengebut penyelesaian sarana prasarana dan infrastruktur di IKN. Hal ini selaras dengan persiapan pelaksanaan Upacara 17 Agustusan di sana.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjamin kesiapan infrastruktur di sana menjelang gelaran upacara. Ditargetkan pada bulan Juli ini penyiapan sarana-prasarana dasar dan pendukung di IKN akan rampung. Hal ini termasuk Tower Hunian ASN.

Dari keseluruhan 47 tower, Basuki bilang kalua 12 tower hunian ASN akan rampung dan siap menampung tamu hingga petugas upacara. Pada bulan Agustus nanti, bangunan tersebut dipastikan sudah semi-furnish atau terisi furniture sehingga siap untuk ditempati.

"DIPA-nya untuk furniture sudah disetujui, tinggal diklik di e-catalogue. Minimal furniture itu tempat tidur, karena kalau dipasang semua yang di ASN kita khawatir nanti ada kerusakan. Jadi hanya tempat tidur, sofa, meja makan, mungkin akan dipasang," kata Basuki, ditemui di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).