Seoul -

PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) membeberkan upaya mengharmonisasikan pegawai usai merger per September 2024. Seperti diketahui, perusahaan lahir dari gabungan PT Angkasa Pura (AP) I dan PT AP II.

Direktur Human Capital InJourney Airports Achmad Syahir mengatakan pihaknya memiliki standar baru untuk menyamakan kebijakan yang harus dijalankan pegawai. Ia memastikan tidak ada pengurangan jumlah karyawan usai merger.

"Policy dari human capital AP I dan AP II ini kan sangat berbeda, kita bikin standardisasi dengan pegangan tidak ada pengurangan karyawan, tidak ada pengurangan penghasilan dan tidak ada perubahan status, itu yang jadi pegangan kita," katanya dalam wawancara khusus di Seoul, dikutip Kamis (17/10/2024).

Ia membeberkan total karyawan InJourney Airports 16.000 orang yang terdiri dari 8.000 karyawan tetap dan 8.000 karyawan kontrak. Penempatan karyawan disebar di kantor pusat dan cabang berdasarkan seleksi penilaian (assessment) yang dilakukan perusahaan.

"Penempatan karyawan itu salah satunya berdasarkan hasil assessment. Kita ngelihat punya tiga bentuk proses yaitu kantor pusat, divisi dan kantor cabang," tuturnya.

Selain itu, InJourney Airports disebut memiliki program pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk mempersiapkan mereka agar sesuai standar global. Pendekatannya dengan memberikan kesempatan untuk belajar di luar negeri, salah satunya di Bandara Internasional Incheon, Korea Selatan (Korsel).

"Kita arahkan dengan mindset, attitude, skill, dan knowledge-nya yang global standar sehingga secara spesifik nanti akan kita berikan kesempatan pada mereka untuk meningkatkan kompetensinya," bebernya.

Pengembangan kompetensi disebut akan dilakukan berdasarkan kebutuhan masing-masing individu. Oleh karena itu, anggaran pengembangan SDM InJourney Airports akan meningkat lima kali lipat di 2025.

"Itu bukan hanya sebesar-besarnya anggaran, tapi karena ber-basic. Kita petakan dulu kompetensi setiap orang seperti apa, kemudian dikelompokkan, baru diberikan pengembangan," jelasnya.

(aid/ara)

Jakarta: Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut pihaknya tengah memetakan satuan pendidikan swasta yang masuk dalam sasaran program sekolah gratis. Ia juga berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

"Yang (sekolah) swasta ini sedang kita data dengan Dinas Pendidikan, kita minta rekomendasi dari Kementerian Pendidikan, mana yang kita berikan gratis," ujar Heru kepada wartawan, dikutip, Sabtu, 3 Agustus 2024.

Heru menuturkan, tidak semua sekolah swasta akan masuk dalam program sekolah gratis. Sasaran utamanya adalah sekolah swasta grade C dan D.
"Ini sedang kita bahas, tentunya tidak sekolah swasta yang mapan. Kita akan mengendalikan masyarakat kurang mampu untuk mereka mendapatkan sekolah gratis," jelas Heru.

Baca juga: Pemprov DKI Diminta Segera Terapkan Sekolah Gratis Tahun Depan

Sebelumnya, seluruh fraksi di DPRD DKI Jakarta telah menyetujui agar sekolah gratis bisa diterapkan. Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak pun meminta Pemprov DKI segera menjalankan kebijakan tersebut.

"Ini tinggal bagaimana kita menerapkannya. Apakah di tahun 2025 atau 2026. Ya, 2025 paling bisa diusahakan secepatnya. Karena ini sudah tidak bisa lagi terlalu diulur-ulur," ungkap Jhonny.

Jhonny mengungkapkan alasan pihaknya mengusulkan sekolah gratis. DPRD kerap menerima pengaduan dari keluarga tidak mampu, mulai dari kasus putus sekolah hingga ijazahnya ditahan oleh sekolah swasta karena belum melunasi biaya pendidikan.

"Kalau ini terjadi, berarti negara abai. Pemprov DKI Jakarta juga lalai dan juga memang tidak punya sence of crisiss dengan orang yang tidak mampu itu," tegas Jhonny.

(ABK)