Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (5/11/2024).

AHY membeberkan hasil pertemuannya dengan Nusron, salah satunya hasil belanja Nusron selama beberapa waktu menjabat di Kabinet Merah Putih. Menurut AHY, Kementerian ATR/BPN masih punya banyak PR untuk diselesaikan.

"Kami membahas tentang bagaimana Kementerian ATR/BPN bisa menjadi kunci utama, sebelum pembangunan infrastruktur itu bisa dijalankan di seluruh wilayah. Tanpa lahan yang jelas, tanpa lahan yang legal itu tentu tidak mungkin pembangunan dilaksanakan dengan baik," ucap AHY, ditemui di lokasi.

Dalam kesempatan yang sama, Nusron juga memaparkan empat tugas utama dari AHY yang akan segera dijalankan oleh Kementerian ATR/BPN. Tugas pertama adalah segera mempersiapkan panitia pengadaan tanah untuk menopang proyek pembangunan yang berfokus pada empat bidang infrastruktur.

"Pertama, infrastruktur yang berorientasi pada konektivitas seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan sebagainya. Ini harus kami petakan dan siapkan panitia pengadaan tanahnya," papar Nusron usai pertemuan.

Nusron melanjutkan, yang kedua adalah infrastruktur yang menopang kepentingan swasembada pangan. Ketiga, adalah infrastruktur yang menopang untuk swasembada energi. Sedangkan yang keempat yaitu infrastruktur yang menopang hilirisasi.

Tugas selanjutnya, Nusron diminta untuk mencari cara mempercepat proses pengaturan tata ruang. Hal ini dikarenakan birokrasi penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dirasa lambat.

"Karena saat ini setelah dicek dengan data dan peta yang ada, PKKPR itu ternyata setelah dipotret lebih detail dengan skala peta 1:5000, 80% lebih tidak sesuai dengan keadaan dan penggunaan," papar Nusron.

Tugas ketiga, Nusron diminta menyiapkan bahan baku tentang rencana kebijakan satu peta (one map policy). Lalu tugas keempat, ia juga diminta menyiapkan tambahan sumber daya manusia (SDM).

"Supaya kantor-kantor kami di bawah ATR/BPN di kantor wilayah, kantor pertanahan itu dilengkapi dengan tenaga yang paham tata ruang supaya tidak tersentralisasi di pusat. Minimal di setiap kantor, kepala kantor itu minimal ada tiga orang yang paham tentang tata ruang untuk kecepatan pelayanan," pungkas Nusron.

MANADO - Selama ini sorotan banyak diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Termasuk di Kota Manado, isu netralitas ASN masih jadi yang paling disorot.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Manado mengatakan, jika pihaknya tak hanya fokus pada netralitas ASN, tetapi juga terhadap Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK).

Anggota Bawaslu Kota Manado, Gafur Subaer, menyebutkan jika yang dimaksud Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan itu mencakup kepala lingkungan (Pala), Posyandu, PKK dan juga Karang Taruna.

"Mereka ini juga diawasi oleh Bawaslu tak hanya ASN," kata Gafur, Senin (30/9).

Gafur mengatakan, pihaknya sudah menginstruksikan seluruh badan ad hoc di Bawaslu Manado seperti Panwas Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan, untuk melakukan pengawasan menyeluruh.

Sementara itu, terkait dengan monitoring di media sosial, Gafur mengatakan jika telah ada instruksi dari Bawaslu RI dan juga Bawaslu Provinsi untuk melakukan pengawasan, terutama monitoring konten terkait kampanye.

“Jadi kami cek adalah konten-konten hoaks, kampanye hitam, ujaran kebencian dan juga itu terkait netralitas ASN, TNI-Polri serta Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan," kata Gafur kembali.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali melakukan penertiban kegiatan pemanfaatan ruang laut terutama bagi perusahaan di sektor pariwisata yang tidak mengantongi dokumen izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Terbaru, KKP melakukan penyegelan dan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang laut terhadap dua resort yang terletak di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Kedua resort ini dikelola oleh PT MID dan PT NMR.

Langkah penutupan resort tak berizin ini menjadi sangat penting untuk menjaga kepemilikan negara atas pulau-pulau terluar di Tanah Air agar tidak diambil alih oleh perusahaan atau negara asing.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono, mengatakan sejak Januari 2024 hingga saat ini setidaknya sudah ada 120 kasus terkait pemanfaatan ruang laut tanpa kepemilikan PKKPRL.

Atas penindakan itu, pria yang akrab disapa Ipunk ini menyebut setidaknya pemerintah sudah menerima pembayaran denda sebesar Rp 15-18 miliar. Walaupun jumlah ini terbilang cukup kecil, namun menurutnya yang terpenting adalah bagaimana menjaga pulau-pulau terluar di RI tidak diambil alih perusahaan asing.

"Sampai hari ini kita sudah ada 120 kasus untuk tindakan pengawasan sumber daya kelautan, terutama dari PKKPRL. Kemudian untuk berapa sanksi yang sudah kami terapkan atau dibayar dendanya oleh para pengusaha tersebut kurang lebih sekitar Rp 15-18 miliar," kata Ipunk dalam Konferensi Pers 'Update Penegakkan Hukum PKKPRL untuk Pulau-pulau Kecil dan Terluar' di kantor KKP, Senin (23/9/2024).

"Dendanya nggak seberapa, tapi ini demi kedaulatan bangsa makanya kami hadir di pulau terkecil tersebut. Saya minta kepada para pemilik terutama, segera selesaikan denda administrasi dan pengurusan izin. Apa bila tidak dilakukan maka KKP akan melakukan penutupan kegiatan mereka di lapangan," terangnya lagi.

Ia menyebut sebagian besar perusahaan yang dikenakan sanksi penyegelan dan denda karena tidak mengantongi PKKPRL ini bersedia untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya, termasuk pengurusan izin yang belum mereka miliki.

Sebab menurut Ipunk banyak di antara mereka yang tidak ingin kehilangan modal investasi membangun resort atau usaha pariwisata lainnya terbuang sia-sia. Dari pengurusan izin inilah pemerintah bisa memperoleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Jadi ini bukti kalau mereka bersalah. Mereka memang mengakui kesalahannya dan membayar sanksi tersebut kepada pemerintah," ucapnya.

"Di samping itu ketika mereka kena sanksi, mereka juga harus mengurus perizinan PKKPRL yang lebih besar lagi negara mendapatkan di situ. Untuk PKKPRL saat ini mungkin PNBP mungkin tahun ini sudah mencapai Rp 300 miliar," jelas Ipunk lagi.

Dosen Universitas Hayam Wuruk Perbanas memberikan pelatihan pemasaran digital dan pembuatan kue kepada para ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Berlokasi di Perumahan Bluru Kidul RW 14 Kabupaten Sidoarjo, tim Dosen UHW Perbanas melakukan pendampingan kepada para ibu PKK agar semakin melek media sosial dan cerdas memanfaatkan peluang usaha.

Selama ini, ibu PKK Perum Bluru Kidul RW 14 aktif melakukan kegiatan yang bersifat non-profit. Di sisi lain, mereka juga harus berupaya membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Hal yang saat ini dikerjakan dengan mengelola sampah rumah tangga dan pemanfaatan tanaman obat keluarga (TOGA). Namun, hasilnya belum signifikan dan masih dikelola seadanya.

Dosen UHW Perbanas, Dr. Muazaroh, S.E., M.T., menawarkan bantuan kepada para ibu PKK di Perum Bluru Kidul dengan beragam pelatihan bertahap dan penyediaan aplikasi yang memudahkan pengelolaan keuangan. Dirinya telah menyiapkan sejumlah pelatihan, meliputi pelatihan pembuatan kue, pemasaran digital, pembuatan desain kemasan, pendampingan pencatatan keuangan UMKM, dan penyediaan aplikasi keuangan berbasis website.

"Kami melakukan semua itu untuk ibu PKK sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Nantinya, mereka diharapkan bisa mendapatkan penghasilan tambahan setelah kegiatan," paparnya, Senin (23/9).

Selain pelatihan pemasaran digital, lanjut Muazaroh, di hari yang sama para Ibu PKK juga diajak praktik membuat kue. Mereka pun terjun langsung mengenali bahan, takaran, hingga proses pembuatan.

“Ini bisa jadi bekal para ibu membuka peluang usaha di lingkungannya,” tambah Muazaroh.

Sementara Ketua PKK RT 04 RW 14, Rudiani mengaku sangat senang telah diberikan kesempatan untuk belajar bersama sehingga mampu menambah kemampuan para ibu PKK.

”Harapan saya, untuk ke depannya Ibu-ibu bisa lebih mandiri dan semakin bisa menambah kesejahteraan dari ibu-ibu itu sendiri,” harapnya.

Kegiatan tersebut merupakan realisasi program bantuan dari Kemdibudristek Tahun 2024 melalui pengabdian kepada masyarakat yang diamanahkan kepada Dosen UHW Perbanas. Ada pun Tim dosen tersebut, di antaranya Dr. Muazaroh, S.E., M.T. (Ketua), Reza Tianto, S.Si., M.MT., dan Ari Cahya P., S.Kom., M.Kom.

REPUBLIKA.CO.ID, BANTEN -- Penjabat (Pj) Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Banten Tine Al Muktabar dan Pj Gubernur Banten Al Muktabar bersama masyarakat dan kader TP PKK se-Provinsi Banten antusias peringati Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-52 Tingkat Provinsi Banten. Peringatan digelar di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Banten, KP3B Curug Kota Serang, Jumat (23/8/2024).

Pj. Ketua TP PKK Provinsi Banten Tine Al Muktabar mewakili Ketua Umum TP PKK Pusat Tri Suswati Tito Karnavian dalam sambutannya mengucapkan selamat memperingati Hari Kesatuan Gerak PKK Tahun 2024. Peringatan HKG menjadi semangat dan energi baru dalam setiap langkah seluruh kader TP PKK untuk bergerak bersama menyukseskan program-program pemerintah.

"Atas dasar itu maka Tema Hari Kesatuan Gerak PKK Tahun 2024 ini adalah bergerak bersama PKK mewujudkan keluarga sejahtera menuju Indonesia maju. Bergerak bersama mengandung makna keserempakan gerak kader PKK bekerjasama dengan berbagai pemangku kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga Indonesia," jelas Tine.

Dirinya berharap agar seluruh kader TP PKK dapat mengembangkan program-program PKK di daerah masing-masing sehingga sejalan dengan program pemerintah dan pemerintah daerah melalui 10 program pokok PKK.

"TP PKK dapat menjadi motor penggerak utama dalam menggerakkan kader dan menjalin koordinasi serta bersinergi dengan para stakeholder baik dengan pemerintah, pemerintah daerah maupun lembaga non pemerintah," ungkap Tine.

Tine memaparkan, Gerakan TP PKK hingga saat ini berkorelasi dengan pemerintah dan pemerintah daerah. Antara lain berperan aktif pada berbagai kegiatan dan turut menangani stunting, melakukan kegiatan sosial seperti pemberian bantuan langsung kepada masyarakat, melakukan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga PKK (UP2K-PKK), terlaksananya peningkatan pengetahuan dan keterampilan dengan tata laksana rumah tangga dan harmonisasi keluarga, serta terlaksananya program unggulan keluarga sehat tanggap dan tangguh bencana untuk kesehatan melalui tiga pilot project warga sehat, tanggap tangguh bencana peduli stunting, keluarga sehat menuju perilaku hidup bersih, serta peduli kesehatan ibu dan anak.

"Terima kasih kepada seluruh kader yang sudah bersinergi dan kompak sehingga kita bisa mewujudkan 10 program pokok PKK dan bersinergi bersama pemerintah daerah. Terima kasih juga atas kontribusi, dedikasi, dan kerja kerasnya di tengah masyarakat sehingga mewujudkan keluarga yg beriman, bertaqwa, berakhlak mulia dan berbudi luhur. Sehat sejahtera lahir dan batin," pungkasnya.

Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih atas dedikasi seluruh kader TP PKK se-Provinsi Banten. Atas kontribusi kepada pemerintah daerah, bersama-sama mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Banten.

"Yang paling penting dan relevan pada Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK dengan Peringatan HUT ke-79 RI, dimana Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia meluncurkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2045. Mewujudkan visi Indonesia Emas Tahun 2045. Tentu peran TP PKK pada 10 program pokoknya akan sangat penting dalam capaian Indonesia emas itu," ucap Al Muktabar.

Semua gerak yang dilakukan seluruh Kader TP PKK, lanjutnya, dirinya selaku Penjabat Gubernur Banten sebagai wakil pemerintah pusat di daerah memberikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh kader atas pencapaian keberhasilan yang telah didapatkan seluruh kader TP PKK se-Provinsi Banten.

Sebagai informasi pada Puncak Peringatan HKG PKK Tahun 2024 dilakukan pemutaran video sejarah singkat lahirnya PKK, pemotongan tumpeng serta penyerahan penghargaan terhadap Kader Inspiratif PKK Tahun 2024 kategori monitoring pemulihan anak stunting.

Diserahkan juga hadiah dan penghargaan pemenang lomba tertib E-Dasawisma Tingkat Kecamatan, penghargaan Sekolah Online UMKM, penyerahan hadiah dan penghargaan pemenang lomba Gelari Pelangi Perorangan dan tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, pemenang lomba Aku Hatinya PKK Kabupaten/Kota, pemenang Lomba Senam Kreasi HUT ke-79 RI "Aku Indonesia", serta hadiah dan penghargaan kepada pemenang Lomba Masak Kreasi Pangan Lokal dan Lomba Gebyar UP2K.