JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf setidaknya mengungkapkan empat alasan kenapa partainya memutuskan untuk bergabung dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka selama lima tahun ke depan.

Alasan itu diungkapkan Salim Segaf usai sejumlah elite PKS mendatangi kediaman Presiden RI terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (11/10/2024) malam.

Salah satunya adalah PKS melihat Prabowo Subianto mampu membawa Indonesia menjadi pemimpin di kawasan Asia Tenggara.

“Kita sebagai bangsa besar secara teritorial, penduduk, kekayaan alam, ya kita ingin bangsa kita ini jadi leader di kawasan, pemimpin di kawasan. Saya melihat Prabowo Subianto mampu untuk menjadi pemimpin leader di kawasan ini,” ujarnya dikutip dari tayangan Kompas TV, Sabtu (12/10/2024).

Tak hanya menjadi pemimpin di kawasan, Salim Segaf berharap agar Indonesia memberikan warna pada dunia. Dalam artian, membawa kedamaian di tengah konflik antar negara yang sedang terjadi.

“Bahkan, yang kita berharap agar juga bangsa ini bekerja keras untuk mewujudkan kemerdekaan saudara-saudara kita di Palestina dan itu sudah ada di dalam konstitusi kita. Kalau itu terwujud saya yakin juga negeri yang sama-sama kita cintai ini tidak akan dilupakan oleh bangsa Palestina. Mereka punya hak untuk meraih kemerdekaan,” katanya.

Alasan lainnya, Salim menyebut, PKS bergabung karena ingin turut mengkokohkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta mewujudkan stabilitas politik nasional.

Dengan situasi yang stabil, menurut dia, Indonesia bisa menghadapi tantangan yang datang dari dalam dan luar negeri.

Selanjutnya, ingin mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa, yakni bersama-sama dengan ikhlas membangun bangsa. Sebab, hal itu tidak mungkin dilakukan oleh satu, dua kelompok saja.

Terakhir, PKS bergabung karena situasi dunia tidak menentu. Oleh karenanya, menurut Salim, dengan semua elemen bersatu maka Indonesia bisa menghadapi dampak dari situasi kemanan dunia yang sedang tidak menentu.

“Jadi, itulah yang membuat kita semangat bersama-sama bergabung dalam pemerintahan Bapak Prabowo Subianto,” ujar Salim Segaf.

Sementara itu, Prabowo mengatakan, pertemuan dengan sejumlah elite PKS mengingatkannya pada masa-masa awal kerja sama politik antara PKS dan Gerindra pada 2014 dan 2019.

“Ini mengingatkan kita masa-masa dahulu, kita juga mulai kerja sama politik kita. Katakanlah persekutuan kita mulai dari Kertanegara sekian tahun yang lalu, 2014, 2019,” ujar Prabowo.

“Jadi, kita dulu bukan sekutu tapi segajah,” katanya lagi.

Prabowo menegaskan bahwa hubungan antara kedua partai tetap baik dan saling menghormati, meskipun PKS sempat memilih jalur yang berbeda pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Kemarin mereka ada pilihan berbeda, kita tidak masalah. Itulah yang kita inginkan dari politik di Indonesia, politik yang selalu menjunjung tinggi dan saling menghormati," ujar Prabowo.

Diketahui, pada Pilpres 2024, PKS tergabung dalam Koalisi Perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Koalisi ini mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Setelah pilpres berakhir dan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinyatakan sebagai Presiden dan Wapres Ri terpilih periode 20224-2029, PKS mengubah haluannya dengan menyatakan dukungan kepada pemerintahan Prabowo ke depannya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bakal calon gubernur (cagub) DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak diberikan tenggat waktu untuk mencari dukungan dari partai lain oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pernyataan itu disampaikan Anies melalui pesan suara kepada Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta Khoirudin.

Khoirudin pun membalas pesan suara yang disampaikan Anies. Dalam pesan suara tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta memberikan klarifikasi atas pernyataan yang disampaikan Anies.

"Sebagai teman, izinkan saya mengklarifikasi apa yang Pak Anies sampaikan pada pesan suara kemarin soal pemberian tenggat waktu 40 hari hingga tanggal 4 Agustus," kata dia melalui pesan suara kepada Anies yang telah dikonfirmasi wartawan, yang dikutip Republika, Senin (12/8/2024).

Menurut dia, para juru bicara PKS memberikan pernyataan di media soal tenggat waktu mencari dukungan partai lain didasarkan waktu penyampaian keputusan Dewan Pimpinan Tinggi Pusat (DPTP) PKS untuk mengusung Anies-Sohibul Iman. Menurut dia, ketika itu PKS telah meminta Anies untuk memastikan Partai Nasdem dan PKB bergabung dalam koalisi.

Khoirudin mengatakan, Presiden PKS Ahmad Syaikhu telah mengumumkan duet Anies-Sohibul secara terbuka pada 25 Juni 2024. Di sisi lain, Anies disebut telah menyambut positif keputusan untuk berpasangan dengan Sohibul.

"Maka ketika akhir Juli, Presiden PKS dan PIC-nya menyampaikan keputusan PKS langsung ke Pak Anies, soal tenggat waktu 4 Agustus, tentu bukan soal persetujuan Pak Anies terhadap Pak Sohibul Iman sebagai cawagub untuk Pak Anies, melainkan keberhasilan Pak Anies untuk mendapatkan kepastian tambahan dukungan dari partai lain, seperti Nasdem dan atau PKB," ujar Khoirudin.

Menurut dia, sejak awal Anies telah paham bahwa PKS tak bisa mengusung pasangan calon seorang diri. Karena itu, Presiden PKS telah meminta Anies untuk bisa mendapatkan tambahan dukungan. Di sisi lain, Syaikhu juga memperjuangkan dengan meminta dukungan dari pimpinan Partai Nasdem, Perindo, PSI, PKB, bahkan Partai Gerindra.

Namun, ia menyebutkan, Anies tak juga dapat tambahan dukungan partai hingga 4 Agustus 2024. Sebaliknya, elite Partai Nasdem dan PKB justru memberikan sinyal untuk tak mengusung Anies di Pilgub DKI Jakarta.

"Sementara dari pimpinan Nasdem, Pak Sahroni, dan PKB, Pak Jazilul Fawaid, justru pada akhir Juli dan awal Agustus malah menyampaikan pernyataan terbuka yang mudah dipahami bahwa mereka tidak jadi, tidak melanjutkan dukungan pada Pak Anies sebagai calon gubernur di Jakarta," kata dia.

Khoirudin juga mengungkapkan pernah menawarkan untuk masuk menjadi kader PKS apabila tidak menerima diduetkan dengan Sohibul. Namun, tawaran itu ditolak dengan alasan Anies ingin tetap netral.

"Demikian Pak Anies klarifikasi kami. Tentu kami tidak berharap adanya saling berbantahan, tapi juga agar warga yang terlanjur mendapatkan sebaran voice note dari Pak Anies mendapatkan informasi yang seimbang dan yang sebenarnya," kata dia.

Rekaman suara Anies Baswedan untuk Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin tersebar media sosial. Pesan yang diduga dibuat pada Jumat (9/8/2024) itu berisi bantahan Anies yang diberikan tenggat waktu untuk mencari dukungan partai lain kepada pasangan Anies-Sohibul Iman.

Dalam rekaman itu, Anies mengaku telah menyetujui untuk berduet dengan Sohibul di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Menurut Anies, kesiapannya itu disampaikan langsung dan telah disambut baik oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu pada 31 Juli 2024. Bahkan, Syaikhu menyatakan bahwa mesin partai siap bergerak untuk mendukung pasangan Anies-Sohibul di Pilgub DKI Jakarta.

"Jadi itu pembahasannya, sama sekali kita tidak membahas soal (tenggat waktu) 40 hari dan lain-lain," kata Anies dalam rekaman suara itu yang dikutip Republika, Senin (12/8/2024).

Namun, belakangan para juru bicara di PKS memberikan pernyataan mengenai tenggat waktu bagi Anies untuk mencari dukungan tambahan. Pasalnya, PKS tak bisa mengusung Anies-Sohibul tanpa ada dukungan partainl lain.

Karena itu, Anies mengaku kaget dengan berbagai pernyataan dari jubir PKS di media massa. Ia mengaku masalah tenggat waktu hingga 4 Agustus 2024 itu tak pernah sama sekali dibahas.

"Mengapa kaget? Karena memang tidak pernah dibahas ya dan setahu saya memang tidak pernah ada deadline soal SK dari partai lain. Yang ada adalah soal apakah setuju dengan Pak MSI (Sohibul Iman) sebagai pasangan," ujar Anies.

Anies menambahkan, pihaknya juga telah melakukan komunikasi intensif dengan partai-partai. Bahkan soal kepastian kader dari PKS yang akan mendampinginya di Pilgub DKI Jakarta. Menurut dia, komunikasi itu tak melulu diberitakan oleh media massa, tapi selalu disampaikan kepada DPP PKS.

"Nah, sejauh ini tidak ada perubahan di partai-partai lain. Jadi memang mereka merasa belum perlu mengumumkan. Nah, tapi partai pendukung ini menerima, tapi menunggu waktu yang tepat untuk diumumkan," kata Anies.

Di sisi lain, ia pun menghormati dinamika yang ada di setiap partai. Mengingat, tak setiap partai dapat langsung mengumumkan dukungan kepadanya secara cepat.

"Jadi kita tahu ada partai yang bisa mengumumkan awal dan cepat, tapi ada juga partai yang belum bisa mengumumkan awal dan cepat," kata dia.

Ia menambahkan, pihaknya akan terus berupaya mencari dukungan partai lain untuk mengusung Anies-Sohibul. Dengan begitu, duet Anies-Sohibul dapat benar-benar menjadi calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

"Mudah-mudahan kita bisa tuntaskan apa yang waktu itu kita bahas dengan teman-teman DPW, para anggota legislatif tentang hal-hal yang harus dilakukan di Jakarta. Jadi itu Pak, bismillah, hari-hari ini, ini sekarang hari Jumat nih, hari Jumat, tanggal 9. Insyaallah 20-an hari lagi kita bisa sama-sama menjemput proses awal untuk Pilkada Jakarta," kata Anies.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah memberikan sinyal kuat untuk batal mengusung Anies Baswedan di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta. Bahkan, PKS juga mengakui telah membuka komunikasi dengan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Juru Bicara Anies Baswedan, Angga Putra Firdian mengatakan, komunikasi politik adalah peran dari partai politik, termasuk PKS. Karena itu, pihaknya menghargai proses dari masing-masing partai politik.

Meski demikian, ia masih yakin bahwa dukungan PKS terhadap Anies, khususnya di Pilgub DKI Jakarta, masih sama. "Kami masih berpegang pada keputusan resmi yang sudah disampaikan sebelumnya. Insya Allah tidak ada perubahan sampai akhir," kata dia saat dikonfirmasi Republika, Ahad (11/9/2024).

Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengaku telah menjalin komunikasi dengan Prabowo, yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra. Ia menilai, komunikasi itu merupakan upaya untuk membangun Indonesia yang lebih baik.

"Musyawarah Majelis Syura XI PKS mengamanatkan agar DPP PKS melanjutkan komunikasi yang telah berlangsung kepada seluruh pimpinan partai, tokoh keumatan, dan tokoh kebangsaan sebagai upaya untuk membangun Indonesia yang lebih baik ke depan," kata Syaikhu, Sabtu.

Sementara itu, Juru bicara PKS Muhammad Kholid mengatakan, bahwa duet Anies-Sohibul sudah kedaluwarsa. Pasalnya, Anies tak kunjung membawa tambahan kursi agar pasangan itu dapat dicalonkan.

Pasangan Anies-Sohibul diketahui baru didukung oleh PKS. Sementara PKS hanya memiliki 18 kursi DPRD Provinsi Jakarta. Artinya, masih kurang empat kursi lagi agar duet Anies-Sohibul bisa memenuhi syarat untuk maju sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta.

Karena itu, PKS memulai komunikasi dengan partai lain untuk membahas kemungkinan lain di Pilgub DKI Jakarta. Salah satu pihak yang mau diajak komunikasi adalah Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan Anies-Sohibul ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi," kata Kholid.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Juru bicara PKS Muhammad Kholid mengatakan bahwa duet Anies Baswedan-Shohibul Iman (AMAN) pada Pilkada Jakarta 2024 sudah kedaluwarsa. Hal ini mengingat masa surat keputusan (SK) untuk mengusung AMAN hanya berlaku dari 25 Juni hingga 4 Agustus 2024

"Jadi keputusan DPP PKS sebelumnya bahwa kita rencana pertama adalah mengusung bapak Anies-Sohibul Iman dan kerangka kerja kita itu berlangsung sejak deklarasi 25 Juni sampai 4 Agustus kemarin," ujar Kholid dalam konferensi persnya di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu.

Menurut dia, sampai saat ini PKS belum menerima surat rekomendasi dari partai lain untuk mendukung Anies pada Pilkada Jakarta. Hal ini membuat pihaknya tidak bisa maju sendiri karena kurang kursi.

"Karena sampai 4 Agustus kemarin, kursi yang harus dipenuhi 22 kursi belum terpenuhi. Bahwa kita DPP PKS memiliki ijtihad opsi-opsi lainnya," ujarnya.

Oleh karena itu, PKS kini memulai komunikasi dengan partai lain untuk pengusungan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada pilkada Jakarta. Adapun salah satu kelompok yang mau diajak bicara, yakni Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan AMAN ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi," ujar Kholid.

Kholid mengungkapkan, komunikasi dengan partai lain ini juga telah masuk ke dalam pembahasan musyawarah majelis syuro ke-11 PKS.

Meski begitu, dia belum bisa menjelaskan lebih lanjut terkait calon yang akan didukung oleh partai berlambang padi dan bulan sabit itu. "DPP PKS membahas, mengkaji, opsi alternatif ketika opsi pertama ini tidak berjalan," ujar dia.